Blog

  • BPS: China jadi pasar ekspor-impor nonmigas terbesar pada Januari 2025

    BPS: China jadi pasar ekspor-impor nonmigas terbesar pada Januari 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat negara China menjadi pasar ekspor sekaligus impor nonmigas terbesar Indonesia pada Januari 2025 dengan masing-masing transaksi dagang sebesar 4,57 miliar dolar AS untuk ekspor dan impor 6,34 miliar dolar AS.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, menjelaskan transaksi ekspor Indonesia ke China secara kumulatif mencapai 22,40 persen dari total ekspor nonmigas nasional yang sebesar 20,40 miliar dolar AS.

    Sementara, untuk transaksi impor, negara tersebut menyumbang 40,86 persen dari total impor nonmigas yang mencapai 15,52 miliar dolar AS.

    “Komoditas utama yang diekspor ke China pada periode tersebut adalah besi dan baja, bahan bakar mineral, dan nikel dan barang daripadanya,” katanya.

    Ia mengatakan selain China, produk ekspor Indonesia juga diminati oleh pasar Amerika Serikat sebesar 2,3 miliar dolar AS, dan India 1,2 miliar dolar AS. Sedangkan, negara importir nonmigas terbesar selain China yakni Jepang 1,15 miliar dolar AS dan Amerika Serikat sebesar 0,76 miliar dolar AS.

    Lebih lanjut, dirinya menuturkan dari 10 komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar Januari 2025, secara kumulatif sebagian besar mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada bahan bakar mineral sebesar 787,1 juta dolar AS atau 22,01 persen.

    Sementara, komoditas yang mengalami peningkatan terbesar adalah logam mulia dan perhiasan/permata sebesar 173,3 juta dolar AS atau 25,38 persen.

    Sedangkan, untuk impor dari 10 golongan barang utama nonmigas Januari 2025, golongan mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya mengalami penurunan tertinggi senilai 457,9 juta dolar AS atau 15,04 persen dibandingkan dengan Desember 2024.

    Sementara, golongan kakao dan olahannya mengalami peningkatan terbesar senilai 165,4 juta dolar AS atau naik 119,00 persen.

    Indonesia memperoleh surplus dagang sebesar 3,45 miliar dolar AS pada Januari 2025, dengan nilai ekspor sebesar 21,45 miliar dolar AS dan impor 18 miliar dolar AS.

    Apabila dibandingkan bulan lalu, surplus yang didapat naik 1,21 miliar dolar AS, sementara secara tahunan (year on year/yoy) surplus dagang Indonesia naik 1,45 miliar dolar AS.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Subsidi Motor Listrik Masih Digantung Pemerintah, Honda Bilang Begini

    Subsidi Motor Listrik Masih Digantung Pemerintah, Honda Bilang Begini

    Jakarta

    PT Astra Honda Motor (AHM) buka suara soal subsidi motor yang masih ‘digantung’ pemerintah. Mereka berharap, bagaimanapun skemanya, program tersebut bisa berlanjut tahun ini.

    Octavianus Dwi selaku Direktur Pemasaran PT AHM mengatakan, pihaknya saat ini masih dalam tahap menunggu. Dia mengaku akan mendukung apa pun keputusan yang nantinya diambil pemerintah.

    “Kami menunggu dan berharap supaya masih bisa berlanjut, tapi kita akan ikut regulasi pemerintah. Karena itu pasti menunggu,” ujar Octavianus Dwi saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Motor listrik Honda Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

    Ketika ditanya mengenai potensi subsidi tak lagi potongan Rp 7 juta per unit, melainkan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP, Octa mengaku akan patuh dengan keputusan pemerintah. Sebab, semuanya pasti telah dipertimbangkan secara matang.

    “Kita masih menunggu, kita pasti akan support apa yang diputuskan pemerintah,” ungkapnya.

    Beberapa hari lalu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan sinyal, subsidi motor listrik akan berlanjut tahun ini. Bahkan, rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat.

