Blog

  • Makan Bergizi Gratis di Sumenep Berjalan Lagi, Hanya untuk 150 Siswa

    Makan Bergizi Gratis di Sumenep Berjalan Lagi, Hanya untuk 150 Siswa

    Sumenep (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep yang sempat terhenti pada Senin (17/2/2025), berjalan lagi hari ini, Selasa (18/2/2025). Namun kali ini hanya untuk 150 siswa yang mendapat program MBG tersebut, yakni siswa-siswi Paud Al-Qodar.

    Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman menjelaskan, MBG di Sumenep kemarin diliburkan karena ada barang baru yang harus ditestimoni.

    “Hari ini sudah jalan lagi. Penerima manfaatnya 150 anak di Paud Al-Qadar. Kalau untuk besok Insya Allah sudah normal kembali,” ujarnya.

    Ia menolak untuk menjelaskan lebih detil tentang terhentinya MBG di Sumenep Senin kemarin. Ia hanya menyatakan dengan singkat, bahwa SPPG akan berusaha sebaik mungkin untuk kelancaran MBG Di Kabupaten sumenep.

    Sebelumnya, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep melalui grup WhatsApp yang beranggotakan sekolah penerima program tersebut menyatakan bahwa MBG di Sumenep dihentikan. Penghentian sementara MBG tersebut disebabkan kendala teknis di internal penyelenggara. Namun ia enggan merinci apa kendala teknis tersebut.

    Ia hanya menyampaikan bahwa kondisi tersebut telah disampaikan ke Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG Sumenep akan menunggu petunjuk BGN untuk prograk MBG tersebut.

    Pada tahap pertama, program MBG di Sumenep tersebut mencakup siswa di 18 sekolah mulai PAUD hingga SMA. Total penerima sebanyak 2.965 siswa.

    Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran MBG tersebut adalah PAUD Al-Qadar, Melati, Aqidah Usymuni, TK Ashabus Sekkep, Al-Kautsar, Anggraini, dan Terate. Selain itu juga SDN 2 Pamolokan, MIN 1, SDN Pandian 1, SDN Pamolokan 1, dan SDN Pandian 5.

    Sedangkan untuk MBG tingkat SMP menyasar siswa di SMP Binar, MTsN Aqidah Usymuni, MTsN 1 Sumenep, dan SMP Miftahul Ulum. Untuk SMA, MBG dilakukan di SMA Al-Azhar dan MA Zainal Arifin. [tem/beq]

  • Bareskrim Minta Imigrasi Segera Cegah Kades Kohod Arsin Cs, Tersangka Kasus Pagar Laut Tangerang – Halaman all

    Bareskrim Minta Imigrasi Segera Cegah Kades Kohod Arsin Cs, Tersangka Kasus Pagar Laut Tangerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri telah menetapkan Kades Kohod, Arsin bin Asip sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di Tangerang, Banten.

    Selain Arsin, Bareskrim pun menetapkan tiga lainnya sebagai tersangka yakni Sekdes Kohod, Ujang Karta dan dua orang berinisial SP dan CE selaku penerima kuasa.

    Dalam hal ini, pihak kepolisian belum menahan keempat tersangka meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Alasan belum ditahannya Arsin Cs, dikarenakan pihaknya baru selesai melakukan gelar perkara.

    “Baru saja penetapan tersangka. Tadi kita sampaikan akan segera melengkapi administrasi penyidikan, kemudian setelah melengkapi, kita akan memanggil para tersangka, itu by process,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (18/2/2025).

    Meski begitu, Djuhandani mengatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk menerbitkan surat pencekalan terhadap keempat tersangka.

    “Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka,” ujarnya.

    Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di kasus pagar laut Tangerang. 

    Penetapan tersangka terhadap Kades Kohod Cs dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan meminta sejumlah keterangan saksi serta menyita barang bukti dalam proses penyidikan. 

    “Empat tersangka ini kaitannya masalah terkait pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah,” ungkapnya.

    Arsin Minta Maaf

    Sebelum itu Arsin akhirnya muncul ke publik setelah keberadaannya sempat tak diketahui. 

    Arsin muncul dalam konferensi pers bersama dua pengacaranya pada Jumat (14/2/2025). 

    Kades Kohod itu tampak mengenakan kemeja pendek berwarna putih dilengkapi peci hitam. 

    Dalam kesempatan tersebut, Arsin meminta maaf kepada publik khususnya warga Desa Kohod atas kegaduhan pagar laut di perairan Tangerang itu. 

    “Saya Arsin bin Asip, secara pribadi maupun jabatan saya sebagai kepala desa, atas kegaduhan di Desa Kohod, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya izin menyampaikan permohonan maaf saya, khusus pada warga Kohod dan seluruh warga Indonesia, ” ujar Arsin, Jumat (14/2/2025). 

