Blog

Efisiensi Anggaran, BPBD Semarang Harap Dana Logistik Bencana Tak Dipangkas Regional 14 Februari 2025

Efisiensi Anggaran, BPBD Semarang Harap Dana Logistik Bencana Tak Dipangkas
Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com –
Kebijakan
efisiensi anggaran
dari pemerintah pusat mulai merambat ke daerah, termasuk Kota Semarang, Jawa Tengah.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Endro P Martanto, berharap agar dana logistik bencana tidak terkena pemangkasan.
“Mengingat dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Endro kepada kompas.com, Jumat (14/2/2025).
Dia mengungkapkan bahwa hingga kini efisiensi masih dalam tahap perhitungan dan belum sepenuhnya diterapkan.
“Kami masih dalam tahap awal. Kota Semarang diminta untuk berhitung sebelum pelaksanaan,” ujarnya.
Endro menegaskan bahwa kebijakan ini mengikuti arahan dari pemerintah pusat, termasuk pemangkasan sejumlah anggaran operasional.
“Perjalanan dinas berkurang 50 persen, alat tulis kantor (ATK) dikurangi 10 persen, sedangkan biaya makan dan minum rapat dipangkas sekitar 45 persen,” paparnya.
Selain itu, anggaran pemeliharaan gedung perkantoran juga turut mengalami pengurangan. Untuk mengantisipasi dampaknya, BPBD Kota Semarang mulai menerapkan langkah-langkah penghematan.
“Kami sudah mulai mengurangi konsumsi listrik, mematikan AC setelah jam kerja, serta membatasi penggunaan tinta printer,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/02/2025 14:57
Lebanon Larang Pesawat Iran Mendarat, Hizbullah Blokir Jalan ke Bandara Lebanon Larang Pesawat Iran Mendarat, Hizbullah Blokir Jalan ke Bandara

Beirut –

Sekelompok pendukung Hizbullah memblokir ruas jalanan utama menuju ke bandara Beirut, Lebanon. Aksi ini dilakukan setelah otoritas Lebanon melarang pesawat Iran untuk mendarat di negara tersebut.

Aksi pemblokiran oleh para pendukung Hizbullah itu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (14/2/2025), dilakukan terhadap ruas jalanan utama menuju ke Bandara Internasional Rafik Hariri di Beirut pada Kamis (13/2) malam waktu setempat

Laporan media lokal menyebut maskapai Iran, Mahan Air, diberitahu bahwa penerbangan yang dijadwalkan mendarat di Beirut dari Teheran tidak akan mendapatkan izin yang diperlukan untuk melakukan pendaratan, sehingga membatalkan penerbangan tersebut.

Langkah ini menyusul peningkatan pemeriksaan keamanan terhadap pesawat-pesawat dan para penumpang yang melakukan perjalanan ke Lebanon dari Iran dan Irak. Langkah ini juga diterapkan menjelang prosesi pemakaman mantan pemimpin Hizbullah, mendiang Hassan Nasrallah, yang tewas dalam serangan Israel.

Nasrallah, bersama calon penggantinya Hashem Safieddine yang juga tewas, akan dimakamkan pada 23 Februari mendatang, dalam seremoni pemakaman yang diperkirakan menarik kehadiran ribuan orang dari Teheran dan Baghdad. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon tahun lalu.

Seorang pejabat pada bandara Beirut, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada AFP bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi telah meminta fasilitas tersebut untuk memberi tahu Mahan Air jika Lebanon tidak dapat menerima dua penerbangan tujuan Beirut.

Salah satu penerbangan itu dijadwalkan pada Kamis (13/2) waktu setempat, dan satu lagi pada Jumat (14/2) waktu setempat. “Dua penerbangan itu dijadwalkan ulang untuk minggu depan,” sebut pejabat bandara Beirut itu, tanpa menjelaskan alasannya.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Sebelumnya pada hari yang sama, rekaman video yang beredar secara online menunjukkan seorang pria Lebanon terjebak di bandara Teheran dan meminta rekan-rekannya untuk memblokir ruas jalanan menuju ke bandara Beirut.

“Kami sudah menunggu di sini sejak pagi tadi. Kami orang Lebanon… tidak ada yang bisa mengendalikan kami,” ucap pria Lebanon itu dalam rekaman video yang beredar online.

