Xcloud.id

Blog

  • Surabaya gandeng OJK-BI pulihkan data 11 UMKM korban penipuan “pinjol”

    Surabaya gandeng OJK-BI pulihkan data 11 UMKM korban penipuan “pinjol”

    Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kota Surabaya Jawa Timur menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memulihkan nama-nama 11 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya Barat yang menjadi korban penipuan pinjaman online atau pinjol.

    “”Kami segera berkoordinasi dan memastikan ketika melakukan pinjaman lagi mereka (para korban dari UMKM) tidak terkena blacklist (daftar hitam dari pihak perbankan). Itu tanggung jawab kami sehingga OJK bisa melepas itu. Semoga prosesnya segera dilakukan,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa para pelaku UMKM di Surabaya Barat menjadi korban seorang pria yang mengaku sebagai pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.

    Eri Cahyadi menyatakan koordinasi dengan dua pihak tersebut akan segera dilakukan untuk membebaskan para korban penipuan dari blacklist OJK sehingga data diri korban tetap aman.

    Wali Kota Eri Cahyadi juga menginstruksikan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) menyurati dua aplikasi pinjol yang digunakan pelaku untuk mencairkan pinjaman menggunakan akun-akun korban.

    Surat tersebut ditujukan untuk pemberitahuan bahwa pencairan dana atau uang yang sudah dilakukan tidak pernah diterima para korban.

    “Ini adalah penipuan sehingga uangnya tidak masuk ke korban. Penyidik juga menyampaikan tidak boleh membayar lagi, karena tidak ada uang yang masuk,” ujar Eri.

    Bagi para korban yang terlanjur membayar cicilan karena ketakutan, Eri telah memberikan ganti rugi sebanyak cicilan yang dibayarkan kepada korban di Kantor Kelurahan Kandangan dan Pakal, Surabaya pada Sabtu (15/2).

    “Saya marah betul ketika sosialisasi di kantor kelurahan Pak Lurah masak tidak tahu kalau itu bukan program Pemkot. Dia (korban) yang tidak menerima uang tapi ada tagihan, itu yang saya bayarkan. Totalnya sekitar Rp20 juta untuk sebelas korban UMKM,” katanya.

    Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Surabaya pun menginstruksikan kepada camat dan lurah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku UMKM di wilayahnya masing-masing terkait program pinjaman modal yang lebih aman.

    “Saya minta camat dan lurah mengumpulkan UMKM untuk sosialisasi. Kalau ada pinjaman online dilihat dulu berapa bunganya. Banyak program pemerintah atau kementerian terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM tanpa agunan. Tolong dibandingkan mana yang lebih terjangkau,” tegas Eri

    Sebagai informasi, kasus penipuan yang melibatkan belasan pelaku UMKM di Surabaya Barat tersebut sedang dalam proses penyidikan pihak kepolisian.

    Tak hanya itu, Inspektorat Kota Surabaya juga melakukan pemeriksaan dan pendalaman dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk mendalami kasus ini.

    “Kami melakukan pendalaman kasus dan masih proses di inspektorat. Karena, sosialisasi dilakukan di kantor kelurahan,” kata Eri.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN Palangka Raya gelar pengecekan infrastruktur jelang Ramadhan

    PLN Palangka Raya gelar pengecekan infrastruktur jelang Ramadhan

    ANTARA – PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palangka Raya, Kalimantan Tengah melaksanakan apel, Senin (17/2), untuk memastikan pelayanan pada 240 titik infrastruktur kelistrikan di Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pemeriksaan dilakukan untuk menunjang kesiapan menghadapi Bulan Ramadhan. (Redianto Tumon Sp/Sandy Arizona/Roy Rosa Bachtiar)

  • 10 Ciri Ginjal Kotor yang Jangan Diabaikan, Kulit Kering Salah Satunya

    10 Ciri Ginjal Kotor yang Jangan Diabaikan, Kulit Kering Salah Satunya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kesehatan merupakan aspek penting agar manusia dapat terus beraktivitas tanpa hambatan. Namun, tubuh sering kali menunjukkan berbagai gejala yang bisa mengganggu keseharian, salah satunya adalah ciri ginjal kotor yang dapat memengaruhi fungsi ekskresi.

    Ginjal adalah organ tubuh yang berfungsi menyaring zat beracun dalam darah. Jika ginjal bekerja dengan normal, maka proses ekskresi akan berjalan lancar tanpa keluhan. Namun, ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai jika ginjal mulai mengalami gangguan.

    Berikut ini ciri-ciri ginjal kotor yang perlu diwaspadai, dikutip dari WebMD, Senin (17/2/2025).

    1. Perubahan urine
    Jika urine tampak berbusa atau berbuih, hal ini dapat mengindikasikan kadar protein yang tinggi. Sementara itu, adanya darah dalam urine (hematuria) bisa menjadi tanda kerusakan ginjal, infeksi, atau tumor.

