Xcloud.id

Blog

  • Pengelolaan Wisata Pantai Pancer Door Pacitan Disorot, Ini Respon Disparbudpora

    Pengelolaan Wisata Pantai Pancer Door Pacitan Disorot, Ini Respon Disparbudpora

    Pacitan (beritajatim.com) – Pengelolaan destinasi wisata Pantai Pancer Door Pacitan kembali menjadi sorotan. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Pancer Door, Sunyoto Karyawan, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan terkait pedagang atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan tersebut.

    “Ini berada di wilayah Kelurahan Ploso, seharusnya pelaku UMKM juga diprioritaskan untuk masyarakat sekitar. Tapi banyak juga yang dari wilayah lain, apakah itu sudah diatur oleh Disparpora atau bagaimana? Karena selama ini kami sebagai Pokdarwis belum pernah dilibatkan,” ujar Sunyoto, ditulis Senin (14/02/2025).

    Selain itu, Ia juga menyoroti aspek keamanan di kawasan wisata tersebut. Ia menilai ada beberapa fasilitas penunjang yang rusak atau hilang, termasuk lampu penerangan yang tidak berfungsi.

    “Tentunya faktor keamanan harus ada perubahan. Silakan lihat, ada beberapa fasilitas yang kurang dirawat, bahkan lampu penerangan ada yang hilang. Itu memang tidak dipasang atau ada yang mengambil?” tegasnya.

    Sementara itu, kondisi pusat kuliner di Pantai Pancer Door juga menjadi perhatian. Setelah para pedagang dipindahkan ke Plaza Kuliner di sisi selatan, lokasi lama tampak terbengkalai. Beberapa lapak mengalami kerusakan, sementara area sekitar mulai ditumbuhi rumput liar akibat kurangnya perawatan.

    Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Pacitan, Turmudi, menyatakan bahwa pihaknya tengah mencari solusi agar shelter kuliner yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu tetap bermanfaat.

    “Tahun ini ada pemeliharaan bekas lokasi pedagang lama untuk ekonomi kreatif seperti penjualan batu akik dan oleh-oleh,” katanya.

    Pemerintah daerah berupaya agar kawasan tersebut tidak menjadi aset terbengkalai. Selain revitalisasi, sejumlah lampu penerangan di Plaza Kuliner yang sempat mati dan hilang kini telah diperbaiki. Sehingga suasana lebih nyaman bagi wisatawan. Harapannya, Pantai Pancer Door dapat terus berkembang sebagai pusat ekonomi kreatif dan destinasi wisata unggulan di Pacitan. “Yang penting ada kebersamaan, tidak ribut,” pungkas Turmudi. (end/ian)

  • Mahasiswa membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat

    Mahasiswa membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat

    Jakarta (ANTARA) – Massa mahasiswa yang melakukan unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, akhirnya membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang bertugas, pada Senin malam.

    Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari wilayah Jabodetabek itu dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.20 WIB.

    Sebelum membubarkan diri, aksi itu sempat memanas lantaran massa melakukan aksi bakar dan mencoba menjatuhkan barikade beton yang dipasang oleh aparat keamanan. Hal ini menyebabkan ketegangan di lokasi aksi, apalagi massa juga sempat melemparkan botol ke arah aparat.

    Namun, polisi segera memberikan peringatan pada pukul 20.04 WIB agar massa tidak melakukan tindakan provokasi lebih lanjut. Saat itu, sebagian besar massa sudah mulai meninggalkan lokasi aksi, meskipun beberapa orang masih bertahan.

    Akhirnya, pada pukul 20.20 WIB, massa membubarkan diri secara mandiri setelah menyampaikan berbagai tuntutan mereka.

    Koordinator Pusat BEM SI Satria mengatakan aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    “Aksi Indonesia Gelap ini menjadi salah satu bentuk protes besar terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan kebutuhan dasar seperti pendidikan, agraria, serta keadilan sosial,” katanya.

    Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain, pertama, mendirikan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan penangkapan anggaran pendidikan yang dinilai merugikan sektor pendidikan.

    Mencabut proyek strategis yang bermasalah dan mewujudkan reforma agraria sejati, mengingat banyaknya proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap sebagai alat perampasan tanah rakyat.

    Mereka juga menolak revisi Undang-Undang (RUU) Minerba yang dianggap sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap kampus dan dunia akademik serta menuntut penghapusan multifungsi TNI yang dinilai berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.

