Xcloud.id

Blog

  • Prabowo minta mantan presiden-organisasi agama ikut awasi Danantara

    Prabowo minta mantan presiden-organisasi agama ikut awasi Danantara

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan m

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta mantan Presiden Indonesia hingga pimpinan organisasi agama untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa BPI Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025, atau sembilan hari dari sekarang.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” kata Prabowo.

    Presiden mengatakan bahwa Danantara memiliki arti kekuatan atau energi masa depan Indonesia.

    Adapun Danantara yang merupakan super holding BUMN ini pembentukannya tertuang dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang telah disahkan pada rapat paripurna ke-12 Masa Sidang-2 2025 pada Selasa (4/2). Ini merupakan revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Presiden pun menceritakan bahwa berdasarkan laporan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dividen BUMN pada 2024 mencapai Rp300 triliun.

    “Beliau mengatakan Rp100 triliun sebaiknya Pak, dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju, berarti kita punya Rp200 triliun, dan ini tidak kita pakai, kita akan investasi,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai “sovereign wealth fund” milik Indonesia itu akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar AS aset dalam pengelolaan (AUM).

    Dana ini akan diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir dan produksi pangan.

    Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara di proyeksi mencapai 20 miliar dolar AS.

    “Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dolar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” kata Prabowo.

    Proyek strategis yang berdampak tinggi terhadap ekonomi tersebut diharapkan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen dalam kurun lima tahun mendatang.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Livia Kristianti
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadiri HUT ke-17 Gerindra, AHY: Perkokoh KIM Plus

    Hadiri HUT ke-17 Gerindra, AHY: Perkokoh KIM Plus

    Bogor, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra. Dalam pertemuan yang digelar SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ingin memperkokoh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Saya rasa Pak Presiden Prabowo Subianto tentu dalam kapasitas sebagai ketua umum Partai Gerindra benar-benar tegas dalam membawa semangat bersama ini,” kata AHY di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    AHY menyampaikan, KIM Plus berkomitmen untuk menyatukan barisan guna mewujudkan visi dan misi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Mereka siap mendukung pemerintahan Kabinet Merah Putih dalam merealisasikan Asta Cita, yang mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan sektor pangan, energi, dan sumber daya manusia.

    Sebagai bagian dari KIM Plus, Partai Demokrat mendukung penuh arahan Prabowo. Kehadiran partai politik dalam perayaan HUT Gerindra juga dinilai dapat semakin memperkuat soliditas koalisi.

    “Saya rasa ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kita sebagai anggota koalisi,” pungkas AHY.

    Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Sentul turut dihadiri Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), serta ketua umum partai politik.

  • 3 Warga Bekasi Keracunan Usai Hirup Limbah yang Dibuang ke Selokan Megapolitan 15 Februari 2025

    3 Warga Bekasi Keracunan Usai Hirup Limbah yang Dibuang ke Selokan Megapolitan 15 Februari 2025

    3 Warga Bekasi Keracunan Usai Hirup Limbah yang Dibuang ke Selokan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Tiga orang warga keracunan usai menghirup limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis kaporit di Jalan Mawar I Blok F 37, RT 05/RW 04, Kelurahan Duren Jaya, Kota Bekasi, Sabtu (15/2/2025) dini hari.
    Ketiganya dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi setelah mendapatkan laporan seorang warga.
    “Tiga orang korban dibawa ke RSUD Kota Bekasi,” kata anggota Rescue Kompi B Disdamkarmat Kota Bekasi, Eko Budi Santoso atau Eko “Uban” saat dikonfirmasi.
    Setelah ketiganya dilarikan ke rumah sakit, petugas kemudian menyemprot gorong-gorong dekat salah satu rumah korban.
    Penyemprotan juga dilakukan ke area sekitar lingkungan limbah B3.
    Eko mengungkapkan, limbah tersebut milik seseorang yang bekerja di perusahaa kimia.
    Korban membawa limbah dar perusahaan, kemudian di buang ke saluran air dekat rumahnya.
    Saat ini, pemilik limbah tersebut dilaporkan dalam keadaan kritis. Sedangkan dua lainnya masih dalam perawatan intenstif.
    “Satu kritis si pemilik rumah dan sekaligus yang membuang ke saluran air, dan dua korban lain masih di ruangan IGD,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Calonkan Saya Lagi Kalau Program Gagal

    Jangan Calonkan Saya Lagi Kalau Program Gagal

    GELORA.CO -Seluruh kader Gerindra diminta ikut menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jika program tidak berjalan, maka jangan harap Prabowo akan kembali mencalonkan diri di Pilpres 2029.

