Xcloud.id

Blog

  • Macron Tawarkan Prancis sebagai Gerbang India ke Eropa

    Macron Tawarkan Prancis sebagai Gerbang India ke Eropa

    Jakarta –

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengakhiri lawatannya ke Prancis pekan dengan mengunjungi Marseille, kota pelabuhan di Mediterania. Presiden Prancis Emmanuel Macron mempromosikan Marseille sebagai pintu gerbang utama Eropa bagi Koridor Ekonomi India-Timur Tengah-Eropa, IMEC.

    IMEC, yang diumumkan pada KTT G20 2023 di New Delhi, adalah proyek jalur rel dan maritim yang bertujuan meningkatkan perdagangan antara India dan Eropa melalui Israel, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. Koridor ini disebut-sebut sebagai pesaing potensial bagi inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, milik Cina.

    Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Joe Biden, memimpin inisiatif ini dengan dukungan Prancis, Italia, dan Jerman yang bergabung bersama India, Arab Saudi, serta UEA sebagai penandatangan perjanjian.

    “Marseille bisa menjadi pintu masuk utama ke pasar Eropa,” kata Macron, menggambarkan IMEC sebagai “katalis luar biasa” bagi proyek investasi dan kerja sama konkret.

    Di Marseille, Modi menghadiri presentasi CMA CGM Group, perusahaan logistik dan perkapalan Prancis yang ingin berkontribusi dalam merealisasikan IMEC.

    “Saat India memperluas jaringan perdagangan dan maritimnya, kerja sama dengan para pemimpin industri akan berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, rantai pasokan, dan pertumbuhan ekonomi,” tulis Modi di media sosial.

    Prancis Incar Peran Sentral

    Tahun lalu, Macron menunjuk utusan khusus untuk IMEC guna memperkuat peran Prancis dalam proyek ini.

    Namun, analis India Swasti Rao mengatakan bahwa meskipun Prancis bisa menjadi jalur utama perdagangan India dengan Uni Eropa, Marseille bukan satu-satunya opsi.

    “Pelabuhan Marseille memang memiliki kapasitas besar, tetapi India juga mempertimbangkan opsi lain, seperti Pelabuhan Trieste di Italia,” katanya kepada DW.

    Italia bahkan dikabarkan akan menunjuk utusan khusus untuk IMEC guna memperdalam keterlibatannya dalam proyek ini.

    IMEC Hadapi Tantangan Besar

    Para ahli menilai IMEC menghadapi berbagai tantangan, mengingat pembangunan sepanjang 4.800 kilometer jalur pelabuhan, rel, dan infrastruktur transportasi lainnya yang melewati zona geopolitik sensitif.

    Arab Saudi telah mengumumkan investasi senilai USD20 miliar Namun, jumlah itu dinilai belum cukup untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Hingga kini, Uni Eropa belum mengalokasikan dana untuk proyek ini.

    Koridor IMEC dirancang untuk mengangkut barang dari India melalui Pelabuhan Khalifa di UEA, kemudian diteruskan dengan kereta melalui Arab Saudi dan Yordania ke Pelabuhan Haifa di Israel, sebelum dikirim ke Eropa melalui Laut Mediterania. Namun, banyak jalur rel di Timur Tengah masih belum tersedia.

    Saat ini, Cina adalah eksportir terbesar ke UE, sementara India berada di peringkat kesembilan. India masih sangat bergantung pada impor dari Cina, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa rantai pasokannya tetap terhubung dengan ekonomi Cina, membuat negara-negara Eropa tetap rentan terhadap dominasi pasokan dari Beijing.

    Perang Israel-Hamas yang berkecamuk sejak serangan Hamas pada 7 Oktober telah menghambat upaya normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, menimbulkan keraguan atas kelangsungan IMEC melalui Timur Tengah.

    Prancis Jadi Mitra Strategis India di Eropa

    Meskipun IMEC menghadapi banyak tantangan, kunjungan Modi ke Prancis menunjukkan bahwa India tetap berupaya memperkuat hubungan bilateral dan perdagangan dengan Prancis.

    “Dari perspektif India, IMEC adalah cara ideal untuk membuka jalur perdagangan baru. Namun, situasi di Timur Tengah mengubah strategi,” kata analis Rao.

    “Kini India berupaya memperkuat konektivitas dengan Eropa, baik melalui IMEC maupun jalur lainnya,” tambahnya.

