Xcloud.id

Blog

  • Situs Kejagung Diduga Kena Deface, Ini yang Harus Diperbaiki

    Situs Kejagung Diduga Kena Deface, Ini yang Harus Diperbaiki

    Jakarta –

    Kaspersky mengomentari situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diduga terkena serangan siber dalam bentuk deface. Apa sih deface itu?

    Serangan defacement situs web adalah tindakan mengubah konten atau tampilan visual dari sebuah situs web secara acak; meskipun penyerang tidak melakukannya untuk keuntungan langsung, serangan tersebut dapat merusak reputasi organisasi yang menjadi target, atau menyebabkan kerugian finansial.

    Kaspersky menyebut penelitinya pada tahun 2010 pernah menemukan komunitas defacer, di mana para anggotanya berlomba untuk melihat siapa yang dapat merusak dan men-deface situs web paling banyak.

    Ada sejumlah arsip daring tempat para defacer dapat melihat berapa kali dan oleh siapa situs tertentu telah dimodifikasi. Arsip-arsip ini mencakup nama-nama situs terkenal milik beberapa perusahaan terbesar.

    “Jenis insiden ini dapat disebabkan oleh serangan seperti akses tidak sah, infeksi malware, injeksi SQL, pembajakan DNS, atau bahkan serangan DDoS (Distributed Denial of Service),” kata Yeo Siang Tiong, General Manager for SEA, Kaspersky, dalam keterangan yang diterima detikINET, Selasa (18/2/2025).

    Metode yang digunakan oleh para defacer cenderung serupa, bahkan di antara kelompok yang berbeda: mereka memiliki pemindai yang akan mengidentifikasi server yang rentan untuk dieksploitasi, dan kemudian akan mengunggah backdoor yang melaporkan server yang terinfeksi kepada penjahat dunia maya, dan terkadang bertindak sebagai pemindai tambahan.

    Defacer tidak hanya mengeksploitasi kerentanan teknis, mereka juga mengeksploitasi ketidaktahuan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengetahui sisi kerentanan infrastruktur mereka dan memastikan bahwa sistem dalam organisasi tersebut sepenuhnya ditambal dan dikonfigurasi dengan benar. Konfigurasi yang tepat dapat sangat membantu dalam menghilangkan jenis eksploitasi tertentu.

    Kaspersky memberi saran untuk membantu organisasi meningkatkan infrastruktur keamanan sibernya. Berikut ini sarannya:

    Menilai risiko keamanan siber organisasi secara berkala.Mengingatkan staf secara berkala cara menangani data sensitif, misalnya, hanya menyimpannya di layanan cloud terpercaya yang memerlukan autentikasi untuk akses dan tidak boleh dibagikan dengan pihak ketiga yang tidak terpercaya.Menerapkan praktik kata sandi yang baik di seluruh organisasi. Pastikan kata sandi kuat dan idealnya gunakan solusi pengelola kata sandi untuk menjaga semua kata sandi Anda tetap aman.Menggunakan solusi intelijen ancaman sebagai pengetahuan berbasis bukti, termasuk konteks, mekanisme, indikator, implikasi, dan rekomendasi berorientasi tindakan terkait ancaman atau potensi ancaman yang dapat atau mungkin terjadi pada aset.Selalu melibatkan pakar keamanan dan lembaga penegak hukum jika terjadi pelanggaran.

    (asj/fay)

  • OJK terus dorong penerapan tata kelola yang baik untuk perkuat IJK

    OJK terus dorong penerapan tata kelola yang baik untuk perkuat IJK

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penerapan tata kelola yang baik dan integritas tinggi guna memperkuat industri jasa keuangan (IJK) dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam sambutannya pada kegiatan Governansi Insight Forum (In Fo) di Medan, Selasa. Ia menyampaikan pentingnya penerapan tata kelola di sektor jasa keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Total exposure industri jasa keuangan di Indonesia yang menjadi objek pengawasan OJK cukup besar. Itu sebabnya tata kelola yang baik dan penegakan integritas di keseluruhan sektor jasa keuangan sangat diperlukan,” kata Sophia melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Sophia mengatakan bahwa OJK turut mendorong terwujudnya Asta Cita, terutama pada butir ketujuh tentang upaya pemberantasan korupsi, melalui perbaikan terhadap pengaturan, pengawasan, serta praktik-praktik di industri jasa keuangan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan tata kelola yang baik.

    “Tata kelola di sektor jasa keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan, kepercayaan publik, melindungi kepentingan stakeholder (pemangku kepentingan) serta mendorong akuntabilitas dan kepatuhan,” ujarnya.

