Xcloud.id

Blog

  • Komdigi Sebut Penggunaan AI untuk Iklan Hal yang Wajar, Singgung Video MBG

    Komdigi Sebut Penggunaan AI untuk Iklan Hal yang Wajar, Singgung Video MBG

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye makan bergizi gratis (MBG) merupakan hal yang wajar.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan bahwa saat ini penggunaan AI dalam iklan bukanlah hal yang asing lagi, terutama di dunia kreatif. 

    “Itu kan bagian dari kreativitas. Saya kira tidak ada salahnya menggunakan Artificial Intelligence untuk pekerjaan kreatif,” kata Nezar di Komdigi, Senin (17/2/2025).

    AI memang kini sudah banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk iklan, makanan, hingga film animasi. Nezar menuturkan, AI hanyalah salah satu alat yang digunakan dalam proses kreatif mereka. 

    Pemanfaatan AI dalam iklan ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung proses kreatif dan memberikan inovasi baru di dunia periklanan.

    Potongan gambar yang menampilkan iklan MBGPerbesar

    “Kami juga menggunakan berbagai tools lainnya, termasuk yang dihasilkan oleh kreativitas tanpa bantuan AI,” ujar Nezar. 

    Lebih lanjut, saat ditanya apakah penggunaan AI untuk kampanye MBG sebagai bentuk pengefisiensian anggaran, Nezar hanya menjawab dengan senyuman.

    Kolaborasi

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi menekankan pentingnya kolaborasi antara animasi tradisional dan teknologi AI. 

    Animator yang paham AI akan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mempercepat pekerjaan tanpa mengorbankan rasa seni yang menjadi ciri khas karya animasi. 

    “Yang perlu dilakukan adalah memadukan keduanya dengan bijak. Animator harus memahami AI untuk bisa memaksimalkan efisiensinya,” ucap Heru kepada Bisnis.

    Heru juga berharap agar penerapan teknologi AI, terutama dalam industri periklanan, bisa menjadi bagian dari upaya efisiensi dan adopsi teknologi secara positif. 

    Selain itu, dia juga mencatat bahwa animasi yang lebih panjang dengan pesan yang lebih utuh dan karakter yang lebih kuat sangat penting ke depannya. 

    “Tapi ya kedepannya, bikin yang agak lebih panjang tapi pesan nya bisa lebih utuh dan punya karakter sendiri, sebab sekarang terasa mirip Ipin Upin,” tuturnya.

    Adapun, iklan kampanye MBG yang menggunakan AI dikritik netizen lantaran dianggap mematikan industri kreatif dan tampilannya yang dipaksakan.

    Dalam iklan tersebut diketahui menampilkan sosok mirip Prabowo yang membawa tempat makan yang berisi makan bergizi gratis bagi murid sekolah.

    Dalam video tersebut juga terlihat para murid menyambut makanan tersebut dengan semringah dan menyantap MBG dengan senang.

  • Kemendagri beri atensi khusus ke sejumlah kepala daerah dalam retret

    Kemendagri beri atensi khusus ke sejumlah kepala daerah dalam retret

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan atensi khusus kepada sejumlah kepala daerah dalam retret (pembekalan) di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa atensi tersebut diberikan usai 944 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kemendagri pada tanggal 16—17 Februari 2025.

    “Ada beberapa kepala daerah yang kami berikan atensi khusus karena memiliki riwayat operasi 6 bulan, yakni dalam jangka waktu 6 bulan dari sekarang dan 6 bulan yang lalu,” jelas Bima dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kondisi yang mendapatkan atensi seperti pernah melakukan operasi jantung atau operasi lain dalam waktu 6 bulan terakhir.

    “Walaupun dokter merekomendasikan bahwa yang bersangkutan aman, artinya memenuhi syarat untuk mengikuti program retret di Magelang, kami membedakan mereka, menandai mereka untuk diberikan atensi,” ujarnya.

    Menurut dia, atensi yang akan diberikan oleh Kemendagri adalah dengan memberikan ciri khusus seperti pita untuk kepala daerah tersebut. Dengan demikian, kepala daerah tersebut dapat ditemukan secara kasatmata.

    “Mereka pun tentu kami berikan keleluasaan dan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan program-program yang sifatnya tidak terlalu fisik. Jangan sampai mereka kelelahan karena kesehatan adalah yang utama,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa para kepala daerah yang memiliki kolesterol, asam urat, dan kadar gula di atas rata-rata turut menjadi atensi Kemendagri.