    “Insentif motor (listrik) dalam waktu dekat (akan diumumkan), dalam waktu dekat ini, sudah finishing up,” ungkap Agus kepada wartawan di arena IIMS 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

    Agus belum bisa memastikan berapa kuota subsidi untuk motor listrik tahun ini. Tapi dia memastikan subsidi untuk motor listrik akan diberikan lagi tahun ini.

    “Masih diproses, masih dihitung, tapi pasti ada. Jadi untuk insentif motor listrik akan keluar dalam waktu dekat,” tambah Agus.

    Skema Lain Subsidi Motor Listrik

    Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia secara tak langsung menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.

    Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak penyerahan negara ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.

    “Kemungkinan besar (pemberian) PPN DTP, karena subsidi yang Rp 7 juta/tahun bisa dikatakan sudah tidak ada lagi,” ujar Budi Setiyadi saat ditemui detikOto di Senayan, Jakarta Pusat.

    Motor listrik Honda ICON e: dan CUV e: Foto: Ridwan Arifin

    Budi menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan skema subsidi yang sama seperti tahun lalu. Sebab, besarannya dirasa cukup untuk meringankan beban konsumen yang ingin beralih ke motor ramah lingkungan. Namun, dia juga sadar, keuangan negara saat ini sedang sulit.

    “Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” tuturnya.

    Terlepas soal itu, Budi meminta agar pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai subsidi motor listrik tahun ini. Menurutnya, jika pengumumannya diundur-undur, konsumen akan terus menahan diri untuk membeli kendaraan baru.

    (sfn/rgr)

  • Amankah Deteksi Dini Kanker dengan Teknologi Nuklir? Ini Penjelasan Dokter – Halaman all

    Amankah Deteksi Dini Kanker dengan Teknologi Nuklir? Ini Penjelasan Dokter – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

     

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Deteksi dini menjadi kunci dalam pencegahan kanker. Salah satunya deteksi dini kanker dengan teknologi nuklir.

     

    Ketua Perhimpunan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler Indonesia (PKN-TMI), dr. Yustia Tuti, SpKNTM, Subsp.(K)Onk, FANMB menerangkan, teknologi nuklir adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknik yang berkaitan dengan penggunaan energi atau bahan dari reaksi nuklir. Untuk kanker digunakan radiofarmaka untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan mengobati penyakit.

    “Radiofarmaka merupakan senyawa kimia dengan inti atom radioaktif yang digunakan dalam diagnosis dan pengobatan kanker,” terang Dokter Yustia.

    Radiofarmaka digunakan dalam teknologi canggih seperti Positron Emission Tomography (PET Scan) dan Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT).

     

    Radiofarmaka yang paling umum digunakan dalam PET Scan adalah F18-Fluorodeoxyglucose (FDG), analog glukosa yang mengandung isotop radioaktif Fluor-18.

    Sel kanker, yang memiliki metabolisme tinggi, menyerap FDG lebih banyak dibandingkan sel normal, memungkinkan PET Scan mendeteksi keberadaan dan penyebaran kanker secara akurat.

     

    “Penyerapan F18-FDG yang lebih tinggi pada sel kanker memungkinkan PET Scan memberikan gambaran yang sangat akurat tentang lokasi dan tingkat penyebaran kanker. Prosedur ini aman karena dilakukan dengan dosis radiasi terukur dan mengikuti prinsip-prinsip keselamatan pasien,” tambah dr. Yustia.

     

    Ia menekankan, prosedur PET Scan aman jika dilakukan dengan menerapkan tiga prinsip dasar keselamatan radiasi.

     

    Pertama, justifikasi, yaitu manfaat prosedur harus lebih besar daripada risikonya.

     

    Prinsip kedua, optimasi, yaitu penggunaan dosis yang terukur tanpa mengurangi kualitas diagnostik.

