Xcloud.id

Blog

  • Beda Respons soal #KaburAjaDulu: Menaker Sebut Tantangan, Wamenaker Bilang Kabur Saja

    Beda Respons soal #KaburAjaDulu: Menaker Sebut Tantangan, Wamenaker Bilang Kabur Saja

    Beda Respons soal #KaburAjaDulu: Menaker Sebut Tantangan, Wamenaker Bilang Kabur Saja
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di dalam negeri.
    Menurutnya, tagar tersebut mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri.
    “Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah
    create better jobs
    , itu yang kemudian menjadi catatan kami dan
    concern
    kami,” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
    Yassierli tidak mempersoalkan WNI yang memilih bekerja di luar negeri, asalkan mereka kembali ke Indonesia untuk membangun negeri.
    “Jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” ucapnya.
    Berbeda dengan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (
    Wamenaker
    ) Immanuel Ebenezer justru mengaku tidak ambil pusing dengan tren #KaburAjaDulu.
    Noel, sapaan akrabnya, bahkan mempersilakan WNI yang ingin berkarier di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia.
    “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ujar Noel sambil tertawa di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin.
    Noel menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempermasalahkan adanya tagar tersebut.
    “Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,” ujarnya.
    Fenomena #KaburAjaDulu tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan mencerminkan keinginan masyarakat untuk bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Fakta Terkait Pengemudi Ojol Gelar Aksi, Tuntut THR dan Perlindungan Pekerja – Page 3

    5 Fakta Terkait Pengemudi Ojol Gelar Aksi, Tuntut THR dan Perlindungan Pekerja – Page 3

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyoroti status kemitraan antara pengemudi ojek daring/online (ojol) dengan aplikator atau platform transportasi daring.

    Menurut Wamenaker Noel, status kemitraan antara pekerja ojek online dan angkutan online dengan platform ini memiliki definisi yang vital. Status kemitraan seharusnya memiliki posisi yang sejajar dan tidak merugikan satu sama lain.

    “Mitra ini menurut pemerintah, definisinya beda dengan aplikator. Kemitraan itu sejajar. Kalau tiba-tiba dipotong (tarif bersih untuk pengemudi), lalu tiba-tiba (akun) kena suspend, dan lainnya, itu namanya tidak sejajar. Yang pasti kemitraan yang didefinisikan oleh aplikator itu salah,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    Hubungan kemitraan ini seringkali menguntungkan aplikator untuk menetapkan tarif yang murah, hingga memotong penghasilan mitranya secara sepihak. Untuk itu, salah satu perhatian khusus bagi Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

    “Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukumnya) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Noel.

    “(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” ujar dia menambahkan.

    Menurut dia, kepastian hukum untuk para pengemudi serta ketegasan bagi aplikator untuk membuat aturan yang jelas dan transparan menjadi hal yang penting bagi kesejahteraan 4 hingga 5 juta pengemudi ojol di tiga platform utama di Indonesia saat ini.

    “Pemotongan-pemotongan itu sepihak dilakukan oleh aplikator. Kita tidak tahu reason (alasan)-nya apa, tapi ketika itu merugikan driver, ya tidak bisa, dong. Kita tidak mau mereka semaunya saja bikin aturan tanpa negara mengetahui,” kata Noel.

    “Ini momentum bagi kawan-kawan driver untuk berjuang karena Menteri (Ketenagakerjaan, Yassierli) dengan tegas mengatakan tidak mau kesejahteraan driver ojol tidak diperhatikan,” ujarnya menambahkan.

     

  • KAI Sumbar gunakan “energi hijau” di Stasiun Padang

    KAI Sumbar gunakan “energi hijau” di Stasiun Padang

    Padang (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Stasiun Padang dalam upaya mendukung energi hijau dan mewujudkan keberlanjutan lingkungan.

    Kahumas KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, M. As’ad Habibuddin di Padang, Selasa mengatakan sistem PLTS dengan kapasitas daya 40,7 kWp itu telah mulai beroperasi sejak awal Desember 2024.

    “Ini merupakan langkah konkret KAI Divre II Sumbar dalam mendukung energi hijau melalui penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT),” katanya.

    Ia menyebut PT KAI Divre Sumbar berkomitmen untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan. “Dengan memanfaatkan energi matahari yang melimpah, kami turut berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar As’ad.

