Batal Singgah di Yogyakarta, Rombongan Kepala Daerah Langsung ke Magelang Usai Pelantikan
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa
Yogyakarta
(DIY)
Beny Suharsono
mengonfirmasi bahwa Istana Kepresidenan Yogyakarta, atau Gedung Agung, tidak akan digunakan sebagai tempat berkumpul bagi 505 kepala daerah terpilih sebelum menjalani
retreat
.
Beny menjelaskan bahwa Pemerintah DIY telah menerima arahan langsung dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwa para kepala daerah terpilih dapat langsung menuju
Magelang
, Jawa Tengah, setelah pelantikan.
“Di situ bunyi suratnya tanggal 20 (Februari) sudah bisa dimulai, ajudan merapat ke sana sehingga itu pergeseran dari Jakarta langsung ke Magelang,” ujar Beny kepada wartawan di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta, Jumat (14/2/2025).
KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Sekda DIY Beny Suharsono saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Sleman, DIY, Selasa (26/6/2024)
Ketika ditanya mengenai akomodasi, Beny mengaku belum mengetahui secara perinci apakah para kepala daerah akan menggunakan pesawat khusus atau melalui jalur darat.
Sebelum menjalani
retreat
, 505 kepala daerah terpilih akan dilantik di Jakarta terlebih dahulu.
“Saya enggak tahu dari Jakarta mau pesawat khusus, naik kereta, atau lewat darat dimobilisasi langsung ke Magelang,” tambahnya.
“Tapi perintahnya dari Jakarta langsung ke Magelang,” imbuhnya.
Beny juga menyayangkan keputusan tersebut, karena jika para kepala daerah berkumpul di Yogyakarta, hal itu bisa meningkatkan pendapatan daerah.
“Kalau lewat Jogja tentunya menguntungkan kita. Makan siang, malam, pakaian (belanja), belanjanya luar biasa,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
Bima Arya
melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Minggu (9/2/2025) untuk mempersiapkan Gedung Agung sebagai salah satu titik kumpul bagi kepala daerah sebelum berangkat ke retreat di Magelang.
Bima Arya menjelaskan bahwa pelantikan 505 kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025 di Jakarta, yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Dijadwalkan 21 kepala daerah mengikuti pembekalan di Magelang. Kami di Kemendagri, ini BPSTM bertanggung jawab menyusun acara bersama Lemhanas sedang meninjau, ini salah satu opsi di mana para kepala daerah mungkin berkumpul di sini sebelum berangkat ke Magelang,” ungkap Bima.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-

Kemenhan jelaskan tak menyalahi aturan dalam penunjukan stafsus
Kemenhan ini sebenarnya tidak menyalahi aturan. Hanya memang momennya dibandingkan dengan yang lain agak belakangan
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjelaskan bahwa tidak menyalahi aturan dalam penunjukan lima staf khusus (stafsus) dan satu asisten khusus Menteri Pertahanan (Menhan) di masa efisiensi anggaran.
“Kemenhan ini sebenarnya tidak menyalahi aturan. Hanya memang momennya dibandingkan dengan yang lain agak belakangan,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat, ketika ditanya jurnalis mengenai penunjukan stafsus di masa efisiensi anggaran.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa mulanya Kemenhan melakukan kajian terhadap kebutuhan stafsus. Terlebih, kata dia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, diatur bahwa stafsus yang dapat diangkat paling banyak adalah lima orang.
Kemudian, kata dia, Kemenhan meminta persetujuan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan Presiden Prabowo Subianto terhadap usulan nama stafsus dan asisten khusus tersebut.
Ia menjelaskan bahwa hal tersebut diperlukan karena pengangkatan stafsus dan asisten khusus berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).
Sementara itu, dia mengatakan bahwa lima stafsus dan satu asisten khusus dibutuhkan Kemenhan karena memiliki cakupan tugas yang tidak terdapat dalam organisasi kementerian.
“Sehingga ketika kemarin Kementerian Pertahanan mengangkat lima staf khusus dari konteks diplomasi pertahanan, kemudian ekonomi pertahanan, tata negara, kedaulatan, dan terakhir adalah Deddy Corbuzier untuk staf khusus komunikasi sosial dan publik, tentunya untuk melengkapi,” jelasnya.
Oleh sebab itu, dia berharap para stafsus dan asisten khusus tersebut dapat memberikan saran maupun pertimbangan khusus untuk memperkuat dan memperluas diseminasi informasi pertahanan, termasuk kebijakan dari Kemenhan.
“Jadi, bukan berarti bertentangan, tetapi efisiensi kami juga ikut, dalam hal ini sekitar 16,24 persen, sekitar Rp26 triliun efisiensi di lingkungan Kementerian Pertahanan. Namun, kebutuhan organisasi, tadi saya sampaikan bahwa kami bicaranya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,” ujarnya.
Sebelumnya, Selasa (11/2), Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengangkat lima orang stafsus dan satu orang asisten khusus, termasuk pesohor Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau akrab disapa Deddy Corbuzier.
Selain Perpres Nomor 140 Tahun 2024, Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kemenhan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024, telah mengatur mengenai stafsus untuk Menhan.
Dalam Pasal 51 Perpres Nomor 151/2024, diatur bahwa stafsus dapat diangkat paling banyak lima orang, dan memiliki masa bakti paling lama sama dengan masa jabatan menteri yang bersangkutan.
Kemudian, kebijakan efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Pewarta: Rio Feisal, Ade Marboen
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025 -