    2. Pembengkakan
    Pembengkakan pada mata, pergelangan kaki, dan kaki bisa menjadi tanda ginjal tidak berfungsi dengan baik dalam menghilangkan kelebihan cairan dari tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan edema, yang bisa berkembang menjadi penumpukan cairan di paru-paru.

    3. Tubuh terasa lelah dan lemah
    Penumpukan racun dalam darah akibat gangguan ginjal dapat menyebabkan kelelahan terus-menerus dan kesulitan berkonsentrasi. Selain itu, anemia akibat produksi sel darah merah yang menurun juga dapat memperburuk kondisi ini.

    4. Mual dan muntah
    Ketika limbah menumpuk dalam darah, hal ini bisa menyebabkan mual dan muntah, sehingga nafsu makan menurun dan sulit untuk mengonsumsi makanan dengan baik.

    5. Nafsu makan buruk
    Kurangnya nafsu makan sering terjadi pada individu dengan masalah ginjal akibat penumpukan racun. Kondisi ini dapat berujung pada penurunan berat badan yang signifikan.

    6. Sesak napas
    Penumpukan cairan di paru-paru dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Selain itu, anemia juga dapat menyebabkan perasaan sesak napas yang berkepanjangan.

    7. Kulit kering dan gatal
    Keseimbangan mineral dan nutrisi dalam tubuh bisa terganggu akibat kondisi ginjal yang buruk. Hal ini dapat menyebabkan gatal-gatal yang berkepanjangan serta kulit kering.

    8. Peningkatan frekuensi buang air kecil
    Kerusakan ginjal bisa menyebabkan seseorang lebih sering buang air kecil, terutama pada malam hari, karena ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring limbah dalam darah.

    9. Rasa logam di mulut
    Penumpukan limbah dalam tubuh dapat mengubah persepsi rasa, menyebabkan rasa logam di mulut, serta menimbulkan keengganan terhadap makanan tertentu.

    10. Merasa kedinginan
    Penumpukan limbah uremik dalam tubuh dapat menurunkan suhu tubuh, membuat seseorang merasa kedinginan bahkan di lingkungan yang hangat.

    Jika Anda mengalami beberapa gejala tersebut, kemungkinan besar ginjal Anda sedang dalam kondisi kurang sehat. Untuk mencegah kondisi ini, pastikan untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air mineral serta menerapkan pola makan seimbang.

    Mengenali ciri ginjal kotor sejak dini dapat membantu Anda mencegah gangguan ginjal yang lebih serius. Jika gejala yang dirasakan semakin mengganggu, sebaiknya segera konsultasikan dengan tenaga medis profesional untuk evaluasi kesehatan lebih lanjut.

  • Rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp16.187 per dolar AS

    Rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp16.187 per dolar AS

    Petugas menunjukkan mata uang rupiah dan dolar AS di Ayu Masagung Money Changer, Jakarta, Senin (26/8/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

    Rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp16.187 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Senin di Jakarta menguat hingga 65 poin atau 0,40 persen menjadi Rp16.187 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.252 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Menkum Supratman Optimistis Singapura Kabulkan Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos

    Menkum Supratman Optimistis Singapura Kabulkan Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya optimistis otoritas Singapura mengabulkan dokumen ekstradisi buron kasus dugaan korupsi pengadaan proyek KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos. Pasalnya, kata dia, Indonesia dan Singapura merupakan dua negara sahabat yang selama ini membangun relasi yang baik.

    “Ya harus optimistis dong. Kita kan dua negara sahabat dan sudah menandatangani perjanjian ekstradisi. Namun demikian, kami hanya menyampaikan surat terkait dengan itu. Nanti menyangkut teknisnya karena ditangani oleh KPK dan juga bersama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri,” ujar Supratman seusai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Supratman mengatakan dirinya sudah menandatangani berkas ekstradisi Paulus Tannos tersebut dan secepatnya surat tersebut diberikan ke otoritas Singapura.

    “Alhamdulillah kemarin harusnya sih dokumennya insyaallah sesegera mungkin. Saya juga sudah menandatangani surat untuk permintaan ekstradisi Paulus Tannos,” tandas dia. 

    Dia mengatakan dokumen ekstradisi harus segera dituntaskan agar Paulus Tannos dipulangkan ke Indonesia untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. 

    “Terkait tugas otoritas pusat yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) terutama permintaan ekstradisi atas nama inisial PT (Paulus Tannos). Alhamdulillah kemarin komunikasi kami dengan seluruh APH baik KPK, Kejagung, dan Polri, kami bersama-sama sekuat untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya,” pungkas Supratman.