    PLTS di Stasiun Padang ini menggunakan sistem On Grid, yang terhubung langsung ke jaringan listrik tanpa memerlukan baterai, sehingga sangat cocok untuk lokasi dengan akses jaringan listrik yang stabil. Solar panel dipasang pada struktur di atas atap, memaksimalkan pemanfaatan ruang tanpa mengganggu operasional stasiun.

    Energi yang dihasilkan oleh PLTS ini setara dengan efek positif menanam 570 pohon dan mampu mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 366 ton per tahun. Sehingga memberikan dampak signifikan dalam pelestarian lingkungan.

    “Selain mendukung upaya global dalam mengurangi jejak karbon, inovasi ini juga diharapkan dapat menginspirasi masyarakat dan pelaku industri lainnya untuk turut beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan,” tambah As’ad.

    Dengan pemasangan PLTS ini, KAI Divre II Sumbar tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga menjadi pionir dalam mendukung program Energi Hijau di sektor transportasi publik.*

    Pewarta: Miko Elfisha
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perkuat Daya Saing Global, PT INKA Ekspor Locomotive Platform ke Australia – Halaman all

    Perkuat Daya Saing Global, PT INKA Ekspor Locomotive Platform ke Australia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  PT INKA (Persero) INKA kembali melanjutkan catatan ekspor dengan pengiriman Locomotive Platform untuk UGL Rail Service Pty Ltd. Dalam pengiriman pertama ini, sebanyak 2 unit dari total pesanan sebanyak 50 unit Platform akan dikirimkan ke Australia secara bertahap sampai dengan 2028. 

    Pengiriman batch-1 dilakukan melalui Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

    Senior Manager Humas dan Kantor Perwakilan PT INKA (Persero), Nuur Aisyah mengatakan, INKA memastikan akan terus meningkatkan kualitas produk dan menjalankan quality control sesuai dengan yang telah disepakati.

    “Proyek ekspor Locomotive Platform ke Australia memiliki nilai strategis bagi INKA. Ekspor ini juga menjadi showroom yang efektif untuk memasuki pasar global dan bersaing lebih luas di bidang manufaktur kereta api dunia. INKA berkomitmen akan terus meningkatkan kualitasnya dengan quality control yang sesuai dengan yang telah disepakati,” jelas Aisyah.

    Locomotive Platform ini berupa underframe tanpa instalasi bogie dan coupler, yang merupakan bagian dari keseluruhan lokomotif bertipe Diesel Electric C44 ESACi oleh UGL Rail Service Pty Ltd.

    Sinergi berkelanjutan antara INKA dengan UGL Australia yang telah berjalan baik, membuktikan komitmen INKA dalam meningkatkan kualitas industri kereta api di pasar global. 

    Sebelumnya, INKA telah menyelesaikan proyek 262 unit Container Flat Top (CFT) Wagon untuk KiwiRail New Zealand pada Agustus 2023 dan tambahan 450 unit CFT Wagon di tahun 2024.

    “INKA mengucapkan terima kasih kepada Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang turut berkontribusi dalam mendukung pengiriman ekspor batch pertama ini berjalan tepat waktu dan lancar,” tambah Aisyah.

    Erika Asih Palupi, Sekretaris Perusahaan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), mengungkapkan TPS bangga dapat menjadi saksi dan turut andil dalam perjalanan produk anak bangsa yang mendunia.

    “Pelabuhan memiliki peran yang tidak hanya sebagai tempat bongkar muat barang, namun juga sebagai gerbang membuka produk-produk Indonesia untuk memasuki pangsa pasar global dan ekspor 2 unit locomotive platform ini menjadi bukti kepercayaan atas kehandalan produk anak bangsa. Tugas kami, TPS untuk ikut menjaga dan mengawal kepercayaan ini,” ungkap Erika.

    Selain proyek ekspor, INKA tengah mengerjakan KRL baru pesanan KAI Commuter yang telah melalui tahapan engineering dan design.

    Saat ini, proyek tersebut sedang memasuki proses produksi untuk 4 trainset pertama yang dikerjakan di pabrik INKA Madiun dan pengerjaan TS 5 di Pabrik INKA Banyuwangi sudah mulai berjalan. Sementara, progress pengerjaan KRL Retrofit telah memasuki tahap finishing pada TAKT-3 untuk trainset pertama dan Trainset kedua memasuki tahap penentuan bakalan (kereta) yang rencananya akan di retrofit.