Pria itu juga menyerukan kepada ketua parlemen Lebanon, Nabih Berri, yang merupakan sekutu Hizbullah, untuk menjamin kepulangan para pelancong asal Lebanon.

Kesepakatan gencatan senjata berlaku sejak 27 November tahun lalu antara Hizbullah dan Israel yang terlibat pertempuran sengit selama berbulan-bulan. Namun kedua pihak sering menuduh adanya pelanggaran dari pihak lainnya.

CEO Bandara Imam Khomeini di Teheran, Saeed Chalandri, seperti dikutip kantor berita Mehr mengatakan bahwa “penerbangan hari ini ke Beirut telah dijadwalkan… tetapi (negara) tujuannya tidak mengeluarkan izin yang diperlukan”.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 14:56
Boyamin Ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Masih Berpeluang Ajukan Kembali Praperadilan Lawan KPK – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih punya peluang mengajukan praperadilan melawan KPK.

Hal itu lantaran hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan. Bukan menolak permohonan Hasto Kristiyanto.

“Sebenernya ada catatan kritis, Hasto Kristiyanto masih bisa mengajukan lagi. Beda dengan ditolak, kalau ditolak itu tidak bisa mengajukan lagi,” kata Boyamin kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

Kemudian dikatakannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menerima permohonan Hasto Kristiyanto. Menurutnya KPK harus segera menindaklanjuti putusan tersebut.

“Untuk itu saya mendorong KPK untuk segera membawa ke pengadilan pokok perkara,” jelasnya.

Permohonan Praperadilan Hasto Tidak Diterima

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertimbangannya, hakim tunggal Djuyamto menyatakan seharusnya permohonan praperadilan Sekjen PDIP itu dilakukan secara terpisah.

Hal itu dikarenakan Hasto telah ditetapkan tersangka dugaan tindak bidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggaran negara oleh KPK.

“Menimbang berdalih alasan tersebut hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan prapradilan. Bukan dalam satu permohonan,” kata Hakim Djuyamto di persidangan PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Ia melanjutkan menimbangkan dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan tentang sahnya tidaknya dua surat perintah penyidikan. Atau setidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan haruslah dinyatakan tidak memilih syarat formil permohonan prapradilan.

“Maka terhadap eksepsi termohon tersebut berdasarkan hukum dan patut dikabulkan,” ucapnya.

Menimbangkan, lanjut dia dengan berbagai pertimbangan hukum di atas hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan.

Maka terhadap eksepsi permohonan yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum

“Menimbangkan karena eksepsi pemohon dikabulkan maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi,” kata hakim Djuyamto.

“Sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahawa permohonan prapradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima,” tandasnya.

14/02/2025 14:55
Eri Cahyadi Kenang Bendum Demokrat Renville sebagai Teman Diskusi di Unair Surabaya 14 Februari 2025

Eri Cahyadi Kenang Bendum Demokrat Renville sebagai Teman Diskusi di Unair
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Wali Kota Surabaya,
Eri Cahyadi
, merasa kehilangan atas meninggalnya Bendahara Umum (Bendum) DPP
Partai Demokrat
,
Renville Antonio
. Eri menyebut Renville sebagai teman yang pas untuk diajak diskusi saat kuliah di Universitas Airlangga (Unair).
Renville baru saja meraih gelar doktor dalam Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Sekolah Pascasarjana di Unair pada 2024 kemarin.
“Pak Renville Bendahara Umum Partai Demokrat. Dia juga teman sekolah saya selama di Unair,” kata Eri ketika ditemui di Jalan Jimerto, Genteng, Surabaya, Jumat (14/2/2025).
Eri menganggap, pria yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) periode 2004-2019 tersebut sebagai teman baik yang cocok untuk diajak berdiskusi.
“Orang yang luar biasa, enak diajak diskusi, orang yang penuh perhatian. Dan beliau ini
cak cek
(sat set), tidak banyak bicara tapi
kerjone
(pekerjaannya)
cak cek
itu Pak Renville,” ucapnya.
Oleh karena itu, Eri mengaku kehilangan setelah mendapatkan kabar meninggalnya Renville hari ini. Sebab, sejumlah teman kuliah sudah menganggapnya sebagai sosok yang bisa ditiru.
“Saya yakin teman-teman yang ditinggalkan seperti kami, yang ada di Unair, banyak yang merasa kehilangan. Karena memang beliau sosok yang baik dan bisa menjadi contoh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eri mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pria yang sempat menjadi calon legislatif DPR RI dari Daerah Pilih (Dapil) Malang Raya saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu.
“Beliau tertimpa musibah dan kepundut gusti Allah di Situbondo. Kami berdoa semoga almarhum diberikan surga oleh gusti Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Renville Antonio, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Raya Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, Jumat (14/2/2025).