    “Secara menyeluruh sehat dan tidak ada gejala, tetapi angka-angka itu tetap kami jadikan atensi untuk terus melakukan observasi,” jelasnya.

    Sebelum menjalani pembekalan pada tanggal 21—28 Februari 2025 di Akmil, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti pelantikan serentak pada hari Kamis (20/2).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nusron Bakal Umumkan Pegawai yang Dicopot Terkait Pagar Laut Bekasi

    Nusron Bakal Umumkan Pegawai yang Dicopot Terkait Pagar Laut Bekasi

    Nusron Bakal Umumkan Pegawai yang Dicopot Terkait Pagar Laut Bekasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri ATR/BPN
    Nusron Wahid
    mengatakan dirinya akan memberhentikan sejumlah anak buahnya yang bekerja di Kabupaten Bekasi terkait kasus
    pagar laut Bekasi
    .
    Nusron mengatakan, proses investigasi terhadap kasus
    pagar laut
    Bekasi sudah selesai.
    “Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan, ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi,” ujar Nusron, di Istana, Jakarta, Senin (17/2/2025).
    “Cuma jumlahnya berapa, saya lupa, baru tadi pagi saya dapat laporan dari inspektorat jenderal hasil investigasinya. Mungkin kalau enggak besok, lusa, saya akan umumkan jumlah orang yang akan kita berhentikan. Jadi kita serius mengatasi masalah ini,” sambungnya.
    Nusron mengatakan, mereka yang diberhentikan bukan eselon I atau eselon II di Kementerian ATR/BPN.
    Dia memastikan orang-orang yang akan diberhentikan ini adalah jajaran di kantor Kabupaten Bekasi.
    “Yang terlibat di bawah dong, bukan eselon I atau eselon II. Itu kan permainannya ada di bawah, di kantor Bekasi. Yang memindah peta itu, yang dari peta darat ke peta laut itu,” ucap Nusron.
    Maka dari itu, Nusron memastikan kementeriannya tidak terlibat kasus pagar laut Bekasi.
    Dia mengeklaim hanya pegawai di bawah saja yang terlibat.
    “Enggak, enggak, sampai sejauh itu. Wong ini malah kepala kantor saja enggak tahu. Ini murni permainan nakal oknum orang di bawah, setelah kita cek,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Polri mengungkapkan bahwa pemalsuan surat izin terkait lahan pagar laut di Bekasi diduga dilakukan dengan cara mengubah data obyek lahan dari yang semula berada di darat menjadi di laut.
    Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat konferensi pers di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025).
    “Diduga para pelaku mengubah data subyek atau nama pemegang hak dan mengubah data obyek atau lokasi yang luasan yang sebelumnya berada di darat, menjadi berlokasi di laut dengan jumlah yang lebih luas,” ujar Djuhandhani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru yang Tendang Murid SD di Merangin Jambi Ngaku Coba Selamatkan Korban, Kini Minta Damai – Halaman all

    Guru yang Tendang Murid SD di Merangin Jambi Ngaku Coba Selamatkan Korban, Kini Minta Damai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang guru SDN 253 Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, berinisial M dilaporkan kepada polisi atas kasus dugaan kekerasan terhadap siswanya, MH.

    Guru tersebut menendang perut korban karena diduga menjatuhkan papan tulis pada Kamis (13/2/2025).

    Kepala Sekolah SDN 253 Bangko, Susmarni, mengatakan bahwa keluarga korban telah melaporkan kejadian ini kepada UPTD PPA Kabupaten Merangin, yang kemudian diteruskan kepada Polres Merangin.

    Meski demikian, pelaku meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan.

    “Ya, kemarin pihak orang tua korban sudah melaporkan ke UPTD PPA Dinas Sosial dan membuat laporan ke polisi,” kata Susmarni, Senin (17/2/2025) dilansir dari TribunJambi.com.

    Susmarni menjelaskan bahwa pihak sekolah telah memanggil guru tersebut untuk dimintai keterangan.

    “Kami tidak boleh sepihak dalam menyelesaikan masalah ini. Kami harus adil, baik dari pihak orang tua siswa maupun oknum guru,” ujarnya.

    Pelaku pun menceritakan kronologi kejadian ini.

    “Pada Kamis (13/2/2025) sekitar pukul 9.00 WIB, dalam proses belajar PJOK, kami ada kegiatan senam di kelas. Ada salah satu siswa yang menjatuhkan papan tulis,” katanya.