APBN 2026 Tetap Fokus pada Efisiensi Anggaran
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 akan tetap berfokus pada efisiensi anggaran, seperti yang diterapkan dalam APBN 2025.
Efisiensi anggaran ini akan menjadi baseline dalam menciptakan budaya pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.
“Tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Sri Mulyani menegaskan, meskipun efisiensi anggaran terus dilakukan, program-program sosial dan layanan publik tidak akan dikorbankan pada APBN 2026.
“Walaupun skala pembahasannya masih kecil, pelayanan publik tidak dikorbankan. Berbagai target, terutama belanja sosial, tidak akan dikurangi,” jelasnya.
Sri Mulyani memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan seperti biasa, tanpa pengaruh dari kebijakan efisiensi anggaran.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan inventarisasi seluruh anggaran kementerian dan lembaga untuk memastikan efisiensi anggaran tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap konstitusi.
“Setelah seluruh kementerian/lembaga dikumpulkan, kami akan memilah lagi supaya penggunaan efisiensi ini tetap sesuai dengan kebutuhan konstitusi,” pungkas Sri Mulyani terkait efisiensi anggaran APBN 2026.
-

Istana tegaskan beasiswa dan operasional pendidikan tak kena efisiensi
Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa hingga operasional layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia tidak terkena dampak dari efisiensi anggaran.
“Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.
Menurut Hasan, terkait efisiensi anggaran saat ini semua kementerian dan lembaga yang ada tengah melakukan rekonstruksi anggaran agar bisa tepat sasaran.
Ada empat hal yang dipastikan tidak terdampak efisiensi sejalan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 di antaranya ialah gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.
Menurut Hasan, pendidikan merupakan bagian dari layanan publik sehingga tentunya anggaran untuk mendukung hal tersebut tentunya tidak terdampak.
Apalagi dalam program Presiden, pendidikan adalah bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang tentunya menjadi program prioritas sehingga anggaran yang berhubungan langsung sebagai penunjang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa diganggu gugat.
Hasan kemudian menyebutkan apabila ada efisiensi yang terkait dengan program dari bidang pendidikan maka itu adalah efisiensi untuk hal-hal yang dinilai bersifat seremonial dan tidak mempengaruhi langsung layanan publik.
Ia juga mencontohkan hal-hal yang diefisiensikan seperti biaya pembelian alat tulis kantor (ATK), biaya forum group disscussion (FGD), hingga biaya monitoring evaluasi (monev).
Dengan kecanggihan teknologi yang sudah ada saat ini, dinilai kegiatan-kegiatan kajian atau evaluasi kegiatan bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi telekonferensi.
“Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi? Beasiswa? Itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi,” kata Hasan.
Sebelumnya, diwartakan pada Rabu (12/2), Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan adanya potensi sejumlah anggaran beasiswa yang dipangkas.
Di antaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.
“Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran -Kemenkeu- sebesar Rp1,31 triliun, -besarnya- 9 persen,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.
Karena itu, hal ini menjadi perhatian Kemdiktisaintek, di mana dalam kesempatan yang sama, Menteri Satryo mengusulkan agar anggaran beasiswa tidak menjadi komponen yang terkena efisiensi.
Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025 -