    Pekerjaan 612 trainset kereta penumpang Stainless Steel New Generation pesanan PT KAI (Persero) sudah terkirim sebanyak 25 trainset. Saat ini, trainset ke 26 sedang memasuki masa pengujian internal dan persiapan pengujian eksternal dari customer sebelum dikirim.

  • Menunggu Gebrakan ‘Santri’ Bupati-Wakil Bupati Garut Periode 2025-2030, Berikut Profilnya

    Menunggu Gebrakan ‘Santri’ Bupati-Wakil Bupati Garut Periode 2025-2030, Berikut Profilnya

    Liputan6.com, Garut – Kontalasi pesta demokrasi Pilkada Garut 2024, Jawa Barat, 27 November tahun lalu, menghasilkan pemimpin baru Abdusy Syakur Amin-Luthfianisa Putri Karlina (Santri), sebagai Bupati-Wakil Bupati Garut terpilih periode 2025-2030.

    Lembaran baru pembangunan Garut untuk lima tahun ke depan ada di pundak mereka. Rencananya jika tidak ada aral melintang, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pelantikan secara serentak di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025), yang dilanjutkan retreat di Magelang. Berikut profil singkat keduanya.

    Bupati Garut Abdusy Syakur Amin

    Terlahir dari kalangan akademisi tulen, sifat kepemimpinan Abdusy Syakur Amin (ASA) memang terbentuk secara alami di lingkungan pesantren Al-Musadaddiyah sejak dini. Gemblengan langsung sang kakek Prof Dr Anwar Musaddad, Wakil Rais Am PBNU saat itu, memberikan wawasan luas bagi Syakur, panggilan akrabnya, membuka diri terhadap cakrawala dunia, termasuk dunia politik, yang akan menjadi bekal berharga dalam membangun negeri di kemudian hari.

    Darah Syakur memang tidak bisa lepas dari dunia pesantren, selain Almagfurllah Anwar Musaddad dari trah sang ibu, warisan gen DNA pesantren dari ulama besar di Indonesia mengalir deras dari sang ayah Prof Cecep Syarifuddin, yang merupakan salah satu putra KH Tubagus Muhammad Falak, salah seorang ahli falak atau perbintangan tanah air, yang sejak lama menjadi salah satu panutan para kiyai atau ulama di Jawa Barat bahkan Indonesia.

    Suasana keterbukaan dalam menyampaikan pendapat di lingkungan pesantren, menjadi hal biasa dihadapi Syakur, saat menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat. Hal itu pula yang akhirnya membentuk karakter asli Syakur, menjadi lelaki tegas, tangkas dan bertanggung jawab, namun tetap humanis layaknya santri di pondok.

    Pendidikan Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU.

    1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Kiansantang Garut, lulus 1980

    2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Garut, lulus 1983

    3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bandung, lulus 1986

    4. Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB) lulus 1992

    5. Magister Industrial engineering and Management Asian Institute Technology, Bangkok, Thailand lulus 1994

    6. Doktor Economic Development, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia lulus 2011

    7. Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) RI lulus 2017

    Kursus ataupun Diklat yang Pernah Diikuti :

    1. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 100 jam Institut Teknologi Bandung 1986

    2. Pendidikan dan Latihan Dasar, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I Institut Teknologi Bandung 1988

    3. Kursus Pelatih, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I, Institut Teknologi Bandung 1989 4. Kursus Dinas Staff, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I Institut Teknologi Bandung 1989

    5. Teaching Improvement Workshop Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 1998

    6. Pelatihan Pimpinan Perguruan Tinggi (UNI-STAFF) Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2005

    7. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, mendapatkan Sertifikat L4 dari LPJB BAPPENAS, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Airlangga 2010

    8. Diklat Kepemimpinan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2017

    9. Pelatihan Assesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2019

    10. Sertifikasi Kompetensi dalam Pengelolan Sumber Daya Manusia Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2019

    Riwayat Organisasi:

    1. Ketua KONI Kabupaten Garut (2018 – 2022), (2022 – Sekarang)

    2. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Garut (2016 – Sekarang)