    Menurut OJK, sistem pengawasan yang proaktif dan penerapan sistem manajemen risiko yang lebih baik juga merupakan hal penting untuk dijadikan konsentrasi.

    Sophia menuturkan, OJK sudah melakukan sertifikasi ISO 37001 pada 2024 untuk seluruh satuan kerja dan unit kerja. Dalam hal ini, OJK juga mendorong industri jasa keuangan untuk mengimplementasikan sistem manajemen antipenyuapan di seluruh sektor, setidaknya mengampu panduan pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Adapun kegiatan Governansi Insight Forum turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien, serta berbagai pihak terkait termasuk industri jasa keuangan dan sivitas akademika.

    Pada kesempatan tersebut, OJK mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan dalam penguatan tata kelola dan integritas, dan juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya integritas dan peran serta mereka dalam menjaga sektor keuangan yang bebas dari kecurangan.

    Ke depan, OJK akan terus memperkuat penerapan tata kelola dan strategi antifraud untuk mendukung sektor jasa keuangan yang lebih sehat, berintegritas dan berdaya saing global.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Motif Kades Kohod Arsin dan 3 Tersangka Lain di Kasus Pagar Laut Tangerang: Cari Keuntungan Ekonomi – Halaman all

    Motif Kades Kohod Arsin dan 3 Tersangka Lain di Kasus Pagar Laut Tangerang: Cari Keuntungan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin pagar laut Tangerang, Banten, pada hari ini, Selasa (18/2/2025).

    Keempat tersangka ini adalah Kepala Desa Kohod, Arsin; Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta; serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

    Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkap apa yang menjadi motif keempat tersangka ini memalsukan surat izin pagar laut Tangerang.

    Djuhandhani mengatakan, berdasarkan kesimpulan penyidik, keempat tersangka ini melakukan pemalsuan surat izin pagar laut Tangerang karena ingin mencari keuntungan ekonomi.

    Meski demikian, penyidik masih belum bisa memastikan detail jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing tersangka.

    “Sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini,” kata Djuhandhani, Selasa, dilansir Kompas.com.

    Detail keuntungan yang diterima tiap tersangka ini masih belum diketahui pasti karena mereka memberikan keterangan yang berbeda dan saling lempar.

    Djuhandhani menuturkan, saat Ujang, Arsin, SP, dan CE dikonfrontir soal asal uang yang diperoleh, mereka saling lempar.

    “Kami melaksanakan konfrontir antara sekretaris desa, kepala desa, dan (penerima) kuasa. Di sini terjadi saling melempar.”

    “Uangnya yang ini berasal dari sini. Ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka,” ungkap Djuhandhani.

    Untuk itu penyidik membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahuinya.

    “Belum bisa kita uji lebih lanjut karena masing-masing masih memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar.”

    “Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan lebih lanjut kita akan bisa mengetahui,” terang Djuhandhani.

    Adapun penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara usai meminta sejumlah keterangan saksi dan menyita barang bukti dalam proses penyidikan.

    “Empat tersangka ini kaitannya masalah terkait pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah,” ungkapnya.

    Arsin Sempat Bantah Jadi Aktor Utama Kasus Pagar Laut Tangerang

    Sebelumnya, Arsin membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB.

    Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (14/2/2025) malam.

    “Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang saat ini viral,” kata Yunihar kepada wartawan, Jumat.

    Dia mengatakan kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi.

    “Kepala Desa Kohod juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan lalu, pada pertengahan 2022,” ucapnya.

    Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garapan milik sejumlah warga menjadi sertifikat.

    “Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB.”

    “Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi yang dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media massa atau media sosial,” ucapnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Abdi Ryanda Shakti)(Kompas.com/Shela Octavia)

    Baca berita lainnya terkait Pagar Laut 30 Km di Tangerang.

  • Kenali Perubahan pada Payudara Tanda Kanker, Bisa Diobati Jika Segera Ditangani

    Kenali Perubahan pada Payudara Tanda Kanker, Bisa Diobati Jika Segera Ditangani

    Jakarta –

    Kanker payudara masih menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak wanita di Indonesia. Data Globocan tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia.

    Kondisi ini juga dialami seorang wanita di Surabaya yang didiagnosis kanker payudara di usia 26 tahun. Kala itu, dia mengeluhkan benjolan di payudara kiri yang semakin membesar.

