Xcloud.id

Blog

  • Istana Buka Suara soal Gaji Stafsus

    Istana Buka Suara soal Gaji Stafsus

    Jakarta –

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menilai pengangkatan Staf Khusus di Kementerian dan Lembaga dinilai tidak akan signifikan untuk menjadi tambahan anggaran di kementerian. Termasuk juga Deddy Corbuzier yang diangkat jadi Staf Khusus Kementerian Pertahanan.

    Hasan menilai gaji staf khusus juga tak besar-besar amat. Berapa kira-kira?

    “Ya, staf khusus berapa sih? Sudah cek belum gaji staf khusus berapa? Sudah cek belum? Berapa? Rp 4 juta?. Sama tunjangan dan lain-lain cek saja berapa, Rp 15 juta?,” kata Hasan ketika menjawab pertanyaan soal heboh pengangkatan Staf Khusus di tengah efisiensi APBN, Jumat (14/2/2025).

    Menurutnya, kalaupun mau dihitung beban biaya pengangkatan staf khusus, Hasan bilang jumlahnya tidak akan signifikan. Toh, Staf Khusus juga menjadi dukungan tambahan bagi kinerja para menteri.

    “Cek aja gaji stafsus berapa. Lantik berapa. Jadi bisa dihitung lah. Dilantik 3 staf khusus berapa gajinya gitu? Jadi ini kan staf khusus ini yang mendukung kinerja Menteri,” sebut Hasan Nasbi.

    Dari sisi efisiensi anggaran, Hasan menyatakan kurang tepat membandingkan pengangkatan staf khusus dengan pemborosan yang sudah terjadi selama ini.

    “Dari sisi efisiensi ini, ini bukan apple to apple lah. Ini bukan sesuatu yang perlu dibandingkan. Orang kan kadang-kadang gampang terbawa emosi aja. Coba cek aja gaji staf khusus berapa total yang diterima oleh staf khusus,” sebut Hasan Nasbi.

    Dalam catatan detikcom, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Staf Khusus bertanggung jawab dan diberhentikan oleh Menteri atau Menteri Koordinator.

    Staf Khusus yang diangkat oleh Menteri atau Menteri Koordinator diberikan fasilitas jabatan tertinggi setara eselon I.b. Masa bakti paling lama sama dengan masa jabatan Menteri atau Menteri Koordinator yang bersangkutan.

    Dalam hal keuangan, staf khusus mendapatkan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

    Gaji Deddy Corbuzier

    Khusus untuk kasus Deddy Corbuzier, sosok selebritis itu akan mendapatkan jabatan tertinggi dalam kementerian yakni Eselon I b. Eselon I merupakan tingkatan jabatan struktural tertinggi di satuan instansi pemerintahan. Mereka yang menduduki posisi ini merupakan bagian dari golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

    Dengan begitu gaji pokok yang diterima oleh Deddy Corbuzier kurang lebih setara IVe di kisaran Rp 3.880.400 sampai Rp 6.373.200. Berdasarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

    Tak hanya gaji pokok, Deddy Corbuzier juga akan mendapatkan tunjangan kinerja. Tunjangan tersebut diberikan setiap bulan dengan tiga komponen yang harus dipenuhi yakni kehadiran, capaian kinerja dan disiplin.

    Tunjangan kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) masih berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

    Dalam regulasi ini, terdapat 17 kelas jabatan sebagai dasar penetapan besaran tunjangan kinerja Kementerian Pertahanan, termasuk tukin PNS Kemenhan. Besaran tunjangan kinerja Kementerian Pertahanan yang terendah adalah untuk kelas jabatan 1 yakni sebesar Rp 1.968.000 per bulan, sedangkan yang tertinggi ada di kelas jabatan 17 sebesar Rp 29.085.000.