    “Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus,” ujar Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto saat puncak peringatan HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.

    Hal itu disampaikan untuk menjawab seluruh kader yang meminta dirinya kembali mencalonkan di Pilpres 2029 sebagaimana hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra kemarin.

    Keputusan KLB itu, kata Prabowo, harus beriringan dengan kinerjanya sebagai Presiden dan memimpin Kabinet Merah Putih.

    Sebab, Prabowo akan merasa tidak pantas kembali maju di Pilpres 2029 jika kinerjanya di pemerintahan tidak berhasil. 

    “Kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” katanya disambut tepuk tangan kader-kader dan tamu undangan yang hadir. 

    Prabowo menyatakan, dirinya memang berkeinginan untuk menjadi pemimpin, tetapi dengan catatan bisa membawa negara ke arah yang lebih baik. 

    “Dari kecil saya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya, sama dengan senior-senior saya, tidak ada kekuasaan itu untuk kehebatan kita sendiri, ndak ada,” tutup Prabowo. 

  • BMKG prakirakan wilayah Jakarta akan diguyur hujan pada Sabtu

    BMKG prakirakan wilayah Jakarta akan diguyur hujan pada Sabtu

    Arsip – Warga berolahraga di tengah hujan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/2/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nz.

    BMKG prakirakan wilayah Jakarta akan diguyur hujan pada Sabtu
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 06:01 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan lima wilayah administrasi Jakarta akan diguyur hujan pada Sabtu siang hingga malam hari ini.

    BMKG melalui laman media sosial resminya, memprakirakan hujan akan turun sepanjang hari Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yakni sejak pukul 07.00 WIB hingga 22.00 WIB.

    Intensitas curah hujan di Jakarta Barat mulai dari ringan hingga petir, sedangkan Jakarta Selatan ringan hingga sedang. Suhu rata-rata di dua wilayah ini sekitar 24-28 derajat Celcius.

    Kemudian di Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara, hujan baru akan turun pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB hingga 22.00 WIB.

    Intensitas hujan di Jakarta Pusat diprakirakan ringan, sementara Jakarta Timur berintensitas ringan hingga sedang dan Jakarta Utara ringan hingga berpetir. Rata-rata suhu di wilayah ini sekitar 24-28 derajat Celcius.

    Terakhir di wilayah Kepulauan Seribu, hujan diprakirakan turun sejak pagi pukul 07.00 WIB dengan intensitas ringan hingga pukul 10.00 WIB. Hujan akan mulai mereda pukul 13.00 WIB dan diselimuti awan tebal hingga sore hari pukul 16.00 WIB.

    Hujan akan kembali turun di wilayah ini pada malam hari pukul 19.00 WIB dengan intensitas hujan petir. Kendati demikian cuaca akan kembali berawan tebal pada pukul 22.00 WIB. Rata-rata suhu di wilayah ini sekitar 26-28 derajat Celcius.

    Sumber : Antara

  • Kades Wotanmasjedong Mojokerto Angkat Bicara soal Pemberhentian Tiga Kadus

    Kades Wotanmasjedong Mojokerto Angkat Bicara soal Pemberhentian Tiga Kadus

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) Wotanmasjedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, akhirnya angkat bicara terkait pemberhentian tiga Kepala Dusun (Kadus) di desanya. Menurutnya, ketiga Kadus diberhentikan karena masa jabatan mereka telah berakhir.

    Sehingga, permasalahan tersebut sudah menjadi wewenang Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati. Pihaknya secara resmi telah mengirim surat permohonan kepada Bupati Mojokerto pada Kamis (13/2/2025).