    Arsin mengaku menjadi korban dalam kasus terkait pembuatan surat izin berupa hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) di atas lahan pagar laut Tangerang tersebut.

    “Bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” ucapnya.

    “Tentunya ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan ketidakhati-hatian yang saya dapat lakukan,” lanjutnya.

  • Oknum TNI AL Pembunuh Bos Rental Ajukan Permintaan Maaf, Anak Ilyas: Korban Bukan Kami Saja

    Oknum TNI AL Pembunuh Bos Rental Ajukan Permintaan Maaf, Anak Ilyas: Korban Bukan Kami Saja

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG – Tiga oknum TNI Angkatan Laut pelaku pembunuhan dan penadahan mobil milik bos rental Ilyas Abdurrahman mengajukan permintaan maaf terhadap anak korban.

    Pengajuan ini disampaikan ketiga terdakwa yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sersan Satu Akbar Adli, dan Sersan Satu Rafsin melalui tim penasihat hukum mereka pada sidang.

    Tim penasihat hukum meminta izin kepada majelis hakim agar klien mereka diberi waktu meminta maaf kepada dua anak Ilyas, yakni Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra.

    “Bila diperkenankan mohon izin, terdakwa ingin meminta maaf,” kata tim penasihat hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Selasa (18/2/2025).

    Mendengar permintaan, Hakim Ketua Letnan Kolonel Chk Arif Rachman lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf kepada Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra.

    Hakim Ketua Letnan Kolonel Chk Arif Rachman menyatakan bahwa permintaan maaf ketiga terdakwa tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan penadahan dilakukan.

    “Ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa. Sekarang saya tanya apakah saksi satu dan saksi dua berkenan atas permintaan maaf dari para terdakwa?” tanya Arif.

    KLIK SELENGKAPNYA: Pengacara Hotman Paris Meledek Soal Gunung Uranium. Firdaus Oiwobo Membalasnya bahwa Hotman akan Mengingatnya Seumur Hidup.

    Menjawab permintaan anak tertua Ilyas, yakni Agam menyampaikan bahwa ketiga terdakwa baru boleh mengajukan maaf saat sidang perkara berakhir atau hakim sudah menjatuhkan vonis.

    Agam mengatakan tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan menggelapkan mobil sang ayah bukan hanya merugikan dirinya dan adiknya, tapi juga banyak kerabat lain.

    Pasalnya semasa hidup sang ayah membiayai pendidikan sejumlah kerabat, sehingga kepergiannya akibat ditembak oknum anggota TNI AL turut membawa dukacita mendalam bagi keluarga besar.

    “Setelah perkara ini selesai baru boleh minta maaf yang mulia. Karena korbannya bukan kami saja, banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan,” ujar Agam.

    ANAK BOS RENTAL – Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra saat dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (18/2/2025). (Tribunjakarta/Bima Putra)

    Mendengar jawaban tersebut ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta hanya diam tanpa mengucap apapun.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Daftar 7 BUMN yang Masuk Danantara: Ada BRI, Mandiri hingga Pertamina 

    Daftar 7 BUMN yang Masuk Danantara: Ada BRI, Mandiri hingga Pertamina 

    Daftar 7 BUMN yang Masuk Danantara, Ada BRI, Mandiri hingga Pertamina 

    TRIBUNJATENG.COM- Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara), yang digadang-gadang jadi cikal-bakal superholding BUMN. 

    Mulai tahun 2025, tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dialihkan ke dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Ketujuh BUMN tersebut adalah:

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

    PT PLN (Persero)

    PT Pertamina (Persero)

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

    PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

    Grafis Danantara Prabowo (Tribun Jateng / Bram Kusuma)

        .

    Grafis Danantara Prabowo (Tribun Jateng / Bram Kusuma)

    Pengalihan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan aset negara guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi. 

    Selain itu, BP Danantara juga akan membawahi Indonesia Investment Authority (INA), sehingga total dana kelolaan atau aset yang dikelola mencapai sekitar USD 982 miliar atau setara Rp 15.584 triliun.

     

    Dengan membawahi 7 BUMN besar dan INA, aset kelolaan Danantara pun ditaksir mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9.480 triliun (asumsi kurs Rp 15.800 per dollar AS). 

    Hal ini sekaligus menjadikan Danantara sebagai SWF ke-4 terbesar di dunia. Saat ini Danantara dikepalai oleh Muliaman Darmansyah Hadad. 

    Rencananya pembentukan Danantara akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja selama 16 hari ke China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris. 

    Muliaman mengatakan, Danantara akan mengelola berbagai aset pemerintah yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga untuk kemudian dikonsolidasikan dan dioptimalkan secara strategis. 

     “Sesuai namanya, badan pengelola investasi ini bertujuan untuk mengelola aset di luar APBN secara bertahap,” ujar Muliaman, pada Selasa (23/10/2024). 

    Adapun nantinya Danantara bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang berlokasi di Jalan Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat. 