    “Benjolan di payudara kiri ini teksturnya padat dan tidak bergerak, kadang terasa nyeri, kadang tidak. Ketahuan saat aku memutuskan untuk check up ke dokter bedah langganan keluarga-nya di Singapore,” tutur Claudia, dalam unggahan di akun pribadinya, dikutip detikcom atas izin yang bersangkutan, Senin (17/2/2025).

    Kanker yang diidap Claudia tidak disangka sudah menyebar ke bagian tubuh lain seperti kelenjar getah bening, paru-paru, hingga bagian tulang, sehingga dinyatakan termasuk stadium 4. Claudia langsung dirujuk ke dokter spesialis onkologi yang umumnya menangani kanker dan langsung menjalani kemoterapi.

    Dalam buku Kenali dan Hadapi Kanker Payudara: Panduan Lengkap untuk Pasien Kanker Payudara, spesialis onkologi dr Walta Gautama, SpB(K) Onk mengatakan keterlambatan diagnosis kanker sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan pengobatan. Dia juga menuliskan beberapa perubahan pada payudara yang patut dicurigai kanker.

    Berikut perubahan pada payudara yang dicurigai kanker

    1. Benjolan pada Payudara

    Adanya benjolan merupakan gejala paling sering ditemukan pada pasien kanker payudara. Benjolannya keras dengan permukaan yang tidak rata dan tidak bergerak.

    “Seringkali benjolan tidak disertai nyeri,” beber dr Walta.

    2. Perubahan pada Kulit Payudara

    Kulit di sekitar payudara berwarna kemerahan dan kadang terdapat cekungan seperti lesung pipit di kulit payudara. Pada kondisi lanjut, cekungan pada kulit payudara semakin meluas dan banyak sehngga kulit payudara tampak seperti kulit jeruk purut.

    3. Perubahan pada Puting Payudara

    Luka pada puting susu payudara yang tidak sembuh dalam 6 bulan, apalagi jika disertai dengan perubahan kulit payudara bisa menjadi tanda kanker. Gejalanya juga keluarnya cairan dari puting berwarna merah atau kecoklatan.

    “Cairan ini bisa keluar sendiri atau baru keluar jika puting ditekan” tulis dr Walta.

    Selain itu puting yang tadinya normal menjadi tertarik ke dalam atau niple inversion. KOndisi ini bisa terjadi jika puting tertarik ke dalam seluruhnya dan tidak dapat ditarik keluar. Kulit puting juga terasa kering dan gaal dan adanya perubahan warna.

    (kna/kna)

  • KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

    KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

    KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mendalami peran
    PT Telkom
    Indonesia (Persero) Tbk terkait dugaan
    korupsi digitalisasi
    Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
    Adapun proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina digarap oleh PT Telkom Indonesia.
    “Peran PT Telkom, ya ini masih didalami,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025).
    Tessa belum dapat memberikan informasi terbaru terkait peran PT Telkom dan pihak lainnya dalam proyek tersebut.
    “Jadi, kalau ditanya apa perannya, nanti kita akan tunggu. Apabila nanti ada pihak-pihak siapapun, ya, tidak hanya dari PT Telkom, tetapi dari pihak-pihak yang terkait, kita akan update lagi ke teman-teman,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
    Tessa mengatakan, perkara korupsi ini sedang bergulir di tahap penyidikan.
    “Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) bulan September 2024,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
    Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan tersangka dalam korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina.
    Namun, ia tidak mengungkapkan identitas tersangka tersebut.
    “Sudah ada tersangkanya,” ujar Tessa.
    Adapun dugaan korupsi digitalisasi PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023 muncul pertama kali dalam jadwal pemeriksaan sejumlah saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (20/1/2025).
    Sejumlah saksi yang dipanggil di antaranya adalah Agustinus Yanuar Mahendratama selaku Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas; Aily Sutejda selaku Head of Outbound Purchasing PT SCC; Anton Trienda selaku karyawan BUMN atau VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina (Persero); Antonius Haryo Dewanto selaku mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems; Charles Setiawan selaku Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama; Aribawa selaku VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga; Asrul Sani selaku eks Direktur PT Dabir Delisha Indonesia; Benny Antoro selaku mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia; dan Bobby Rasyidin selaku Direktur PT LEN Industri.
    Namun, Bobby Rasyidin selaku Direktur PT LEN Industri dan Antonius Haryo Dewanto selaku mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut dan meminta penjadwalan ulang.
    “Saksi didalami terkait dengan beberapa pengadaan proyek di PT Telkom untuk digunakan di Pertamina,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Vidio Berkomitmen Jaga Keamanan Platform Digital, Hadirkan Kids Mode dan Aksi Tegas  – Page 3

    Vidio Berkomitmen Jaga Keamanan Platform Digital, Hadirkan Kids Mode dan Aksi Tegas  – Page 3

    Ia menuturkan, tidak jarang ditemukan, beberapa akun yang sudah di-take down akan muncul lagi dengan situs web berbeda. Dalam hal ini, Gina menuturkan, pihaknya akan melaporkan aksi tersebut ke kepolisian.

