Xcloud.id

Blog

  • Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Siapkan 35 Proyek Senilai Rp2.014 Triliun – Halaman all

    Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Siapkan 35 Proyek Senilai Rp2.014 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah mengidentifikasi dan menyiapkan sejumlah proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan satgas ini telah memetakan 35 proyek senilai 123,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 2.014 triliun (kurs Rp 16.268 per dolar AS).

    “Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsultasikan dengan kementerian/lembaga,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Proyek-proyek yang disiapkan oleh Satgas mencakup berbagai sektor.

    Beberapa di antaranya berfokus pada hilirisasi mineral dan batu bara, lalu juga minyak dan gas bumi.

    Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian, dengan pengembangan oleochemical. Lalu, di sektor ketahanan energi, satgas sedang mendorong percepatan bauran energi.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial,” ujar Yuliot.

    Sebelumnya, usai rapat perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalila mengungkapkan bahwa mereka telah merumuskan langkah-langkah strategis.

    “Hari ini kami melakukan rapat perdana Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Alhamdulillah tadi kami sudah rapat kurang lebih sekitar hampir 2 jam,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    “Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi,” lanjutnya.

    Bahlil mengatakan, arahan Prabowo adalah hilirisasi harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah.

    Nilai tambahnya ini harus dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai arahan Prabowo, satgas juga akan merumuskan bagaimana agar sumber pembiayaannya berasal dari dalam negeri.

    “Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” ujar Bahlil.

    Ia menyebut Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk satgas ini bekerja dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai ada arahan terbaru dari Prabowo.

    Dibentuk Prabowo

    Sebagaimana diketahui, Prabowo membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2025. Satgas tersebut berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Pembentukan Satgas tersebut dalam rangka mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain itu juga untuk melakukan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, serta energi baru dan terbarukan.

    “Dibentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas,” bunyi Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Tribunnews dari JDIH Sekretariat Negara, Senin, (13/1/2025).

    Satgas tersebut bertugas dalam peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Selain itu merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.

    Kemudiam memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Lalu melakukan perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan / kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Satgas juga bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Kemudian memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.

    Lalu melaksanakan percepatan penyelesaian hukum dan memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

  • Meski Ada Efisiensi, Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen Cair

    Meski Ada Efisiensi, Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen Cair

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tunjangan kinerja (tukin)  dosen tetap akan dicairkan meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses finalisasi peraturan presiden (perpres) terkait pencairan tukin tersebut.

    Menurut data, saat ini terdapat 97.734 dosen yang terbagi dalam empat kategori berdasarkan institusi tempat mereka mengajar. Dosen yang berada di bawah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) telah dan terus menerima tukin atau remunerasi sesuai dengan standar yang berlaku di PTNBH.

    “Mereka (dosen PTN BH) ini telah dan terus mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) atau remunerasi dosen sesuai standar PTN BH,” kata dia saat Konferensi Pers di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2).

    Sementara itu, bagi dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), mereka yang institusinya telah menerapkan sistem remunerasi juga sudah menerima tukin. Namun, bagi dosen PTN BLU yang belum menerapkan sistem remunerasi, mereka akan diberikan tukin dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi yang selama ini diterima.

    Hal yang sama juga berlaku bagi dosen di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Mereka yang saat ini hanya menerima tunjangan profesi akan mendapatkan tunjangan kinerja sebagaimana yang telah diberikan kepada dosen PTN BLU.

    “Saat ini masih dalam tahap penghitungan dan pendataan. Perpres yang mengatur tentang tukin bagi dosen PTN Satker, PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, serta dosen PNS LLDikti sedang dalam tahap finalisasi dan akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan,” ujar Sri Mulyani.

    Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan dosen semakin meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan tinggi di Indonesia.

    Efisiensi di Kemendikti Saintek

    Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI mengenai pembahasan rekonstruksi anggaran yang diefsiensikan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan Tukin Dosen tidak boleh dikenakan efisiensi.

    Tunjangan kinerja atau tukin dosen menjadi salah satu komponen yang terkenal efisiensi oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.  Padahal, saat ini masalah tukin menjadi sorotan masyarakat. Terutama tukin dosen PNS yang belum dibayarkan sejak 2020-2024.

