Xcloud.id

Blog

  • Sebut Paling Efisien di Dunia, Airlangga Ungkap Keunggulan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara – Halaman all

    Sebut Paling Efisien di Dunia, Airlangga Ungkap Keunggulan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara menjadi kawasan industri paling efisien di dunia.

    Hal itu diungkapkan Airlangga saat berbicara di Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa(18/2/2025).

    “Saya telah melihat di mana-mana, tidak ada fasilitas yang semodern, seefisien, dan seproduktif Weda Bay,” ujar Airlangga.

    Kawasan Industri Weda Bay atau Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan kawasan industri terpadu yang menjadi tempat pengolahan logam berat, termasuk nikel, baterai kendaraan listrik, dan aluminium.

    Produksi bijih nikel dari PT Weda Bay Nickel sendiri berperan penting dalam rantai pasok baja nirkarat global.

    Airlangga menyoroti bahwa keunggulan efisiensi Weda Bay bisa menyaingi negara lain, khususnya China.

    “Itulah sebabnya China sangat khawatir dengan produk baja asal Indonesia,” katanya.

    Airlangga menjelaskan, salah satu faktor utama yang membuat Weda Bay lebih kompetitif adalah biaya transportasi yang lebih murah dibandingkan ke China utara.

    Dengan lokasi yang lebih strategis, pengiriman bahan baku seperti lithium dan bijih besi dari Australia ke Indonesia lebih efisien.

    Meskipun banyak industri di kawasan ini berasal dari China, Weda Bay juga menarik investasi dari perusahaan global lainnya. Perusahaan asal Prancis, Eramet, berinvestasi melalui PT Weda Bay Nickel (WBN), sementara grup bisnis Korea Selatan, Pohang Iron and Steel Company (Posco), turut berperan dalam pengembangan kawasan tersebut.

    Menurutnya, kawasan ini telah menarik investasi sebesar 16 miliar dolar AS dan menghasilkan ekspor senilai 8 miliar dolar AS.

    Dengan angka tersebut, dirinya menilai Weda Bay sebagai salah satu kawasan industri terbesar dan paling efisien di dunia.

    “Jadi saya rasa kita juga diberkahi dengan pasar yang kompetitif, dan untuk kendaraan listrik, saya rasa kita adalah salah satu negara yang memiliki keunggulan kompetitif karena ekosistem kendaraan listrik melalui ekonomi baterai, hal itu dibutuhkan tidak hanya untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk energi terbarukan,” kata Airlangga.

  • Cerita Dokter Kena Serangan Jantung saat Tangani Pasien Serangan Jantung

    Cerita Dokter Kena Serangan Jantung saat Tangani Pasien Serangan Jantung

    Jakarta –

    Kejadian tak biasa dialami oleh dokter gawat darurat di Timmins and District Hospital (TADH) Kanada bernama Chris Loreto yang mengalami serangan jantung ketika sedang menyelamatkan pasien serangan jantung.

    Selama beberapa bulan sebelumnya Loreto memang mengalami nyeri berulang di bagian dadanya. Kondisi itu paling sering muncul ketika ia sedang berolahraga, tapi ia tidak curiga dan mengira itu adalah masalah lambung. Ia sempat mengonsumsi obat refluks asam, namun obatnya tidak memberikan efek apapun.

    Rasa nyeri itu akhirnya memuncak pada November 2024 ketika sedang menjalani pertandingan hoki dan menjalar hingga bahu. Lagi-lagi ia mengabaikan rasa nyeri tersebut.

    Keesokan harinya ia mendapatkan tugas untuk membantu seorang pasien serangan jantung. Ketika berbicara dengan istri pasien, Loreto menyadari ia mengalami banyak gejala yang sama dengan pasien tersebut.

    Pasien pria tersebut juga mengonsumsi obat untuk refluks asam dan pada saat itu Loreto mulai mengerti.

    “Kisah pasien itu adalah kisah saya,” kata Loreto dikutip dari Science Alert, Rabu (19/2/2025).

    Melalui tes darah dan elektrokardiogram terungkap bahwa Loreto memang mengalami serangan jantung. Sejak saat itu, ia mengambil cuti sakit dan menjalani program rehabilitasi yang meliputi pemasangan stent di dalam arterinya agar aliran darah menjadi lancar.