    „Prancis adalah pusat strategis India di Eropa,” ujarnya, menegaskan bahwa kerja sama bilateral bertujuan meningkatkan perdagangan India dengan UE, terlepas dari apakah IMEC benar-benar terwujud.

    India Incar Jet Tempur Prancis

    Selain perdagangan, kerja sama pertahanan juga menjadi pilar utama hubungan India-Prancis.

    Sumber DW melaporkan bahwa India berencana membeli 26 jet tempur Rafale buatan Prancis, menambah 33 unit yang sudah dimiliki Angkatan Udara India, IAF.

    India juga tengah mempertimbangkan pembelian tiga kapal selam Scorpene dari Prancis, melengkapi enam unit yang telah dibeli sebelumnya. Total nilai kontrak pertahanan ini mencapai €10,6 miliar.

    “Militer India tidak lagi tertarik pada peralatan Rusia,” ujar analis pertahanan Rahul Bedi dari New Delhi, merujuk pada dampak perang Ukraina terhadap reputasi senjata Rusia.

    Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, tahun lalu, Prancis kini menjadi eksportir senjata terbesar kedua di dunia, menggeser Rusia ke posisi ketiga.

    Pada KTT Kecerdasan Buatan (AI) di Paris, Modi duduk di antara Macron dan Wakil Presiden AS JD Vance, menegaskan persaingan Prancis dan AS dalam menjual peralatan militer ke India, yang merupakan pengimpor senjata terbesar di dunia.

    Setelah meninggalkan Prancis, Modi bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump, yang mengumumkan rencana peningkatan penjualan senjata AS ke India senilai miliaran dolar, termasuk jet tempur.

    Namun, analis India menilai New Delhi lebih memilih peralatan militer Prancis, meskipun harganya lebih mahal.

    “Peralatan Prancis lebih mahal dibanding buatan AS, tetapi memiliki lebih sedikit pembatasan,” kata Bedi.

    “Amerika Serikat menerapkan banyak protokol mengenai di mana dan terhadap siapa peralatan dapat digunakan. Prancis jauh lebih fleksibel,” tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemkab Pulau Seribu bagikan 500 bibit ikan nila ke warga Pulau Kelapa

    Pemkab Pulau Seribu bagikan 500 bibit ikan nila ke warga Pulau Kelapa

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu membagikan 500 ekor bibit ikan nila ke Kolam Gizi Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Nyiur Melambai, Pulau Kelapa sebagai sarana edukasi pentingnya konsumsi ikan pada anak.

    “Keberadaan ikan di kolam gizi RPTRA bisa menjadi sarana edukasi kepada anak-anak. Terutama, terkait pentingnya mengonsumsi ikan,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (Sudin KPKP) Kepulauan Seribu, Nurliati di Jakarta, Selasa.

    Ia mengharapkan seluruh bibit ikan itu dapat tumbuh menjadi besar dan nantinya bisa dibagikan kepada warga kurang mampu di daerah itu agar
    anak-anak mereka bisa mendapatkan asupan makanan yang baik.

    Oleh karena itu, dia meminta agar pengelola RPTRA betul-betul melakukan pemeliharaan agar ikan ini nantinya bisa dipanen.

    “Ikan kaya akan kandungan protein dan sangat bagus dikonsumsi sejak usia dini,” kata dia.

    Sementara Lurah Pulau Kelapa, Muslim menyampaikan bantuan ini sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah musim barat.

    Pihaknya sangat mengapresiasi bantuan ini dan ia juga berharap bermanfaat untuk warga.

    Ia juga menekankan agar ikan nila dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka akan disiagakan seorang petugas khusus untuk memastikan pemberian pakan dan keamanan kolam.

    “Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan pangan berbasis perikanan, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Pulau Kelapa adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, Indonesia.

    Pulau Kelapa merupakan salah satu pulau berpenduduk di Kepulauan Seribu seluas 0,25 kilometer persegi.

    Kepulauan Seribu terdiri dari 110 pulau yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Kepulauan Seribu terletak sekitar 45 kilometer di utara Jakarta.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harvey Moeis Ajukan Kasasi, Yudi Purnomo: Berharap Hakim Mahkamah Agung Juga Bersikap Tegas

    Harvey Moeis Ajukan Kasasi, Yudi Purnomo: Berharap Hakim Mahkamah Agung Juga Bersikap Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, kembali bersuara terkait kasus korupsi pengelolaan timah yang menjerat Harvey Moeis.