    Surat bernomor 470/161/416-305.05/2025 tersebut mengacu pada Pasal 26 Ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwa Kepala Desa hanya memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Bupati segera menindaklanjuti hal tersebut.

    Kades Wotanmasjedong, Anang Wijayanto, mengungkapkan bahwa ketiga Kadus yang diberhentikan adalah Kadus Jedong Kulon, Sukim (47), Kadus Jedong Wetan, Syamsul Ma’arif (46), dan Kadus Watusari, Muhammad Solihin (44). “Masa jabatan ketiganya sudah berakhir,” ujarnya pada Sabtu (15/2/2025).

    Ketiganya diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wotanmasjedong Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2009, dengan masa jabatan 15 tahun sejak 20 November 2009 hingga habis pada 20 November 2024. Ia mengaku kurang menerima sosialisasi dan pendampingan pemahaman aturan dari Pemkab atau pihak kecamatan.

    “Yakni terkait langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Masa jabatan ketiga Kadus dapat diperpanjang dengan syarat yang berlaku sesuai aturan. Kami merasa dibingungkan dengan rekomendasi dari Camat dan Sekda yang berubah-ubah, padahal masa jabatan 3 Kadus kami telah habis,” katanya.

    Anang menegaskan bahwa pihaknya selama ini berpegang teguh pada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 50. Undang-undang tersebut mengatur persyaratan perangkat desa yang harus dipenuhi, yakni berusia 20 hingga 42 tahun saat diangkat serta minimal berpendidikan SMA atau sederajat.

    “Sejak tahun 2017, saat itu UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku hingga masa SK 3 Perangkat Desa habis, kemudian ada UU Nomor 3 Tahun 2024 yang terbaru. Tetap saja, ketiga Kadus yang telah habis masa jabatannya tidak lagi memenuhi syarat umum untuk diangkat kembali,” ungkapnya.

    Pihak desa tidak berani mengambil keputusan sepihak tanpa adanya regulasi yang secara eksplisit mengizinkan pengangkatan kembali perangkat desa yang telah melampaui batas usia atau tidak memenuhi syarat pendidikan. Regulasi yang memungkinkan perpanjangan jabatan hingga usia 60 tahun juga belum diterbitkan.

    “Hal ini menimbulkan kebingungan di tingkat desa, karena UU Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati Mojokerto, berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Kepala Desa,” jelasnya.

    Dalam surat permohonannya, pihaknya menekankan bahwa kewenangan pengangkatan perangkat desa saat ini berada di tangan Bupati Mojokerto. Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, peraturan yang lebih tinggi harus diutamakan sehingga Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi acuan utama dalam penyelesaian kasus ini.

    “Karena peraturan teknis seperti PP, Permendagri, maupun Perbup yang mengatur implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 masih belum diterbitkan, desa mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan terkait pengangkatan perangkat desa. Sehingga kami mengirim surat ke Bupati Mojokerto,” paparnya.

    Secara resmi, pihaknya mengusulkan pengisian jabatan tiga Kadus yang telah kosong sejak 21 November 2024 kepada Bupati Mojokerto. Pihaknya berharap agar Bupati Mojokerto segera memberikan solusi terkait kekosongan jabatan Kadus demi menjaga stabilitas pemerintahan desa dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

    “Langkah yang menimbulkan polemik kemarin itu bukan persoalan cacat prosedur, tetapi karena adanya ketidak terpenuhan syarat pada UU pengangkatan Kadus. Selanjutnya, hasil kami berkonsultasi dengan pihak-pihak pemerintah daerah malah jadinya membingungkan. Kekeliruan prosedur tersebut akhirnya tidak berkekuatan hukum,” tegasnya.

    Sebelumnya, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto telah melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko, pada Selasa (11/2/2025). Audiensi yang digelar di ruang rapat Asisten Setda Kabupaten Mojokerto tersebut membahas pemberhentian tiga Kadus di Desa Wotanmasjedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. [tin/beq]

  • Prabowo Teken Aturan Baru, Korban PHK Dapat Gaji 60 Persen selama 6 Bulan

    Prabowo Teken Aturan Baru, Korban PHK Dapat Gaji 60 Persen selama 6 Bulan

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Aturan yang berlaku mulai 7 Februari 2025 ini mengubah beberapa poin ketentuan dari aturan sebelumnya.