    Selain itu, para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah mencabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang dianggap sebagai ancaman terhadap isu-isu penting bagi rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, dan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik semata.

    Serta, merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi dan kualitas pendidikan.

    Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2024 menurun

    Utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2024 menurun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2024 menurun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 13:36 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) pada triwulan IV 2024 menurun menjadi sebesar 424,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan dengan posisi pada triwulan III 2024 yang sebesar 428,1 miliar dolar AS.

    Adapun secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,0 persen year on year (yoy) atau melambat dibandingkan 8,3 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

    “Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin.

    Ramdan merinci bahwa ULN pemerintah menurun menjadi sebesar 203,1 miliar dolar AS pada triwulan IV 2024, turun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 204,1 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3 persen (yoy) dari 8,4 persen (yoy) pada triwulan III 2024. Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

    Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, BI mencatat bahwa ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,8 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen); jasa pendidikan (16,7 persen); konstruksi (13,4 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen).

    “Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    Di sisi lain, ULN swasta juga menurun. Pada triwulan IV 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 196,3 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,6 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

    Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5 persen dari total ULN swasta.

    ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

    BI menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4 persen pada triwulan IV 2024, dari 31,1 persen pada triwulan III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8 persen dari total ULN.

    “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata Ramdan.

    Ia menambahkan, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    Sumber : Antara

  • Wakil Sekjen HIPMI minta pemerintah pertimbangkan secara matang putuskan soal PSN PIK 

    Wakil Sekjen HIPMI minta pemerintah pertimbangkan secara matang putuskan soal PSN PIK 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wakil Sekjen HIPMI minta pemerintah pertimbangkan secara matang putuskan soal PSN PIK 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 15:56 WIB

    Elshinta.com – Wakil Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anthony Leong, mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan baik-baik atas keputusan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK). Pengembangan kawasan PIK telah banyak memberi manfaat bagi perekonomian maupun masyarakat setempat.

    Anthony mengatakan penetapan PIK sebagai wilayah PSN tentu sudah melalui proses kajian yang panjang. “Tidak mungkin sekali PSN penetapannya asal-asalan. Jangan sampai pemerintah terkesan tidak konsisten dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Anthony.

    Diungkapkany Anthony, pengembangan kawasan PIK telah mendorong perkembangan ekonomi.  Kedatangan investor besar di PIK telah menciptakan pusat bisnis, yang diikuti dengan pengembangan sektor pariwisata, ritel, maupun jasa. “Ini kan bagus, bisa membuat pendapatan daerah menjadi meningkat,” kata dia.

    Hal yang juga menonjol di PSN PIK adalah pariwisata dan ritel. Dipaparkannya, pengembangan mal, restoran, maupun tempat hiburan menjadi pengerak pariwisata di PIK.  “Berapa ribu orang  per hari yang sekarang berwisata ke PIK. Ini kan membuat ritel, UMKM juga menjadi hidup di sana,” ungkap pengusaha muda ini.

    PSN PIK, menurut Anthony, telah membuat terbukanya lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekitarnya. Masyarakat dari kalangan terdidik banyak yang terserap di bagian manajemen perusahaan. Sedangkan yang dari pendidikan menengah ke bawah juga tertampung untuk pekerjaan-pekerjaan lain, seperti office boy, satpam, cleaning service, tenaga antar jemput barang/surat, dan sebagainya.

    “Ini belum yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga untuk pembangunan properti di sana. Kan banyak pekerja bangunan yang juga terserap. Ada juga warga yang membuka usaha kecil-kecilan ataupun kaki lima,” ungkapnya.

    Dengan banyaknya manfaat dari PSN PIK ini, menurut Anthony, pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan secara matang, terkait kebijakan PSN PIK. 

    Kalaupun di sisi lain masih ada kekurangan, menurut Anthony, tidak berarti harus melakukan penghentian PSN PIK. “Hal-hal yang belum pas atau belum sesuai harapan kan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan perlu diluruskan bahwa PIK 2 bukanlah PSN melainkan hanya salah satu bagian kecil yaitu Tropical Coastland seluas 1.755 ha dalam mendukung eco-tourism,” tutup Anthony.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ini 6 Tuntutan Pelajar Tolak Program Makan Bergizi Gratis di Papua: Hentikan Keterlibatan Aparat – Halaman all

    Ini 6 Tuntutan Pelajar Tolak Program Makan Bergizi Gratis di Papua: Hentikan Keterlibatan Aparat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA –  Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, (17/2/2025).