     

    Ketiga, pemantauan, yaitu pencatatan dosis radiasi secara ketat untuk memastikan keamanan pasien.

     

    “Meskipun penggunaan PET Scan melibatkan bahan radioaktif, prosedur ini tetap aman berkat pengawasan ketat dan dosis yang terukur,” tegas dia.

     

    Perkembangan kedokteran nuklir di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju di Asia.

     

    Di Indonesia, Kalbe Farma telah membangun fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka, khususnya F18-FDG, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas.

  • RI Masih Impor Beras dari Thailand-Vietnam di 2025, Ini Datanya

    RI Masih Impor Beras dari Thailand-Vietnam di 2025, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih impor beras dengan nilai mencapai US$43,2 juta atau setara Rp700,66 miliar (asumsi kurs Rp16.220 per dolar AS) pada Januari 2025.

    Namun, nilai impornya lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2024 yang pernah mencapai US$278,03 juta, atau turun 84,46% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Adapun, BPS mengungkap volume impor beras mencapai 79.361 ton pada Januari 2025. Kendati demikian, volumenya turun 82,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 442.112 ton.

    Berdasarkan data BPS, impor beras pada Januari 2025 yang diterima Indonesia mayoritas berasal dari negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar.

    Untuk Thailand, misalnya, impor beras yang diterima Indonesia sebanyak 13.984 ton beras dengan nilai US$8,06 juta pada Januari 2025. Jika dibandingkan dengan periode yang sama 2024, volumenya mencapai 235.840 ton dengan nilai US$151,88 juta.

    Selain dari Thailand, Indonesia juga mengimpor 15.050 ton beras Vietnam atau nilainya mencapai US$8,27 juta pada Januari 2025. Sementara itu, pada Januari 2024, volume impor beras dari negara ini adalah 32.342 ton atau senilai US$21,04 juta.

    Ada pula impor beras dari Myanmar sebanyak 6.680 ton atau bernilai US$3,64 juta pada Januari 2025. Sedangkan pada periode yang sama di tahun lalu nilai impornya mencapai US$23,96 juta atau 41.640 ton beras.

    Di samping itu, pemerintah juga mengimpor sebanyak 16.876 ton beras dari Pakistan atau senilai US$8,98 juta pada Januari 2025. Pada Januari 2024, Indonesia menerima 129.781 ton beras asal Pakistan dengan nilai US$79,33 juta.

    Namun yang menarik, Indonesia tidak menerima keran impor beras dari India pada Januari 2024. Sedangkan di awal tahun ini, pemerintah membuka keran impor sebanyak 26.763 ton beras dari India dengan nilai US$14,07 juta.

    Janji Tidak Impor

    Dalam catatan Bisnis, Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor beras konsumsi pada 2025. Namun, impor beras untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe (horeka) tetap berjalan dengan volume yang sedikit.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta. 

    Zulhas menuturkan bahwa pemerintah telah memutuskan bahwa Indonesia tidak akan impor beras konsumsi pada tahun depan.

    “Apakah tidak ada [impor beras] yang lainnya? Ada itu beras yang dimakan Pak Wamen biasanya kalau ke restoran Jepang itu masih dikit-dikit impornya masih ada. Pembicara-pembicara biasanya kalau suka beras basmati, kita tidak bisa bikin itu, ada [impor] tapi sedikit,” ungkap Zulhas.

    Untuk itu, Eks Menteri Perdagangan 2022–2024 itu menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengimpor beras untuk keperluan horeka, meski tidak akan membuka keran impor beras untuk konsumsi.

    “Jadi beras-beras restoran biasanya Itu masih ada sedikit [impor]. Tapi untuk konsumsi, kita tidak akan, konsumsi secara umum tidak ada impor lagi,” terangnya.

    Pasalnya, Zulhas menerangkan bahwa jika pemerintah menolak beras dari luar negeri, maka Indonesia akan mendapatkan sanksi. “Karena kalau restoran Jepang mau masukkan beras dari Jepang tidak boleh, kita bisa disanksi, Jadi itu masih kita perkenankan,” jelasnya.