    Sedangkan berdasarkan kelas jabatan, Deddy Corbuzier menduduki kelas 16 dengan tunjangan kinerja sebesar Rp 20.695.000. Artinya jika ditambahkan gaji pokok, pendapatan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan berkisar Rp 24.575.400 sampai Rp 27.068.200.

    Deddy sendiri sudah berjanji tak akan mengambil semua gaji dan tunjangan negara yang diberikan kepadanya. Dia bercerita ketika ditawarkan jadi Staf Khusus, dirinya langsung meminta izin kepada Kementerian Pertahanan untuk tidak mengambil pendapatannya di Kementerian Pertahanan.

    “Sejak awal saya sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan, bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apa pun yang itu sifatnya material untuk pribadi sama sekali ya tidak akan mengambil apapun tidak,” ujar Deddy dilansir dari unggahan di Instagramnya.

    Deddy lalu menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk tidak mengambil gaji. Dia mengaku paham masyarakat Indonesia ada yang lebih membutuhkan uang daripada dirinya.

    “Kenapa nggak saya ambil? Karena pertama saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu, kedua saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut dan kalau mau bicara gaji sebagainya saya juga banyak bantu orang tapi nggak saya kontenin,” terangnya lagi.

    (hal/kil)

  • Integrated Foreign Exchange Feature QLola by BRI Jadikan Transaksi Bisnis Internasional Makin Maksimal! – Page 3

    Integrated Foreign Exchange Feature QLola by BRI Jadikan Transaksi Bisnis Internasional Makin Maksimal! – Page 3

    Nantinya, eksekusi atas transaksi mata uang asing yang disetujui bisa dilakukan secara mandiri sehingga Anda tidak perlu repot datang ke unit kerja BRI.

    Fitur Foreign Exchange juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan harga jual beli mata uang asing yang lebih kompetitif serta mengeksekusi transaksi tersebut dengan mudah dan efisien.

    Selain itu, layanan Foreign Exchange dilengkapi sub-fitur kalkulator yang membantu Anda melakukan kalkulasi hedging dan rate. Dengan kalkulasi tersebut, Anda dapat melakukan dealing transaksi secara langsung dengan mudah dan cepat di QLola by BRI.

    Dengan kata lain, hal tersebut dapat membantu Anda mengurangi risiko kerugian atas volatilitas mata uang di masa depan.

    Layanan Integrated Foreign Exchange Feature QLola by BRI

    Berikut ini beberapa layanan yang bisa diakses melalui fitur Foreign Exchange QLola by BRI!

    – Informasi perubahan secara langsung atau real time dari berbagai kurs mata uang asing.

    – Informasi mengenai produk treasury.

    – Berita keuangan internasional terbaru yang tersedia dalam bentuk newsletter berisi berbagai macam berita, sentimen, serta analisa valas yang di-update secara harian.

    – Informasi mengenai harga surat berharga di pasar sekunder.

    – Akses melakukan aktivitas jual beli mata uang asing dengan Dealer Profesional Treasury BRI dengan harga kompetitif, selama jam operasional transaksi pasar valas Indonesia.

    – Kalkulasi hedging dan rate dengan sub-fitur kalkulator yang memudahkan dalam perhitungan proyeksi nominal transaksi yang ingin dilakukan.

  • Wamenaker Mau Minta Bantuan Kapolri Sikat Preman di Kawasan Industri

    Wamenaker Mau Minta Bantuan Kapolri Sikat Preman di Kawasan Industri

    Jakarta –

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan berencana menemui Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan itu menindaklanjuti adanya laporan soal Ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri.

    “Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (14/2/2025).

    Noel juga menegaskan, negara harus hadir di tengah-tengah kawasan industri, yaitu berupa keamanan berinvestasi. Aksi premanisme di kawasan industri telah menggagalkan investasi ratusan triliun.

    “Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” ujarnya.

    Kemnaker juga berencana melaporkan hal ini kepada Polisi Republik Indonesia (Polri). Noel menegaskan premanisme di kawasan industri tidak bisa dibiarkan dan perlu menjadi perhatian semua pihak.