    Pertama adalah terkait adanya perubahan tingkat iuran program JKP. Diketahui pada pada pasal 11 PP Nomor 37 Tahun 2021, iuran JKP sebesar 0,46 persen dari upah sebulan. 

    Kini dalam PP Nomor 6 Tahun 2025, iuran JKP ditetapkan sebesar 0,36 persen dari upah sebulan.

    Perubahan selanjutnya terletak pada Pasal 21 PP Nomor 37 Tahun 2021 yang mengatur manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling lama enam bulan, dengan ketentuan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya. 

    Dalam pasal 22 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2025, diubah menjadi 60 persen dari upah sebulan dengan jangka waktu paling lama enam bulan.

    “Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama enam bulan,” bunyi aturan baru dikutip dari PP Nomor 6 Tahun 2025 pada Sabtu (15/2/2025).

    Selain itu, terdapat penambahan Pasal 39A yang mengatur ketentuan manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan apabila perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan aturan perundang-undangan.

    “Ketentuan pembayaran manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan,” bunyi Ayat (2).

    Perubahan lain, yakni pasal 40 PP 6/2025, mengatur hak atas manfaat JKP hilang jika pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu enam bulan sejak pemutusan hubungan kerja, telah mendapat pekerjaan baru, atau meninggal dunia

  • Persiapan Mudik Lebaran, Tol Terpeka & Permai Dipermulus

    Persiapan Mudik Lebaran, Tol Terpeka & Permai Dipermulus

    Jakarta –

    PT Hutama Karya alias HK melakukan pemeliharaan di sejumlah titik Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) dan Pekanbaru-Dumai (Permai). Perbaikan ini dimaksudkan sebagai persiapan menjelang mudik Lebaran 2025.

    Dikatakan pengerjaan ini sudah dilakukan sejak Januari 2025, dan berlangsung setiap hari pada pukul tertentu. Sehingga HK turut mengimbau para pengguna jalan Tol untuk lebih berhati-hati saat berkendara, terutama di sekitar titik perbaikan.

    “Pekerjaan ini berlangsung setiap hari pukul 08.00 – 17.00 WIB & 22.00 – 05.00 WIB. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” tulis HK dalam unggahan Instagram resminya (@hutamakarya), dikutip Sabtu (15/2/2025).

    Secara rinci, untuk Tol Terpeka metode pemeliharaan yang dilakukan berupa rekonstruksi rigid dan dijadwalkan rampung awal Maret 2025. Di mana pemeliharaan dilakukan di tujuh titik jalan meliputi:

    – KM 183+525-KM 184+905 Jalur A
    – KM 247+830-KM 272+718 Jalur A
    – KM 231+228-KM 215+598 Jalur B
    – KM 273+995-KM 306+439 Jalur A
    – KM 187+433-KM 173+215 Jalur B
    – KM 287+810-KM 222+616 Jalur B
    – KM 141+120KM 211+060 Jalur B

    Sedangkan untuk Tol Permai metode pemeliharaan yang dilakukan scrapping, filling, dan overlay, dijadwalkan rampung Minggu ke-2 Maret 2025. Di mana pemeliharaan dilakukan di empat titik jalan meliputi:

    – KM 64+350 – KM 64+400 Jalur A
    – KM 69+380-KM 69+430 Jalur A
    – KM 66+770-KM 66+820 Jalur A
    – KM 78+300-KM 80+600 Jalur A

    “Mari bersama ciptakan perjalanan mudik yang lebih lancar dan nyaman! Salam SETUJU, Selamat Sampai Tujuan!” pungkas perusahaan.

    (eds/eds)

  • Saldo JHT Tidak Tersedia di JMO, Begini Cara Mengatasinya

    Saldo JHT Tidak Tersedia di JMO, Begini Cara Mengatasinya

    Jakarta –

    Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib mengikuti program ini.

