Xcloud.id

Blog

  • Presiden rilis aturan perkuat proteksi bagi pekerja yang terdampak PHK

    Presiden rilis aturan perkuat proteksi bagi pekerja yang terdampak PHK

    Warga menunjukan aplikasi BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan, Sumatera Utara, Rabu (12/2/2025). . ANTARA FOTO/Yudi Manar/foc.

    Presiden rilis aturan perkuat proteksi bagi pekerja yang terdampak PHK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 20:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memperkuat proteksi atau perlindungan dan memberikan jaminan yang lebih baik bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dalam salinan peraturan yang diterima di Jakarta, Jumat (14/2), peraturan ini berisikan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

    Secara umum peraturan baru ini mencakup perubahan ketentuan mengenai syarat kepesertaan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), kedaluwarsa klaim, syarat mengiur, dan bukti PHK.

    Ada sebanyak sembilan pasal yang mengalami perubahan di antaranya yakni Pasal 4, Pasal 11, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 39, dan Pasal 40.

    Lalu ada juga satu ketentuan tambahan yaitu Pasal 39A yang posisinya disisipkan di antara Pasal 39 dan Pasal 40 dengan dua ayat.

    Tujuan dilakukan perubahan aturan tersebut oleh Pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan perlindungan pekerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui JKP.

    Selain itu, perubahan dirasakan penting untuk mengurangi risiko sosial bagi pekerja yang mengalami PHK di tengah kondisi ekonomi saat ini dan tingkat PHK di perusahaan-perusahaan yang dinilai tinggi.

    Beberapa perubahan yang cukup signifikan terlihat dalam aturan ini ialah adanya perubahan tingkat iuran program JKP yang sebelumnya diatur harus dibayarkan sebesar 0,46 persen dari upah sebulan, kini diubah angkanya menjadi 0,36 persen.

    Lalu terlihat juga perubahan pada permohonan waktu klaim manfaat JKP yang diperpanjang menjadi enam bulan dari yang sebelumnya hanya tiga bulan sejak seorang pekerja mengalami PHK.

    Sementara untuk ketentuan yang ditambahkan yaitu Pasal 39 untuk Ayat (1) berbunyi, “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atas tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 (enam) bulan maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan”.

    Sementara untuk ayat (2) berbunyi,”Ketentuan pembayaran manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan”.

    Aturan ini diteken oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 7 Februari 2025 dan diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Regulasi ini juga mengatur bahwa kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan harus menyesuaikan kepesertaan JKP paling lambat 15 hari kerja setelah peraturan resmi berlaku.

    Setelah diundangkan semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

    Sumber : Antara

  • Pastikan Layanan Kesehatan Optimal, Begini Siasat Wamendagri

    Pastikan Layanan Kesehatan Optimal, Begini Siasat Wamendagri

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya kepemimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Khususnya, untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal.

    “Bapak/Ibu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah it’s all about leadership, semuanya kepemimpinan,” kata Bima dalam keterangan yang dikutip Jumat, 14 Februari 2025.

    Hal ini ditekankan Bima pada Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). FGD tersebut mengusung tema “Inovasi serta Penataan Organisasi dalam Rangka Mewujudkan Agile Governance”.
     

    Bima dalam acara itu berbagi pengalaman membangun RSUD, saat menjabat Wali Kota Bogor. Ia mengisahkan bagaimana proses alih fungsi rumah sakit swasta menjadi RSUD yang penuh tantangan hingga akhirnya diresmikan pada Januari 2020.

    Ia juga mengenang pengalamannya saat pandemi Covid-19 yang tidak mudah. Dari situ, ia semakin memahami pentingnya kepemimpinan dalam sektor kesehatan.

    Bima memaparkan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan harus didukung kepemimpinan yang solid, baik dari Direktur Utama (Dirut) RSUD, Dinas Kesehatan (Dinkes), maupun kepala daerah. Manajemen harus kuat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.

    “Jadi soal SDM juga tidak mudah dan harus betul-betul ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat. Baik Dirut RSUD, Dinkes-nya, maupun kepala daerahnya,” tuturnya.

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan rumah sakit, termasuk pengadaan tenaga kesehatan dan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Manajemen RSUD, menurutnya, harus profesional dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. 