    Yudi berharap Mahkamah Agung (MA) bersikap tegas dalam menangani kasus tersebut.

    “Saya berharap hakim Mahkamah Agung juga bersikap tegas seperti Pengadilan Tinggi,” ujar Yudi di X @yudiharahap46 (18/2/2025).

    Yudi menyoroti besarnya kerugian negara dalam kasus ini, yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun.

    “Bahkan memaksimalkan hukumannya menjadi seumur hidup sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor,” cetusnya.

    Ia juga mendesak agar pengembalian aset korupsi dilakukan semaksimal mungkin guna mengurangi dampak kerugian yang ditanggung negara.

    “Maksimalkan pengembalian aset korupsinya,” tandasnya.

    Kasus Harvey Moeis saat ini tengah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung, setelah sebelumnya divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi.

    Namun, langkah kasasi yang diambil Harvey mendapat banyak sorotan publik yang menginginkan hukuman lebih berat bagi pelaku korupsi besar.

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menuai apresiasi. Setelah memperberat hukuman Harvey Mouis dan Helena Lim.

    Keduanya merupakan terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

    “Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Helena Lim, divinis lebih tinggi dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. yakni 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi mengatakan Helena bersalah karena membantu korupsi pengelolaan timah.

  • KKP memanfaatkan air kelapa tingkatkan produktivitas budi daya nila

    KKP memanfaatkan air kelapa tingkatkan produktivitas budi daya nila

    Studi terbaru yang dilakukan oleh tim peneliti BPPP Bitung menunjukkan bahwa air kelapa dapat digunakan secara efektif dalam maskulinisasi ikan nila melalui pakan.

    Jakarta (ANTARA) – Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kaji terap inovatif dalam dunia perikanan, salah satunya dengan memanfaatkan air kelapa untuk meningkatkan produktivitas budi daya ikan nila.

    “Studi terbaru yang dilakukan oleh tim peneliti BPPP Bitung menunjukkan bahwa air kelapa dapat digunakan secara efektif dalam maskulinisasi ikan nila melalui pakan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa hasil penelitian itu akan membuka peluang bagi pembudidaya untuk meningkatkan produksi ikan nila jantan dengan cara yang lebih alami, ramah lingkungan, dan ekonomis.

    Ia menegaskan, inovasi dalam perikanan budi daya, seperti pemanfaatan air kelapa untuk maskulinisasi ikan nila, tidak hanya mendukung keberlanjutan sektor perikanan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kapasitas SDM KP. BPPSDM KP merupakan pengampu BPPP Bitung.

    “Dengan adanya kaji terap ini, para instruktur, widyaiswara, dan pembudidaya dapat memperoleh ilmu baru yang aplikatif, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka di industri KP,” ujar Nyoman.

    Kepala BPPP Bitung Natalia menjelaskan bahwa maskulinisasi ikan nila menjadi salah satu metode yang banyak diterapkan dalam budi daya perikanan, karena ikan nila jantan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan betina.

    Selama ini, kata Natalia, proses maskulinisasi umumnya menggunakan hormon sintetik seperti 17α-metiltestosteron, yang meskipun efektif, berpotensi meninggalkan residu berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

    “Kami ingin memberikan alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Dengan menggunakan air kelapa dalam pakan, kita tidak hanya mengurangi ketergantungan pada hormon sintetik, tetapi juga memanfaatkan bahan alami yang melimpah di Indonesia,” ujar Natalia.

    Dia menuturkan bahwa penelitian telah dilakukan di BPPP Bitung sejak 25 September hingga 22 November 2024. Dalam percobaan ini, larva ikan nila diberikan pakan yang dicampur dengan air kelapa dalam berbagai dosis selama 14 hari.

    Hasilnya menunjukkan bahwa dosis 0,12 ml air kelapa per gram pakan menghasilkan maskulinisasi yang optimal dengan persentase ikan jantan mencapai 66,32 persen.

    Penelitian ini pun membuktikan bahwa penggunaan air kelapa tidak berdampak negatif terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan. Bahkan, ikan yang diberi pakan berbasis air kelapa menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan tingkat kelangsungan hidup hingga 98,89 persen.