    “Setelah saya perbaiki, siswa yang sama kembali menjatuhkan papan tulis. Untuk menghindari papan tulis yang jatuh, saya menahannya dengan kedua tangan, karena bebannya cukup berat. Lalu saya mendorong siswa itu dengan kaki agar tidak tertimpa papan tulis,” sambungnya.

    Dia menambahkan bahwa setelah kejadian itu, situasi kembali normal, dan seluruh siswa melanjutkan senam di luar kelas.

    Sementara itu, orang tua korban, LM, mengatakan bahwa anaknya membenarkan adanya dugaan kekerasan.

    “Anak saya mengatakan bahwa dia ditendang di bagian perut oleh guru tersebut, hingga terduduk di lantai,” sebut LM.

    “Pada saat pak guru mau kasih materi, papan tulis di depan itu rusak. Bapak gurunya langsung benerin papan tulisnya. Waktu saya main ke depan kelas, nggak sengaja nyenggol papan tulisnya dan terjatuh. Tiba-tiba pak guru nendang perut saya, dan saya langsung jatuh terduduk di lantai,” ucap LM menirukan penjelasan anaknya.

    LM menyatakan sangat menyesalkan tindakan kekerasan tersebut.

    “Sebagai orang tua, saya tidak masalah jika anak saya dihukum sesuai perbuatannya. Namun, kekerasan fisik seperti ini tidak boleh terjadi, terutama di bagian perut yang ada organ penting,” tuturnya.

    Setelah kejadian, LM langsung melaporkan dugaan kekerasan ini kepada kepala sekolah.

    “Kepala sekolah mendukung saya jika melaporkan kejadian ini ke polisi,” sebut LM.

    LM juga mengungkapkan bahwa guru tersebut ternyata sudah pernah ditegur sebelumnya karena sikap kasar dalam mendidik siswa.

    “Saya berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi dan agar guru tersebut diberi sanksi tegas,” ujarnya.

    Adapun kini korban telah dilakukan pemeriksaan secara medis dan mentalnya.

    “Anak saya sudah diperiksa secara medis dan dikonseling oleh psikolog,” ungkap LM. 

    Orang tua korban pun berharap agar Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dan pihak terkait memberi sanksi tegas agar kekerasan semacam ini tidak terjadi lagi di masa depan.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJambi.com dengan judul Oknum Guru di Merangin yang Diduga Tendang Perut Murid Minta Selesaikan Secara Kekeluargaan

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJambi.com/Frengky Widarta)

  • Hasto Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan, Pimpinan KPK Buka Suara

    Hasto Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan, Pimpinan KPK Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto seharusnya tetap memenuhi panggilan pemeriksaan kendati tengah mengajukan praperadilan kedua ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

    Untuk diketahui, Hasto dipanggil oleh penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan, hari ini, Senin (17/2/2025). Namun, pihaknya meminta penjadwalan ulang karena sedang mengajukan praperadilan kedua. 

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menilai praperadilan seharusnya tidak menghalangi proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik berdasarkan ketentuan hukum.

    “Kecuali ada penetapan hakim Praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan prapid ditunda sampai dengan adanya Putusan,” jelas Tanak kepada wartawan, Senin (17/2/2025). 

    Menurut pimpinan KPK dua periode itu, lembaga antirasuah tetap bisa melakukan pemeriksaan terhadap Hasto meski ada permohonan praperadilan yang diajukan. 

    Adapun keputusan penyidik untuk tidak memanggil Hasto, terang Tanak, itu semata-mata untuk menghormati jalannya proses sidang praperadilan. 

    “Idealnya sebagai warga negara yang baik, beliau datang menghadiri panggilan penyidik,” kata Tanak. 

    Sebelumnya, pihak penasihat hukum Hasto telah menyampaikan permohonan ke KPK untuk menunda pemeriksaan yang awalnya dijadwalkan pagi ini, Senin (17/2/2025). 

    KPK menjadwalkan pemeriksaan Hasto hari ini sebagai tersangka, setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan praperadilan pertama yang diajukan olehnya tidak dapat diterima. 

    “Kami meminta agar semua pihak menghormati putusan hakim dan langkah dan hak hukum kami,” kata penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

    Ronny lalu menjelaskan alasan di balik praperadilan kedua yang diajukan Hasto. Menurutnya, putusan praperadilan pertama sebelumnya belum membahas sah tidaknya status tersangka atas Hasto. 