    Serangan jantung atau infark miokard terjadi ketika aliran darah terganggu dan oksigen tidak dapat mencapai jantung. Hal ini menghancurkan sel-sel otot jantung dan dapat menyebabkan kerusakan permanen, bahkan kematian.

    Gaya hidup yang tidak banyak bergerak, pola makan yang buruk, kebiasaan merokok, dan mengonsumsi alkohol merupakan sederet faktor yang meningkatkan risiko serangan jantung. Masalah kesehatan ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetika dan lingkungan seperti polusi udara.

    Loreto menganggap olahraga teratur dapat memperkuat jantungnya sehingga terhindar dari dampak yang lebih buruk. Serangan jantung sering kali datang tiba-tiba tanpa peringatan sebelumnya. Serangan jantung tidak selalu terjadi setelah periode nyeri dada atau bahu, tetapi penting untuk memperhatikan kemungkinan tanda-tanda peringatan seperti mual dan sesak napas.

    “Kita hebat dalam merawat orang lain tetapi payah dalam merawat diri sendiri,” tandas Loreto.

    (avk/kna)

  • Edarkan Sabu, Residivis Kasus Pembunuhan Diringkus di Dalam Kamar Bersama Pacarnya

    Edarkan Sabu, Residivis Kasus Pembunuhan Diringkus di Dalam Kamar Bersama Pacarnya

    Liputan6.com, Manado – Tim Satres Narkoba Polresta Manado mengamankan seorang pria berinisial FH (23), warga Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulut.

    FH yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu, ditangkap pada Rabu (12/2/2025) sekitar pukul 23.15 Wita, di sebuah rumah di Kelurahan Sindulang Dua, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

    Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menyebut adanya aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, tim kepolisian menemukan FH di dalam kamar bersama pacarnya.

    Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 1,25 gram yang disembunyikan dalam bungkus rokok dan disisipkan di rangka atap dapur rumah.

    Selain itu, polisi juga mengamankan satu buah handphone Redmi A2 warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi.

    Kasat Narkoba Polresta Manado AKP Hilman Muthalib menyampaikan bahwa FH merupakan residivis kasus pembunuhan tahun 2019 dan divonis tujuh tahun penjara. Saat ini, ia masih berstatus pembebasan bersyarat.

    “Kami akan terus mendalami kasus ini dan menindaklanjuti jaringan peredarannya,” ujarnya.

    Saat ini, tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolresta Manado guna proses penyelidikan lebih lanjut.

    Polisi mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkoba demi menjaga keamanan lingkungan.

  • UU Minerba Baru, Kampus Tak jadi Kelola Tambang tapi Bisa Dapat Dana Buat Riset – Page 3

    UU Minerba Baru, Kampus Tak jadi Kelola Tambang tapi Bisa Dapat Dana Buat Riset – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan sejumlah poin penting perubahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang sah jadi undang-undang. Tercatat ada 12 poin substansial yang dimuat.

    Diketahui RUU Minerba telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Adapun, ada 20 pasal yang diubah dan 8 pasal tambahan.

    “Perubahan atau penambahan pasal tersebut terutama mengatur hal-hal yang sangat substansial,” kata Bahlil dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Pertama, tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengamanatkan beberapa penyesuaian dalam undang-undang terkait dengan pemaknaan jaminan ruang dan perpanjangan kontrak.

    Kedua, WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penetapan tata ruang dan kawasan serta tidak ada perubahan tata ruang dan kawasan bagi pelaku usaha yang mendapatkan IUP, IUPK, atau IUPR.

    Ketiga, Pengutamaan kebutuhan batubara dalam negeri sebelum dilakukan penjualan keluar negeri (Domestic Market Obligation).

    Keempat, WIUP mineral logam atau batubara diberikan kepada kooperasi, badan usaha kecil menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakat dan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi dengan cara pemberian prioritas.

    “Ini memang kooperasi duluan karena ini soko guru bangsa,” ucapnya.