    Ribuan pelajar yang tergabung dalam SPWP tersebut menggelar aksi serentak di delapan kota dan kabupaten di Papua.

    Aksi serentak ini berlangsung di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Mimika. 

    Para pelajar menyampaikan tuntutan mereka dengan tegas, menyatakan bahwa alokasi dana yang besar untuk program MBG lebih baik digunakan untuk pendidikan gratis serta peningkatan fasilitas sekolah.

    “Kami menolak makanan gratis, kalau bisa gratiskan pendidikan,” Koordinator Aksi, Ainus Yalak, yang berada di kota Jayapura papua.

    Para demonstran juga menuntut agar dana MBG dialihkan untuk mengatasi tingginya angka buta huruf di Papua, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 12,84 persen pada tahun 2023.

    Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak 6 Januari 2025 bertujuan memberikan makanan bergizi kepada pelajar.

    Namun, para pelajar di Papua menilai bahwa program ini tidak menyentuh masalah utama di wilayah mereka, seperti minimnya akses pendidikan dan kurangnya kesejahteraan guru.

    Para demonstran juga menyoroti kasus-kasus keracunan akibat program MBG di beberapa daerah, seperti di Sukoharjo dan Nganjuk, yang menurut mereka membuktikan bahwa program ini belum siap diterapkan secara luas.

    Selain menolak MBG, mereka juga mengecam keterlibatan aparat keamanan dalam distribusi makanan di wilayah pedalaman Papua.

    “Hentikan pemaksaan pembagian makanan dengan melibatkan militer dan kepolisian di sekolah-sekolah kami,” kata seorang orator di kota jayapura. 

    Dalam pernyataan resmi, SPWP mengajukan tuntutan utama sebagai berikut:

    1. Menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh sekolah di Papua.

    2. Meminta pemerintah mengevaluasi dan mengalihkan anggaran MBG untuk pendidikan gratis.

    3. Meningkatkan fasilitas sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik di Papua.

    4. Menghentikan keterlibatan aparat keamanan dalam program MBG di daerah pedalaman dan konflik.

    5 Menghentikan intimidasi terhadap siswa yang menolak MBG

    6. Jika tuntutan tidak dipenuhi, akan ada aksi lanjutan dengan skala lebih besar.

    Penulis: Yulianus Magai

  • Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi

    Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang juga dikenal sebagai Presiden RI ke-7, memberikan tanggapan terkait pidatonya dalam acara HUT Gerindra di Jakarta. Dalam wawancaranya, Jokowi menegaskan bahwa apa yang disampaikan dalam pidato tersebut bukanlah curahan hati atau `curhat`, melainkan hanya berbicara apa adanya.

    “Enggak, enggak, saya ngomong apa adanya, kok curhat,” ujarnya saat ditemui oleh mediadi rumah kediaman, Sumber, Kota Solo, Senin (17/2).  

    Jokowi juga menanggapi kritik yang diterimanya, yang menurutnya berkaitan dengan kekuatan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, dengan approval rating yang sangat tinggi, Prabowo mendapat dukungan rakyat dalam kinerja pemerintah serta dukungan fraksi-fraksi di parlemen.

    “Kalau melihat approval ratingnya, dukungan rakyat dalam kinerja pemerintah sangat tinggi sekali. Bukan tinggi, tapi tinggi sekali,” ujar Jokowi, sembari menyarankan agar orang-orang membandingkan dengan dukungan yang diterima oleh perdana menteri atau presiden di negara lain. “Tingkat dukungannya, 40 hingga 50 persen saja, dengan ekonomi yang sulit.  Pak Prabowo mencapai skor 80 persen hingga 83 persen,” tambahnya.

    Mengenai pemberian simbol keris dari Prabowo Subianto, Jokowi memilih untuk tidak menjelaskan lebih lanjut, mengatakan, “Simbol apa, tanya aja sama Pak Prabowo.”

    Ketika ditanya mengenai peran mantan presiden dalam pemerintahan saat ini, Jokowi menegaskan bahwa segala hal masih dalam proses pematangan dan pembahasan oleh pemerintah. “Semua dimatangkan semuanya, masih digodok. Mari kita tunggu pemerintah, itu urusan pemerintah,” katanya.

    Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat acara HUT Gerindra, dirinya sempat menumpang mobil anaknya, Kaesang Pangarep, yang juga merupakan Ketua Umum PSI. Ia mengatakan tidak ada pembicaraan khusus antara mereka, hanya kebetulan karena mobilnya mengalami masalah.

    Perihal anak mantunya, Bobby Nasution, yang baru bergabung dengan Partai Gerindra, Jokowi menganggap semuanya baik-baik saja. “Baik-baik saja, semuanya sudah dewasa dan tanggung jawab masing-masing, termasuk masuk Partai Gerindra, keputusan Mas Bobby,” ujarnya. Ketika ditanya apakah ada pertimbangan khusus dalam keputusan Bobby, Jokowi menjawab dengan tegas, “Tidak.”

    Mengenai perbedaan pilihan partai dalam keluarganya, Jokowi menyatakan bahwa hal itu adalah bagian dari demokrasi. “Ini demokratis,” katanya singkat seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Terakhir, ketika ditanya mengenai kemungkinan diminta untuk berbicara dalam acara retreat kepala daerah, Jokowi mengatakan ia tidak tahu dan membantah hal tersebut. Ia menambahkan, “Yang pinter-pinter masih banyak,” sambil menekankan bahwa orang-orang yang lebih ahli dan berpengalaman lebih layak diberi kesempatan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tak Kuat Menahan Nafsu, Ayah Tiri di Sidoarjo Cabuli Putrinya Saat Sang Istri Tertidur

    Tak Kuat Menahan Nafsu, Ayah Tiri di Sidoarjo Cabuli Putrinya Saat Sang Istri Tertidur

    GELORA.CO – Seorang pria berinisial GS (41) di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ditangkap polisi, karena melakukan perbuatan cabul pada putri tirinya yang berusia 12 tahun.

    Pencabulan ayah tiri terhadap utrinya tersebut terjadi pada akhir tahun 2024 lalu. 

    Saat itu korban diminta tidur di kamar belakang bersama ayah tiri dan ibu kandungnya. 

    “Karena tidak curiga korban pun mau tidur bersama orang tuanya,” ujar Waka Polresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana, di Mapolresta Sidoarjo, Senin (17/2/2025).

    Setelah berada dalam satu kamar yang sama, adik korban yang sedang istirahat di kamar depan meminta ibunya menemaninya tidur. Sehingga di kamar belakang tinggal ayah tiri dan korban.

    “Tidak lama kemudian pelaku mencabuli korban dan setelah pelaku mencabuli korban tersebut, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun,” jelas AKBP I Made Bayu Sutha Sartana.

    Setelah peristiwa tersebut korban menceritakan ke ibunya. Kemudian ibunya melaporkan ke kantor polisi. 

    “Motif pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban karena dorongan nafsu birahi,” lanjutnya.

    Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun ditambah 1/3 dari ancaman pidana.

  • Detik-Detik 2 PNS Kepergok Selingkuh, Dilabrak Masing-Masing Pasangan, Bakal Dilaporkan ke Polisi

    Detik-Detik 2 PNS Kepergok Selingkuh, Dilabrak Masing-Masing Pasangan, Bakal Dilaporkan ke Polisi

    TRIBUNJATIM.COM – Belakangan dua pegawai negeri sipil (PNS) dikabarkan tepergok berselingkuh.

    Pasangan resmi lantas melabrak mereka saat berduaan.

    Momen labrak ini kemudian menjadi perbincangan publik hingga viral di media sosial.

    Tak tinggal diam, pasangan mereka berencana melapor ke polisi.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Video penggerebekan itu pun viral di media sosial sejak Minggu (16/2/2025).

    Sosok istri sah berinisial KO bahkan berani memecahkan kaca mobil pelakor.

    Sang suami tampak ketakutan.

    Aksi pelabrakan yang dilakukan KO nyatanya juga turut didukung oleh suami sah pelakor.

    Usut punya usut, oknum PNS yang diduga berselingkuh itu sama-sama telah memiliki pasangan.

    Dilansir TribunnewsBogor.com dari postingan akun TikTok @official_ptm99 terlihat detik-detik KO melabrak suaminya, inisial AN sedang berada di dalam mobil bersama wanita inisial RA.

    Kejadian tersebut terjadi di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru, Riau pada Minggu siang.

    Dalam video terlihat KO emosi dan menjegal mobil RA yang hendak kabur setelah kepergok.