    Kalau pabrik terganggu, apalagi kalau sampai ada rencana investasi yang gagal hanya karena pertimbangan ulah preman, tentu menghambat penyerapan tenaga kerja. “Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” tegas Noel.

    Perilaku Ormas bergaya preman, bermula dari pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Ormas sudah sering kali mengganggu operasional pabrik, melakukan demo dan lain-lain. Laporan kepada aparat keamanan juga sudah tak mempan.

    Sudah banyak kawasan industri yang menjadi sasaran Ormas bergaya preman, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur. Kerugian bukan hanya dialami pabrik yang sudah ada, tapi ratusan triliun rencana investasi batal karena ulah preman.

    Pernyataan Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, langsung ditanggapi oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif. Ternyata Kemenperin juga sering menerima keluhan yang sama, betapa preman sangat mengganggu.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin juga mengakui, Pemda Jawa Barat (Jabar) sering menerima keluhan dari para pelaku industri dengan nada yang sama. Bey meminta supaya jangan ada lagi Ormas/preman yang mengganggu operasional pabrik.

    Terkait gagalnya investasi karena faktor perilaku preman, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, meminta agar para calon investor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi.

    (ily/rrd)

  • 4 Ribu WNI di AS Terancam Dideportasi Buntut Kebijakan Trump

    4 Ribu WNI di AS Terancam Dideportasi Buntut Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Sebanyak 4.276 Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) masuk daftar pemerintahan Presiden Donald Trump untuk segera dideportasi. Di antara mereka adalah WNI yang mengalami masalah dokumen imigrasi, status legal yang kadaluarsa, juga terkena kasus kriminal.

    Lebih dari 4.000 WNI tersebut menerima final order removal atau perintah akhir pemindahan.

    Mereka dilaporkan tidak memiliki izin legal untuk tinggal sehingga harus angkat kaki dari negara tersebut.

    Final order removal ini umumnya diberikan kepada mereka yang memiliki catatan kriminal, pelanggaran imigrasi, serta status legal yang kadaluarsa.

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menjelaskan, di antara 4.276 orang ini, ada yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah, dan berstatus belum dihukum.

    Judha menambahkan 4.276 orang ini merupakan bagian dari dari keseluruhan 1,4 juta orang yang masuk daftar final order removal.

    Getty ImagesSejumlah warga El Salvador yang dideportasi dari Amerika Serikat (AS) membawa barang-barang pribadi mereka saat tiba di kantor Imigrasi di San Salvadir, El Salvador, 12 Februari 2025.

    Judha menyebutkan contoh kasus WNI berinisial BK di New York yang ditangkap akhir Januari 2025 lalu.

    Ini terjadi saat BK melakukan pelaporan tahunan di kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE).

    BK diketahui masuk daftar deportasi sejak 2009 silam.

    Selain itu, Judha mengungkap ada WNI lain, berinisial TRN yang ditahan di Atlanta, Georgia pada 29 Januari.

    “Saat ini hanya dua WNI yang kami dapat informasi ditahan. Kami akan terus monitor,” kata Judha kepada media, Kamis (13/02), di Jakarta

    Apa yang harus dilakukan ribuan WNI yang terancam dideportasi dari AS?

    Judha mengatakan WNI di AS yang masuk daftar ini bisa melapor ke perwakilan diplomatik Indonesia di negeri tersebut.

    Ia mengimbau agar para WNI mengetahui hak mereka sesuai hukum AS.

    Judha mengatakan perwakilan diplomatik Indonesia di AS bakal memberikan pendampingan hukum.

    Sebelum pengumuman daftar deportasi dari Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra juga sempat menyinggung perihal rencana Presiden AS Donald Trump yang akan melakukan deportasi besar-besaran para imigran.

    Ia mengatakan pemerintah Indonesia mengantisipasi kebijakan presiden baru AS tersebut.