    Tukin dosen yang kena efisiensi anggaran di antaranya adalah tukin dosen Non-PNS. Anggaran tukin dosen non-PNS tahun 2025 semula dianggarkan Rp2,70 triliun.

    Sementara dari efisiensi anggaran DJA, tukin dosen non-PNS bisa kena efisiensi sampai Rp676,07 miliar atau sebanyak 25 persen.

    Satryo juga mengungkapkan alasan lainnya mengapa tukin dosen non-PNS tidak dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek dikarenakan tunjangan profesi dosen non PNS merupakan hak yang harus diterima oleh dosen non PNS. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

  • Bareskrim Polri Segera Panggil Saksi dan Pelapor Soal Ricuh Razman, Termasuk Hotman Paris? – Halaman all

    Bareskrim Polri Segera Panggil Saksi dan Pelapor Soal Ricuh Razman, Termasuk Hotman Paris? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, menyampaikan perkembangan laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) terhadap advokat Razman Nasution dkk.

    Menurutnya, saat ini proses administrasi tengah dilengkapi untuk keperluan penyelidikan.

    “Tentu saja setelah itu kami akan memanggil baik itu saksi, pelapor, dan lain sebagainya. Nanti lebih lanjut kami akan memberikan pembaruan,” ujar Djuhandani kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

    Djuhandani menuturkan bahwa pihak PN Jakut akan dimintai keterangan, termasuk saksi-saksi yang melihat kericuhan di persidangan.

    Selain itu, korban sekaligus pelapor dalam kasus pencemaran nama baik, Hotman Paris, juga kemungkinan akan dipanggil.

    “Ya nanti (pemanggilan Hotman Paris, red), saya tidak bisa memastikan kapan,” tuturnya.

    Diketahui, kericuhan di ruang persidangan yang melibatkan advokat Razman Nasution dkk berujung pada laporan polisi oleh PN Jakut ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

    Laporan tersebut diproses melalui mekanisme Robinops Bareskrim Polri.

    Humas PN Jakut, Maryono, mengatakan bahwa laporan terhadap Razman diterima dengan nomor STTL/70/II/2025/Bareskrim tertanggal 11 Februari 2025.

    “Atas kejadian Kamis, 6 Februari 2025, muncul pro dan kontra. Oleh karena itu, lembaga kami memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut,” ujarnya.

    Maryono tidak merinci jumlah terlapor terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan.

    “Kami belum menghitung secara pasti berapa yang menjadi terlapor, tetapi setidaknya lebih dari dua orang,” katanya.

    Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan akan menangani laporan tersebut.

    PN Jakut melaporkan kejadian ini berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan merendahkan pengadilan atau contempt of court.

    “Ini bukan sekadar instruksi, melainkan ketetapan dari MA,” tegasnya.

    Sejumlah barang bukti, termasuk video kejadian saat kericuhan di persidangan, telah diserahkan ke Bareskrim.

    Razman Nasution dilaporkan dengan tiga pasal, yaitu:

    Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan,
    Pasal 207 KUHP tentang penghinaan,
    Pasal 217 KUHP tentang kegaduhan di pengadilan.
    Sebelumnya, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, Efran Basuning, menyatakan bahwa Advokat Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait keributan di ruang persidangan beberapa waktu lalu.

    “Razman dan Firdaus adalah pihak utama yang dilaporkan. Kami melaporkan semuanya,” katanya.

    Kronologi Kericuhan

    Kericuhan terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 6 Februari 2025 antara Razman Nasution dan Hotman Paris Hutapea.

    Insiden tersebut menjadi viral di media sosial.

    Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika seorang pengacara dari tim Razman tertangkap kamera berdiri di atas meja sidang.

    Kericuhan bermula saat Razman mendekati Hotman yang sedang duduk di kursi saksi.

    Tim pengacara Hotman segera masuk untuk mengamankan dan membawa Hotman keluar dari ruang sidang.

    Namun, kericuhan tidak berhenti di situ. Adu mulut antara kedua tim pengacara terus berlanjut.

    Tindakan tersebut langsung mendapat protes keras dari tim Hotman, yang menilai aksi itu tidak pantas dilakukan di ruang sidang.

    Menyikapi insiden ini, Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi.