    Ia berharap para pemimpin rumah sakit mampu membentuk tim yang mengutamakan pelayanan prima bagi masyarakat, mulai dari dokter, petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD), hingga tenaga administrasi. Tantangannya adalah bagaimana pemimpin rumah sakit bisa memacu anggotanya untuk berorientasi terhadap pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

    “Jadi, manajemennya memang harus menutup betul ruang-ruang malapraktik seperti tadi, yang ruang-ruang tadi. Karena itu, makanya Dirut ini yang paling tidak mudah, Pak. Yang pertama tentu urusan kesehatan. Yang kedua, leadership-nya itu,” ungkapnya.

    Apalagi di masa Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas. Presiden menekankan pada kebutuhan dasar, seperti makan bergizi gratis, kesehatan, dan pendidikan. “Isu kesehatan yang sangat penting dan saya dukung,” kata dia.

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya kepemimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Khususnya, untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal.
     
    “Bapak/Ibu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah it’s all about leadership, semuanya kepemimpinan,” kata Bima dalam keterangan yang dikutip Jumat, 14 Februari 2025.
     
    Hal ini ditekankan Bima pada Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). FGD tersebut mengusung tema “Inovasi serta Penataan Organisasi dalam Rangka Mewujudkan Agile Governance”.
     

    Bima dalam acara itu berbagi pengalaman membangun RSUD, saat menjabat Wali Kota Bogor. Ia mengisahkan bagaimana proses alih fungsi rumah sakit swasta menjadi RSUD yang penuh tantangan hingga akhirnya diresmikan pada Januari 2020.

    Ia juga mengenang pengalamannya saat pandemi Covid-19 yang tidak mudah. Dari situ, ia semakin memahami pentingnya kepemimpinan dalam sektor kesehatan.
     
    Bima memaparkan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan harus didukung kepemimpinan yang solid, baik dari Direktur Utama (Dirut) RSUD, Dinas Kesehatan (Dinkes), maupun kepala daerah. Manajemen harus kuat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
     
    “Jadi soal SDM juga tidak mudah dan harus betul-betul ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat. Baik Dirut RSUD, Dinkes-nya, maupun kepala daerahnya,” tuturnya.
     
    Selain itu, ia menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan rumah sakit, termasuk pengadaan tenaga kesehatan dan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Manajemen RSUD, menurutnya, harus profesional dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. 
     
    Ia berharap para pemimpin rumah sakit mampu membentuk tim yang mengutamakan pelayanan prima bagi masyarakat, mulai dari dokter, petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD), hingga tenaga administrasi. Tantangannya adalah bagaimana pemimpin rumah sakit bisa memacu anggotanya untuk berorientasi terhadap pelayanan terbaik bagi masyarakat. 
     
    “Jadi, manajemennya memang harus menutup betul ruang-ruang malapraktik seperti tadi, yang ruang-ruang tadi. Karena itu, makanya Dirut ini yang paling tidak mudah, Pak. Yang pertama tentu urusan kesehatan. Yang kedua, leadership-nya itu,” ungkapnya.
     
    Apalagi di masa Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas. Presiden menekankan pada kebutuhan dasar, seperti makan bergizi gratis, kesehatan, dan pendidikan. “Isu kesehatan yang sangat penting dan saya dukung,” kata dia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Cara Ajukan Pinjaman Usaha agar Cepat Cair dan Tidak Ditolak

    Cara Ajukan Pinjaman Usaha agar Cepat Cair dan Tidak Ditolak

    Jakarta: Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2025 adalah program pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
     
    Program ini menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan yang relatif mudah, sehingga menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya.
     
    Bagaimana cara mengajukannya? Nah, merangkum berbagai sumber berikut syarat, langkah, serta tips untuk mengajukan KUR BRI 2025.
     

    Syarat pengajuan KUR BRI 2025
    Untuk mengajukan KUR BRI, berikut adalah beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi:

    1. Individu (Perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak

    Pemohon harus memiliki usaha yang bersifat produktif dan dinilai layak untuk dibiayai.

    2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan

    Usaha yang dijalankan harus sudah beroperasi setidaknya selama enam bulan secara aktif.

    3. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain

    Pemohon tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali untuk kredit konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), atau Kartu Kredit.