    Inovasi KKP melalui UPT-nya diharapkan mendorong banyak pembudidaya yang beralih ke metode maskulinisasi ikan nila yang lebih alami. Langkah selanjutnya adalah menyusun panduan teknis sederhana agar inovasi ini dapat diimplementasikan dengan mudah di lapangan.

    “Kami akan terus mengembangkan penelitian ini agar hasilnya semakin optimal dan bisa menjadi standar baru dalam budidaya ikan nila di Indonesia,” ujar Natalia.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mendorong seluruh unit kerja KKP untuk lebih berinovasi. Baik itu di bidang pelayanan maupun inovasi yang kaitannya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Pelantikan Kepala Daerah, Ahmad Luthfi Ikuti Latihan Baris-berbaris di Monas

    Jelang Pelantikan Kepala Daerah, Ahmad Luthfi Ikuti Latihan Baris-berbaris di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi mengaku telah diberikan materi soal sikap dasar menjelang pelantikan kepala daerah Kamis (20/2/2025).

    Dia mengatakan materi latihan baris-berbaris itu dilakukan agar seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota dan wakil-wakilnya bisa melakukan gerakan serempak saat pelantikan.

    “Jadi gerakan ini kita gunakan agar pelaksanaan nanti kita serempak punya kesatuan sikap dan tindak ini kita latihkan,” ujarnya di Monas, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Mantan Kapolda Jawa Tengah ini menekankan, latihan itu sudah sangat familiar saat dirinya mengenyam pendidikan atau saat berkegiatan di korps Bhayangkara.

    Namun demikian, menurutnya latihan ini tetap diperlukan agar kepala daerah lain yang memiliki latar belakang sipil bisa menyesuaikan gerakan baris-berbaris tersebut.

    “Kalau kita sangat familiar sekali, kalau sikap dasar saat masuk polri, jadi sudah gak kaget ya tapi ya mungkin dari teman-teman dan rekan-rekan dari sipil harus menyesuaikan jadi ada langkah yang sama,” tambahnya.

    Adapun, dia mengatakan bahwa dirinya tidak ada persiapan khusus menjelang pelantikan tersebut. Pada intinya, menurut Luthfi, para peserta harus beristirahat dengan cukup.

    “Tidur cukup lah tips khusus ya dan pikiran tenang,” pungkasnya.

  • PLN antisipasi kenaikan pengguna EV pada mudik Lebaran 2025

    PLN antisipasi kenaikan pengguna EV pada mudik Lebaran 2025

    akan terdapat 31.200 unit mobil listrik yang mengantarkan masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Ritel dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti mengatakan, pihaknya mengantisipasi kenaikan jumlah pengguna kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

    Hal ini menyusul tren positif masyarakat yang semakin nyaman dan percaya diri membawa mobil listrik mereka untuk perjalanan atau mobilitas jarak jauh seperti mudik.

    “Para pengguna EV sudah mulai nyaman menggunakan EV dalam bepergian, hal ini terlihat dari meningkatnya persentase jumlah EV yang mudik setiap periode Natal dan Tahun Baru, serta Lebaran,” kata Edi dalam webinar Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertajuk “Coffee Morning: Rencana Pengembangan SPKLU Tahun 2025-2030” di Jakarta, Selasa.

    Mengacu pada data Gaikindo dan PLN, pada periode Natal dan Tahun Baru 2023/2024, tercatat sebanyak 1.290 unit mobil listrik digunakan masyarakat untuk pulang kampung.

    Pada Lebaran 2024, jumlah EV yang dipakai mudik meningkat menjadi 4.314 unit atau 10,8 persen dari total mobil listrik nasional.

    Pada periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025, secara nasional, tercatat terdapat 68.695 mobil listrik, dan 19 persen atau 13.183 di antaranya menggunakan mobil mereka untuk perjalanan jarak jauh atau pulang kampung.

    Edi memproyeksikan akan terdapat 31.200 unit mobil listrik yang mengantarkan masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2025.

    “Dengan bertambahnya jumlah tersebut, diproyeksikan okupansi dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga akan terus meningkat,” kata Edi.

    Ia melanjutkan PLN bersama mitra meningkatkan ketersediaan SPKLU menjadi 3.385 unit di 2.306 lokasi, di mana untuk jalur mudik Sumatera-Jawa meningkat 4 kali lipat menjadi 1.000 unit SPKLU di 645 lokasi.