    Sambil berteriak-teriak, KO pun menantang RA, wanita yang selingkuh dengan suaminya untuk menabraknya.

    PEGAWAI IMIGRASI SELINGKUH: Video saat istri menggerebek suaminya yang diduga selingkuh viral di media sosial, Senin (17/2/2025). Pelakor, istri, dan suami diduga pegawai Imigrasi Pekanbaru. (Instagram via TribunPekanbaru.com)

    Istri sah lantas mengurai modus perselingkuhan suaminya yang telah lama ia curigai.

    “Tabrak aku, tabrak. Kau bilang kau pergi ke Pelawan sama Kakanwil ya. Kau sama cewek ke Tebing Tinggi, otak kau di mana? anak kau menunggu di rumah,” teriak KO dikutip TribunnewsBogor.com pada Senin (17/2/2025).

    Belakangan terkuak bahwa AN dan RA keduanya diduga sama-sama oknum PNS di kantor Imigrasi Pekanbaru.

    Fakta tersebut diungkap istri sah saat momen pelabrakan tersebut.

    “Kau juga! suami kau di sini. Woy, kalian PNS woy. Turun! Mereka PNS woy!” pungkas KO.

    Bukan cuma KO, suami sah RA yakni pria inisial O juga emosi.

    Pria yang mengenakan topi dan kaos biru itu tak kalah garang meneriaki istrinya yang diduga selingkuh.

    Suami sah terlihat emosi lantaran istrinya enggan dari mobil.]

    “Copotlah seragam kalian, tengok! turun,” ujar istri sah.

    “PNS selingkuh. Pegawai Imigrasi,” teriak suami sah pelakor.

    Pecahkan kaca mobil pelakor

    Momen tegang istri sah dan suami sah labrak aksi perselingkuhan tersebut berlangsung selama beberapa menit.

    Warga sekitar pun ikut mengerubungi dan menjegal pasangan selingkuh tersebut agar tidak kabur.

    Terlihat di video ada mobil putih yang ikut menghalau mobil pelakor yang hendak melarikan diri.

    Hingga akhirnya istri sah pun memberanikan diri untuk memecahkan kaca mobil pelakor.

    DIGEREBEK ISTRI SAH: VIRAL PNS SELINGKUH: Tangkapan layar momen seorang wanita diduga istri sah sedang memecahkan kaca mobil pelakor, Senin (17/2/2025). Sosok pria yang digerebek itu adalah pegawai imigrasi di Pekanbaru.

    Dengan batu di tangan kanannya, KO menggebrak kaca mobil tersebut berkali-kali sampai pecah.

    “Aku pecahkan ya,” kata KO.

    “Pecahkan, pecahkan nda, sampai pecah,” teriak suami sah pelakor.

    Setelah berusaha sekuat tenaga, kaca mobil pelakor akhirnya berhasil dipecahkan.

    Terlihat RA terduga pelakor yang mengenakan kaos motif garis putih hitam langsung menutupi wajahnya.

    Melihat sang istri ada di dalam mobil, O langsung berteriak.

    “Kepada Kakanwil Kemenkumham, woy pegawai imigrasi, viralkan pak! kata suami sah.

    “Buka pintunya woy,” pinta KO.

    “Sudah punya anak dua kau tinggalkan woy,” pungkas suami sah.

    Usai kaca mobilnya dipecahkan, sang terduga pelakor dan suami sah KO enggan turun dari mobil.

    Hal itu memicu kemarahan warga yang ikut membantu pelabrakan istri sah.

    Hingga akhirnya istri sah, KO pun pingsan.

    Warga yang panik buru-buru menyelamatkan KO.

    Di momen itulah dua oknum PNS terduga peselingkuh tancap gas dan kabur.

    Terkait dengan kejadian tersebut, pihak kantor imigrasi Pekanbaru hingga kini belum buka suara.

    Pun dengan dua oknum PNS terduga pelaku perselingkuhan, RA dan AN juga belum angkat bicara.

    Kabarnya suami sah, O dan istri sah, KO bakal melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Parlemen Yordania: 12 Ribu Pasukan Israel Sudah di Depan Pintu, Pelanggaran Kedaulatan! – Halaman all

    Parlemen Yordania: 12 Ribu Pasukan Israel Sudah di Depan Pintu, Pelanggaran Kedaulatan! – Halaman all

    Parlemen Yordania: 12 Ribu Pasukan Israel Sudah di Ujung Hidung, Caplok Lembah Yordan

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Parlemen Yordania, Saleh Abdul Karim Al-Armouti dilaporkan mengajukan pertanyaan kepada Perdana Menteri Yordania, Dr Jaafar Hassan, seputar stablitas keamanan di perbatasan negara tersebut dengan Israel.