    Diketahui, Paulus Tannos ditangkap oleh otoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025. Kini, Indonesia sedang berupaya memulangkan Paulus Tannos untuk mengikuti proses hukum di Indonesia. Paulus Tannos diketahui memiliki kewarganegaraan ganda.

    Paulus Tannos merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Selain dia, eks anggota DPR Miryam S Haryani juga menjadi tersangka.

    Miryam dan Paulus Tannos Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

  • BPS Beri Peringatan, Minta Waspada Harga Beras, Daging Ayam-Bawang

    BPS Beri Peringatan, Minta Waspada Harga Beras, Daging Ayam-Bawang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dalam dua tahun terakhir, komoditas seperti beras, daging ayam, telur ayam, bawang merah, dan bawang putih selalu mengalami kenaikan harga setiap  saat memasuki bulan puasa dan menjelang Lebaran.

    Tren ini sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “Dalam dua tahun terakhir, komoditas kebutuhan pokok seperti daging ayam, telur ayam, beras, bawang merah, dan bawang putih selalu mengalami inflasi pada momen awal Ramadan maupun Idulfitri,” ungkap Pudji.

    Misalnya seperti Ramadan tahun lalu, tepatnya pada bulan Maret 2024, Pudji memaparkan bahwa harga daging ayam naik signifikan, mencapai 5,64% secara bulanan (month-to-month/mtm). Bahkan, pada Januari 2025, kenaikan harga ayam masih tercatat 1,16% secara bulanan.

    “Sehingga, ini yang perlu kita waspadai pada saat menjelang Ramadan di 2025,” katanya.

    Hal yang sama juga terjadi pada telur ayam, yang mengalami inflasi 9,4% secara bulanan pada Maret 2024 dan masih tercatat naik 0,44% secara bulanan pada Januari 2025.

    Sementara itu, harga beras menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Pada momen Lebaran tahun lalu, harga beras justru mengalami penurunan karena bertepatan dengan musim panen raya. Namun, kondisi berbeda terlihat pada Januari 2025, di mana harga beras mengalami inflasi sebesar 0,36% secara bulanan.

    Selain beras, bawang merah dan bawang putih juga perlu diwaspadai. Pada Maret 2024, harga bawang merah naik 2,33% secara bulanan, dan melonjak drastis hingga 30,75% secara bulanan saat Lebaran di April tahun lalu. Begitu pula dengan bawang putih, yang mengalami inflasi 3,86% secara bulanan pada Maret 2024 dan meningkat lagi 5,51% secara bulanan pada April 2024.

    “Januari 2025 tercatat bahwa beras mengalami inflasi yaitu sebesar 0,36%. Begitu juga dengan bawang merah dan bawang putih yang masih mengalami inflasi pada Januari 2025,” pungkasnya.

    Foto: Bahan paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/2/2025). (Dok. Tangkapan layar Youtube Kemendagri)
    Bahan paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/2/2025). (Dok. Tangkapan layar Youtube Kemendagri)

    (dce)

  • Ekonom sebut Danantara bisa kurangi ketergantungan BUMN terhadap PMN

    Ekonom sebut Danantara bisa kurangi ketergantungan BUMN terhadap PMN

    Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mengurangi ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN).

    Menurut dia, hal itu seiring nantinya Danantara dapat merangkul berbagai mitra strategis dan menarik masuknya investasi ke dalam negeri.

    “Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujar Wijayanto saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Senin.

    Ia melanjutkan, hadirnya Danantara juga akan membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional atau tidak politis dan birokratis, serta berpotensi mendongkrak kualitas aspek Good Corporate Governance (GCG).

    Selain itu, lanjutnya, DNA korporasi yang lebih kental akan membuat perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih berani mengambil risiko bisnis secara terukur, lebih kreatif, serta lebih fleksibel bergerak.

    “Termasuk untuk menjalankan bisnis di Luar Negeri (LN),” ujar Wijayanto.

    Di sisi lain, Ia mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan Danantara, diantaranya Legal Framework yang masih rumit serta memiliki terlalu banyak pimpinan nantinya.

    “Selain itu, belum ada jaminan yang solid bahwa politisasi tidak akan terjadi di Danantara. Ini berpotensi menimbulkan kerumitan-kerumitan di masa mendatang,” ujar Wijayanto.

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang, dengan tahap awal akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS.

    “Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng

    Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku tidak tahu mengenai pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

    Hal tersebut diungkapkan Prasetyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rusun di Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Tadi ditanyakan terkait Pak Sukmana (tersangka kasus korupsi pengadaan lahan rusun Cengkareng), apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng. Saya enggak mengerti. Itu pakai peraturan gubernur (pergub), bukan peraturan daerah (perda). Kalo perda, saya pasti tahu,” ucapnya.