    3. Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Garut (2016 – sekarang),

    4. Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah (2022 – Sekarang)

    5. Ketua Paguyuban Pasundan Kab. Garut (2020 – Sekarang)

    6. Ketua Ikatan Alumni SMPN 2 Garut (2016 – Sekarang)

    7. Anggota Dewan Penasehat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jawa Barat (2018 – Sekarang)

    8. Koordinator Kerjasama DPP Korps Mahawarman Indonesia (2021 – Sekarang)

    9. Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kab. Garut (2008 – 2020)

     

     

  • Cermin Ketidakadilan Sistem Pendidikan Nasional

    Cermin Ketidakadilan Sistem Pendidikan Nasional

    loading…

    Kepala Poksi PDIP dari Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyoroti efisiensi yang dilakukan Kemenag yang menyasar dunia pendidikan lewat dana BOS. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Kepala Poksi PDIP dari Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyoroti efisiensi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) yang menyasar dunia pendidikan lewat dana BOS.

    “Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Tidak ada satu pun anak bangsa yang boleh tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di madrasah,” ujar Selly, Selasa (18/2/2025).

    Selaras dengan mandat Ketua DPR Puan Maharani. menurut mantan Bupati Cirebon itu, madrasah bukan hanya sekadar institusi pendidikan, tetapi juga benteng moral yang selama ini berperan dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa.

    Karena itulah, dia tak sependapat efisiensi dengan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: B-135/DJ.I/KU.00.2/2025.

    Baginya kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan pendidikan berbasis keagamaan. Sebab, pemotongan berdampak drastis bagi anggaran dari semula Rp950 ribu menjadi Rp500 ribu untuk Madrasah Ibtidaiyah, dari Rp1,2 juta menjadi Rp600 ribu untuk Madrasah Tsanawiyah, serta dari Rp1,5 juta menjadi Rp700 ribu untuk Madrasah Aliyah. Hal itu jelas berpotensi mengancam eksistensi madrasah di berbagai daerah.

    “Kami di Fraksi PDIP memandang kebijakan ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, tetapi lebih jauh mencerminkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan nasional,” ucapnya.

    Terlebih, pemotongan ini hanya terjadi pada madrasah, sementara sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap mendapatkan dana BOS seperti biasa.

    Ketimpangan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

    Meski demikian, Selly mendukung program Presiden Prabowo termasuk efisiensi anggaran. Dia memahami langkah Presiden merupakan bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

  • Komdigi Bersinergi dengan Kabupaten Bekasi Dorong Talenta Digital Nasional – Page 3

    Komdigi Bersinergi dengan Kabupaten Bekasi Dorong Talenta Digital Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi semakin memperkuat sinergi dalam pengembangan Digital Talent Center (DTC).

    Upaya ini ditandai dengan hibah aset tanah seluas 25.074 m² di Jalan Simpangan, Cikarang, yang sejak 2011 telah digunakan sebagai Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi.

    Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengapresiasi langkah Pemkab Bekasi dalam memberikan kepastian kepemilikan aset bagi BPPTIK.

    “Tanah ini yang sejak 2011 telah digunakan oleh Komdigi sebagai Digital Talent Center, hari ini secara resmi dihibahkan kepada Kementerian Komdigi,” ujarnya dalam acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (18/2/2025). 

    Nezar menegaskan, kepastian pengelolaan ini akan semakin mendorong pengembangan BPPTIK sebagai pusat pendidikan dan pelatihan talenta digital.

    “Dengan status kepemilikan yang lebih jelas di bawah pengelolaan Komdigi, pengembangan dan peningkatan kapasitas Digital Talent Center di Bekasi akan semakin optimal untuk mendidik talenta digital,” ujarnya menambahkan.

    Saat ini, BPPTIK telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti laboratorium, ruang belajar, dan kamar bagi peserta pelatihan. “Semua fasilitas sudah tersedia dan luasnya mencapai 2,5 hektare,” kata Nezar.

    Komdigi juga terus meningkatkan kapasitas DTC dengan menggandeng perusahaan teknologi global.

    Menurut Nezar, kolaborasi ini akan memudahkan pelatihan bagi generasi muda dalam berbagai bidang teknologi digital, termasuk Artificial Intelligence (AI), blockchain, cloud computing, dan keterampilan digital lainnya.