     

    (*)

  • Akselerasi Penggunaan QRIS di Jateng Didorong Hingga ke Daerah-Daerah

    Akselerasi Penggunaan QRIS di Jateng Didorong Hingga ke Daerah-Daerah

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah mendorong akselerasi penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di provinsi ini.

    Kepala Perwakilan BI Jateng, Nita Rachmenia menyebutkan, KPwBI Jateng akan melakukan penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan QRIS, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki volume transaksi yang rendah.

    Nita menyampaikan bahwa perkembangan volume transaksi QRIS di Jawa Tengah saat ini masih terkonsentrasi di beberapa kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Kabupaten Banyumas.

    “Ini menjadi referensi bagi kami untuk terus mengakselerasi penggunaan QRIS di kabupaten dan kota lainnya,” ujarnya di KPwBI Jateng, Senin (17/2/2025).

    Dalam hal infrastruktur, Nita menegaskan bahwa secara umum ketersediaan sinyal di Jawa Tengah aman.

    Namun, ia mengakui bahwa ketersediaan WiFi perlu diperkuat dan dikoordinasikan agar penggunaan QRIS dapat lebih maksimal.

    “Jadi secara infrastruktur harusnya tidak ada masalah. Ini lebih bagaimana kita mendorong behavior masyarakat. PR saat ini adalah bagaimana kota/kabupaten lain yang masih rendah datanya, kita dorong penguatan untuk volume transaksi QRIS-nya,” jelasnya.

    Tercatat, sepanjang tahun 2024, transaksi QRIS di Jawa Tengah mencapai 411,3 juta transaksi dengan total nilai mencapai Rp40,7 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 385,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jumlah pengguna QRIS di Provinsi ini mencapai 7,63 juta, dengan jumlah merchant sebanyak 3,62 juta, yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Ia mengatakan, upaya perluasan penggunaan QRIS di Jawa Tengah akan terus dilakukan dengan menyasar berbagai sektor, seperti transportasi, UMKM, dan pendidikan.

    Sektor transportasi, sebutnya, BI Jateng telah melakukan upaya peningkatan pengguna QRIS dengan kolaborasi bersama pemerintah Kota Semarang melalui promosi transaksi naik BRT dengan cukup bayar Rp1.000.

    Kolaborasi juga dilakukan terkait dengan uji coba parkir nontunai di jalan Depok dan Thamrin Semarang.

    “Jadi hal-hal seperti ini terus kita optimalkan, khususnya kepada segmen-segmen yang menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. Tahun ini, kami akan lakukan lagi penguatan edukasi penggunaan QRIS bagi siswa selama periode Ramadan,” jelasnya.

    Sementara itu, lanjutnya, penguatan aspek digitalisasi secara umum turut dilakukan pada lingkungan pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

    Disebutkan, sepanjang 2024 seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah mempertahankan status digital dengan rata-rata indeks ETPD 96,25 % .

    Dari sisi digitalisasi belanja daerah, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah mengalami peluasan dengan 34 Pemda telah menerbitkan Perkada KKI dan 27 Pemda telah mengimplementasikan KKI.

    Sementara itu, dari sisi penerimaan daerah nontunai, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah menggunakan kanal digital (QRIS, Internet/Mobile Banking dan e-commerce), tercatat meningkat dengan rata-rata penerimaan kanal digital mencapai 69,06 % . (idy)

  • SMAN 6 Depok Tetap Lanjutkan Study Tour ke Jatim: Kami Tahu Persis Minat Anak-anak
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 Februari 2025

    SMAN 6 Depok Tetap Lanjutkan Study Tour ke Jatim: Kami Tahu Persis Minat Anak-anak Megapolitan 18 Februari 2025

    SMAN 6 Depok Tetap Lanjutkan Study Tour ke Jatim: Kami Tahu Persis Minat Anak-anak
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –

    SMAN 6 Depok
    menegaskan akan melanjutkan program kunjungan obyek belajar (KOB) atau
    study tour
    ke Surabaya dan Malang,
    Jawa Timur
    (Jatim), meski Gubernur terpilih Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , meminta agar kegiatan tersebut dibatalkan.
    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut berdasarkan minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi di wilayah Jatim.
    “Kami tahu persis nih minat anak-anak melanjutkan studi ke mana, rata-rata larinya ke sana (Jawa Timur),” ungkap Syahri saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (18/2/2025).
    Syahri juga menambahkan  sekolah telah menjalin kerjasama dengan empat perguruan tinggi negeri (PTN) di Jatim melalui perjanjian kontrak terkait kunjungan akademik.
    “Kenapa tidak di Jawa Barat dan sebagainya? Karena memang tadi seperti saya bilang, MOU kita adalah di universitas-universitas di sana,” jelasnya.
    Selain itu, pemilihan kampus di Jatim juga mempertimbangkan tingkat persaingan siswa dalam mendaftar PTN.
    Menurut dia, peluang para siswa SMAN 6 Depok lebih besar di Jatim ketika mencoba mendaftar kampus di wilayah non-Jabodetabek dan Jawa Barat.
    “Sehingga kalau untuk nilai dalam rangka pendaftaran ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi nilai rapot (di Jabodetabek dan Jawa Barat), kita masih kalah dari sekolah lain,” ujarnya.
    Syahri menegaskan bahwa program KOB ini telah disepakati oleh pihak sekolah, komite sekolah, wali murid, dan pihak ketiga (travel and tour).
    Biaya studi tour sebesar Rp 3,8 juta per siswa tidak bersifat paksaan, karena komite sekolah menerapkan sistem subsidi silang bagi siswa yang tidak mampu.
    Kegiatan study tour ini berlangsung hingga Senin (24/2/2025) dan berfokus pada kunjungan ke empat PTN serta observasi di desa. Sementara destinasi Bali menjadi tujuan di hari terakhir perjalanan untuk wisata.
    “Jadi mereka tinggal di rumah penduduk desa, ikut bertani, ikut beternak; dan sebagainya sekaligus melakukan observasi lingkungan, baik itu sifatnya lingkungan alamnya maupun kebudayaannya,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi meminta kegiatan study tour SMAN 6 ke Bali ditiadakan.
    Hal ini ia sampaikan setelah mendengar ada keluhan sejumlah pihak yang keberatan dengan biaya study tour tersebut.
    “Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” ucap Dedi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besaran Uang Dana Desa 2025, 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Berikut Rinciannya

    Besaran Uang Dana Desa 2025, 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Berikut Rinciannya

    TRIBUNJATENG.COM– Besaran uang dana desa 2025, 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

    Besaran uang dana desa 2025 di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

    Total anggaran dana desa di Kabupaten Wonosobo mencapai Rp 235.940.209.000.

    Dana desa tersebut akan dibagi di 236 desa yang ada di Kabupaten Wonosobo.

    Daftar lengkap dana desa 2025 di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah:

    Kecamatan Wadaslintang

    Desa Kaligowong – Rp 1.107.343.000
    Desa Sumbersari – Rp 688.178.000
    Desa Sumberejo – Rp 770.412.000
    Desa Erorejo – Rp 803.019.000
    Desa Karanganyar – Rp 897.603.000
    Desa Panerusan – Rp 955.709.000
    Desa Plunjaran – Rp 905.442.000
    Desa Kumejing – Rp 956.217.000
    Desa Lancar – Rp 1.236.427.000
    Desa Somogede – Rp 1.082.717.000
    Desa Trimulyo – Rp 1.190.242.000
    Desa Tirip – Rp 1.211.659.000
    Desa Besuki – Rp 934.283.000
    Desa Gumelar – Rp 1.045.712.000
    Desa Ngalian – Rp 1.113.544.000
    Desa Kalidadap – Rp 874.524.000

    Kecamatan Kepil

    Desa Gondowulan – Rp 1.327.841.000
    Desa Jangkrikan – Rp 1.302.332.000
    Desa Tegeswetan – Rp 1.085.981.000
    Desa Gadingsukuh – Rp 970.818.000
    Desa Burat – Rp 884.442.000
    Desa Bener – Rp 1.002.005.000
    Desa Gadingrejo – Rp 1.249.621.000
    Desa Beran – Rp 1.314.293.000
    Desa Kapulogo – Rp 904.188.000
    Desa Kagungan – Rp 891.480.000
    Desa Randusari – Rp 796.191.000
    Desa Rejosari – Rp 716.129.000
    Desa Ngalian – Rp 731.294.000
    Desa Kalipuru – Rp 719.090.000
    Desa Tanjunganom – Rp 1.122.872.000
    Desa Kaliwuluh – Rp 1.206.620.000
    Desa Tegalgot – Rp 872.439.000
    Desa Warangan – Rp 954.954.000
    Desa Ropoh – Rp 1.426.822.000
    Desa Pulosaren – Rp 1.385.798.000

    Kecamatan Sapuran

    Desa Bogoran – Rp 850.446.000
    Desa Karangsari – Rp 858.876.000
    Desa Pecekelan – Rp 1.163.572.000
    Desa Glagah – Rp 841.896.000
    Desa Surojoyo – Rp 975.921.000
    Desa Talunombo – Rp 886.269.000
    Desa Tempursari – Rp 1.085.624.000
    Desa Jolontoro – Rp 817.107.000
    Desa Sedayu – Rp 1.165.822.000
    Desa Ngadisalam – Rp 854.274.000
    Desa Tempuranduwur – Rp 1.140.038.000
    Desa Marongsari – Rp 906.537.000
    Desa Batursari – Rp 1.144.352.000
    Desa Banyumudal – Rp 1.684.993.000
    Desa Ngadikerso – Rp 1.055.141.000
    Desa Rimpak – Rp 1.301.666.000