    4. Persyaratan administrasi

    – Identitas Diri: Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
    – Kartu Keluarga (KK): Salinan terbaru.
    – Surat Izin Usaha: Seperti Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang setara.
     

    Langkah-langkah Pengajuan KUR BRI 2025
    Berikut adalah langkah-langkah untuk mengajukan KUR BRI:

    1. Persiapan dokumen

    Siapkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk KTP, KK, dan surat izin usaha.

    2. Kunjungi kantor BRI terdekat

    Datangi kantor cabang BRI terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mengajukan permohonan.

    3. Pengisian formulir

    Isi formulir pengajuan KUR dengan lengkap dan benar.

    4. Proses verifikasi

    Pihak BRI akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diserahkan.

    5. Persetujuan dan pencairan

    Jika disetujui, dana KUR akan dicairkan ke rekeningmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    Tips agar pengajuan KUR tidak ditolak
    Untuk meningkatkan peluang persetujuan pengajuan KUR, perhatikan hal-hal berikut:

    Pastikan usaha kamu legal dan memiliki izin
    Jaga rekam jejak kredit yang baik
    Siapkan dokumen dengan lengkap dan akurat
    Tunjukkan potensi usaha yang baik
    Hindari pengajuan ganda

    Dengan memenuhi persyaratan dan mengikuti langkah-langkah di atas, serta menerapkan tips yang diberikan, kamu dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan persetujuan KUR BRI 2025 dan mengembangkan usaha dengan lebih optimal.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Gubernur Zainal Tawarkan Peluang Investasi Unggulan di Kaltara 

    Gubernur Zainal Tawarkan Peluang Investasi Unggulan di Kaltara 

    JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang menawarkan sejumlah peluang investasi sektor Perikanan dan Industri di wilayah Kaltara. 

    Hal itu disampaikan Zainal pada acara Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Ballroom Mezzanine Aryaduta Hotel Jakarta, Jumat, 14 Februari.

    “Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus berupaya untuk menggaet minat investor menanamkan modalnya pada potensi lokal seperti sektor perikanan dan Industri,” kata Zainal.

    Gubernur mengungkapkan Potensi perikanan seperti budidaya kepiting bakau, udang windu, rumput laut serta bandeng jadi andalan provinsi Kaltara  

    “Kepiting bakau ini pasar internasionalnya sudah ada dan permintaannya tinggi. Begitu juga udang windu yang dibudidayakan secara organik. Kami dengan tangan terbuka menyambut investasi di bidang industri perikanan ini,” ungkapnya. 

    Pada acara yang dibuka oleh Wamenkeu Thomas A.M Djiwandono, Gubernur Zainal juga menjelaskan pihaknya siap memfasilitasi para investor terutama kemudahan proses perijinan serta lahan. 

    “Di kawasan industri perikanan ini, Pemprov Kaltara sudah menyiapkan lahan seluas 43 hektare (ha) di kota Tarakan. Dan kedalamannya cocok untuk dibangun pelabuhan ekspor,” jelasnya. 

    Sejumlah peluang investasi juga disampaikan gubernur Zainal seperti di bidang hilirisasi Crude Palm Oil (CPO), pembangunan jalan tol dari Tanjung Selor ke Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning, program food estate di Delta Kayan serta Rumah Sakit tipe B di ibu kota Kaltara, Tanjung Selor. 

    “Terima kasih kepada Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie, serta Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Dr. James T. Riady yang memberikan kesempatan berharga ini, sehingga diharapkan peluang investasi di Kaltara ini dapat dimanfaatkan para investor,” katanya.

  • Anies Baswedan Dukung PKBM Buka Akses Pendidikan Untuk Warga Putus Sekolah – Halaman all

    Anies Baswedan Dukung PKBM Buka Akses Pendidikan Untuk Warga Putus Sekolah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mendukung langkah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang membuka akses pendidikan untuk masyarakat yang putus sekolah.

    Menurut Anies, PKBM dapat membuka potensi masyarakat untuk kembali bekerja.

     
    “Ketika seseorang tidak memiliki status sekolah formal, kesempatan hidupnya menjadi terbatas. Namun, dengan adanya ijazah, pintu peluang terbuka lebih lebar. Ini bukan tentang kurangnya potensi, karena 70 persen anak putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi,” ujar Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

    Hal tersebut diungkapkan  Anies pada acara Nara Graduations di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta.