  • Erick Thohir Sebut Bank BUMN Siap Tampung Devisa Hasil Ekspor

    Erick Thohir Sebut Bank BUMN Siap Tampung Devisa Hasil Ekspor

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru soal penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan himpunan bank milik negara (Himbara) siap mendukung implementasi PP tersebut.

    Erick Thohir mendampingi Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Melalui aturan tersebut, devisa hasil ekspor SDA sektor pertambangan, hasil dari perkebunan, kehutanan dan perikanan di Indonesia harus disimpan di bank-bank dalam negeri selama 12 bulan.

    “Saya bersama para Menteri Kabinet Merah-Putih mendampingi Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). PP ini membuat devisa hasil ekspor SDA sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi serta hasil dari perkebunan, kehutanan dan perikanan di Indonesia harus disimpan di bank-bank dalam negeri selama 12 bulan,” kata Erick dikutip dari akun Instagram @Erick Thohir, Selasa (18/2/2025).

    Erick menjelaskan kebijakan tersebut dapat menambah cadangan devisa hasil ekspor Indonesia sebesar US$ 80 miliar atau setara Rp 1.296 (kurs Rp 16.200). Sejalan dengan itu, Erick menekankan bank-bank Himbara siap mewujudkan PP yang sudah ditetapkan oleh Prabowo.

    “BUMN melalui bank-bank Himbara siap mewujudkan Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah, peraturan ini bisa memberikan kemakmuran untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” terang dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken beleid soal ketentuan baru mengenai penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Prabowo meneken Peraturan Pemerintah (PP) soal kebijakan DHE tersebut.

    Pengumuman dilakukan langsung oleh Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dia menandatangani langsung PP nomor 8 tahun 2025 tentang aturan baru DHE tersebut.

    Dalam aturan baru ini, penempatan DHE dalam sistem keuangan dalam negeri akan diperpanjang dari minimal 3 bulan menjadi 1 tahun. Kemudian persentase retensi bagi eksportir menyimpan DHE SDA akan dinaikkan dari paling sedikit 30% menjadi 100%.

    “Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, utamanya dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dampak devisa hasil ekspor maka pemerintah menetapkan PP 8 tahun 2025,” beber Prabowo dalam konferensi pers yang dilakukan Senin (17/2/2025).

    (rrd/rrd)

  • PKB Dorong Pembentukan Pokja Wawasan Kebangsaan di Jember

    PKB Dorong Pembentukan Pokja Wawasan Kebangsaan di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendorong pembentukan kelompok kerja pelaksanaan wawasan kebangsaan tingkat kabupaten, sebagai konsekuensi pengesahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangaan.

    “Pokja ini yang ke depan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya,” kata Anggun Tri Utami, juru bicara Fraksi PKB dalam sidang paripurna pembahasan dua rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Jember, Senin (17/2/2025).

    PKB berpendapat, Raperda itu harus memuat ketentuan yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan,pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh. “Raperda ini juga harus memuat materi wawasan kebangsaan yang mendefinisikan secara filosofis dan sosiologis tentang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang utuh,” kata Anggun.

    Anggun mengingatkan, Pancasila mutlak perlu diamalkan oleh rakyat Indonesia. “Wawasan kebangsaan adalah kunci untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman,” katanya.

    “Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan, masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis, menjaga keutuhan negara, dan menghadapi tantangan global dengan percaya diri. Raperda ini harus mengatur sasaran agar dalam pelaksanannya mampu berkontribusi yang signifikan untuk persatuan dan integrasi bangsa,” kata Anggun.

    Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Nasdem Khurul Fatoni meminta adanya pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dilaksanakan dengan baik.

    “Sehingga output-nya tidak sekadar pandai teori, tapi dapat mempraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, mencakup perspektif historis, landasan teoritis, dan aktualisasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan metode pembelajaran aktif maka dapat dengan mudah dipahami,” kata Fatoni.

    Rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah satu dari dua rancangan perda yang dibahas DPRD Jember pada awal 2025. Selain perda tersebut, ada Perda Penyelenggaraan Pendidikan. [wir]

  • Ada Single Sign On QLola by BRI, Urus Bisnis-Transaksi Makin Aman & Praktis

    Ada Single Sign On QLola by BRI, Urus Bisnis-Transaksi Makin Aman & Praktis

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya menghadirkan sejumlah inovasi. Salah satunya melalui layanan Integrated Solution Platform yaitu QLola by BRI.