    Kecamatan Kaliwiro

    Desa Selomanik – Rp 827.973.000
    Desa Bendungan – Rp 706.046.000
    Desa Medono – Rp 812.898.000
    Desa Ngadisono – Rp 1.054.615.000
    Desa Lebak – Rp 831.720.000
    Desa Ngasinan – Rp 714.728.000
    Desa Kaliguwo – Rp 867.039.000
    Desa Pesodongan – Rp 994.671.000
    Desa Lamuk – Rp 968.030.000
    Desa Pucungkerep – Rp 852.774.000
    Desa Gambaran – Rp 689.033.000
    Desa Purwosari – Rp 823.917.000
    Desa Grugu – Rp 835.620.000
    Desa Tracap – Rp 945.146.000
    Desa Kauman – Rp 966.179.000
    Desa Cledok – Rp 772.808.000
    Desa Winongsari – Rp 997.808.000
    Desa Sukoreno – Rp 826.578.000
    Desa Kemiriombo – Rp 927.152.000
    Desa Tanjunganom – Rp 985.352.000

    Kecamatan Leksono

    Desa Sawangan – Rp 1.204.811.000
    Desa Lipursari – Rp 895.725.000
    Desa Selokromo – Rp 878.879.000
    Desa Sojokerto – Rp 947.882.000
    Desa Besani – Rp 926.306.000
    Desa Jlamprang – Rp 911.579.000
    Desa Wonokerto – Rp 1.061.025.000
    Desa Jonggolsari – Rp 928.319.000
    Desa Kalimendong – Rp 910.886.000
    Desa Timbang – Rp 875.522.000
    Desa Pacarmulyo – Rp 949.970.000
    Desa Durensawit – Rp 830.325.000
    Desa Manggis – Rp 857.037.000

    Kecamatan Selomerto

    Desa Kecis – Rp 688.121.000
    Desa Kaliputih – Rp 764.850.000
    Desa Candi – Rp 728.288.000
    Desa Balekambang – Rp 721.077.000
    Desa Karangrejo – Rp 919.559.000
    Desa Krasak – Rp 848.238.000
    Desa Gunungtawang – Rp 1.054.908.000
    Desa Pakuncen – Rp 947.777.000
    Desa Kalierang – Rp 882.377.000
    Desa Wilayu – Rp 793.413.000
    Desa Sinduagung – Rp 832.398.000
    Desa Sumberwulan – Rp 798.240.000
    Desa Plobangan – Rp 663.194.000
    Desa Simbarejo – Rp 664.898.000
    Desa Wulungsari – Rp 778.542.000
    Desa Bumitirto – Rp 787.968.000
    Desa Semayu – Rp 1.001.025.000
    Desa Adiwarno – Rp 985.271.000
    Desa Kadipaten – Rp 925.679.000
    Desa Sidorejo – Rp 674.579.000
    Desa Tumenggungan – Rp 979.355.000
    Desa Ngadimulyo – Rp 814.593.000

    Kecamatan Kalikajar

    Desa Mangunrejo – Rp 1.167.209.000
    Desa Mungkung – Rp 781.572.000
    Desa Perboto – Rp 964.073.000
    Desa Kedalon – Rp 1.231.565.000
    Desa Rejosari – Rp 914.372.000
    Desa Simbang – Rp 1.415.603.000
    Desa Karangduwur – Rp 1.033.044.000
    Desa Kwadungan – Rp 1.519.058.000
    Desa Purwojiwo – Rp 1.138.385.000
    Desa Wonosari – Rp 1.112.607.000
    Desa Kalikuning – Rp 837.042.000
    Desa Maduretno – Rp 1.346.590.000
    Desa Tegalombo – Rp 1.365.494.000
    Desa Kembaran – Rp 1.399.354.000
    Desa lamuk – Rp 1.459.946.000
    Desa Bowongso – Rp 1.499.815.000
    Desa Butuh – Rp 1.806.796.000
    Desa Butuh Kidul – Rp 1.040.781.000

    Kecamatan Kertek

    Desa Sudungdewo – Rp 855.911.000
    Desa Bejiarum – Rp 932.420.000
    Desa Ngadikusuman – Rp 930.113.000
    Desa Bojasari – Rp 919.052.000
    Desa Surengede – Rp 985.187.000
    Desa Sindupaten – Rp 940.487.000
    Desa Sumberdalem – Rp 931.532.000
    Desa Purwojati – Rp 969.452.000
    Desa Karangluhur – Rp 1.081.825.000
    Desa Tlogodalem – Rp 902.067.000
    Desa Banjar – Rp 825.771.000
    Desa Damarkasiyan – Rp 1.072.727.000
    Desa Tlogomulyo – Rp 833.808.000
    Desa Pagerejo – Rp 1.507.633.000
    Desa Candimulyo – Rp 1.481.116.000
    Desa Purbosono – Rp 1.049.657.000
    Desa Candiyasan – Rp 1.294.024.000
    Desa Kapencar – Rp 1.396.648.000
    Desa Reco – Rp 1.261.474.000