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/02/2025 14:55
Tempo Scan Dukung Swasembada Pangan Lewat Produksi Susu Bernutrisi

Jakarta –

PT Tempo Scan Pacific, Tbk melalui anak perusahaannya PT. Kian Mulia Manunggal dan PT. Polari Limunusainti mendukung pemenuhan gizi anak Indonesia melalui produk susu dalam negeri, salah satunya vidoran Xmart.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar pun mengapresiasi upaya Tempo Scan dalam membangun industri pengolahan susu di Tanah Air.

“Untuk mencapai swasembada susu, perlu ditingkatkan kemampuan industri secara holistik dari hulu sampai hilir. Pada bagian hulu peningkatan produksi susu segar dengan peningkatan jumlah populasi sapi perah di Indonesia. Sedangkan pada bagian intermediary dan bagian hilir, kesiapan industri pengolahan susu juga perlu didukung agar semakin siap untuk mengolah hasil produksi susu segar yang meningkat tersebut untuk menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak dan konsumen Indonesia dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian Indonesia serta tercapai swasembada sesuai sasaran pemerintah,” ujar Taruna dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

“Untuk itu upaya yang telah dijalankan oleh perusahaan dalam negeri seperti Tempo Scan dalam membangun industri pengolahan susu patut didukung dan menjadi contoh bagi pengusaha lainnya dalam berkontribusi bagi upaya swasembada pangan (susu),” lanjutnya,

Hal ini disampaikannya saat mengunjungi PT. Kian Mulia Manunggal di Cikarang, pada Rabu (12/2).

Dalam kunjungannya, Taruna juga melihat fasilitas pengolahan susu PT. Kian Mulia Manunggal mulai dari penerimaan bahan baku susu dan bahan-bahan lainnya hingga tahap pemrosesan akhir. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses produksi susu vidoran telah memenuhi standar sehingga kualitas nutrisi dan gizi terjaga.

Sementara itu Presiden Komisaris dan Pendiri Tempo Scan Group, Handojo S. Muljadi menyampaikan pihaknya terus mendukung program pemerintah, khususnya swasembada pangan susu, melalui pengolahan susu bubuk dan susu cair yang berkualitas.

Sejak akhir tahun 2022, PT. Kian Mulia Manunggal telah mengoperasikan fasilitas produksi bahan baku intermediary susu untuk mengurangi ketergantungan pada importasi bahan baku susu.

Adapun produksi tersebut turut berkontribusi dalam upaya peningkatan kemandirian industri dalam negeri, peningkatan pertumbuhan produk dalam negeri dan meningkatkan pemakaian komponen dalam negeri atau TKDN.

“Fasilitas produksi pengolahan susu ini merupakan wujud nyata dari Nilai Inti Tempo Scan group, yaitu bertanggung jawab menghasilkan produk nutrisi yang berkualitas untuk mendukung pemenuhan nutrisi dan gizi anak Indonesia agar tumbuh sehat, siap jadi kuat dan cerdas menyongsong generasi emas,” pungkasnya.

(sls/Tempo Scan Group)

14/02/2025 14:55
Buron 19 Tahun, Koruptor Kredit Macet Bank Mandiri Rp 35,9 Miliar Ditangkap di Bandung Regional 14 Februari 2025