    “MA selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuhan yang terjadi di ruang persidangan PN Jakarta Utara,” ujar Juru Bicara MA, Yanto, dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

    “Karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas dan tidak tertib yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan (contempt of court),” sambungnya.

    Lebih lanjut, MA menegaskan bahwa siapa pun pelaku kegaduhan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik pidana maupun etik.

    MA juga telah memerintahkan Ketua PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) serta organisasi advokat terkait guna penindakan lebih lanjut.

    Terkait keputusan majelis hakim yang menetapkan sidang tertutup saat pemeriksaan saksi, Yanto menjelaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan penuh hakim.

    “Meskipun dakwaannya bukan terkait kesusilaan, tetapi majelis hakim menilai bahwa materi sidang bersinggungan dengan kesusilaan, sehingga diputuskan untuk dilakukan secara tertutup,” tuturnya.

    Keputusan tersebut merupakan otoritas penuh Hakim yang dijamin oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai Pasal 152 ayat (2) jo. Pasal 218 KUHAP.

    Sikap ini juga selaras dengan kesepakatan dalam rapat pleno kamar pidana MA yang tertuang dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

    MA berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

     

  • Target Tanam Padi di Bandung Barat Tak Tercapai, Ini Penyebabnya!

    Target Tanam Padi di Bandung Barat Tak Tercapai, Ini Penyebabnya!

    JABAR EKSPRES – Pemkab Bandung Barat pesimistis target tanam padi seluas 60.238 hektare tahun 2025 di wilayahnya tidak akan tercapai.

    Sekedar diketahui, Kementrian Pertanian memberikan target tanam padi untuk Kabupaten/Kota di Jawa Barat seluas 60 hektare lebih. Akan tetapi, tak semua wilayah mampu memenuhi target tersebut.

    Seperti halnya di Bandung Barat, lahan baku sawah eksisting saat ini hanya sekitar 18.350,82 ha.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bandung Barat, Lukmanul Hakim mengatakan, lahan baku sawah menyusut disebabkan oleh marakanya alih fungsi lahan pertanian ataupun tidak maksimalnya daerah irigasi dalam mengairi area persawahan.

    “Hasil pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2023, lahan baku sawah eksisteng di KBB 18.350,82 ha, sementara target tanam padi dari pemerintah pusat seluas 60.238 hektare. Melihat kondisi saat ini sangat berat, pesimistis bisa tercapai,” kata Lukmanul Hakim saat dikonfirmasi, Jumat (14/2/2025).

    Lukmanul menjelaskan, lahan baku sawah eksisting di Bandung Barat terbagi dua kategori, di antaranya, sawah irigasi seluas 3.856,49 ha dan sawah non irigasi 14.494,34 ha.

    BACA JUGA: Alih Fungsi Lahan di Kota Bandung jadi Ancaman Ketahanan Pangan

    Untuk sawah non irigasi, lanjut dia, bergantung kepada musim penghujan. Sementara sawah irigasi mengandalkan pasokan air dari saluran irigasi.

    “Namun tidak semua saluran irigasi dalam kondisi baik. Semisal Daerah Irigasi Leuwikuya di Kabupaten Bandung yang mengairi ke lahan pertanian di Kecamatan Cihampelas, KBB, seluas 1.010,01 ha. Kondisinya sudah tidak efektif terutama saat musim kemarau, apalagi dari luasan itu banyak yang sudah berubah ke sawah non irigasi,” paparnya.

    “Sekarang akibat saluran irigasinya tidak berfungsi maksimal, banyak yang sudah beralih fungsi jadi pabrik dan perumahan,” sambungnya.

    Menurutnya, jika sawah irigasi teraliri dengan baik maka indeks pertanaman di KBB angkanya sebesar 3,3, setahun. Artinya bisa dirata-ratakan musim tanam di kbb lebih dari tiga kali dalam setahun. Walaupun fakta di lapangan ada juga lahan sawah yang hanya dua kali dalam setahun.

    Terkait kondisi itu, lanjut Lukman, telah mengusulkan perbaikan sejumlah daerah irigasi yang jadi kewenangan provinsi ataupun kabupaten. Apalagi target tanam padi Pemda KBB dari pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah seluas 31.291 ha.