    Pertanyaan itu berisi tentang langkah-langkah politik, hukum, diplomatik, keamanan dan media yang diambil oleh pemerintah Yordania terkait manuver Israel membangun tembok di perbatasan.

    “Pernyataan sehubungan dengan pengumuman musuh Zionis (Israel) tentang proyek untuk menutup apa yang disebut “perbatasan timur” dengan Yordania dengan membangun tembok pemisah rasis sepanjang 238 km,” tulis laporan Khaberni, mengutip isi surat parlemen dari Saleh Abdul Karim Al-Armouti ke pihak ekskutif.

    Pertanyaan juga menyinggung soal kehadiran pasukan Israel (IDF) di ‘depan pintu’ Yordania.

    “Parlemen juga mempertanyaan langkah pemerintah Yordania atas kehadiran pasukan Israel di garis depan barat yang diperkirakan berjumlah tidak kurang dari 12.000 tentara Zionis, dan pengumuman aneksasi Lembah Yordan dan Laut Mati utara ke entitas Zionis,” tulis laporan Khaberni.

    Pertanyaan Al-Armouti adalah: “Apakah pemerintah tidak tahu bahwa ini merupakan serangan terhadap kedaulatan, keamanan, dan stabilitas negara Yordania, dan pelanggaran hukum internasional, konvensi internasional, dan semua perjanjian yang ditandatangani Yordania dengan musuh?”

    PAGAR PERBATASAN – Garis perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania. Israel dilaporkan akan membangun tembok ratusan kilomter di sepanjang perbatasan ini. (khaberni/HO)

    Al-Armouti menanyakan kepada Hassan apakah pemerintah Yordania memiliki keinginan untuk mengajukan pengaduan ke Mahkamah Kriminal Internasional, dengan mempertimbangkan hal ini sebagai pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional serta kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Al-Armouti juga mempertanyakan apakah pemerintah Yordania memiliki niat untuk mengajukan pengaduan ke Mahkamah Internasional di Den Haag, yang sebelumnya pada tahun 2004 telah memutuskan untuk mempertimbangkan pembangunan tembok sepanjang tidak kurang dari 142 km di wilayah Palestina yang diduduki sebagai tembok rasis yang bertentangan dengan hukum internasional dan harus dihilangkan.

    Israel Hendak Caplok Lembah Yordan-Tepi Barat

    Niat Israel membangun apa yang mereka sebut sebagai “infrastruktur penghalang” di sepanjang perbatasan dengan Yordania belakangan dicurigai sebagai bagian dari upaya aneksasi dua wilayah Palestina.

    Ulasan Khaberni, Kamis (5/12/2024) lalu, menyebut kecurigaan tentang motif sebenarnya Israel membangun pagar pembatas ini muncul saat entitas pendudukan itu “meningkatkan proyek-proyek dan langkah-langkahnya di berbagai tingkat dalam upaya untuk melaksanakan rencana untuk mencaplok Tepi Barat dan Lembah Yordan.”

    “Hal ini (pembangunan pagar pembatas) juga terjadi pada tahap di mana pendudukan bergerak menuju penerapan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah kalau mereka berusaha mencapai tujuannya di Tepi Barat, yang paling penting adalah aneksasi,” kata ulasan tersebut.

    Sebagai informasi, perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania memiliki panjang 335 km, 238 km di antaranya berada di wilayah pendudukan dan 97 km berada di Tepi Barat.

    Tujuan Politik

    Sekretaris Jenderal Kampanye Akademik Internasional Menentang Pendudukan dan Apartheid, Ramzi Odeh, dikutip dari ulasan Khaberni, menegaskan kalau proyek pembangunan tembok di perbatasan dengan Yordania terutama memiliki tujuan politik.

    “Dan tujuan Israel ini sangat berbahaya bagi perjuangan Palestina, dengan menjadikan pendudukan di Tepi Barat sebagai penguasaan permanen, meskipun faktanya resolusi internasional mengakui bahwa pendudukan tersebut bersifat sementara,” kata dia.