    Beberapa segmen wholesale memiliki prospek positif seiring dengan pulihnya perekonomian, dan bangkitnya korporasi-korporasi besar di Tanah Air. BRI terus berinovasi melalui berbagai bentuk layanan, seperti Integrated Solution Platform yaitu QLola by BRI.

    Wholesale merupakan istilah yang digunakan dalam dunia bisnis untuk merujuk kepada kegiatan penjualan produk atau barang dalam jumlah besar kepada pihak yang bukan konsumen akhir (B2B).

    Melansir website resmi BRI, QLola by BRI adalah suatu produk inovasi yang berupa Integrated Corporate Solution. Inovasi ini ditujukan untuk memudahkan para nasabah dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan BRI hanya dengan satu kali log in atau Single Sign On Access yang dapat menciptakan transaksi bisnis lebih mudah dan praktis.

    “QLola by BRI sebagai Integrated Corporate Solution Platform merupakan Solusi bagi Perusahaan untuk mempermudah aktivitas bisnisnya tanpa perlu datang ke bank,” ujar Director of Wholesale and Institution Business BRI Agus Noorsanto dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Inovasi QLola by BRI hadir dengan mengintegrasikan berbagai fitur unggulan di antaranya Cash Management yang merupakan layanan yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi mengenai rekening, manajemen likuiditas, serta transaksi swalayan secara online real-time tanpa batasan tempat dan waktu.

    Trade Finance dalam menu Cash Management QLola by BRI akan memudahkan nasabah BRI untuk mencatat dan mengelola transaksi bisnisnya. Ada juga fitur Foreign Exchange yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi perubahan kurs mata uang asing, melakukan kalkulasi hedging dan rate, serta dealing dengan dealer profesional BRI.

    Selain itu, QLola by BRI juga memiliki fitur Investment Services yang memudahkan akses ke layanan investasi dari BRI berupa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk kesejahteraan pensiun karyawan. Tak hanya itu, layanan berbasis invoicing Supply Chain Management di QLola by BRI juga memudahkan akses ke layanan investasi dari BRI berupa DPLK untuk kesejahteraan pensiun karyawan.

    QLola by BRI memiliki fitur yang bisa memudahkan nasabah dalam melakukan monitoring keuangan perusahaan atau disebut dengan Financial Dashboard. Selain fitur-fitur di atas, ada juga laman informasi profil seluruh anak perusahaan yang tergabung dalam BRI Group di fitur ‘Layanan Lainnya’.

    Selain itu, ada juga sejumlah fitur lain yang bisa dinikmati nasabah, seperti activity notification, advance search, serta support system. Beragam inovasi itu mampu membantu nasabah dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan.

    Fitur Single Sign-On Access di QLola by BRI

    Melalui sistem Single Sign-On Access, para nasabah tidak perlu mengingat banyak username dan password. Nasabah hanya butuh mengingat satu kredensial untuk melakukan sekali proses autentikasi.

    Setelahnya, para nasabah akan mendapatkan izin akses terhadap semua layanan aplikasi yang tersedia di dalam QLola by BRI.

    Di era digital saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran platform telah membantu produktivitas para penggunanya. Namun, kehadiran platform yang semakin banyak membuat proses login dan autentikasi semakin rumit. Permasalahan ini dapat diatasi dengan Single Sign-On Access, sebuah sistem autentikasi terhadap para nasabah melalui QLola by BRI.

    Sistem single sign on access tentu dapat digunakan oleh berbagai kalangan mulai dari perusahaan kecil maupun besar. Perusahaan besar dapat menggunakan single sign on access untuk akses ke sistem internal dan software yang digunakan.

    Semua kemudahan dalam mengelola dan memantau perkembangan bisnis dengan Single Sign-On Access, sebuah sistem autentikasi terhadap para nasabah melalui QLola by BRI. Layanan ini menyediakan banyak fitur bermanfaat yang mampu mendukung bisnis semakin moncer dan sukses dengan aman serta praktis dalam satu kali login.

    (akd/ega)