    Selain itu, Edi mengatakan pihaknya juga sudah mempersiapkan sejumlah fasilitas pendukung lainnya di SPKLU seperti petugas yang siaga di masing-masing titik untuk mengantisipasi antrean dan masalah teknis, hingga pengadaan 12 unit SPKLU Mobile.

    “Nanti titik-titik (SPKLU Mobile) akan kami atur sehingga memudahkan kalau ada antrean dan sebagainya,” kata Edi.

    “PLN juga terus berinovasi dalam menyediakan berbagai jenis infrastruktur EV charger sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan untuk mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik, seperti SPKLU Roda 4 (Standard, Medium, Fast, Ultra Fast). SPKLU Tiang, SPKLU Roda 2, dan SPBKLU Interchangeable,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Petrokimia menjajaki kerja sama multinasional dukung ketahanan pangan

    Petrokimia menjajaki kerja sama multinasional dukung ketahanan pangan

    Petrokimia Gresik dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia siap memperkuat kerja sama pupuk multinasional untuk mendukung swasembada pangan.

    Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – Petrokimia Gresik yang merupakan anggota holding Pupuk Indonesia siap menjajaki peluang kerja sama antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU) serta negara-negara Mercosur dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    EAEU terdiri dari Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, dan Kirgistan, sedangkan negara-negara Mercosur yaitu Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.

    “Petrokimia Gresik dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia siap memperkuat kerja sama pupuk multinasional untuk mendukung swasembada pangan,” kata Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo, di Gresik, Jawa Timur, Selasa.

    Dwi mengatakan Kemenlu RI berkunjung ke Petrokimia Gresik pada Senin (17/2), dalam rangka menggali potensi untuk menjajaki kerja sama ketahanan pangan antara Indonesia dengan EAEU serta negara-negara Mercosur.

    Negara-negara EAEU merupakan pemain utama dalam industri pupuk global dan dikenal dengan pengelolaan industri pupuk yang efisien, suplai bahan pupuk, teknologi mutakhir, serta mekanisme pembiayaan yang efektif.

    “Untuk negara-negara Mercosur dikenal dengan peternakannya,” ujar Dwi.

    Pada tahapan ini Kemenlu melihat potensi di lapangan sekaligus mengidentifikasi peluang strategis dalam pengembangan kerja sama pertanian dan peternakan termasuk pupuk dan sapi untuk menyiapkan implementasi konkret mendukung swasembada pangan nasional.

    Di Indonesia, kata Dwi, pupuk merupakan salah satu produk vital yang mendukung produksi dan keberlanjutan seluruh hasil pertanian.

    Sebenarnya Indonesia memiliki kapasitas produksi pupuk nasional mencapai 14,6 juta ton per tahun termasuk di dalamnya hasil dari produksi Petrokimia Gresik.

    Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional Indonesia masih memerlukan suplai bahan baku dari mitra-mitra lain termasuk negara-negara EAEU.

    Oleh sebab itu, kolaborasi multinasional sangat penting lantaran Indonesia memiliki salah satu prioritas dalam Astacita yakni swasembada pangan.

    Dwi menuturkan melalui kerja sama ini diharapkan Indonesia dapat memperkuat sektor pertanian dengan meningkatkan kapasitas produksi pupuk lokal.

    Terlebih, suplai bahan produksi pupuk dari EAEU seperti amoniak, fosfat, dan kalium akan memperkuat rantai pasokan bahan baku pupuk menjadi lebih efisien, sehingga mendukung keberlanjutan produksi pupuk domestik.

    “Petrokimia Gresik melalui program yang diinisiasi Kemenlu ini siap memperkuat kerja sama sektor pupuk dan peternakan sapi di Indonesia khususnya Jawa Timur,” kata Dwi pula.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Abrasi dan Rob Ancam Masyarakat Pesisir, Pembangunan GSW Harus Segera Diselesaikan

    Abrasi dan Rob Ancam Masyarakat Pesisir, Pembangunan GSW Harus Segera Diselesaikan

    loading…

    Program pembangunan Giant Sea Wall (GSW) bertujuan untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Program pembangunan Giant Sea Wall (GSW) yang bertujuan mencegah banjir rob dan abrasi tidak akan merugikan nelayan maupun masyarakat pesisir. Program tersebut justru melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga pesisir.

