Blog

Liputan6.com, Yogyakarta – Sebanyak 17 kementerian/lembaga yang lolos dari kebijakan pemangkasan anggaran mendapatkan banyak sorotan tajam dari masyarakat, karena berpotensi berdampak pada pelayanan publik. Guru Besar UGM Bidang Manajemen Kebijakan Publik, Wahyudi Kumorotomo mengatakan program pemangkasan anggaran pada sektor mendasar pelayanan publik ini cenderung timpang dan akan berdampak menurunnya kualitas pelayanan publik. “Program penghematan ini cenderung timpang, sektor-sektor tertentu yang sebenarnya lebih fundamental, lebih mendasar untuk pelayanan publik justru kena pemangkasan,” katanya, Jumat (14/2/2025).

Kementerian yang lebih strategis dan lebih penting bagi rakyat, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Kebudayaan justru mendapatkan pemotongan anggaran, sementara Kementerian Pertahanan tidak terkena kebijakan ini.

Menurutnya, hal ini sebetulnya dapat ditunda, dan dana dari anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. “Bukan berarti tidak setuju penghematan, realokasi, atau efisiensi apapun namanya, tetapi efisiensi itu juga harus tepat,” jelasnya.

Wahyudi meminta pemerintah agar mengkaji ulang efisiensi ini, di tengah profil kabinet yang membengkak yang tentu anggaran naik hampir dua kali lipat daripada anggaran tahun sebelumnya yang hanya memiliki 34 kementerian. Menurutnya, dengan peraturan yang masih tetap sama, kabinet akan tetap menyedot dana yang besar.

Ia memberikan contoh, bahwa menteri dan wakil menteri memiliki jatah tunjangan yang tidak terlalu berbeda. Wakil menteri bahkan mendapatkan 85% tunjangan dari jabatan menteri. “Kenyataanya menteri dan wakil menteri yang kita miliki sudah banyak, apalagi ditambah dengan staf khusus yang terus bertambah, sudah pasti akan menyedot anggaran. Terlebih, banyak dari staf khusus ini tidak berhubungan langsung dengan misi dari Kementerian dan tidak selalu meningkatkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan,” paparnya.

Wahyudi sepakat jika pemangkasan anggaran dapat dilakukan pada pos-pos anggaran yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik seperti mengurangi perjalan-perjalan dinas yang tidak perlu, menggunakan ATK yang masih bisa digunakan, mengurangi kegiatan seminar dan juga renovasi gedung yang masih bisa digunakan. “Saya kira untuk pos anggaran ini jika dipangkas tentu tidak akan menjadi masalah,” terangnya.

Wahyudi menyoroti di sektor-sektor vital di bidang kesehatan, pengurangan jam pelayanan, pengurangan alat kesehatan dan obat-obatan akan bisa berdampak buruk kepada masyarakat. Meurutnya pemangkasan anggaran ini seharusnya bersifat kolektif dan tidak timpang sebelah, dan para pejabat harusnya memberikan contoh berhemat kepada masyarakat.

“Jangan pejabat menekan rakyat untuk berhemat, tetapi ternyata pejabat tetap juga memelihara gaya hidup yang juga boros. Itu jelas akan menyakiti hati rakyat pada umumnya, kalau pejabat tetap masih dengan gaya hidup yang boros dan tidak peduli pada situasi yang sebenarnya. Sedang sebenarnya kita sama-sama menghadapi situasi yang sulit,” imbuhnya.

Ia meyakini rakyat dapat memahami saat penghematan perlu dilakukan, Namun, seluruh pihak terlebih pemerintah betul-betul serius dan berkomitmen dalam mengendalikan dirinya supaya tidak bermewah-mewah dan melakukan pemborosan. Ia pun berharap pemerintah melihat realita di masyarakat diman abanyak masyarakat banyak terdampak. “Pemerintah harus memikirkan bagaimana orang tua dari anak-anak itu bisa tetap mendapatkan pekerjaan dan menghidupi keluarga mereka, dan melanjutkan hidup,” tegasnya.