    Dirinya juga mengapresiasi dan penghormatan yang tinggi pada Nara Kreatif yang telah bekerja konsisten selama 12 tahun untuk membantu saudara-saudara di Indonesia yang putus sekolah.
     
    Karena itu, lanjut Anies, PKBM seperti Nara Kreatif adalah mitra strategis pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi.

    “Mereka layak mendapatkan kemudahan akses tempat dan perizinan karena telah membantu memastikan hak pendidikan bagi semua,” kata Anies.

    Kegiatan ini dihadiri oleh 1.449 peserta didik aktif, termasuk didalamnya 778 peserta didik tahun ajaran 2023/2024 yang resmi lulus pada hari ini.
     
    Lebih dari sekadar seremoni kelulusan, wisuda ini juga menandai perjalanan 12 tahun Nara Kreatif dalam memperjuangkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Selama lebih dari satu dekade, Nara Kreatif terus membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan, membuktikan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan untuk meraih mimpi mereka.
     
    “Nara Kreatif hadir sebagai wadah untuk memberikan kesempatan kedua dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus mengembangkan karakter individu yang positif, dihargai oleh lingkungan sekitar, serta mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Founder Nara Kreatif, Nezatullah Ramadhan.
     
    PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Nara Kreatif telah terakreditasi A dan telah membantu 5.672 penerima manfaat sejak 2013 hingga saat ini.
     
    “Syarat menjadi peserta didik kami sangat sederhana, kemauan untuk belajar. Tidak ada persyaratan akademis atau biaya. Kami memfasilitasi semampu kami, karena setiap individu berhak mendapat kesempatan mengubah masa depannya,” kata Neza.
     
    Dengan sinergi bersama kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta, lanjutnya, Nara Kreatif menghadirkan ruang belajar yang aman dan nyaman di tengah masyarakat dengan metode ‘Jemput Bola’.

    Selain itu, proses belajar mengajar di Nara Kreatif mengacu pada standar Kementerian Pendidikan dengan fleksibilitas yang adaptif secara offline dan online.

    Selain itu,  Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E, Raden Gusti juga siap berkolaborasi dengan Nara akan mempercepat pencapaian target 50.000 peserta didik pada 2030. Pendidikan bukan sekadar angka, melainkan penyiapan SDM kompeten.
     
    “Kami ingin Nara tidak hanya menjadi mitra, tetapi juga mendapat ruang partisipasi lebih luas dalam kebijakan pendidikan. Inisiatif seperti penyediaan ruang belajar bagi 1.000 peserta hari ini harus terus diperluas,” katanya.
     
    Sejak didirikan pada tahun 2013, Nara Kreatif telah mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyediakan program pendidikan kesetaraan, meliputi Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).
     
    Dalam perjalanannya, Nara Kreatif telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan individu.
     
    Tidak hanya korporasi, penyanyi multitalenta Indonesia – sekaligus pemilik Sekolah Anak Percaya bersama Yayasan Nara Kreatif, Andien Syah mengatakan, pendirian sekolah di lingkungan penuh tantangan menjadi momen paling berkesan.
     
    “Prosesnya tidak mudah. Lokasi Sekolah Anak Percaya ada di kampung pemulung yang rawan banjir, ditambah hambatan ekonomi dan waktu belajar yang kerap ‘tersaingi’ kebutuhan bekerja. Tapi justru di situlah arti perjuangan. Kebahagiaan terbesar adalah melihat mereka bertahan dan lulus,” ujarnya.

     

  • 5 Masjid Bersejarah di Indonesia, Cocok untuk Wisata Religi Jelang Ramadan

    5 Masjid Bersejarah di Indonesia, Cocok untuk Wisata Religi Jelang Ramadan

    3. Masjid Istiqlal, Jakarta

    Masjid Istiqlal berada di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Masjid ini dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban.

    Masjid Istiqlal ditopang dengan 12 tiang yang melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu 12 Rabiulawal. Bangunan masjid ini terdiri dari lima lantai, yakni empat lantai balkon dan satu lantai dasar.

    Bukan tanpa alasan, lima lantai tersebut melambangkan 5 Rukun Islam, jumlah salat wajib dalam sehari, dan jumlah sila dalam Pancasila. Pada bagian luar masjid terdapat menara setinggi 6.666 centimeter yang melambangkan keseluruhan jumlah ayat Al-Qur’an.