    Dalam persiapan proyek ini, pendudukan Israel melontarkan banyak tuduhan, termasuk kekhawatiran akan infiltrasi lintas batas, penyelundupan senjata, atau operasi serangan lintas-perbatasan.

    Odeh menambahkan kalau dalih-dalih ini hanyalah argumen yang diajukan oleh pendudukan Israel untuk membenarkan pembangunan tembok tersebut di hadapan komunitas internasional.

    Odeh menggarisbawahi, Israel menerapkan kontrol keamanannya di perbatasan dengan Yordania melalui kehadiran sistem keamanan dan pengawasan yang canggih, yang berarti tembok ini tidak akan memberikan “aspek keamanan” yang lebih besar.

    “Bagi Israel, tujuan di balik pembangunan tembok ini adalah aneksasi dan memaksakan kedaulatan,” kata dia.

    Dia melanjutkan, “Membangun tembok pada akhirnya akan mengarah pada pencaplokan Lembah Yordan dan Tepi Barat secara nyata dan praktis, mengubah rencana tersebut menjadi kenyataan penyitaan tambahan ribuan dunum tanah Palestina milik desa-desa dekat perbatasan,”.

    Hal ini berarti hal ini akan meningkatkan aneksasi tanah dan pengusiran penduduknya oleh Israel.

    “Ini bisa diartikan mengarah pada aneksasi total sebagian Lembah Yordan,” paparnya.

    Tembok perbatasan sepanjang ratusan kilometer dari garis perbatasan Israel dengan Yordania. IDF mempertimbangkan membentuk divisi militer baru di perbatasan dengan Yordania karena meningkatnya ancaman. (khaberni)

    Blue Print Lama untuk Halangi Terbentuknya Negara Palestina

    Proyek dan rencana aneksasi dianggap sebagai proyek lama yang berakar pada mentalitas Israel, namun pemerintahan sayap kanan saat ini yang dipimpin oleh Netanyahu berpacu dengan waktu dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunannya.

    Odeh mengatakan, upaya ini jelas terlihat dengan pemberian tugas dan wewenang besar kepada menteri ekstremis dan pemimpin Partai Religius Zionis Bezalel, yang juga memimpin “rencana resolusi” yang berupaya memaksakan fakta-fakta baru di lapangan, dan juga berupaya mewujudkan rencana aneksasi.

    Odeh menjelaskan kalau “tembok keamanan” yang saat ini sedang direncanakan adalah salah satu alat penentu paling penting yang menghilangkan kemungkinan penarikan pasukan pendudukan dari Tepi Barat sebagai pendudukan sementara sesuai dengan resolusi internasional.

    Berdirinya tembok itu, akan membuat Tepi Barat menjadi area pendudukan permanen.

    “Dengan demikian, (aneksasi Tepi Barat) menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina,” ujar Odeh.

    Dia melanjutkan: “Untuk melaksanakan proyek aneksasi, pendudukan telah melakukan beberapa upaya selama bertahun-tahun, termasuk: merebut tanah di wilayah Lembah Yordan dengan berbagai dalih dan proyek, termasuk “proyek cagar alam,” yang telah diintensifkan oleh otoritas pendudukan Israel. 

    Odeh menambahkan, lewat alasan-alasan itu Israel lewat berbagai entitasnya -termasuk pemukim ekstremis- telah menyita ribuan dunam tambahan di wilayah Lembah Yordan.

    “Pendudukan juga berupaya memperluas pemukiman untuk memecah-belah Lembah Yordan dan memisahkannya dari wilayah lain di Tepi Barat. Akhirnya, sebuah rencana muncul. “Tembok keamanan” di perbatasan ini adalah untuk melengkapi langkah-langkah sebelumnya untuk mewujudkan rencana aneksasi menjadi kenyataan,” katanya.

    Emblem di seragam tentara IDF dalam operasi militer di Gaza yang menggambarkan peta Israel Raya. (rntv/tangkap layar)

    Risiko Bagi Yordania

    Selain konsekuensi politik yang serius dari pembangunan tembok ini di pihak Palestina, risikonya juga meluas ke Yordania, menurut Odeh.

    Dia menilai kalau kehadiran perbatasan buatan permanen antara Israel dan Yordania merupakan ancaman langsung dan berkelanjutan terhadap keamanan nasional Yordania.