    “Kami sudah melaporkan sekitar 10 LP (Laporan Polisi) di berbagai Polda, di Jakarta, Banten, dan Bandung. Tujuannya apa? Supaya kami bisa memberikan efek jera,” ucapnya.

    Gina berharap langkah ini dapat memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan digital dan mematuhi aturan dalam berinternet, serta tidak menyalahgunakan konten.

  • Bareskrim Ungkap Motif Kades Kohod dkk Tersangka Pemalsuan Dokumen Pagar Laut

    Bareskrim Ungkap Motif Kades Kohod dkk Tersangka Pemalsuan Dokumen Pagar Laut

    Jakarta –

    Bareskrim Polri mengungkapkan motif di balik kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM terkait pagar laut di wilayah Tangerang, Banten. Empat tersangka yakni Kepala Desa Kohod berinisial A, Sekretaris Desa Kohod berinisial UK serta dua orang selaku penerima kuasa dengan inisial SP dan CE.

    “Kalau kita berbicara motif, saat ini kita terus mengembangkan. Yang jelas, tentu saja ini terkait dengan ekonomi. Ini yang terus kami kembangkan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

    Djuhandhani menyebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan dengan mengkonfrontasi keempat tersangka. Pemeriksaan itu dilakukan sebelum penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka.

    Dalam proses pemeriksaan itu, jelasnya, keempat tersangka saling lempar jawaban kala penyidik menanyakan uang yang diterima di balik pemalsuan sertifikat itu. Karena itu, penyidik menilai bahwa motif pemalsuan sertifikat ini adalah ekonomi.

    “Kami melaksanakan konfrontir antara sekdes, kades dan penerima kuasa. Di sini terjadi saling melempar uangnya ini berasal dari si ini, dari si ini. Berputar-putar di antara mereka,” ungkapnya.

    Djuhandhani mengatakan dari hasil pemeriksaan itulah penyidik kemudian meyakini apabila keempatnya saling terlibat dan bekerja sama dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut.

    “Sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah yang berusaha mencari keuntungan dari masalah ini,” tuturnya.

    Adapun terkait berapa uang yang diterima oleh keempat tersangka, Djuhandhani masih belum bisa bicara banyak. Sebab, perihal itu masih didalami pihaknya.

    “Belum bisa uji lebih lanjut karena masing-masing masih memberikan keterangan yang berbeda-beda, saling melempar. Tentu saja nanti kami dari pemeriksaan lebih lanjut akan bisa mengetahui,” pungkasnya.

    Djuhandhani menyebut pihaknya belum menahan keempat tersangka karena proses gelar perkara baru dilakukan hari ini.

    “Baru saja penetapan tersangka. Tadi kita sampaikan akan segera melengkapi administrasi penyidikan, kemudian setelah melengkapi, kita akan memanggil para tersangka, itu by process,” sebutnya.

    Meski begitu, Djuhandhani menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk menerbitkan mengeluarkan surat pencegahan dan penangkalan (cekal) terhadap keempat tersangka. Tujuannya agar para tersangka tidak bisa masuk atau keluar dari wilayah RI.

    “Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka,” imbuhnya.

    (ond/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR Sebut RUU Kepariwisataan Hampir Masuk Tahap Finalisasi

    DPR Sebut RUU Kepariwisataan Hampir Masuk Tahap Finalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VII DPR RI menargetkan pembahasan rancangan Undang-undang tentang Perubahan UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan atau RUU Kepariwisataan dapat mencapai tahap finalisasi dalam dua minggu ke depan.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Salim menyampaikan, 50% lebih aturan tersebut dimungkinkan untuk diubah, mengingat urgensi di bidang kepariwisataan yang mengalami banyak pergeseran di lapangan.

    “Jika tidak ada kendala, dalam waktu dua minggu ke depan kita sudah bisa menukik ke dimensi yang lebih teknis,” kata Chusnunia, mengutip laman resmi DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Politisi Fraksi PKB itu menyebut, dengan sisa waktu yang ada, panitia kerja (panja) RUU Kepariwisataan akan melakukan pendalaman terhadap setiap pasal yang mengalami perubahan. 