Waket DPRD Langkat Lapor Punya Harta Rp 20 Juta, Anaknya Pakai Rubicon
Jakarta –
Ajai Ismail tengah menuai sorotan. Dia lapor punya harta Rp 20 juta, namun anaknya sering terlihat menggunakan Jeep Rubicon.
Wakil Ketua DPRD Langkat Ajai Ismail disorot. Sorotan itu berkaitan dengan laporan harta kekayaan yang disetor Ajai ke KPK. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ajai diketahui memiliki harta sebesar Rp 20 juta. Harta Rp 20 juta itu hanya berupa aset kas dan setara kas. Sedangkan aset lain seperti tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta surat berharga nilainya Rp 0.
Bila diperhatikan, LHKPN Ajai sejak tahun 2018 memang terlihat mencolok. Bahkan untuk LHKPN periodik 2020-2022, hartanya tercatat minus. Misalnya pada tahun 2020, harta Ajai -Rp 677 jutaan. Selanjutnya pada LHKPN tahun 2021, hartanya -Rp 675 jutaan. LHKPN tahun 2022 juga menunjukkan harta Ajai minus Rp 380 jutaan.
Di sisi lain, anak Ajai, Ricky Anthony kerap menggunakan mobil Jeep Rubicon. Di LHKPN-nya, Ricky yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut itu tak memiliki Jeep Rubicon.
Dalam LHKPN untuk periodik 2023, Ricky diketahui memiliki lima kendaraan yang terdiri dari:
1. BMW 318 i tahun 2000 berstatus hibah tanpa akta senilai Rp 85 juta
2. Mitsubishi Truck tahun 2012 berstatus hibah tanpa akta senilai Rp 210 juta
3. Mitsubishi Dump Truck tahun 2007 berstatus hibah tanpa akta Rp 190 juta
4. Kijang Innova 2.4 G M/T tahun 2018 berstatus hasil sendiri senilai Rp 250 juta
5. BMW 320i CKT A/T tahun 2018 berstatus hasil sendiri senilai Rp 550 jutaJika ditotal, aset berupa lima kendaraan itu bernilai Rp 1,285 miliar. Sementara aset Ricky secara keseluruhan bernilai Rp 1,286 miliar. Berdasarkan data di website LHKPN KPK, mobil Jeep Rubicon itu juga tidak tercatat dalam laporan harta kekayaan 2 anak Ajai yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Langkat. Kedua anak Ajai itu adalah Ristya Chayani, dan Muhammad Rio. Terkait hal itu, KPK bakal melakukan analisis LHKPN Ajai beserta tiga anaknya.
“LHKPN yang bersangkutan akan dianalisis dan jika masyarakat mengetahui informasi terkait kepemilikan harta yang tidak dilaporkan dapat disampaikan ke KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dikutip detikSumut.
Saat dikonfirmasi, politikus NasDem ini belum memberikan respons terkait dengan kejanggalan laporan harta kekayaannya.
(dry/rgr)
-

IHSG ditutup melemah seiring ekspektasi Fed tahan FFR lebih lama
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
IHSG ditutup melemah seiring ekspektasi Fed tahan FFR lebih lama
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 13 Februari 2025 – 18:57 WIBElshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup melemah seiring pelaku pasar berekspektasi The Fed akan menahan tingkat Fed Funds Rate (FFR) dalam waktu lebih lama.
IHSG ditutup melemah 68,76 poin atau 0,91 persen ke posisi 7.505,25. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 8,80 poin atau 0,96 persen ke posisi 912,60.
“Tekanan eksternal turut menopang pergerakan IHSG yang tertahan di zona melemah, pasar tampak memantau prospek dari dampak kenaikan inflasi Amerika Serikat (AS) yang akan memberikan imbas ekonomi dalam negeri,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.
Pada saat inflasi AS naik, tentunya memberikan ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga lanjutan sebagai upaya menekan inflasi, sehingga ekonomi dalam negeri berpotensi tersandera dengan tingkat suku bunga tinggi disaat membutuhkan suku bunga rendah.
Sehingga, berpotensi membuat dolar AS menguat dan potensi terjadinya capital foreign outflow, karena kenaikan suku bunga AS dapat mempengaruhi arus modal ke Indonesia.
Data inflasi AS tercatat naik menjadi 3 persen year on year (yoy) pada Januari 2025 dari 2,9 persen (yoy) pada Desember 2024, atau di atas ekspektasi 2,9 persen.
Kenaikan inflasi itu berpotensi menekan pemangkasan suku bunga lanjutan, yang memperkecil kemungkinan Federal Reserve akan segera memangkas suku bunga dan meningkatkan spekulasi tentang potensi kenaikan suku bunga.
Pelaku pasar memiliki pandangan bahwa The Fed akan mempertahan suku bunga lebih lama disaat berusaha menurunkan laju inflasi.
Di sisi lain, optimisme atas potensi kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia, setelah pembicaraan via telepon antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Ukraina Zelenskiy, tentunya ini akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina.
Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.
Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, delapan sektor menguat yaitu dipimpin sektor properti sebesar 1,51 persen, diikuti oleh kesehatan dan sektor barang baku yang masing- masing naik sebesar 0,99 persen dan 0,96 persen.
Sedangkan, tiga sektor turun yaitu sektor transportasi & logistik turun paling dalam minus sebesar 0,66 persen, diikuti oleh sektor teknologi dan sektor keuangan yang masing- masing turun sebesar 0,17 persen dan 0,15 persen.
Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu SULI, BRRC, JAST, PPRI dan HADE. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni SAPX, BEBS, ANDI, PTSP dan ALTO.
Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1009.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13,81 miliar lembar saham senilai Rp11,00 triliun. Sebanyak 321 saham naik 265 saham menurun, dan 369 tidak bergerak nilainya.
Bursa saham regional Asia sore ini, antara lain indeks Nikkei menguat 497,77 poin atau 1,28 persen ke 39.461,47, indeks Kuala Lumpur melemah 10,77 poin atau 0,67 persen ke 1.592,28, indeks Shanghai melemah 13,91 poin atau 0,42 persen ke posisi 3.332,48, dan indeks Strait Times melemah 1,18 poin atau 0,03 persen ke 3.873,44.
Sumber : Antara
/data/photo/2025/02/13/67add2e4a26bf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/12/04/674fc46fddfa7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