Buron 19 Tahun, Koruptor Kredit Macet Bank Mandiri Rp 35,9 Miliar Ditangkap di Bandung
Tim Redaksi
PEKANBARU, KOMPAS.com
–
Nader Thaher
(69), tersangka kasus korupsi kredit macet di
Bank Mandiri Riau
, akhirnya ditangkap setelah buron selama 19 tahun.
Tim gabungan Kejaksaan Agung, Kejati Riau, dan Kejari Pekanbaru menangkapnya di Apartemen Gateway Ciracas, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (13/2/2025) sekitar pukul 16.50 WIB.
Nader kemudian diterbangkan ke Pekanbaru dan tiba di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II pada Jumat (14/2/2025) sekitar pukul 10.45 WIB. Sesampainya di Pekanbaru, ia langsung digelandang ke kantor Kejati Riau di Jalan Jenderal Sudirman.
Saat memasuki ruang konferensi pers, Nader menolak berkomentar. Tak lama setelah itu, ia mengalami sesak napas dan diberikan alat bantu pernapasan.
Kepala Kejati Riau, Akmal Abbas, mengatakan Nader merupakan mantan Presiden Direktur PT Siak Zamrud Pusaka dan telah berstatus buronan sejak Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis pada 24 Juli 2006.
“Dia telah berstatus buronan sejak Mahkamah Agung menjatuhkan vonis terhadapnya pada 24 Juli 2006,” kata Akmal kepada wartawan, Jumat.
Nader melarikan diri pada 3 April 2006 setelah bebas demi hukum dari Lapas Pekanbaru saat proses kasasi. Namun, ia tidak kembali menjalani hukuman setelah MA memperpanjang masa tahanannya.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangkapnya, termasuk pencarian hingga ke luar negeri. Ia disebut beberapa kali berpindah tempat, termasuk kabur ke Singapura.
Berdasarkan Putusan MA Nomor 1142 K/Pid/2006 tanggal 24 Juli 2006, Nader Thaher dijatuhi hukuman 14 tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 35.974.848.500. Jika dalam waktu satu bulan tidak dibayar, harta kekayaannya akan disita dan dilelang. Jika tidak memiliki harta, hukumannya ditambah 3 tahun penjara.
“Penangkapan ini adalah bukti komitmen Kejaksaan dalam menindak buronan. Tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan untuk bersembunyi. Cepat atau lambat, kami akan menemukan dan mengeksekusi putusan pengadilan,” ujar Akmal.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pandang bulu.
Akmal mengungkapkan bahwa untuk menghindari penangkapan, Nader Thaher diduga mengubah identitasnya. Pada 2014, ia mengganti KTP di Cianjur dan kemudian memperoleh KTP elektronik di Kabupaten Bandung dengan nama baru, H Toni.
Dalam identitas barunya, ia tercatat sebagai wiraswasta dan telah berkeluarga dengan warga Bandung. Pelacakan terhadapnya sempat mengalami kendala karena jejaknya sulit dideteksi. Bahkan, ada indikasi bahwa ia pernah berada di luar negeri sebelum akhirnya kembali ke Indonesia.
“Apakah sudah sampai ke luar negeri atau tidak, tidak terlacak. Akhir-akhir ini baru kita dapat informasi bahwa dia berada di Indonesia,” kata Akmal.
Setelah ditemukan, kondisi fisik Nader telah banyak berubah.
“Dulu masih muda dan gagah, sekarang sudah tua,” ujar Akmal.
Kasus yang menjerat Nader berkaitan dengan kredit macet dalam investasi Bank Mandiri pada 2002 untuk pengadaan empat unit rig beserta perlengkapannya yang dipesan oleh PT Caltex Pacific Indonesia. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 35,9 miliar.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Nader divonis 14 tahun penjara, lebih tinggi dari tuntutan jaksa.
Ia kemudian mengajukan banding, dan di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Riau hukumannya dikurangi menjadi 7 tahun. Namun, setelah mengajukan kasasi, MA kembali menjatuhkan vonis 14 tahun penjara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/02/2025 14:54
AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi kepada Kepala Jaksa ICC Karim Khan, Asetnya di AS Dibekukan – Halaman all

Departemen Keuangan AS Jatuhkan Sanksi kepada Kepala Jaksa ICC Karim Khan, Jatuhkan Sanksi Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM- Departemen Keuangan AS mengumumkan pada 13 Februari bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan, membekukan semua asetnya di AS dan melarangnya memasuki negara tersebut.

Puluhan negara telah memperingatkan bahwa tindakan Washington terhadap ICC ‘mengancam akan mengikis supremasi hukum internasional’.

Khan secara resmi ditambahkan ke dalam daftar Orang yang Ditunjuk Khusus dan daftar orang yang diblokir oleh Departemen Keuangan atas keputusannya untuk mengeluarkan “surat perintah penangkapan menargetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant.”

“ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena tidak ada satu pun negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau anggota ICC,” demikian bunyi pernyataan dari pejabat AS.

Pengumuman hari Kamis menyusul perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump minggu lalu yang menjatuhkan sanksi terhadap ICC.

Sejak menjabat, Trump menuduh ICC melakukan “tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat kita, Israel,” dengan mengklaim bahwa tindakan pengadilan tersebut menciptakan “preseden berbahaya” yang dapat membuat warga AS rentan terhadap “pelecehan, penyiksaan, dan kemungkinan penangkapan.”

ICC memiliki yurisdiksi internasional untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di negara-negara anggota atau jika Dewan Keamanan PBB (DK PBB) merujuk suatu situasi.

Baik AS maupun Israel tidak mengakui yurisdiksi pengadilan yang berpusat di Den Haag tersebut.

Hampir 80 negara baru-baru ini memperingatkan bahwa keputusan Trump dapat “meningkatkan risiko impunitas atas kejahatan paling serius dan mengancam untuk mengikis aturan hukum internasional.”

Pada bulan November, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant karena menggunakan kelaparan sebagai senjata perang terhadap warga sipil Palestina di Gaza.

Gallant dan Netanyahu memberlakukan “pengepungan total” di jalur tersebut sebagai tanggapan atas Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Palestina, yang bertujuan untuk mengakhiri blokade Israel terhadap Gaza.

“Kami tetap sangat prihatin dengan tindakan tergesa-gesa Jaksa Penuntut Umum untuk meminta surat perintah penangkapan dan kesalahan proses yang meresahkan yang menyebabkan keputusan ini. Amerika Serikat telah menegaskan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini. Dalam koordinasi dengan mitra, termasuk Israel, kami sedang membahas langkah selanjutnya,” kata pejabat AS dari Gedung Putih Biden saat itu.

SUMBER: THE CRADLE

14/02/2025 14:54
Stefan Antonio Sindir Kebijakan Pendidikan: Negara Prioritaskan Kenyang, Bukan Pintar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Stefan Antonio menyoroti wacana pemotongan anggaran pendidikan yang kembali mencuat di tengah peringatan darurat Indonesia.

Stefan menilai kebijakan tersebut dapat memperburuk kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

“Negara sedang menciptakan generasi malas dan bodoh,” ujar Stefan di X @StefanAntonio_ (14/2/2025).

Ia menolak pemotongan anggaran pendidikan, mengingat peringkat kecerdasan (IQ) Indonesia yang masih tergolong rendah dibanding negara lain

“Menolak pemotongan anggaran pendidikan. Sudah tahu Indonesia di peringkat rendah dalam hal IQ masih aja mah dibikin tambah bodoh,” tukasnya.

Stefan juga menyoroti prioritas kebijakan pemerintah yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan tanpa mempertimbangkan pentingnya pendidikan.

“Buat apa kenyang, kalau otaknya dongo. Itupun ga kenyang kenyang amat,” tandasnya.

Adapun pemangkasan anggaran dilakukan melalui Surat Edaran Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga. Diterbitkan pada 24 Januari 2025.

Totalnya, 16 pos anggaran dipangkas. Di antaranya adalah alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan sejenisnya, kajian, bimbingan teknis dan pendidikan-latihan.

Lalu honor profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung dan fasilitas kantor, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya.

Diketahui, dua kementerian yang juga terkena pemangkasan anggaran adalah Kemendikti-Saintek Rp22,54 triliun dan Kemendikdasmen Rp8,04 triliun.

14/02/2025 14:53
Mobil KPU dan Bawaslu Blitar Ditarik, Ada Apa?

Blitar (berijatim.com) – Sebanyak 6 unit mobil dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar ditarik kembali. Penarikan ini dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

Keenam kendaraan yang ditarik ini adalah 5 mobil yang biasa digunakan untuk komisioner KPU Kota Blitar, serta 1 lainnya adalah yang biasa dipakai oleh sekretaris KPU.

Sebenarnya sudah ada rencana perpanjang sewa untuk 6 kendaraan mobil dinas KPU tersebut, namun karena ada kebijakan penghematan anggaran maka hal itu urung dilakukan.