    Sama halnya dengan beras jenis lainnya, seperti beras briyani dan basmati dengan jumlah impor yang mini.

    “Jadi kalau nanti restoran-restoran, briyani dan sebagainya perlu beras basmati, kalau kita tidak kasih Itu nanti Pakistan, India, Bangladesh bisa marah sama kita, tapi volumenya kecil,” tuturnya.

    Namun, dia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras konsumsi. “Tapi beras yang biasa kita impor, yang tahun lalu hampir 3 juta lebih, tahun ini kita tidak akan impor lagi,” tandasnya.

  • Pemerintah Susun Aturan, Driver Ojol Bakal jadi Pekerja Bukan Lagi Mitra Aplikator – Page 3

    Pemerintah Susun Aturan, Driver Ojol Bakal jadi Pekerja Bukan Lagi Mitra Aplikator – Page 3

    Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, pada Senin (17/2/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary menyebut, personel yang diturunkan berjumlah 356, terdiri dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jaksel.

    “356 personel. Iya gabungan,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Senin.

    Ade Ary mengatakan, pihak kepolisian juga menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, pemberlakuan bersifat situasional.

    “Iya situasional,” ucap dia.

    Rencana aksi unjuk rasa tersebar lewat pamflet bertajuk seruan aksi “ojol-kurir online-Taksi online”.

    Adapun, tuntutan mereka terkait janji THR, potongan driver dan meminta pihak aplikator menghapus layanan slot dan Aceng.

    “Jakarta, 17 Februari 2025, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Waktu 10-00 WIB sampai menang,” tulis isi pamflet seperti dikutip, Senin.

  • Bos Hizbullah Desak Israel Tarik Pasukan IDF dari Lebanon, Paling Lambat 18 Januari 2025 – Halaman all

    Bos Hizbullah Desak Israel Tarik Pasukan IDF dari Lebanon, Paling Lambat 18 Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Pemimpin Hizbullah Naim Kassem mendesak Israel untuk segera menarik pasukan dari seluruh wilayah Lebanon yang didudukinya pada tanggal 18 Februari 2025.

    Desakan itu dilontarkan Kassem setelah batas waktu pelaksanaan perjanjian gencatan senjata telah rampung digelar.

    Dimana dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Washington pada bulan November, tersemat kebijakan yang mengharuskan pasukan Israel untuk mundur dari Lebanon selatan dalam kurun waktu 60 hari pasca gencatan senjaya.

    Sementara Hizbullah akan mundur ke utara Sungai Litani, sekitar 30 kilometer (20 mil) dari perbatasan dan membongkar infrastruktur militer yang tersisa di selatan.

    Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni 26 Januari 2025, Israel tak kunjung angkat kaki dari Lebanon.

    Bahkan setelah melewati proses negosiasi, hingga Lebanon memperpanjang masa perjanjian sampai dengan tanggal 18 Februari, Israel terus meminta agar pasukannya tetap berada di lima pos di Lebanon selatan.

    Melalui keputusan tersebut Israel diharuskan untuk angkat kaki dari Lebanon, karena Hizbullah menganggap Israel telah melanggar perjanjian.

    Terlebih selama siaran pidato Qassem, setidaknya tiga serangan udara Israel menghantam Lembah Bekaa di timur Lebanon.

    Apabila dalam jangka waktu tersebut Israel tak kunjung mundur maka akan dianggap sebagai pasukan pendudukan.

    Kassem mengatakan bahwa “adalah tanggung jawab utama dan eksklusif negara Lebanon pada tahap ini untuk menerapkan semua tekanan politik” guna memastikan bahwa Israel sepenuhnya menarik pasukannya.