    Kecamatan Wonosobo

    Desa Wonolelo – Rp 918.284.000
    Desa Jogoyitnan – Rp 794.946.000
    Desa Pancurwening – Rp 794.145.000
    Desa Wonosari – Rp 1.092.315.000
    Desa Bomerto – Rp 942.362.000
    Desa Sariyoso – Rp 839.850.000
    Desa Tlogojati – Rp 1.135.409.000

    Kecamatan Watumalang

    Desa Bumiroso – Rp 889.817.000
    Desa Gondang – Rp 1.275.307.000
    Desa Limbangan – Rp 832.830.000
    Desa Kuripan – Rp 1.060.376.000
    Desa Banyukembar – Rp 1.080.755.000
    Desa Gumawangkidul – Rp 945.804.000
    Desa Wonosroyo – Rp 1.053.980.000
    Desa Watumalang – Rp 983.841.000
    Desa Pasuruhan – Rp 1.125.323.000
    Desa Lumajang – Rp 1.046.870.000
    Desa Binangun – Rp 1.267.876.000
    Desa Wonokampir – Rp 1.161.767.000
    Desa Krinjing – Rp 1.392.163.000
    Desa Mutisari – Rp 833.484.000
    Desa Kalidesel – Rp 951.849.000

    Kecamatan Mojotengah

    Desa Sojopuro – Rp 909.753.000
    Desa candirejo – Rp 789.318.000
    Desa Keseneng – Rp 851.571.000
    Desa Krasak – Rp 939.521.000
    Desa Bumirejo – Rp 970.670.000
    Desa Blederan – Rp 958.478.000
    Desa Sukorejo – Rp 815.583.000
    Desa Larangankulon – Rp 1.041.996.000
    Desa Pungangan – Rp 1.277.945.000
    Desa Gunturmadu – Rp 1.045.460.000
    Desa Mojosari – Rp 1.117.643.000
    Desa wonokromo – Rp 1.068.995.000
    Desa Derongisor – Rp 1.076.288.000
    Desa Deroduwur – Rp 1.228.175.000
    Desa Slukatan – Rp 1.393.691.000
    Desa Kebrengan – Rp 832.065.000

    Kecamatan Garung

    Desa Lengkong – Rp 956.481.000
    Desa Gemblengan – Rp 1.088.819.000
    Desa Sendangsari – Rp 1.386.626.000
    Desa Kayugiyang – Rp 1.210.193.000
    Desa Siwuran – Rp 1.444.015.000
    Desa Kuripan – Rp 838.149.000
    Desa Jengkol – Rp 1.002.098.000
    Desa Tlogo – Rp 928.149.000
    Desa Maron – Rp 1.015.919.000
    Desa Menjer – Rp 953.264.000
    Desa Mlandi – Rp 958.214.000
    Desa Laranganlor – Rp 905.673.000
    Desa Sitiharjo – Rp 1.200.662.000
    Desa Tegalsari – Rp 1.244.674.000

    Kecamatan Kejajar

    Desa Campursari – Rp 997.137.000
    Desa Sikunang – Rp 892.491.000
    Desa Sembungan – Rp 703.511.000
    Desa Kreo – Rp 871.026.000
    Desa Tambi – Rp 1.548.118.000
    Desa Buntu – Rp 896.496.000
    Desa Sigedang – Rp 1.291.859.000
    Desa Serang – Rp 1.400.857.000
    Desa Tieng – Rp 960.584.000
    Desa Parikesit – Rp 801.069.000
    Desa Jojogan – Rp 794.655.000
    Desa Dieng – Rp 1.057.248.000
    Desa Patakbanteng – Rp 1.113.399.000
    Desa Surengede – Rp 1.005.122.000
    Desa Igirmranak – Rp 692.858.000

    Kecamatan Sukoharjo

    Desa Kupangan – Rp 938.879.000
    Desa Mergosari – Rp 827.247.000
    Desa Sukoharjo – Rp 895.883.000
    Desa Rogojati – Rp 806.199.000
    Desa Karanganyar – Rp 955.160.000
    Desa Sempol – Rp 923.354.000
    Desa Plodongan – Rp 830.454.000
    Desa Suroyudan – Rp 853.413.000
    Desa Gumiwang – Rp 989.186.000
    Desa Gunungtugel – Rp 777.348.000
    Desa Pulus – Rp 697.667.000
    Desa Pucungwetan – Rp 1.092.441.000
    Desa Kajeksan – Rp 1.062.312.000
    Desa Tlogo – Rp 1.024.717.000
    Desa Kalibening – Rp 1.172.256.000
    Desa Garunglor – Rp 888.486.000
    Desa Jebengplampitan – Rp 748.689.000