    Ia menjelaskan perkara ini bermula ketika Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Gedung yang saat ini berganti nama menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membeli lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, kepada seseorang bernama Toeti Noezlar Soekarno pada tahun 2015. Lahan tersebut akan dibangun rusun.

    Pemprov DKI dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan dengan harga Rp14,1 juta per meter persegi pada 7 Oktober 2015.

    Namun, laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa lahan itu bermasalah. BPK mencatat bahwa lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

    Lalu, pada tahun 2015, APBD DKI Jakarta disahkan menggunakan peraturan gubernur karena terjadi ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian, pengadaan lahan tersebut pun berasal dari APBD yang didasarkan pada pergub.

    Lantaran didasari pergub, Prasetyo pun mengaku tidak tahu-menahu mengenai pengadaan lahan tersebut.

    “Terkait Cengkareng Barat, saya enggak ngerti. Tanahnya di mana aja saya enggak tahu,” ujarnya.

    Kendati demikian, ia selaku Ketua DPRD DKI Jakarta pada saat itu tidak tinggal diam dengan membentuk Panitia Khusus Aset.

    “Di sini juga saya, karena temuan BPK, langsung membuat panitia khusus (pansus). Kebetulan pansus itu diketuai almarhum Gembong Warsono,” ucapnya.

    Berdasarkan pantauan pewarta ANTARA, Prasetyo tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada sekitar pukul 09.00 WIB. Politikus PDIP itu keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.37 WIB.

    Sebelumnya, Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Polisi Cahyono Wibowo mengatakan bahwa Prasetyo dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin ini.

    “Kami akan minta keterangannya karena yang bersangkutan disebut oleh salah satu yang statusnya masih saksi saat ini, terkait dengan masalah proses pengadaan tanah tersebut,” ucapnya.

    Kasus dugaan korupsi pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim tanggal 27 Juni 2016.

    Kasus ini melibatkan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 ini diduga melibatkan suap kepada penyelenggara negara dengan potensi kerugian negara mencapai Rp649,89 miliar.

    Dalam kasus tersebut, Polri telah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Sukmana dan Rudy Hartono Iskandar selaku pihak swasta.

    Tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 saat Gubernur DKI dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Sumber : Antara

  • Pemkot Batam lakukan penghematan anggaran Rp60 miliar

    Pemkot Batam lakukan penghematan anggaran Rp60 miliar

    Batam, Kepri (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau, melakukan penghematan anggaran sekitar Rp60 miliar pada 2025 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi APBN dan APBD.

    Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Kepri, Senin, mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, setiap pemerintah daerah diminta menekan pengeluaran anggaran.

    Meski begitu, ia menyebutkan proses efisiensi itu masih berproses, mengingat masih ada satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyampaikan rincian efisiensi anggarannya.

    “Sekitar Rp60 miliar. Masih ada satu OPD lagi yang belum, dan akan didudukkan hari ini,” kata Jefridin.

    Ia memastikan efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu pelayanan publik, termasuk alokasi untuk tenaga honorer.

    “Insya Allah tidak mengganggu pelayanan publik. Honorer kita aman. Honorer tidak terdampak,” ujar dia.

    Jefridin menyampaikan pemangkasan anggaran dilakukan pada bagian-bagian yang dianggap tidak prioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi, alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan di hotel.

    Lebih lanjut, Jefridin menegaskan efisiensi ini diterapkan secara merata di seluruh OPD.

    “Perjalanan dinas, konsumsi, ATK, semuanya sesuai Instruksi Presiden. Kegiatan di hotel bukan dihapus, tapi dikurangi. Tidak ada dinas yang paling terdampak, karena perjalanan dinasnya rata semua. Sesuai dengan Instruksi Presiden, kegiatan-kegiatan yang kita buat di hotel itu bukan kita hapus, tapi kita kurangi,” kata Jefridin.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan kebijakan efisiensi anggaran belanja APBN maupun APBD tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

    “(Pelayanan publik) tidak boleh terganggu. Tidak harus khawatir. Kita yang menyelenggarakan, kita yang harus siapkan semua itu. Di semua lini pemerintah,” kata Sekdaprov Kepri Adi Prihantara.

    Ia mengatakan efisiensi anggaran itu lebih fokus anggaran perjalanan dinas, belanja pegawai, serta mengurangi jumlah kegiatan.

    “Contoh perjalanan dinas wajib 50 persen, artinya kalau tidak perjalanan dinas ya tetap bisa. Rapat dengan zoom meeting gunakan teknologi,” kata dia.

    Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia segera miliki bank emas pertama sepanjang sejarah

    Indonesia segera miliki bank emas pertama sepanjang sejarah

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto, Senin (17/2), menyebut Indonesia segera memiliki bank emas untuk yang pertama kalinya. Bank tersebut dijadwalkan akan diresmikan pada 26 Februari 2025. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)