    “Proyek GSW justru untuk meningkatkan sejahteraan warga pesisir yang selama ini dibayang-bayangi ancaman banjir rob dan abrasi. Teman-teman nelayan, warga pesisir Jakarta, warga pesisir di luar Jakarta, ya seluruh pesisirlah, nantinya yang masuk program ini, malah semakin sejahtera,” papar Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Herzaky menjelaskan, program pembangunan GSW ini, merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Tujuannya mencegah potensi banjir rob dan abrasi.

    “Tak hanya itu, NCICD bisa menyelesaikan sejumlah tantangan seperti sanitasi dan penyediaan air bersih yang lebih baik. Serta menjamin konektivitas antarwilayah menjadi lebih baik. Intinya untuk pengembangan wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Terkait feasibility studies untuk program GWS ini, lanjut Herzaky, sudah dilakukan pada 2020. Sudah hampir lima tahun, perlu dilakukan cek ulang. Apakah masih sesuai dengan kondisi terkini serta sejumlah ekspektasi terkait proyek tersebut.

    Herzaky menyebut, keberadaan tanggul untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sangat penting. Pada 4 November 2024, Menko AHY sempat meninjau pembangunan tanggul di Muara Baru, Jakarta Utara.

    Tanggul tersebut dibangun sepanjang 2,3 kilometer dengan tinggi 4,8 meter di atas permukaan air laut, bertujuan untuk melindungi lebih dari 20.000 kepala keluarga (KK), serta area seluas 160 hingga 170 hektare dari ancaman banjir rob. “Bayangkan jika tidak ada tanggul, keselamatan masyarakat benar-benar dalam ancaman,” kata AHY.

    Menko AHY menambahkan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Pemprov Jakarta, serta seluruh stakeholders terkait. “Tidak ada satu entitas yang dapat mengatasi masalah banjir sendirian. Kita perlu bekerja bersama-sama,” tambahnya.

  • Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN

    Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri di Istana Presiden Senin 17/2/2025 (Foto : Radio Elshinta Hutomo Budi)

    Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 17 Februari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (17/2/2025). 

    “Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo.

    Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    “Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkap Presiden.

    Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Diantaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.

    “Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Lima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing,” ucap Presiden.

    Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam konferensi pers tersebut diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Peragaan busana bertema budaya keturunan Tionghoa digelar di Kota Tua

    Peragaan busana bertema budaya keturunan Tionghoa digelar di Kota Tua

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (RI) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta pada Senin (17/2) menggelar peragaan busana bertema budaya keturunan Tionghoa, menjadi bagian dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek sekaligus mempromosikan pariwisata Kota Tua Jakarta.

    Gelaran peragaan busana itu menampilkan berbagai koleksi busana dari Adrian Gan dan Sebastian Gunawan, serta pameran perhiasan dan aksesori karya Rinaldy Yunardi. Karya-karya tersebut menampilkan perpaduan tradisi Imlek dengan elemen modern dari dunia fesyen dan berlatarkan Kota Tua Jakarta yang kaya akan sejarah.

    Menghadirkan tiga perancang busana dan aksesori kenamaan Indonesia, peragaan berlangsung di House of Tugu, sebuah bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua Jakarta yang dulunya merupakan milik saudagar Tionghoa.

    “Melestarikan warisan budaya Tionghoa bukan hanya soal menjaga nilai sejarahnya, tetapi juga mengakui peran pentingnya dalam membentuk identitas budaya Indonesia dan sektor pariwisata kita,” kata Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana yang hadir membuka acara.

    Busana rancangan Sebastian Gunawan mengusung tema “Găi Shàn”, yang memiliki makna perubahan ke arah yang lebih positif, berisikan harapan agar Kota Tua Jakarta bisa terus berkembang menjadi destinasi wisata yang populer.

    “Busana-busana saya juga memiliki sentuhan sederhana namun modern, seperti halnya Kota Tua Jakarta yang merupakan perpaduan banyak budaya, di antaranya budaya Betawi, Tionghoa, dan juga Belanda,” kata Sebastian Gunawan.

    Pemprov Jakarta terus mengembangkan pariwisata di Kota Tua melalui sejumlah revitalisasi. Kawasan ini memiliki jejak sejarah yang mendalam bagi budaya Tionghoa di Jakarta, termasuk keberadaan kawasan Pecinan Glodok yang berlokasi tidak jauh dari Kota Tua.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Santoso
    Copyright © ANTARA 2025