    Kecamatan Kalibawang

    Desa Pengarengan – Rp 972.384.000
    Desa Kalikarung – Rp 1.301.737.000
    Desa Dempel – Rp 1.252.462.000
    Desa Karangsambung – Rp 985.757.000
    Desa Tempurejo – Rp 1.024.073.000
    Desa Mergolangu – Rp 983.706.000
    Desa Depok – Rp 786.699.000
    Desa Kalialang – Rp 846.141.000

     

  • Menekan Risiko Kanker pada Anak, Apa yang Harus Dilakukan Orang Tua? – Halaman all

    Menekan Risiko Kanker pada Anak, Apa yang Harus Dilakukan Orang Tua? – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Kanker pada anak menjadi hal yang menakutkan bagi orang tua, apalagi survival rate penderita kanker anak di Indonesia terbilang rendah yakni kurang dari 30 persen. Kondisi menjadi tantangan besar di tanah air.

    Dokter spesialis onkologi radiasi dr. Andre Prawira Putra mengatakan, orang tua bisa menekan risiko kanker pada anak sejak masa kehamilan.

    Saat hamil, hindari paparan zat karsinogen pada asap rokok (termasuk rokok elektronik).

    Hindari paparan polusi udara atau bahan kimia

    “Pastikan untuk jaga lingkungan rumah yang bebas dari asap rokok dan menjaga lingkungan rumah tetap bersih dan sehat,” kata dia dalam acara NgobrAZ (Ngobrol Bareng Allianz Citizens) yang ditulis Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, paparan terhadap radiasi berlebih dapat meningkatkan risiko kanker anak. Maka, penting bagi anak untuk selalu menggunakan pelindung matahari saat beraktivitas di luar ruangan.

    “Paparan terhadap radiasi juga perlu diperhatikan sejak ibu mengandung, seperti hindari sinar X (X-Ray) tanpa alasan medis yang mendesak,” ujar dr Andre.

    Selektif dalam penggunaan wadah plastik

    Hindari penggunaan wadah plastik apalagi secara berulang-ulang karena bahaya mikroplastik di dalamnya tidak baik bagi tubuh.

    Berikan nutrisi yang seimbang dan mengonsumsi sayur serta buah sesama hamil.

    Sayur dan buah yang kaya akan kandungan antioksidan berguna untuk melawan radikal bebas yang berbahaya bagi sel tubuh. Selain itu, pengidap kanker juga harus membangun sistem imun yang lebih kuat.

    Lain dari itu, penting untuk menghindari pemberian makanan olahan yang mengandung pengawet. Utamakan makanan alami dan segar yang mengandung serat tinggi, vitamin, dan mineral.

    Terapkan pola hidup yang sehat sedari anak masih dalam kandungan

    Salah satu faktor terjadinya mutasi genetik juga dipengaruhi lewat pola hidup Ibu saat mengandung.

    Hindari kebiasaan hidup tidak sehat seperti mengonsumsi alcohol dan juga merokok untuk mencegah peningkatan risiko mutasi genetik saat mengandung.

    “Langkah penting yang tidak boleh dilupakan oleh keluarga adalah dengan selalu menciptakan lingkungan yang mendukung dan positif sebagai bentuk dukungan emosional dalam mengelola stres dan menjaga kesehatan mental anak-anak,” tambah dr. Andre.

    Adapun gejala-gejala umum yang mengarah kanker pada anak sebagai berikut.

    Memar, perdarahan, dan nyeri pada tulang sendi tanpa sebab, perdarahan melalui hidung atau gusi secara tiba-tiba, mata juling dan munculnya pupil putih bila disinari cahaya.

    Lalu, anak menunjukkan penurunan berat badan tanpa penyebab, mengalami demam yang tidak dapat dijelaskan dan tidak disertai tanda penyakit lainnya.

    Juga adanya benjolan/pembengkakan tanpa ada rasa nyeri, atau tanda infeksi lainnya di berbagai; bagian tubuh – beberapa bagian tubuh terdapat benjolan yang tidak simetris.

    Nyeri kepala secara terus menerus, atau ukuran kepala membesar pada bayi serta adanya gangguan saraf seperti gangguan berjalan.

    “Ketika anak sudah menunjukan gejala yang tidak wajar maka orang tua harus segara melakukan deteksi dini,” kata dr Andre.

    Adapun jenis kanker anak di Indonesia yang paling banyak adalah leukemia (kanker darah).

    Sama seperti pada orang dewasa, faktor risiko terjadinya kanker pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

    “Berbagai faktor tersebut dapat memicu terjadi kanker pada anak kapan saja. Dengan mendeteksi penyakit ini sedini mungkin, peluang sembuh dari kanker anak semakin besar,” ujar dia.