    “Israel harus mundur sepenuhnya pada tanggal 18 Februari, tidak ada alasan, tidak ada lima pos atau rincian lainnya, ini adalah kesepakatannya,” ujar Qassem dikutip dari France24.

    “Adalah tanggung jawab negara Lebanon untuk mengerahkan segala upaya untuk membuat Israel mundur”, tambahnya.

    Pemerintah Lebanon Diminta Buka Penerbangan Iran

    Selain mendesak Israel untuk segera angkat kai, Qassem juga meminta pemerintah Lebanon untuk mempertimbangkan kembali larangannya terhadap penerbangan Iran yang mendarat di Beirut.

    Permintaan ini diajukan setelah Pihak berwenang Lebanon melarang penerbangan tersebut mendarat hingga 18 Februari.

    Adapun penangguhan ini dilakukan setelah tuduhan Israel bahwa Teheran menggunakan pesawat sipil untuk menyelundupkan uang tunai ke Beirut untuk mempersenjatai Hizbullah.

    Setelah memblokir penerbangan dari Iran, hari Jumat Libanon mengirimkan dua pesawat Middle East Airlines untuk membawa pulang warganya yang terlantar.

    Namun, Iran menolak memberikan izin mendarat bagi keduanya.

    Imbas larangan itu, puluhan warga negara Lebanon terlantar di Iran, tempat mereka melakukan ziarah keagamaan dengan rencana untuk kembali melalui Mahan Air Iran.

    Selain itu akibat dari pemblokiran, Hizbullah kehilangan rute pasokan ketika pemberontak yang dipimpin Islam pada bulan Desember menggulingkan sekutu Bashar al-Assad di negara tetangga Suriah .

    Hizbullah menyebut larangan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan Lebanon serta bukti bahwa Amerika memerintah negara tersebut melalui tekanan.

    “Perdana menteri memutuskan untuk mencegahnya dengan alasan keselamatan penerbangan dan sipil… Masalahnya adalah ini merupakan pelaksanaan perintah Israel,” imbuh Qassem.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Resmi Jadi PJ Sekda Bondowoso, Fathur Rozi Disambut Banyak PR

    Resmi Jadi PJ Sekda Bondowoso, Fathur Rozi Disambut Banyak PR

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fathur Rozi resmi dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kabupaten Bondowoso di pendopo RBA Ki Ronggo, Senin (17/2/2025) pagi.

    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I kini resmi menjadi pemimpin tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso. Pelantikan tersebut tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 800/956/204.4/2025 yang diterbitkan pada 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, Fathur Rozi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, serta memiliki pengalaman panjang di dunia pendidikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Probolinggo.

    Pria yang dikenal dengan kacamata khasnya ini memiliki karir panjang di Dispendik Probolinggo, dimulai dari Kabid SMP, Sekretaris, hingga Plt Kepala Dinas. Ia juga pernah mengajar di Pondok HATI Toroyan, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

    Sebagai PJ Sekda Bondowoso, Fathur Rozi menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang cukup besar. Tugas pertama yang diungkapkan Fathur Rozi adalah penataan internal organisasi pemerintahan, mengingat banyaknya jabatan yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Selain itu, ia menunggu instruksi dari Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih untuk melaksanakan sejumlah tugas strategis.

    PJ Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, dalam sambutannya menegaskan bahwa tugas utama PJ Bupati adalah memastikan jalannya Pilkada 2024, penganggaran APBD, dan mendukung transisi kepemimpinan baru di Bondowoso.

    “Sebagai PJ Bupati, saya harus memastikan proses transisi kepemimpinan ini berjalan dengan baik,” ujar Wawan.

    Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, KH Abdul Hamid Wahid dan KH As’ad Yahya Syafi’i (RAHMAD), akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025. Setelah itu, retret kepemimpinan akan dilanjutkan di Magelang.

    Fathur Rozi pun menyatakan kesiapan untuk mengemban amanah tersebut. “Tugas pertama yang harus dilakukan tentu penataan di lingkup internal lebih dulu,” ujar Fathur Rozi.