    “Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan,” kata Yusril, seperti dikutip dari detikcom.

    Baca juga:

    Apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia?

    Akhir Januari lalu, pemerintah Indonesia juga berencana membentuk tim khusus untuk mengantisipasi isu deportasi WNI dari AS, pasca Trump terpilih.

    Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya bakal bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan yang bisa diberikan para WNI yang terimbas deportasi.

    Ia sempat menyebut bahwa pada masa kampanye menjelang pemilihan presiden AS, pihaknya mendengar ada sejumlah WNI yang mengaku resah di negara itu.

    Salah satu penyebabnya karena mereka mengalami masalah dokumen imigrasi, katanya.

    “Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga,” kata Pigai, seperti dikutip dari Antara.

    Apakah pemerintah Indonesia perlu mengakomodasi pemulangan ribuan WNI?

    Dengan kondisi ini, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengimbau pemerintah Indonesia perlu memastikan akomodasi para WNI sekiranya kebijakan deportasi sudah final dan siap dieksekusi pemerintahan Trump.

    “Siapa tahu mereka tidak punya uang. Kalau mereka tidak punya uang, ya kita bisa pick up mereka dalam satu pesawat untuk kembali ke Indonesia,” kata Hikmahanto kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (14/02).

    Hikmahanto mengatakan kebijakan ini tak terhindarkan karena umumnya mereka yang masuk daftar tersebut “visanya expired ataukah mungkin mereka sudah tidak sesuai dengan izin tinggalnya.”

    Apa perbedaan kebijakan imigran pemerintahan Trump dan Biden?

    Hikmahanto mengatakan isu imigran yang mengalami masalah terkait dokumen keimigrasian ini sudah lama terdengar, namun menurutnya belum ditindak secara masif.

    Pergantian rezim di AS ikut mengubah kebijakan terkait imigran, katanya.

    Getty ImagesMereka yang masuk daftar deportasi ini adalah yang masa tinggalnya sudah kadaluarsa, mengalami masalah dokumen keimigrasian, dan punya catatan kriminal.

    Dia menilai pemerintahan Trump lebih keras dalam mengambil kebijakan bagi para imigran, dibanding Joe Biden.

    Dugaan Hikmawanto, AS di bawah Biden lebih kendur dalam menindak para imigran.

    Alasannya, menurutnya, kehadiran tenaga kerja para imigran ini memang dibutuhkan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi di AS.

    “Banyak yang tahu tapi dianggap oleh pemerintah Amerika tidak terjadi, sehingga ya mereka enggak mengalami deportasi,” kata Hikmahanto.

    Berita ini akan diperbarui.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kemenag Lamongan Buka Tahapan Pelunasan Bipih bagi Calon Jemaah Haji 2025

    Kemenag Lamongan Buka Tahapan Pelunasan Bipih bagi Calon Jemaah Haji 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Kementerian Agama Kabupaten Lamongan membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah (Bipih) bagi Calon Jemaah Haji (CJH) reguler tahun keberangkatan 2025.

    Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lamongan, Mohammad Muhlisin Mufa, mengatakan tahap pelunasan dibuka selama satu bulan penuh.

    “Para calon jemaah memiliki waktu 30 hari, mulai hari ini sampai Senin (14/3/2025) mendatang untuk melakukan pelunasan,” kata Muhlisin, Jumat (14/2/2025).

    Muhlisin menyebutkan, biaya yang harus dilunasi sebesar Rp35,9 juta. Jumlah tersebut merupakan sisa beban pembiayaan dari selisih setor awal sebesar Rp25 juta. Sebagian CJH juga mendapat nilai manfaat yang masuk lewat virtual akun sebesar Rp2 juta.

    “Biaya tersebut sesuai dengan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di mana Embarkasi Surabaya ditetapkan Bipih sebesar Rp 60,9 juta per jemaah,” tuturnya.