    4. Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah

    Masjid Menara Kudus dibangun oleh Sunan Kudus dan sudah ada sejak 1549 Masehi. Masjid ini memiliki bangunan arsitektur yang unik.

    Umumnya, menara masjid mengadopsi gaya menara masjid khas Turki Usmani. Namun, berbeda dengan menara masjid ini yang justru mengadopsi bentuk candi dalam agama Hindu.

    Bentuk arsitektur tersebut membuktikan bahwa terdapat akulturasi yang begitu kental. Adapun atap masjid dibuat tumpang dengan jumlah ganjil.

    5. Masjid Raya Baiturrahman, Aceh

    Masjid Raya Baiturrahman berada di Jalan Moh. Jam No.1, Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh. Bangunan masjid ini dirancang oleh seorang kapten angkatan darat Belanda, Gerrit van Bruins.

    Ciri khas arsitekturnya terletak pada pintu masuk berbentuk besar. Pintu ini juga mendapatkan sentuhan unsur gigantik.

    Terdapat banyak ornamen pada pintu dengan aksen yang bercelah-celah. Masjid Raya Baiturrahman juga memiliki kolom dari beton berwarna putih yang memiliki filosofi kebersihan atau kesucian pada masjid.

    Penulis: Resla

  • Presiden Prabowo Minta Daerah Siapkan Infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – Halaman all

    Presiden Prabowo Minta Daerah Siapkan Infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto memberikan saran kepada para Kepala Daerah segera mempersiapkan Infrastruktur untuk BGN dalam program MBG.

    Tayang: Sabtu, 15 Februari 2025 03:57 WIB

    Istimewa

    INFRASTRUKTUR BGN – Presiden Prabowo di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024). Prabowo baru-baru ini menyarankan agar Kepala Daerah segera mempersiapkan Infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan saran kepada para Kepala Daerah segera mempersiapkan Infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Ya tadi disarankan agar kepala daerah, nggak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan  infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional,” kata Dadan.

    Infrastruktur yang diminta disiapkan Pemda tersebut kata Dadan seperti bangunan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG,” kata Dadan.

    Selain itu Dadan menjelaskan singkat mengenai efisiensi anggaran BGN.

    Efisiensi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap program MBG.

    Pihaknya melakukan penghematan dalam pembelian lahan.

    “Ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa pinjam pakai,” ujarnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.283 per dolar AS

    Rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.283 per dolar AS

    Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa/aa.

    Rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.283 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta menguat hingga 77,50 poin atau 0,47 persen menjadi RpRp16.283 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.361 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo jelaskan strategi efisiensinya di hadapan KIM Plus

    Presiden Prabowo jelaskan strategi efisiensinya di hadapan KIM Plus

    Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam acara silaturahmi dengan pimpinan dan elite partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo jelaskan strategi efisiensinya di hadapan KIM Plus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 22:13 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan strategi efisiensi anggaran negara di hadapan ketua umum dan elite partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus saat acara silaturahmi di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Dalam acara itu, Presiden menjamin penghematan APBN hanya menyasar kepada pos-pos belanja yang kurang jelas manfaatnya untuk rakyat, misalnya yang kerap ditemukan dalam perjalanan dinas luar negeri, pembelian alat tulis kantor (ATK), ataupun acara-acara seremonial dan perayaan.

    “Saya ingin laksanakan efisiensi, tetapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,” kata Presiden Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden membantah rumor yang beredar penghematan anggaran berdampak pada pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN).

    “Narasi isu gaji dipotong, itu tidak benar,” kata Presiden.

    Presiden lantas mencontohkan banyak program yang selama dibiayai APBN, tetapi kurang bermanfaat, misalnya acara-acara diskusi (FGD).

    “Jadi, habis kunker (kunjungan kerja), seminar, FGD — forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyebut sejauh ini Pemerintah berhasil menghemat hingga Rp300 triliun, tanpa memangkas biaya program-program yang penting, termasuk terkait dengan pendidikan.

    “Kita sudah menghemat sekitar Rp300 triliun. Program-program yang berjalan tidak ada yang disentuh, apalagi pendidikan,” kata Presiden Prabowo.