    Dia menyebut putusan Hakim Tunggal pada 13 Februari 2025 itu memberikan ruang untuk pihaknya mengajukan kembali praperadilan, dalam dua permohonan terpisah. 

    “Kami bisa mengajukan kembali 2 Praperadilan pada 2 Sprindik yang berbeda oleh sebab itu kami telah mengajukan 2 permohonan Praperadilan berdasarkan putusan hakim 13/2/25,” ujar Ronny. 

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengonfirmasi bahwa Hasto telah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024, serta dugaan perintangan penyidikan. 

    “Benar Sdr. HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” terang Tessa kepada wartawan, Senin (17/2/2025). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Hakim PN Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. 

    “Mengadili: Mengabulkan eksepsi dari temohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Tunggal Djuyamto dalam amar putusannya, Kamis (13/2/2025).

    Djuyamto memaparkan sejumlah pertimbangan mengapa permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Dia menyebut dua surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang digugat kubu Hasto di PN Jakarta Selatan merupakan dua tindak pidana berbeda. 

    Hakim berpendapat bahwa Hasto harusnya tidak menggabungkan dua gugatan tindak pidana ke dalam satu permohonan praperadilan. 

    “Hakim berpendapat permohonan Pemohon seharusnya diajukan dalam dua praperadilan, bukan satu permohonan,” tutur Djuyamto.

  • Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi

    Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi

    Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto (ANTARA/ Foto: Feru Lantara)

    Pengamat: Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:10 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai efisiensi yang dilakukan kementerian/lembaga akan secara langsung menurunkan kontribusi BUMN karya, khususnya dalam serapan tenaga kerja sekaligus berpotensi memicu naiknya inflasi.

    Ia mengatakan hal tersebut terjadi mengingat selama ini sektor infrastruktur menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, serta menjadi salah satu faktor berkurangnya biaya distribusi yang menahan inflasi.

    “Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bisnis development karyanya berkurang, otomatis di industri pendukung maupun penyerapan tenaga kerja juga pasti akan terpengaruh. Artinya bahwa kemudian jumlah pihak yang nanti kemudian harus mengalami pemutusan hubungan kerja juga pasti akan meningkat,” kata Toto dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Dikatakan dia, efisiensi yang dilakukan juga berpotensi menaikkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena pemeliharaan jalan yang selama ini dilakukan oleh BUMN karya banyak berkurang, dan masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur akan turun daya belinya.

    Hal ini karena share market dari perusahaan plat merah yang bergerak di bidang infrastuktur, 80 persen pendapatannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kaitannya dengan soal penurunan aktivitas ekonomi, kaitannya dengan soal pengurangan berapa jumlah tenaga kerja yang kemudian akan kehilangan pekerjaan dan spill over-nya ke bawah nanti akan jadi kayak seperti apa. Karena kalau kehilangan daya beli itu kemudian terjadi, ekonomi juga jadi tidak tumbuh,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan oleh Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna yang menilai bahwa efisiensi yang dilakukan di sektor infrastruktur bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Ia meyakini dengan anggaran yang dipangkas, banyak proyek infrastruktur di Indonesia menjadi tidak terpelihara dengan baik, serta membuat serapan angkatan kerja baru dari bidang perencanaan, serta konstruksi berkurang.

    “Itu berarti potensi pasar lapangan kerja di bidang desain dan perencanaan itu juga akan mengalami efisiensi. Sementara di bidang konstruksi juga akan mengalami pengurangan lapangan kerja,” tuturnya.

    Untuk menyiasati hal tersebut, Yayat meminta pemerintah untuk mengkaji dampak kebijakan ini supaya tidak terlalu memengaruhi perekonomian, atau memberikan skema khusus bagi BUMN karya sehingga tidak menurunkan kontribusinya.

    Sementara menurut Toto, BUMN karya harus membiasakan diri untuk melakukan diversifikasi pasar supaya tidak terlalu bertumpu pada anggaran dari pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun

    Lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Hal itu pun membuat setiap K/L harus segera merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut.

    Setelah itu, usulan revisi anggaran setiap K/L itu diserahkan ke DPR untuk disetujui, dan nantinya akan diserahkan kembali ke Kementerian Keuangan setidaknya paling lambat pada 14 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • LMAN himpun PNBP tertinggi di 2024 hingga mencapai Rp4,49 triliun

    LMAN himpun PNBP tertinggi di 2024 hingga mencapai Rp4,49 triliun

    Alhamdulillah, di tahun 2024, capaian PNBP kami yang tertinggi selama LMAN berdiri, yaitu Rp4,49 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menghimpun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi pada tahun 2024, yakni mencapai Rp4,49 triliun.