    Lebih lanjut Muhlisin mengungkapkan dalam tahap pelunasan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, antara lain dengan Bank Penerima Setoran (BPS) dan tim kesehatan juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    “Koordinasi awal ini di antaranya untuk segera melaksanakan tahap pelunasan yangmana tetap didasarkan pada istitha’ah haji atau kemampuan CJH untuk menjalankan ibadah haji sesuai syariat Islam,” ujarnya.

    Selain berkoordinasi dengan pihak perbankan dan tim kesehatan haji, Kemenag juga telah melakukan serangkaian persiapan lain, di antaranya pengurusan paspor dan bio visa.

    “Sejauh ini berjalan tanpa kendala. Misalnya bio visa, kita lakukan di Kantor Kemenag Lamongan dengan terjadwal,” ujarnya. [fak/beq]

  • Surya Paloh tak ikut silaturahmi di Hambalang, diwakili pengurus DPP

    Surya Paloh tak ikut silaturahmi di Hambalang, diwakili pengurus DPP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bersama Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, tetapi Surya diwakili jajaran pengurus pusat NasDem.

    Ketua DPP NasDem Willy Aditya, saat ditemui di pelataran gerbang Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat siang menjelaskan Surya Paloh bakal hadir acara puncak peringatan HUT Ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    “Jadi, hari ini Pak Surya gak datang, tetapi ketua fraksi dan wakil ketua umum yang datang,” kata Willy menjawab pertanyaan wartawan.

    Di SICC, esok hari, Willy memastikan Surya bakal hadir didampingi seluruh pengurus pusat NasDem.

    “Hari ini (ketua) fraksi, beberapa anggota dewan pertimbangan (partai), dan kepala daerah terpilih dari Partai NasDem datang ke Hambalang hari ini. (Acaranya) silaturahmi saja. Jadi, ini silaturahmi Koalisi. Jadi, itu agendanya,” kata Willy Aditya.

    Dalam kesempatan yang sama, Willy menyebut Gerindra dan NasDem memiliki semangat yang sama, terlebih Surya Paloh dan Prabowo cukup lama berteman.

    “Jadi, sama-sama dekat, Pak Prabowo sama Pak Surya. Itu ya berteman cukup lama,” sambung Willy.

    Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu diantaranya mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Tukin Dosen, Menkeu: Sedang Proses Finalisasi Perpres, Selesai dalam Waktu Dekat

    Soal Tukin Dosen, Menkeu: Sedang Proses Finalisasi Perpres, Selesai dalam Waktu Dekat

    Soal Tukin Dosen, Menkeu: Sedang Proses Finalisasi Perpres, Selesai dalam Waktu Dekat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (
    Menkeu
    )
    Sri Mulyani
    Indrawati menyatakan, tunjangan kinerja (tukin) untuk para dosen dalam proses finalisasi dan bakal diselesaikan dalam waktu dekat.
    Adapun dosen-dosen yang tunjangan kinerjanya dalam proses finalisasi tersebut meliputi dosen di PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) yang belum menerapkan remunerasi.
    Kemudian, dosen PTN di Satuan Kerja (Satker) termasuk di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) hingga dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Lembaga Layanan DIKTI atau LLDIKTI.
    “Keputusan mengenai tukin dari dosen PTN Satker di lingkungan Kemendiktisaintek, kemudian dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LLDikti, serta dosen K/L (kementerian/lembaga) lainnya mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres, yang akan diselesaikan dalam waktu dekat,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
    Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya tengah memproses penghitungan dan pendataan. Sementara Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tukin dalam proses finalisasi.
    Dia pun memastikan bahwa dosen-dosen dalam kategori tersebut bakal mendapat tukin.
    “Akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi seperti tadi yang di PTN BLU, dengan tetap memerhatikan tunjangan profesi. Jadi, mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum (mendapat) tunjangan kinerja atau remunerasi,” ujar Sri Mulyani.
    Di sisi lain, dia memastikan bahwa dosen PTNBH Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) dan dosen di PTN BLU yang telah menerapkan remunerasi juga terus mendapatkan tukin.
    Setidaknya, menurut Sri Mulyani, ada 97.734 dosen dari empat kategori dosen.
    “Mereka ini (dosen PTNBH) telah dan terus mendapatkan tukin atau remunerasi dosen sesuai standar PTNBH. (Begitu juga) Untuk perguruan tinggi yang kategori BLU yang telah menerapkan sistem remunerasi, para dosennya juga telah menerima remunerasi atau tukin,” kata Sri Mulyani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Siapkan 35 Proyek Hilirisasi, Nilainya Rp 2.025 Triliun – Page 3