     

  • Pusat Data Dalam Negeri Jadi Kunci Pengembangan AI di Indonesia – Page 3

    Pusat Data Dalam Negeri Jadi Kunci Pengembangan AI di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia sedang mengalami transformasi digital di berbagai sektor, didorong oleh pertumbuhan pesat pengguna internet.

    Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221,56 juta orang, setara dengan 79,5% dari total populasi.

    Peningkatan pengguna internet ini memicu kebutuhan data yang semakin besar, terutama bagi pelaku bisnis digital. Mereka membutuhkan perangkat penyimpanan data yang mumpuni, seperti data center (pusat data). Lokasi pusat data menjadi faktor krusial bagi perusahaan.

    Layanan pusat data yang berlokasi di dalam negeri memberikan keuntungan signifikan bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, terutama dalam mengurangi latensi. Hal ini diungkapkan oleh Luca Cada Cora, CEO sebuah startup kecerdasan buatan (AI).

    “Solusi AI dengan pusat data di dalam negeri sangat penting mengingat sebagian besar penyedia AI adalah perusahaan tertutup,” kata Luca melalui keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Ia menambahkan, data yang diinput berpotensi digunakan untuk pelatihan AI mereka, baik dengan atau tanpa persetujuan pengguna.

    “Dengan adanya data center di dalam negeri, customer B2B akan lebih percaya diri karena data dan privasi lebih terjaga, terutama untuk industri besar seperti perbankan, oil and gas, dan firma hukum,” Luca menjelaskan.

     

  • Hary Tanoe Tepis Isu KEK Lido Tak Punya Amdal, Begini Penjelasannya!

    Hary Tanoe Tepis Isu KEK Lido Tak Punya Amdal, Begini Penjelasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisaris Utama PT MNC Land Tbk. (KPIG), Hary Tanoesoedibjo menepis isu proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang dikembangkan oleh MNC Land tak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

    Pasalnya, tambah Hary Tanoe, untuk mendapat cap KEK diperlukan proses dan perlengkapan dokumen yang lengkap. Di mana, dirinya menyinggung penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan pembangunan KEK Lido diurus hingga 2 tahun lamanya.

    “Saya tanya, apa betul kita tidak pakai Amdal? Karena logikanya kalau tidak ada Amdal mana bisa dapat KEK?” jelasnya dalam RDP Bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Lebih lanjut , Hary juga menyebut rencana pembangunan KEK Lido itu bahkan telah melalui verifikasi hingga 8 lintas Kementerian dan Lembaga (K/L).

    Dirinya lantas memberikan penjelasan mengenai nihilnya dokumen Amdal oleh PT MNC Land. Hary Tanoe merunut, semulanya dirinya membeli aset tersebut dari PT Lido Nirwana Parahyangan (LNP) milik Grup Bakrie.

    Saat melakukan transaksi itu, PT LNP telah memiliki dokumen Amdal mengenai proyek tersebut. Sehingga, saat proyek itu diajukan sebagai KEK oleh PT MNC Land dokumen Amdal yang diajukan masih beratas namakan PT LNP.

    “Pembangunan semua di sana itu ber-Amdal. Hanya kesannya loh Amdalnya PT lain kenapa kok dipakai pembangunan ini? Bukan PT lain, bukan badan hukum lain, ini badan hukum yang sama hanya namanya waktu itu pakai nama yang lama kemudian diambil grup kami dari PT LNP menjadi PT MNC Land Lido,” tegas Hary Tanoe.

    Sejalan dengan hal itu, Hary Tanoe mengaku apabila dokumen administrasi Amdal itu perlu untuk diperbaharui dan balik nama menjadi PT MNC Land Lido pihaknya bakal melakukan hal tersebut.

    “Kalau memang hanya masalah nama saja harus didaftarkan lagi, tentu akan kami perbaiki akan kami lakukan,” pungkasnya.

  • Prabowo Hadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada Rabu (19/2)

    Prabowo Hadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada Rabu (19/2)

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terpantau menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2024 yang digelar Rabu (19/2/2025). 

    Dikutip dari Antara, Prabowo tiba di Balairung Gedung Mahkamah Agung RI, pukul 09.45 WIB. Kedatangan Presiden disambut oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto tepat di depan pelataran Balairung, kemudian keduanya berjalan bersama-sama menuju ruang transit.