  • Kepala Daerah Dilantik 20 Februari 2025, Ini Bunyi Sumpah/Janji yang Harus Diucapkan

    Kepala Daerah Dilantik 20 Februari 2025, Ini Bunyi Sumpah/Janji yang Harus Diucapkan

    loading…

    JAKARTA – Para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025. Pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di ibu kota negara, yakni Jakarta.

    Kepastian tanggal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 tersebut diketahui dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah. Perpres tersebut mengubah Perpres Nomor 16 Tahun 2016.

    Dalam perpres tersebut, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan digelar pada Kamis, 20 Februari 2025. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 22A.

    Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berikut:

    Pasal 22A
    (1) Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025 dalam hal:
    a. tidak terdapat perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi; dan
    b. terhadap perkara perselisihan hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 yang tidak dilanjutkan pada sidang berikutnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2025.

    Selain mengatur tentang waktu pelantikan kepala daerah, perpres tersebut juga mencantumkan sumpah/janji jabatan yang harus diucapkan para kepala daerah saat pelantikan. Berikut ini ketentuannya:

    Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 7
    (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
    a. bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”;
    b. bagi penganut agama Kristen/Katolik “Saya berjanjf dan diakhiri “Semoga Tuhan menolong saya”;
    c. bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah
    d. bagi penganut agama Buddha “Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji”;
    e. bagi penganut agama Konghucu “Ke hadirat Tiandi tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, saya bersumpah”.

    (2) Sumpah/janji jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubemur dan wakil gubemur/bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.”

    Demikian informasi tentang sumpah/janji jabatan yang harus diucapkan kepala daerah saat dilantik. Semoga artikel ini bermanfaat.

    (zik)

  • ESDM Targetkan Evaluasi Pemangkasan Produksi Nikel Rampung Akhir Februari

    ESDM Targetkan Evaluasi Pemangkasan Produksi Nikel Rampung Akhir Februari

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan evaluasi rencana pemangkasan produksi nikel 2025 selesai akhir bulan ini. Rencana pemangkasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara supply dan demand di pasar.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan evaluasi masih dibahas apakah harga nikel yang rendah saat ini benar-benar disebabkan oleh ketidakseimbangan tersebut.

    “Lagi progres. Mestinya akhir bulan ini selesai,” kata Tri Winarno di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Tri menambahkan, selain mengevaluasi harga dan produksi nikel, pihaknya juga meninjau aspek kepatuhan lainnya, seperti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh perusahaan serta kewajiban reklamasi pasca tambang.

    “Misalnya terkait dengan PNBP-nya perusahaan gimana sih? Terus kemudian terkait dengan reklamasi pasca tambangnya, sehingga evaluasi ini kita lakukan secara komprehensif,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan akan memperhatikan pasokan dan permintaan nikel. Hal ini menyusul rencana pemangkasan produksi nikel global 2025. Pemangkasan lantaran permintaan turun imbas ketegangan geopolitik dunia.

    “Kita punya target minimal (produksi nikel), tapi kita akan memperhatikan supply and demand. Contoh nikel, kita menghitung berapa total kapasitas kita, industri kita, yang ada, tetapi nggak boleh dimonopoli,” kata Bahlil dalam konferensi persnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Bahlil mencontohkan salah satu perusahaan yang memiliki industri dan tambang. Jika perusahaan tersebut membutuhkan nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan jumlah tertentu, pemerintah tidak akan memenuhi kebutuhan jika tidak memberdayakan pengusaha tambang lokal.

    “Katakanlah dia butuh 10 juta (nikel), dia butuh RKAB mintanya 11 juta, atau 10 juta juga. Kalau itu kita kasih 10 juta semua, terus konsep kemitraan dengan pengusaha yang punya tambang di daerah, mau dijual kemana itu orang daerah itu,” terang Bahlil.

    Bahlil menduga, ketika kebutuhan nikel dipenuhi produksi pemerintah, produk pengusaha tambang lokal tidak akan tersentuh. Ia menekankan agar tidak ada monopoli nikel di daerah.

    “Negara harus hadir buat keadilan. Itu sebenarnya. Jadi kita pingin supply and demand kita jaga, tapi tidak dimonopoli oleh suatu kelompok tertentu. Jadi, kita mau buat aturan mainnya bagus. Supaya rakyat hidup bagus, industri jalan, negara dapat royalti, tapi adil semuanya. Itu maksudnya,” tegasnya.