    Dilansir dari laman Kemenkes RI, sebanyak 30 persen dari kasus kanker dapat disembuhkan apabila diobati pada keadaan dini.

    Sedangkan sebanyak 43 persen dari seluruh kasus kanker dapat dicegah peningkatan risikonya dengan menerapkan pola hidup sehat.

  • 9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Aksi demonstrasi kembali dilakukan mahasiswa, Selasa (18/2/2025). Pada Selasa siang, mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang melakukan aksi demo di depan Balai Kota Semarang.

    Mereka mengritik kebijakan pemerintahan yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo – Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, mereka bergerak ke kantor Pemerintah Kota Semarang. 

    Sore harinya, giliran mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Walisongo melakukan aksi demo. Mahasiswa menyampaikan tuntutan di depan kantor DPRD Kota Semarang 
     
    Ketua Komisariat PMII UIN Walisongo, Muhammad Alvian Azizi mengatakan, ada sembilan tuntutan dari mahasiswa PMII. Pertama, pihaknya menolak kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Kebijakan efisiensi yang ditolak yakni kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan masa depan generasi penerus bangsa.

    Kedua, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis yang dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam mengatasi masalah gizi masyarakat.

    “Ketiga, kami melawan represifitas aparat yang menghalangi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai,” lanjutnya. 

    Keempat, sambung Alvian, mahasiswa menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Menurutnya, RUU ini hanya merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat adat. 

    Kelima, mahasiswa juga menuntut pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

    Keenam, dia menilai, kelangkaan gas elpiji akibat dari permainan oligarki.

    “Kami mendesak pemerintah segera menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam distribusi energi,” tandasnya. 

    Ketujuh, mahasiswa juga menyoroti soal penambahan lembaga negara dan kementerian. Alfian berujar, penambahan ini tidak efektif dan harus dievaluasi karena hanya membebani anggaran negara tanpa hasil yang signifikan. 

    Kedelapan, mahasiswa menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah yang sering berubah. 

    “Kebijakan yang tidak berpihak dengan kepentingan rakyat segera dihentikan,” pintanya. 

    Terakhir, mahasiswa menuntut tata tertib DPR RI yang tidak demokratis harus direvisi untuk memastikan aspriasi rakyat tersampaikan dengan baik. 

    Dalam aksi ini, mahasiswa diperkenankan oleh aparat masuk ke halaman Balai Kota Semarang, tepatnya di depan gedung DPRD Kota Semarang. Namun, mahasiswa yang berkeinginan masuk belum dapat masuk ke gedung wakil rakyat.

    “Kami berharal esok bisa membawa massa lebih banyak, masuk ke gedung. Semoga tuntutan kami diindahkan pihak terkait,” ucapnya. 

    Korlap Aksi Demo PMII UIN Walisongl, Friedrich Kamil mengungkapkan, mahasiswa menyayangkan pemangkasan anggaran di bidang pendidikan hingga Rp 24 triliun. 

    “Diskusi teman-teman kemarin pemotongan pendidikan itu diantaranya delegasi perlombaan, dana riset, pemotongan uang (beasiswa) dipa, kegiatan ormawa (organisasi mahasiswa). Itu sangat berat sekali bagi teman-teman. Banyak yang sambat membutuhkan belajar riset di luar,” ucapnya. (eyf)

  • Kades Kohod dkk Diduga Palsukan Izin Pagar Laut demi Keuntungan Ekonomi

    Kades Kohod dkk Diduga Palsukan Izin Pagar Laut demi Keuntungan Ekonomi

    Kades Kohod dkk Diduga Palsukan Izin Pagar Laut demi Keuntungan Ekonomi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polisi menduga Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dan tiga tersangka lainnya memalsukan izin
    pagar laut
    di Tangerang untuk mencari keuntungan ekonomi.
    “Kita terus mengembangkan (penyelidikan)
    motif
    . Yang jelas, tentu saja ini terkait dengan ekonomi,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.
    Dugaan itu, kata dia, muncul usai pihaknya melakukan konfrontasi terhadap para tersangka. Keterangan yang saling bertentangan di antara para tersangka semakin menguatkan dugaan bahwa mereka berusaha mencari keuntungan dari kasus ini.
    “Di sini terjadi saling melempar. Uangnya yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga,” ungkapnya. 
    “Sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini,” imbuhnya. 
    Meski begitu, dia belum dapat memastikan jumlah keuntungan yang diterima para tersangka dalam kasus ini. 
    “Belum bisa kita uji lebih lanjut karena masing-masing masih memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar,” ujarnya. 
    “Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan lebih lanjut kita akan bisa mengetahui,” kata dia. 
    Diberitakan sebelumnya, polisi menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, beserta tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang.
    Ketiga tersangka lainnya yakni Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.
    “Setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan, kami menetapkan 4 orang tersangka, yaitu empat tersangka yaitu Kepala Desa Kohod, Arsin,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.