    Beberapa menit setelahnya, Presiden RI didampingi Ketua Mahkamah Agung RI berjalan bersama-sama menuju ruang utama tempat berlangsungnya acara.

    Dalam rangkaian acara Laporan Tahunan MA hari ini, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan sambutan di hadapan para hakim agung Mahkamah Agung RI, hakim ad hoc Mahkamah Agung RI, hakim-hakim agung dari negara-negara sahabat, sejumlah pimpinan kementerian/lembaga, dan beberapa duta besar.

    Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung merupakan agenda rutin yang digelar oleh Mahkamah Agung. Kegiatan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Mahkamah Agung selama setahun terakhir kepada publik.

    Dalam acara laporan tahun ini, Mahkamah Agung mengangkat tema “Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas”.

    Dalam acara itu, Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto dijadwalkan menyampaikan pidato laporan tahunan Mahkamah Agung terkait capaian, prestasi, jumlah perkara putus, jumlah sisa perkara, dan pencapaian-pencapaian MA lainnya.

    Dalam rangkaian acara, yang berlangsung sejak Selasa (18/2), Mahkamah Agung juga menggelar Pameran Kampung Hukum, yang menjadi ajang sosialisasi mengenai Mahkamah Agung dan produk-produk hukum.

    Pameran itu, yang rutin digelar oleh Mahkamah Agung tiap tahun sejak 2008, bertujuan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai Mahkamah Agung, beserta tugas dan fungsi lembaga, kemudian berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

  • Nelayan nilai aturan VMS bagi kapal di bawah 30 GT memberatkan

    Nelayan nilai aturan VMS bagi kapal di bawah 30 GT memberatkan

    menambah beban nelayan kecil

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Bangkit Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) menilai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kewajiban kapal di bawah 30 tonase kotor (gross ton/GT) harus menggunakan perangkat monitoring sistem berbasis sinyal (vessel monitoring systemVMS) sangat memberatkan bagi nelayan kecil.

    “Aturan ini menambah beban nelayan kecil karena mereka harus membeli perangkat senilai Rp18 juta per unit untuk kapal mereka,” kata Ketua Gerbang Tani DKI Jakarta Tri Waluyo di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal ini dikeluhkan nelayan yang datang ke Posko Gerbang Tani Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara atas regulasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang akan diberlakukan tahun ini terhadap kapal di bawah 30 GT.

    Pria yang akrab disapa TW ini menyebutkan, di dermaga Muara Angke ini ada 1.000 lebih nelayan dengan kapal di bawah 30 GT, belum lagi nelayan dari Kamal Muara dan Kali Baru Jakarta serta nelayan kecil lainnya.

    Para nelayan mengaku sangat keberatan karena sama saja aturan itu mencekik mereka.

    “Belum lagi pajak tahunan yang harus mereka bayar sebesar Rp6 juta per tahun,” katanya.

    Ia mengatakan dengan adanya VMS ini juga akan mengetahui posisi kapal nelayan saat melaut dan jika mereka berada di luar zonasi tangkap maka akan diberikan sanksi administratif dan sanksi denda sesuai regulasi tersebut.

    Bahkan, jika mesin kapal nelayan mati dan mereka terbawa angin laut hingga ke luar zonasi tangkap mereka juga akan didenda.

    “Ini yang memberatkan nelayan,” kata dia.

    Ia mengatakan nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT ini merupakan nelayan kecil dan mereka memiliki beragam kendala saat melaut mulai dari kesulitan mendapatkan akses bahan bakar minyak bersubsidi, cuaca buruk yang membuat mereka tidak melaut dan lainnya.

    “Jika kapal tidak memasang VMS ini maka mereka tidak boleh melaut dan jika memaksa tetap melaut akan ada sanksi denda,” kata dia.

    Jadi, lanjutnya, dari segi aturan, banyak yang harus dipenuhi dan modal uang cukup banyak, sementara mereka saat ini saja, saat saat melaut tak jelas penghasilan yang mereka dapat.

    Ada yang berhasil bawa ikan pulang dan tidak sedikit pulang dengan tangan hampa.

    “Ini yang perlu dikaji pemerintah agar regulasi ini benar-benar membuat nelayan sejahtera, jangan menambah beban mereka,” kata dia.