    Di kediaman pribadinya, Presiden mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas salat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri atas sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.

    Partai-partai itu, yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat menghadiri silaturahmi di Hambalang, antara lain, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni beserta elite PSI.

    Sumber : Antara

  • Gaji UMR Bisa Beli Rumah? Begini Trik Cerdasnya!

    Gaji UMR Bisa Beli Rumah? Begini Trik Cerdasnya!

    Jakarta: Membeli rumah dengan gaji UMR memang menantang, namun bukan hal yang mustahil. 
     
    Dengan perencanaan keuangan yang tepat dan strategi menabung yang disiplin, generasi muda dapat mewujudkan impian memiliki hunian sendiri.
     
    Artikel ini akan membahas mengenai trik cerdas membeli rumah dengan gaji UMR dengan merangkum berbagai sumber. 
    Analisis harga rumah 
    Untuk harga rumah di Jakarta bervariasi tergantung pada lokasi, ukuran, dan fasilitas yang ditawarkan. Berdasarkan data dari Rumah123.com, terdapat beberapa pilihan rumah dengan harga di bawah Rp100 juta di Jakarta. 

    Namun, perlu dicatat bahwa rumah dengan harga tersebut mungkin memiliki luas bangunan yang terbatas, berkisar antara 21 hingga 35 meter persegi. 
     

    Pendapatan rata-rata dan kemampuan finansial
    Dengan UMR Jakarta sebesar Rp5.396.791 per bulan, penting untuk mengelola keuangan dengan bijak. 
     
    Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah aturan 30 persen, di mana maksimal 30 persen dari pendapatan bulanan dialokasikan untuk kebutuhan perumahan. 
     
    Ini berarti sekitar Rp1.619.037 per bulan dapat dialokasikan untuk cicilan rumah.
    Strategi menabung dan investasi untuk membeli rumah
    Membuat rencana keuangan: Langkah pertama adalah menyusun anggaran bulanan yang rinci. Identifikasi pengeluaran wajib dan kurangi biaya yang tidak perlu.
    Menetapkan target waktu: Tentukan kapan kamu ingin membeli rumah dan berapa besar dana yang dibutuhkan untuk uang muka (DP). Umumnya, DP berkisar antara 10-20 persen dari harga rumah.
    Menabung secara disiplin: Buka rekening tabungan khusus untuk DP rumah dan sisihkan dana secara rutin setiap bulan.
    Mencari sumber penghasilan tambahan: Pertimbangkan untuk mencari pekerjaan sampingan atau usaha kecil-kecilan guna menambah pundi-pundi tabungan.
    Memanfaatkan program subsidi pemerintah: Pemerintah Indonesia memiliki program seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menawarkan suku bunga rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
     

    Apakah mungkin pekerja di Jakarta dengan gaji UMR membeli rumah
    Misalkan kamu menargetkan untuk membeli rumah seharga Rp500 juta. Dengan asumsi DP 15 persen (Rp75 juta), kamu perlu menabung sebesar itu. 
     
    Jika kamu dapat menyisihkan Rp1.500.000 per bulan, maka dalam waktu sekitar 50 bulan atau 4 tahun 2 bulan, kamu akan mencapai target DP tersebut.
     
    Setelah DP terkumpul, dengan asumsi suku bunga KPR sebesar 7 persen per tahun dan tenor 20 tahun, estimasi cicilan bulanan adalah sekitar Rp3.000.000. 
     
    Jumlah ini memang melebihi 30 persen dari gaji UMR, sehingga perlu dipertimbangkan untuk mencari rumah dengan harga lebih rendah atau memperpanjang tenor pinjaman.
    Alternatif lokasi
    Jika harga rumah di Jakarta masih terlalu tinggi, pertimbangkan untuk mencari hunian di daerah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, atau Depok. 
     
    Di wilayah-wilayah tersebut, harga properti cenderung lebih terjangkau dengan akses yang masih relatif dekat ke Jakarta.
     
    Membeli rumah dengan gaji UMR memerlukan perencanaan yang matang, disiplin menabung, dan pengelolaan keuangan yang bijak. 
     
    Dengan strategi yang tepat dan kesabaran, generasi muda di Jakarta tetap memiliki peluang untuk memiliki hunian impian.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)