    Pemerintah Siapkan 35 Proyek Hilirisasi, Nilainya Rp 2.025 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi menyiapkan 35 proyek hilirisasi. Nilai dari proyek-proyek tersebut mencapai USD 123,8 miliar, atau setara Rp 2.025,36 triliun.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi tengah mempersiapkan proyek-proyek tersebut untuk bisa ditawarkan kepada investor.

    “Jadi dari satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan, ada 35 proyek dengan nilai sekitar USD 123,8 miliar. Ini kita lagi siapkan, dan koordinasikan dengan kementerian/lembaga,” ujar Yuliot Tanjung saat ditemui di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Yuliot menyampaikan, beberapa proyek hilirisasi yang disiapkan mencakup berbagai komoditas strategis di sektor energi. Mulai dari batu bara, minyak dan gas bumi.

    Selain itu, ada juga produk oleochemical yang akan diberikan untuk sektor pertanian. Di sisi lain, pemerintah juga tetap mengutamakan ketahanan energi melalui percepatan bauran energi.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan bisa segera kita tawarkan pada investor,” kata Yuliot.

    Dalam rangka percepatan program hilirisasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mewajibkan perbankan untuk ikut mendanai program hilirisasi. Kewajiban ini didorong tak hanya untuk bank BUMN, tapi juga swasta.

    Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi ini bilang, kredit pembiayaan untuk hilirisasi ini didorong agar nilai tambah dari program prioritas tersebut tetap berputar di dalam negeri.

    “Kami sudah memulai, secara informal sudah kita komunikasikan. Mau tidak mau perbankan dalam negeri yang harus membiayai proyek hilirisasi,” tegas Bahlil usai rapat perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.

     

     

     

  • Pengguna WhatsApp Bakal Bisa Tautkan Akun Medsos di Profil

    Pengguna WhatsApp Bakal Bisa Tautkan Akun Medsos di Profil

    Jakarta –

    Meta terus mengeksplorasi fitur baru di WhatsApp untuk meningkatkan pengalaman pengguna lebih baik. Yang terbaru, fitur ini memungkinkan pengguna dapat menautkan akun media sosial ke profil.

    Meskipun fitur tersebut sudah tersedia untuk akun bisnis WhatsApp, namun fitur yang sedang dikemabangkan ini ditujukan untuk akun reguler.

    Dilansir detikINET 9to5mac, Jumat (13/2/2024), fitur ini ditemukan oleh WABetaInfo dalam versi beta WhatsApp untuk iPhone. Meskipun belum diaktifkan untuk pengguna, laporan tersebut menunjukkan tangkapan layar tentang bagaimana opsi baru ini akan bekerja.

    Fitur WhatsApp. Foto: WABetaInfo

    Pada dasarnya, pengguna WhatsApp akan dapat menambahkan tautan ke profil mereka di media sosial lain, sehingga orang-orang dapat mengakses profil ini hanya dengan satu ketukan.

    “Tampaknya WhatsApp berkomitmen untuk memungkinkan pengguna untuk lebih mempersonalisasi halaman profil mereka, dengan fokus untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan membuat profil menjadi lebih dinamis dan informatif,” tulis laporan WABetaInfo.