    “Seperti dalam situasi saat ini Israel adalah negara pendudukan di Tepi Barat. Menurut hukum internasional, Israel harus mengakhiri pendudukannya, tetapi jika tembok ini didirikan, akan ada kekuatan musuh yang permanen di perbatasan dengan Yordania,” kata dia.

    Odeh memperkirakan pelaksanaan pembangunan pagar ini akan menghadapi banyak kendala dan tidak dapat dilakukan dengan mudah, serta akan mendapat penolakan yang besar, terutama dari Yordania.

    Hubungan Yordania-Israel diperkirakan akan tegang dan Yordania akan mengerahkan upaya diplomasi yang besar demi menekan atau menghentikan pembangunan pagar pembatas ini.

     

    (oln/khbrn/*)

     

      
     
     

  • Praperadilan Bukan Alasan Tak Hadiri Panggilan

    Praperadilan Bukan Alasan Tak Hadiri Panggilan

    PIKIRAN RAKYAT – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika mengonfirmasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak memenuhi agenda pemeriksaan sebagai tersangka yang dijadwalkan hari ini, Senin, 17 Februari 2025. Bahkan, ketidakhadiran Hasto tanpa disertai alasan yang patut dan wajar.

    “Infonya (Hasto) meminta penundaan setelah selesai putusan praperadilan yang akan diajukan kembali atau sudah diajukan lagi,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 17 Februari 2025.

    Tessa menegaskan, proses praperadilan berbeda dengan tindakan penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah. Oleh karena itu, praperadilan bukan alasan yang patut dan wajar bagi Hasto untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka pada hari ini.

    “Proses praperadilan berbeda dengan proses penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu di KPK, di Kepolisian, maupun di Kejaksaan,” ucap Tessa.

    Sebagai tindak lanjut, KPK akan segera mengirimkan surat panggilan kedua kepada Hasto, yang dijadwalkan dalam pekan ini. Menurut Tessa, Hasto akan kembali diminta hadir di kantor KPK antara Kamis atau Jumat.

    “Akan dilayangkan kembali surat panggilan kedua, info yang saya dapatkan dari penyidik,” ucap Tessa.

    KPK Tegaskan Praperadilan Tak Bisa Halangi Pemeriksaan Hasto Kristiyanto

    Senada dengan Tessa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga menyatakan, adanya permohonan praperadilan tidak bisa menghalangi pemeriksaan terhadap Hasto. Kecuali hakim memerintahkan KPK untuk menunda pemeriksaan hingga ada putusan final.

    “Kalau menurut ketentuan hukum, adanya praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan praperadilan ditunda sampai dengan adanya putusan,” kata Johanis Tanak dalam keterangannya, Senin, 17 Februari 2025.

    Tanak menuturkan, sebagai warga negara yang baik, Hasto Kristiyanto seharusnya hadir memenuhi panggilan penyidik. Menurutnya, jika tidak ada panggilan pemeriksaan selama proses praperadilan bukan berarti upaya hukum yang ditempuh Hasto menghalangi proses hukum di KPK.

    “Kalaupun penyidik tidak memanggil dan memeriksa, itu semata-mata untuk menghormati jalannya proses sidang prapid saja agar dapat berjalan lancar,” ucap Tanak.

    Sebelumnya diberitakan, penyidik KPK batal memeriksa Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan, Senin, 17 Februari 2025.

    “Benar Saudara HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Senin, 17 Februari 2025.

    Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy mengakui kliennya sudah menerima surat panggilan dari KPK. Namun, dia mengirim surat permohonan ke KPK untuk meminta agar pemeriksaan Hasto ditunda, dengan alasan sedang mengajukan praperadilan kedua.

    “Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin, tapi kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan,” kata Ronny.

    Ronny menjelaskan, pengajuan praperadilan tersebut dilakukan sebagai respon atas permohonan sebelumnya yang diputus tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    “Kami nilai harus mengajukan dua permohonan praperadilan bukan digabungkan dalam satu permohonan praperadilan,” tuturnya.

    Menurut Ronny, upaya pengajuan praperadilan kedua ini bertujuan agar pengadilan dapat memeriksa pokok perkara praperadilan yang belum tersentuh dalam putusan sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Djuyamto menyatakan gugatan praperadilan Hasto tidak dapat diterima.

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Djuyamto di PN Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025.

    Djuyamto menyebut permohonan praperadilan yang diajukan Hasto melalui kuasa hukum kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sah.

    “Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas,” ujar Djuyamto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News