    Saldo JHT bisa dicek lewat Jamsostek Mobile (JMO). Namun, ada beberapa orang yang saldo JHT miliknya tidak muncul ketika dicek. Ketahui cara mengatasinya berikut ini.

    Penyebab Saldo JHT Tak Muncul

    Berdasarkan informasi yang didapat detikFinance dari akun Facebook BPJS Ketenagakerjaan (10/02/2025), alasan kenapa saldo JHT tidak tersedia adalah bisa jadi karena nomor kepesertaannya sudah pernah melakukan pencairan saldo JHT sebelumnya.

    Hal tersebut bisa berpotensi membuat saldo tidak muncul pada aplikasi JMO atau pada website https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

    Penyebab lain saldo JHT tidak muncul juga bisa karena ada masalah di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya, seperti belum atau tidak terdaftar di sistem JMO. Biasanya, hal ini terjadi karena peserta pindah kerja ke perusahaan baru.

    Jika seseorang telah bekerja kembali, maka ia bisa mengkonfirmasi lewat HRD perusahaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) yang terbaru.

    Cara Mengatasi Saldo JHT Tidak Muncul di JMO

    Alasan Saldo JHT tak muncul di JMO bisa karena KPJ tidak terhubung dengan akun JMO. Oleh sebab itu, cara mengatasinya adalah dengan mendaftarkan nomor KPJ bisa ditambahkan di aplikasi JMO.

    Dari catatan detikFInance, berikut adalah cara daftar KPJ Baru di JMO:

    Buka akun JMO.Login dengan email dan password.Pilih menu “Profil Saya”Klik opsi “Ubah Profil”.Pilih “Tambah Kartu Peserta” (KPJ).Pilih kewarganegaraan dan segmen. Lanjutkan dengan masukkan nomor KPJ berupa 11 digit angka.Pastikan angka yang diinput sudah benarJika sudah, klik “Simpan”.Data KPJ baru selesai didaftarkan.Cara Cek JHT Online 2025

    Jika KPJ berhasil terdaftar selanjutnya peserta bisa mengecek saldo JHT di aplikasi JMO, dengan cara:

    Buka aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).Login lewat e-mail dan password.Pilih menu “Jaminan Hari Tua” di halaman utama.Nantinya, saldo JHT akan muncul lengkap dengan status kepesertaan, iuran terakhir, segmen peserta, dan program yang diikuti.

    (khq/khq)

  • Merek Mobil Paling Gak Laku di RI, Cuma Terjual 1 Unit di 2024

    Merek Mobil Paling Gak Laku di RI, Cuma Terjual 1 Unit di 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa merek mobil sepanjang 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam industri otomotif di Indonesia.

    Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), merek Tata bahkan hanya terjual 1 unit, yakni pada Maret 2024.

    Perbandingan ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan merek terpopuler seperti Toyota dan Daihatsu, yang masing-masing berhasil menjual ratusan ribu unit. Toyota mencatat penjualan sebanyak 288.982 unit dari pabrikan ke diler (wholesales), sementara Daihatsu menjual 163.032 unit.

    Mobil yang tidak laku lagi di Indonesia yakni Audi yang hanya terjual 25 unit, rata-rata hanya terjual 1-4 unit per bulan. Bahkan tercatat ada 5 bulan di 2024 yang hanya menjual 1 unit.

    Sementara itu Peugeot juga hanya menjual 27 unit yang terjual pada empat bulan awal 2024. Seperti diketahui brand asal Prancis ini sudah hengkang dari RI pada pertengahan tahun. Selanjutnya ada Volkswagen yang menjual 85 unit di 2024, disusul Seres yang menjual 89 unit.

    Secara keseluruhan, sepanjang 2024, wholesales hanya 865.723 unit, jauh lebih kecil dibanding 2023 yang tembus 1.005.802 unit. Artinya ada penurunan sebesar 140.079 unit atau 13,9%.

    Sedangkan penjualan dari diler ke konsumen (retail sales) juga anjlok dua digit yakni 10,9% atau 108.379 unit dari 998.059 unit di 2023 menjadi 889.680 unit.

    (luc/luc)