“Masa sewanya sebenarnya tahun ini masih ada rencana itu, tapi karena dampak efesiensi kebijakan pemerintah Pak Prabowo kemudian dipercepat untuk pengembaliannya,” kata Rangga Bisma Aditya, Jumat (14/2/2025).

Penarikan mobil dinas KPU ini merupakan imbas dari kebijakan penghematan anggaran yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Meski ada penarikan kendaraan, namun KPU Kota Blitar mengaku tidak masalah.

Kinerja KPU Kota Blitar pun tidak terganggu dengan adanya penarikan 6 kendaraan dinas tersebut. Meski tanpa kendaraan dinas, KPU Kota Blitar pun akan tetap bekerja secara maksimal.

“Secara prinsip tidak mengganggu aktivitas dari KPU Kota Blitar sendiri,” tegasnya.

Meski ada penarikan kendaraan, namun KPU Kota Blitar sejatinya masih memiliki 4 mobil dinas lain. Keempat kendaraan ini merupakan milik KPU RI.

“Dengan begitu KPU Kota Blitar tinggal ada 4 Mobil Operasional plat Merah saja untuk setiap aktivitas Tahapan (Hingga April 2025) dan Non Tahapan,” tandasnya.

Bukan hanya KPU, mobil dinas milik Bawaslu Kota Blitar juga akan ditarik. Total ada 3 mobil dinas ditarik itu adalah yang biasa digunakan untuk komisioner Bawaslu Blitar.

Penarikan kendaraan dinas Bawaslu Kota Blitar ini akan dilakukan tanggal 19 Februari 2025. Saat ini surat penarikan sudah diterima oleh Bawaslu Kota Blitar.

“Kemarin ada surat yang masuk bahwasanya tanggal 19 besok ada 3 mobil akan dikembalikan,” ucap Roma Hudi, Komisioner Bawaslu Kota Blitar. [owi/beq]

14/02/2025 14:53
Harga Ikan di Semarang Melonjak, Cumi-Cumi Rp 80.000 per Kilogram, Ini Sebabnya Regional 14 Februari 2025

Harga Ikan di Semarang Melonjak, Cumi-Cumi Rp 80.000 per Kilogram, Ini Sebabnya
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com –

Cuaca ekstrem
berdampak besar pada sektor perikanan di pasar tradisional Kota Semarang, Jawa Tengah.
Hasil tangkapan laut menurun drastis hingga 50 persen akibat gelombang tinggi yang menghambat aktivitas nelayan.
Akibatnya,
harga ikan
di pasar lokal melonjak tajam, membuat pedagang dan konsumen sama-sama kesulitan.
Harga cumi-cumi di pasar tradisional menjadi Rp 80.000 per kg, naik dua kali lipat dibanding biasanya.
Pedagang ikan di Pasar Kobong Semarang, Diman mengungkapkan bahwa penurunan pasokan ikan sudah terjadi sejak perayaan Tahun Baru Imlek.
Banyak nelayan terpaksa kembali ke daratan sebelum sampai ke tengah laut karena ombak yang terlalu tinggi.
“Jenis ikan seperti tenggiri, kakap, barakuda, hingga cumi-cumi mengalami penurunan signifikan dalam jumlah tangkapan. Harga pun naik drastis,” ujar Diman saat ditemui di lokasi, Jumat (14/2/2025).
Seperti halnya harga cumi-cumi yang sebelumnya Rp 45.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp 80.000 per kilogram.
“Jumlah pembeli turun,” ucap dia.
Beberapa pedagang bahkan banyak yang menyerah dan memilih untuk menghentikan usaha mereka.
“Kami berharap kondisi laut segera membaik agar nelayan bisa kembali melaut dan pasar kembali stabil,” tambahnya.
Hal yang sama juga dikatakan Wahyu, pedagang lain di Pasar Penggaron Semarang. Dia menyebut bahwa penjualannya menurun drastis.
“Dulu saya bisa membeli 15 kilogram ikan setiap hari di Pasar Kobong, sekarang hanya sekitar 8 kilogram,” ungkapnya.
Kenaikan harga menjadi faktor utama yang membuat pembeli berpikir dua kali sebelum bertransaksi. Banyak yang datang hanya untuk menanyakan harga, lalu pergi tanpa membeli.
“Semoga lekas membaik,” tambah dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/02/2025 14:52