    “Alhamdulillah, di tahun 2024, capaian PNBP kami yang tertinggi selama LMAN berdiri, yaitu Rp4,49 triliun,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI RI, di Jakarta, Senin.

    Nilai itu setara dengan realisasi 215,80 persen dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp2,08 triliun.

    Rinciannya, pendapatan dari pengelolaan badan milik negara (BNM) mencapai Rp1,05 triliun atau 116,78 persen dari pagu Rp898,82 miliar.

    Kemudian, pendapatan jasa advisory sebesar Rp2,22 miliar atau 184,72 persen dari target Rp1,2 miliar.

    Pendapatan jasa perbankan tercatat mencapai Rp3,43 triliun atau 291,20 persen dari target Rp1,18 triliun.

    Basuki menjelaskan realisasi yang tinggi ini diperoleh dari dasar saldo yang besar dan suku bunga perbankan yang tinggi.

    “Kalau kita lihat saldo 2024 dengan asumsi tingkat suku bunga masih tinggi, insya Allah nanti akan lebih tinggi lagi,” kata dia lagi.

    Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp152,08 miliar atau 93,87 persen dari target Rp162,02 miliar.

    Belanja pengelolaan aset tercatat mencapai Rp41,43 miliar atau 96,85 persen dari pagu Rp42,78 miliar, legislasi dan litigasi terealisasi Rp348,32 juta atau 78,58 persen dari target Rp443,3 juta, serta pengelolaan keuangan dan umum Rp8,69 miliar atau 78,75 persen dari pagu Rp11,04 miliar.

    Lalu, pengelolaan komunikasi terealisasi Rp5,68 miliar atau 82,38 persen dari pagu Rp6,9 miliar, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) Rp95,18 miliar atau 95,42 persen dari pagu Rp99,74 miliar, pengelolaan risiko dan pengawasan Rp182,54 juta atau 90,85 persen dari target Rp200,92 miliar, serta pengelolaan sistem informasi Rp569,28 juta atau 62,18 persen dari pagu Rp915,57 miliar.

    Dengan demikian, terdapat surplus sebesar Rp4,33 triliun dari realisasi belanja dan pendapatan. Surplus ini menambah jumlah saldo kas LMAN yang sebelumnya tercatat sebesar Rp17,81 triliun menjadi Rp22,14 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satu Pejabat Eselon II di Ponorogo Terancam Nonjob, Diduga Langgar Aturan ASN

    Satu Pejabat Eselon II di Ponorogo Terancam Nonjob, Diduga Langgar Aturan ASN

    Ponorogo (beritajatim.com) – Diduga langgar aturan Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang pejabat Eselon II setingkat Kepala Dinas (Kadin), di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terancam dinonjobkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono. Namun, Agus belum menyebut secara gamblang, siapa pejabat eselon II yang diberi sanksi nonjob tersebut.

    “Jadi ya Pak Bupati sudah mengambil kebijakan seperti itu. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkap Sekda Agus Pramono, Senin (17/02/2025).

    Agus Pram julukannya menjelaskan bahwa jatuhnya sanksi nonjob kepada salah satu pejabat eselon II itu, bukan asal-asalan. Menurutnya, sanksi yang diberikan ini, sudah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

    “Pada prinsipnya dikerjakan dengan baik. Prosesnya sudah sesuai aturan ASN. Pemeriksaan dilakukan dengan baik dan benar oleh tim yang terdiri dari kami, Inspektorat, dan Kepala BKPSDM,” katanya.

    Agus menyebut bahwa pejabat yang bersangkutan ini, masih diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan kepada Bupati. Kurun waktu sanggahan atau keberatan itu, selama 14 hari ke depan. Jika keberatan tersebut ditolak oleh Bupati, maka Agus menyatakan bahwa sanksi yang diberikan berlaku.

    “Yang bersangkutan kami berikan batas waktu 14 hari, untuk melakukan sanggahan kepada Bupati. Nanti, dilihat seperti apa. Kalau ditolak sanggahannya, ya otomatis disanksi,” katanya.