    “Sebuah bagian baru akan tersedia langsung di pengaturan profil di masa depan, di mana pengguna dapat memilih apakah akan menambahkan tautan ke profil media sosial mereka,” sambungnya.

    Meskipun menambahkan profil Instagram ke akun bisnis WhatsApp membutuhkan proses masuk untuk verifikasi, namun fitur beta baru ini tidak memerlukan verifikasi apa pun.

    Tentu saja, Meta mungkin akan menerapkan proses verifikasi serupa sebelum peluncuran resminya untuk mencegah penyalahgunaan, seperti peniruan.

    Lebih lanjut, laporan tersebut mengatakan bahwa fitur ini akan sepenuhnya opsional dan pengguna WhatsApp yang memilihnya akan mendapatkan kontrol yang lebih baik untuk mengelola visibilitas dan mengontrol informasi pribadi mereka.

    Untuk saat ini, fitur tersebut hanya mendukung Instagram. Ada kemungkinan bahwa perusahaan menambahkan dukungan untuk lebih banyak platform media sosial seperti Facebook dan Threads di masa depan.

    (jsn/jsn)

  • Polri Temukan Dugaan Pidana Kasus Pagar Laut Bekasi, 93 SHM Dipalsukan

    Polri Temukan Dugaan Pidana Kasus Pagar Laut Bekasi, 93 SHM Dipalsukan

    loading…

    Dittipidum Bareskrim Polri menyelidiki kasus pagar laut di Bekasi. Hasilnya ditemukan dugaan unsur pidana dalam kasus pemagaran laut di Desa Huripjaya, Kecamatan Babelan. Foto: Ade Suhardi

    BEKASI – Dittipidum Bareskrim Polri menyelidiki kasus pagar laut di wilayah Bekasi. Hasilnya ditemukan dugaan unsur pidana dalam kasus pemagaran laut di Desa Huripjaya, Kecamatan Babelan.

    Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, dugaan pidana di Desa Huripjaya merupakan pengembangan dari penyelidikan kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

    “Penyidik mendapatkan sementara akan kita dalami yaitu ada perbuatan lain di Desa Huripjaya di mana Desa Huripjaya dan Segarajaya saling berdekatan,” ujar Djuhandani di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

    Dia menyebutkan pagar laut di Desa Huripjaya berkaitan dengan PT Mega Agung Nusantara (MAN). Namun, dia belum merinci lebih lanjut terkait dugaan unsur pidana yang dimaksud. Terlebih, penyidik sedang turun ke lapangan untuk mengecek dugaan tindak pidana tersebut.

    Polri memastikan akan terus mengembangkan kasus ini, terutama menggelar perkara untuk menentukan perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.

    Djuhandani mengungkapkan terdapat 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dipalsukan dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

    “Dari hasil pemeriksaan saat ini diperoleh data dan fakta bahwa diduga modus operandi yang dilakukan para oknum atau pelaku adalah mengubah data 93 SHM,” katanya.

    Para pelaku diduga mengubah data subjek atau nama pemegang hak sekaligus mengubah data objek atau lokasi yang sebelumnya berada di darat menjadi berlokasi di laut. “Dengan jumlah yang lebih luas malah luasannya melebihi objek sertifikat aslinya,” ucapnya.

    Menurut Djuhandani, pemalsuan juga dilakukan pascaterbit sertifikat asli atas nama pemegang hak yang sah, kemudian diubah sedemikian rupa menjadi nama pemegang hak yang baru, yang tidak sah berikut perubahan data luasan dan lokasi objek sertifikat.

    Terduga pelaku mengubah sertifikat dengan alasan revisi. Namun, terduga pelaku memasukkan baik itu perubahan koordinat maupun nama.

    “Sehingga, ada pergeseran tempat dari yang tadinya di darat bergeser ke laut dengan luasan yang lebih luas,” katanya.

    (jon)