    (ara/ara)

  • Penjualan Mobil Januari 2025 Turun, Toyota Bilang Begini

    Penjualan Mobil Januari 2025 Turun, Toyota Bilang Begini

    Jakarta –

    Penjualan mobil di awal tahun 2025 menunjukkan penurunan hingga dua digit. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) pada Januari 2025 tercatat hanya sebanyak 61.849 unit. Ini tanggapan Toyota.

    Sebagai perbandingan, penjualan mobil secara wholesales pada bulan Desember 2024 mencapai angka 79.806 unit. Artinya, ada penurunan hingga 22,5%. Kemudian kalau dibandingkan dengan penjualan bulan Januari 2024, mencapai 69.758 unit, yang artinya penjualan Januari 2025 turun sekitar 11,3%.

    Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, mengatakan, meski market nasional mengalami penurunan, namun secara brand, penjualan merek Toyota masih cukup baik dan meningkat.

    “Total market memang turun. Tapi kebetulan Toyota, kalau kita bandingkan dengan target, sebenarnya (penjualan) kita masih cukup baik dan market share kita meningkat,” buka Anton di arena Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Anton menambahkan, wajar jika terjadi penurunan penjualan di bulan Januari, sebab trennya memang seperti itu. “Saya rasa wajar, karena Desember memang salah satu puncak penjualan dan Januari adalah tahun baru. Jadi wajar memang terjadi penurunan seperti tahun-tahun sebelumnya,” sambung Anton.

    Di sisi lain, Anton berharap penjualan mobil bisa meningkat kembali di bulan Februari dan Maret. Sebab di bulan itu jatuh hari raya Idul Fitri dan ada libur panjang, di mana biasanya kebutuhan mobil akan meningkat untuk digunakan mudik alias pulang kampung.

    “Harapan kami di bulan Februari, Maret, ini menuju lebaran, harapannya market akan kembali bergairah dan kemungkinan (penjualan) akan meningkat lagi,” kata Anton lagi.

    (lua/dry)

  • Surya Paloh akan hadiri HUT ke-17 Gerindra di Sentul pada Sabtu

    Surya Paloh akan hadiri HUT ke-17 Gerindra di Sentul pada Sabtu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan bahwa dirinya akan menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    “Besok ada undangan (puncak HUT Gerindra) lagi di Sentul. (Jadi), datang,” kata Surya Paloh saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan telah mengirim perwakilan partainya untuk menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat ini.

    “Semua perwakilan NasDem dan wakil ketua umum sudah di sana (Hambalang) tadi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa seluruh pimpinan partai politik di tanah air diundang pada puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2).

    “Semua partai (kami undang) untuk acaranya yang besok,” kata ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Sejauh ini, kata dia, hampir semua ketua umum partai politik di tanah air mengkonfirmasi untuk hadir pada puncak HUT Gerindra esok hari.

    Di antara yang mengonfirmasi hadir merupakan pimpinan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berhalangan hadir pada acara silaturahmi KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat ini.

    Puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, ujarnya lagi, akan dilangsungkan di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jubir Demokrat kenang Renville Antonio berdedikasi besarkan partai

    Jubir Demokrat kenang Renville Antonio berdedikasi besarkan partai

    Jakarta (ANTARA) – Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengenang almarhum Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio sebagai sosok yang mendedikasikan diri dalam membesarkan Partai Demokrat.

    “Sepanjang hidupnya, almarhum mendedikasikan diri tanpa lelah untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat, serta komunitas Overlanding Indonesia,” kata Herzaky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, dia menyebut keluarga besar Partai Demokrat merasakan kehilangan atas kepulangan Renville Antonio yang begitu tiba-tiba lantaran mengalami kecelakaan di daerah Situbondo, Jawa Timur, Jumat ini.

    Duka mendalam, lanjut dia, dirasakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

    “Mas AHY dan kami seluruh kader Partai Demokrat merasa sangat kehilangan,” ujarnya.

    Herzaky menyebut Partai Demokrat akan selalu mengenang pengabdian, jasa, serta kebaikan hati Renville Antonio semasa hidupnya.