    Dia menuturkan, pembahasan RUU ini tidak hanya dilakukan di tingkat DPR saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan pelaku industri pariwisata.

    “Kita sudah konsultasikan dengan banyak pihak. Oleh karena itu, kita minta juga dari Kementerian untuk melakukan konsolidasi internal dengan tim yang ditunjuk oleh pemerintah,” tuturnya. 

    Meski sebagian besar substansi dalam UU tersebut diubah, dia memastikan bahwa pilar utama pariwisata tetap dipertahankan. Menurutnya, prinsip dasar yang diusung tetap utuh, tetapi dengan penyesuaian agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

    Dia mengharapkan, perubahan regulasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi industri pariwisata yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan global.

    Sebagai informasi, RUU Kepariwisataan disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 pada Juli 2024.

    Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU kala itu, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.   

    Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.  

    Namun, pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan DPR RI periode 2024-2029. 

    Hal itu sesuai dengan kesepakatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Komisi X pada September 2024. 

    Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan, ketentuan terkait carry over tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 110 Peraturan DPR RI No.2/2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.  

    “Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat mengusulkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan menjadi RUU operan untuk periode 2024-2029,” kata Syaiful dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/9/2024).

  • Demo Mahasiswa Semarang Panas! Pagar Kantor Gubernur Dilempari Kotoran Sapi

    Demo Mahasiswa Semarang Panas! Pagar Kantor Gubernur Dilempari Kotoran Sapi

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Semarang ‘Semarang Menggugat’ turun ke jalan pada Selasa (18/2/2025).

    Mereka menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah sejak pukul 14.30 WIB, mengecam kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.

    Dalam aksi ini, massa membakar sejumlah poster dan kardus sebagai simbol protes.

    Puncaknya, sekitar pukul 16.30 WIB, mahasiswa melemparkan kotoran sapi ke gerbang kantor gubernur sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang mereka nilai merugikan rakyat.

    Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, menyatakan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kemarahan mahasiswa terhadap kebijakan pemangkasan anggaran.

    “Kami melihat bagaimana efisiensi anggaran ini berdampak langsung pada berbagai sektor, terutama pendidikan. Ini bentuk simbolis bahwa kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.

    Unjuk rasa ini berlangsung di dua titik utama, yakni Kantor Gubernur Jawa Tengah dan Balai Kota Semarang.

    Mahasiswa membawa berbagai poster dengan tulisan tajam seperti “Efisienshit, pangkas anggarannya, bunuh rakyatnya” dan “Efisiensi Ngapusi Ndasmu #IndonesiaGelap”.

    Mereka juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor pendidikan, termasuk pemotongan beasiswa KIP-K, beasiswa Pendidikan Indonesia, dan program bantuan lainnya.

    Mahasiswa menuntut pemerintah agar lebih transparan dan tidak plin-plan dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

    Aksi berlangsung hingga pukul 18.30 WIB sebelum massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah melaksanakan salat berjamaah.

  • Resmikan Kantor BPN Kota Tegal, Agus Dwi Harap Pelayanan Pertanahan Semakin Cepat dan Transparan

    Resmikan Kantor BPN Kota Tegal, Agus Dwi Harap Pelayanan Pertanahan Semakin Cepat dan Transparan

    TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Pj Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono meresmikan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegal setelah direnovasi, Selasa (18/2/2025).

    Pada kesempatan itu, Agus berharap, adanya Kantor BPN Kota Tegal yang lebih representatif, maka pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, transparan, dan profesional.‘’Wujud nyata dari kerjasama ini adalah dengan penyerahan sertifikat aset barang milik daerah
     
    Hal ini sangat penting untuk memastikan legalitas aset-aset pemerintah yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,’’ ujarnya. 

    Agus berharap, jajaran Kantor BPN Kota Tegal bisa terus berkomitmen dalam memberikan layanan yang prima.

    Kemudian memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan serta menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam setiap tugas yang dijalankan.

    “Selamat atas gedung baru Kantor Pertanahan Kota Tegal. Semoga mendapatkan manfaat besar bagi masyarakat,’’ ungkapnya. 

    Sementara itu, Kepala BPN Kota Tegal, Darsini mengatakan, masih banyak kekurangan dalam proses pembangunan Kantor Pertanahan Kota Tegal.

    “Harapannya Pemkot Tegal dan eks karisidenan Pekalongan dapat bekerjasama sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan dukungan yang memadai bagi masyarakat,’’ katanya. (fba)