    Agus kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut, diambil karena adanya pelanggaran aturan ASN yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Namun, Sekda enggan menjelaskan secara rinci terkait pelanggaran atau alasan sanksi yang diberikan oleh salah satu pejabat eselon II tersebut. “Ya ada hal-hal yang tidak benar yang beliau lakukan,” tutupnya. (end/kun)

  • Pencurian Motor di Jombang Terekam CCTV, Pelaku Bersenjata Kabur ke Timur

    Pencurian Motor di Jombang Terekam CCTV, Pelaku Bersenjata Kabur ke Timur

    Jombang (beritajatim.com) – Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jombang, Jawa Timur, saat pemiliknya tertidur lelap di rumah pada Sabtu dini hari. Pencuri yang beraksi dua orang dengan membawa sajam ini leluasa masuk ke teras rumah setelah membuka pagar besi yang terkunci dan merusaknya, kemudian membawa kabur sebuah motor.

    Sang pemilik baru tersadar saat bangun pagi dan akan belanja ke warung, motor yang terparkir di garasi samping rumah sudah tidak ada dan kunci gembok pagar besi hilang. “Saya terkejut sekali, motor saya sudah tidak ada di tempatnya. Setelah saya cek CCTV, ternyata memang diambil pencuri,” kata Dewi Umanah, korban pencurian, Senin (17/2/2025).

    Dalam rekaman CCTV pada Sabtu dini hari ini, tampak aksi pelaku pencurian memasuki rumah Dewi Umanah, 65 tahun, warga Desa Mentoro, Kecamatan Sumobito, Jombang. Pelaku masuk setelah terlebih dulu merusak kunci gembok pagar besi dan membukanya.

    Selanjutnya, satu pelaku masuk dan menuju ke garasi samping rumah, merusak kunci motor menggunakan kunci T, dan membawa kabur sebuah motor matic.

    Menurut pemilik rumah, dirinya mengetahui motornya hilang setelah terbangun dari tidur dan akan belanja ke warung lewat garasi samping. “Saya lihat motor Scoopy saya sudah tidak ada di tempatnya, kunci gembok pintu pagar juga sudah hilang. Langsung saya periksa rekaman CCTV,” ujar Dewi Umanah.

    Setelah dibuka rekaman CCTV, benar saja ada seorang pria berbadan kurus dengan mengenakan topi serta masker, bahkan membawa sajam, masuk ke garasi rumah dan merusak kunci motor menggunakan kunci T lalu mengambil motor tersebut.

    Sementara satu pelaku lainnya berada di luar di atas motor maticnya untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil mengeluarkan motor dari garasi, kedua pelaku kabur ke arah timur.

    Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga Rp16 juta. Sementara petugas kepolisian yang mendapatkan laporan segera menuju ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti dokumen kendaraan dan rekaman CCTV. “Kami sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV dan saat ini sedang melakukan pengejaran,” ujar Kapolsek Sumobito AKP Bagus Tejo Purnomo. [suf]

  • Demo Depan Istana, Massa Aksi #IndonesiaGelap Protes Kebijakan Prabowo: Lawan Rezim Oligarki!

    Demo Depan Istana, Massa Aksi #IndonesiaGelap Protes Kebijakan Prabowo: Lawan Rezim Oligarki!

    GELORA.CO – Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), dan Koalisi Masyarakat Sipil mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Pantauan Suara.com di lokasi, massa pendemo yang berdemonstrasi di dekat Istana Negara tiba di lokasi sekira pukul 16.21 WIB dengan memakai almamater dari universitas masing-masing serta membawa bendera identitasnya.

    Salah satu orator memberikan instruksi untuk melepas almamater guna menunjukkan bahwa aksi kali ini merupakan aksi dari rakyat.

    “Angkat almet kalian masing-masing, kami tunjukkan aksi kali ini merupakan aksi rakyat yang melawan, lawan rezim oligarki,” pekik orator di atas mobil.

    Aksi yang diberi tajuk “Indonesia Gelap” ini merangkum seluruh kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

    Maka dari itu, para mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi ulang beberapa kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

    Dijagat Ketat Ribuan Aparat

    Hari ini, sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) bakal menggelar aksi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Mereka bakal menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu terkini.

    Dalam gelaran aksi ini, sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait.

    “Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara,” kata Susatyo di Jakarta, Senin.

    la mengatakan, dengan 1.623 personel gabungan di sekitar Monumen Nasional (Monas) diharapkan aksi tersebut dapat berjalan kondusif.