    Dengan waktu tiga bulan menjabat, Fathur Rozi harus siap dengan berbagai tantangan besar, di antaranya pengisian posisi kosong di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bondowoso dan penataan administrasi pemerintahan daerah.

    “Banyak PR nya pak Pj Sekda ini. Untuk lengkapnya silahkan tanya ke beliaunya langsung,” kata Wawan menanggapi tantangan yang dihadapi Fathur Rozi.

    Dengan banyaknya pekerjaan rumah yang menanti, Fathur Rozi siap menghadapinya, sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari bupati dan wakil bupati yang baru. [awi/beq]

  • Tanggul Jebol karena Curah Hujan Tinggi di Tanah Bumbu Kalsel, JRP Bayar Klaim Rp2,6 Miliar – Halaman all

    Tanggul Jebol karena Curah Hujan Tinggi di Tanah Bumbu Kalsel, JRP Bayar Klaim Rp2,6 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) berkomitmen memberikan perlindungan asuransi yang optimal dan selalu mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

    Hal ini dibuktikan dengan pembayaran klaim asuransi Public Liability kepada PT Sungai Danau Jaya (SDJ) sebesar Rp2.692.800.000,-.

    Insiden yang terjadi di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan jebolnya tanggul pemisah tempat pembuangan limbah PT Sungai Danau Jaya.

    Jebolnya tanggul tersebut membuat air dari tempat pembuangan limbah mengalir ke perkebunan sawit warga dan mencemari tanah di perkebunan kelapa sawit milik warga.

    Akibat kejadian tersebut, KUD Berkat Makmur selaku unit usaha warga yang memiliki perkebunan sawit yang terdampak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT Sungai Danau Jaya selaku pemegang Polis Asuransi Public Liability dari PT Jasaraharja Putera.

    Sebagai perusahaan asuransi yang berkomitmen terhadap kepercayaan dan kepuasan nasabah, JRP Insurance bergerak cepat dalam menangani klaim tersebut.

    Setelah melalui proses verifikasi dan asesmen sesuai dengan prosedur yang berlaku, JRP Insurance menyetujui dan membayarkan klaim tersebut untuk membantu PT Sungai Danau Jaya dalam memitigasi dampak yang ditimbulkan.

    “Kami berharap pembayaran klaim ini dapat membantu PT Sungai Danau Jaya (SDJ) dan warga Desa Makmur dalam memulihkan kondisi pasca kejadian, pembayaran klaim ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kami dalam mendukung perlindungan terhadap risiko yang dihadapi oleh para tertanggung serta memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada seluruh nasabah JRP Insurance,” ujar Abdul Haris selaku Direktur
    Utama Jasaraharja Putera dalam keterangan yang diterima, Senin (17/2/2025).

    Abdul Haris menjelaskan, pihaknya berusaha memberikan layanan terbaik dengan proses klaim yang transparan dan profesional serta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan  inovasi produk asuransi untuk memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. 

  • Wamenaker Dukung Driver Ojol Dapat THR, Ini Alasannya

    Wamenaker Dukung Driver Ojol Dapat THR, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyampaikan dukungan penuh kepada para pengemudi Ojek Online (ojol) yang tengah berjuang untuk mendapat hak pekerja berupa Tunjangan Hari Raya (THR).

    Immanuel memastikan tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol itu bakal mendapat dukungan penuh oleh pemerintah. Dia juga menegaskan tidak akan membiarkan warga negara untuk dieskploitasi oleh para aplikator. 

    “Kalau itu tuntutan berat [diterima aplikator] saya hanya ingin sampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa, negara tak akan membiarkan warga negaranya di eksploitasi,” kata Wamenaker yang akrab disapa Noel ini saat ditemui di Kantor Kemenaker, Senin (17/2/2025).

    Untuk itu, dia menyebut aplikator harus dapat memahami situasi dan tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojol tersebut. 