    “Masih hangat diingatan Mas AHY dan kami, dalam setiap kebersamaan baik pagi, siang, dan malam beliau selalu memberikan yang terbaik, penuh dedikasi, dan berkomitmen tinggi dalam perjuangan bersama. Setiap langkah perjuangannya mencerminkan keberanian dan ketulusan hati,” tuturnya.

    Ia juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi kabar duka ini.

    “Selamat jalan, sahabat, Pak Bendum kami, Dr. H. Renville Antonio, S.H., M.H. Kehadiranmu akan selalu kami rindukan, cintamu akan selalu kami kenang, dan semangat juangmu akan terus hidup dalam hati kami seluruh kader Partai Demokrat,” katanya.

    Berdasarkan informasi yang diterimanya, Renville Antonio berpulang pada hari Jumat sekitar pukul 08.00 WIB akibat mengalami kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur. Adapun rumah duka almarhum berada di Surabaya, Jatim.

    Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Renville Antonio itu bermula saat korban mengendarai motor gede (moge) warna hitam nomor B-6789-A dari arah Surabaya ke Banyuwangi (dari barat ke timur), dan tepat di lokasi kejadian korban mengalami kecelakaan dengan kendaraan pikap dari arah yang sama.

    Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara, mendiang Renville Antonio diduga melaju kencang dari arah Surabaya ke Banyuwangi, dan diduga kendaraan pikap hendak ke kanan jalan sehingga kecelakaan tak terhindarkan.

    Renville Antonio dikenal sebagai politikus muda asal Surabaya yang memulai kariernya sebagai advokat sebelum bergabung dengan Partai Demokrat.

    Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan menunjukkan kiprah cemerlang di bawah kepemimpinan Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo.

    Di bawah kepemimpinan Soekarwo sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Renville dipercaya sebagai sekretaris. Setelah Soekarwo lengser, dia kemudian menggantikan posisi tersebut sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur.

    Di bawah kepemimpinan Renville, Partai Demokrat sukses mengantarkan kadernya, Emil Dardak, menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa.

    Karier politik Renville makin bersinar setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dia dipercaya untuk menduduki posisi strategis sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Renville Antonio Meninggal Dunia, Demokrat: Mas AHY dan Seluruh Kader Sangat Kehilangan

    Renville Antonio Meninggal Dunia, Demokrat: Mas AHY dan Seluruh Kader Sangat Kehilangan

    Renville Antonio Meninggal Dunia, Demokrat: Mas AHY dan Seluruh Kader Sangat Kehilangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepergian Bendahara Umum
    Partai Demokrat
    ,
    Renville Antonio
    , pada Jumat (14/2/2025) sekitar pukul 08.00 WIB, meninggalkan duka mendalam bagi Ketua Umum Partai Demokrat
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) dan seluruh kader partai.
    Renville meninggal dunia setelah mengalami
    kecelakaan
    di Jalan Raya Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.
    “Kepergian beliau begitu tiba-tiba, meninggalkan duka yang mendalam bagi kami semua, terutama bagi Mas AHY Ketum Partai Demokrat, Mas Sekjen Teuku Riefky Harsya, dan tentunya kami keluarga besar Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam siaran pers, Jumat.
    Herzaky mengungkapkan, kehilangan Renville, yang dianggap sebagai salah satu kader terbaik, sangat dirasakan oleh seluruh anggota partai.
    Renville dianggap telah mendedikasikan diri tanpa lelah untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat serta komunitas Overlanding Indonesia sepanjang hidupnya.
    Herzaky juga mengenang dedikasi Renville yang masih hangat di ingatan, mencerminkan keberanian dan ketulusan hati dalam perjuangannya.
    “Pengabdian, jasa, serta kebaikan hatinya akan selalu kami kenang,” tutur dia.
    Pihaknya memanjatkan doa agar Renville diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
    “Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Nadira istri Almarhum, Kayla putri Almarhum, diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini,” harap Herzaky.
    Renville Antonio menjabat sebagai Bendahara Partai Demokrat sejak tahun 2000.
    Pria kelahiran 15 Juli 1977 ini juga pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur.
    Pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024, ia mencalonkan diri dari daerah pemilihan Malang Raya, namun gagal untuk melanjutkan kariernya ke Senayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.