    Kemenaker juga meminta agar aplikator dapat membayarkan THR Ojol atau bonus hari raya itu dalam bentuk kas, bukan sembako dan lainnya. Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan para driver ojol selama momentum hari raya.

    “Itu [THR atau bonus] harus berbentuk duit atau uang, agar hari raya itu benar-benar ada di rumahnya karyawan driver. Tak lagi gula atau apapun karena, nuansa Lebaran yang dubutuhkan oleh kawan-kawan driver,” tegas Immanuel.

    Seiring dengan hal itu, Kemenaker menyebut telah melakukan pembicaraan dengan aplikator, sedangkan saat ini rencana pemberian THR atau bonus hari raya itu dalam tahap finalisasi teknis.

    Bahkan, tambah Immanuel, apabila nantinya didapati aplikator nakal yang menolak melakukan pembayaran bonus atau tunjangan hari raya tersebut, Kemenaker dipastikan bakal langsung bertindak mengenakan sanksi.

    “Yang pasti iya [ada sanksi bagi aplikator yang tak berikan bonus]. Artinya gini, negara ini jangan dibercandakan. Negara ini hadir karena ada warganegaranya. Bukan negara ini hadir karena ada para aplikator, tidak,” pungkasnya.

  • Menaker Buka Suara soal Demo Besar-besaran Ojol Hari Ini

    Menaker Buka Suara soal Demo Besar-besaran Ojol Hari Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara terkait demo ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online pada hari ini, Senin (17/2/2025). Para pekerja ojol menuntut pemberian THR oleh penyedia aplikasi transportasi online.

    “Ya sebenarnya kan sebelum demo kami sudah beberapa 3 kali [bertemu] dengan perwakilan dari teman-teman pekerja [ojol]. Kemudian sudah dua kali kami ketemu dengan pengusaha, mereka janji bahwa kami sambut ya. Mereka menyampaikan aspirasi dan menyampaikan akan tetap kondusif. Dan nanti dari habis rapat saya menemui mereka,” kata Yassierli saat ditemui di Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan penyedia platform aplikasi transportasi online sudah memahani tuntutan pekerja ojol terkait THR. Selanjutnya, pengusaha dikatakan akan mencoba mencari formula terbaik.

    “Itu yang kita tunggu nanti,” ujarnya.

    Yassierli mengatakan pihaknya berharap pengemudi ojol akan mendapatkan hak THR. Ia yakin pengusaha bisa memahami aspirasi pekerja ojol terkait THR.

    “Ini masalahnya, besarannya dan formulasinya seperti apa, ini yang sedang kami [dorong],” ia menuturkan.

    Demo Ojol Minta Hapus Aceng dan Slot

    Selain menuntutTHR, para pekerjaojol juga meminta penghapusanAceng dan Slot. Mereka merasa diperbudak dengan adanya Aceng dan Slot.

    Aceng adalah angkutan yang ongkosnya hanya Rp. 5.000. Pengemudi ojol menilai Aceng sangat merugikan karena tarif yang ditetapkan murah meskipun jarak tempuhnya jauh. Aceng yang dimaksud merujuk pada Program Mitra GoFood Jarak Dekat.

    Sedangkan sistem Slot yang ada di GoRide dianggap membatasi jangkauan pengemudi dan mengurangi pendapatan. Ia menilai ada pengkotak-kontakan wilayah dengan sistem slot ini.

    “Bukan tarif promo, ini terlalu murah. Mereka menyebutnya aceng, karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya,” kata ketua SPAI Lily Pujiastuti.

    “Kalau kami dari serikat hanya satu (bertemu aplikator), dengan hijau sekali. Dan mereka sebetulnya welcome ya, Pak Menteri sendiri sudah memanggil aplikator,” terang Lily.

    Ia percaya Kementerian Tenaga Kerja mempunyai jurus jitu untuk mengatasi tuntutan mereka.

    (fab/fab)