    Ia mengatakan Gerbang Tani sebagai organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memfasilitasi nelayan ini bertemu wakil rakyat di DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui fraksi PKB untuk menyampaikan aspirasi ini.

    “Kami menunggu kawan-kawan nelayan dari luar daerah untuk datang ke Jakarta dan bertemu dengan DPR RI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata dia.

    Dikaji ulang
    Sementara itu pemilik kapal di bawah 30 GT di Muara Angke, H Edi mengaku keberatan dengan kebijakan ini karena harus melengkapi kapal dengan alat yang mahal dan membuat potensi mereka kena denda jika memaksa melaut tanpa ada alat ini.

    “Saya menolak ini karena nelayan itu berangkat melaut, kadang untung, kadang merugi, ini memberatkan,” kata dia.

    Tokoh masyarakat Muara Angke H Suhaeri menyatakan penolakan karena regulasi ini memberatkan nelayan dalam mencari ikan di laut.

    Nelayan harus mengurus izin tangkap di lokasi tertentu dan jika keluar zona wilayah tangkap ada sanksi denda yang memberatkan.

    Ia mencontohkan di musim barat ini, angin kencang dan nelayan biasanya melaut di pinggir alias di luar zona biasa dan ini tentu memberatkan.

    “Kami meminta agar regulasi ini dikaji ulang dan jangan diberlakukan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Tulungagung Efisiensi Anggaran Rp52,3 Miliar Imbas Inpres

    Pemkab Tulungagung Efisiensi Anggaran Rp52,3 Miliar Imbas Inpres

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp52,3 miliar sebagai dampak dari turunnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemkab Tulungagung dipastikan mengalami pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat akibat kebijakan tersebut.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat yang terpangkas adalah Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Pemkab Tulungagung melakukan efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang telah kami terima, besarannya mencapai Rp52,3 miliar,” ujarnya, ditulis Rabu (19/2/2025).

    Galih menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memperkirakan secara rinci seberapa besar masing-masing anggaran di APBD Kabupaten Tulungagung 2025 yang akan dilakukan efisiensi. Namun, beberapa pos anggaran seperti perjalanan dinas, cetak souvenir, sewa kendaraan, dan anggaran publikasi akan mengalami pemangkasan.

    “Dalam efisiensi kami disuruh menghitung sendiri. Mana-mana yang dipotong 50 persen. Mana yang ada 30 persen. Yang penting proses pelayanan publik tidak terkendala,” paparnya.

    Galih Nusantoro menambahkan bahwa pemangkasan transfer dana sebesar Rp52,3 miliar dari pemerintah pusat tergolong cukup besar. Apalagi, kekuatan APBD Kabupaten Tulungagung saat ini berada di kisaran Rp3 triliun. Efisiensi anggaran juga akan diterapkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung, bukan hanya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Tulungagung saja.

    “Kalau melihat dari Inpres-nya, anggaran di DPRD tidak termasuk yang dikecualikan. Tetapi nanti perlu ada pembahasan bersama,” pungkasnya. [nm/beq]

  • Pupuk Indonesia Bawa Produk Lokal ke Panggung Dunia – Page 3

    Pupuk Indonesia Bawa Produk Lokal ke Panggung Dunia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama seluruh anak perusahaan berkomitmen mendukung program pemerintah dan Kementerian BUMN dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nasional. Salah satu bukti nyata dari komitmen ini adalah keberhasilan Rumah Kain, produsen kain khas Palembang, yang berhasil naik kelas melalui program pendampingan dari Pupuk Indonesia Grup.

    Dukungan ini sejalan dengan visi Pupuk Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai BUMN yang tidak hanya berfokus pada sektor pangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memberdayakan UMKM.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menuturkan sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut ambil bagian dalam mengembangkan sektor UMKM nasional. Dia meyakini pengembangan sektor UMKM pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    “Pupuk Indonesia percaya bahwa tanggung jawab kami tidak hanya menyuburkan bumi, tetapi juga memupuk jiwa kewirausahaan bangsa. Kami berkomitmen mengoptimalkan peran sebagai BUMN untuk memberdayakan UMKM agar mampu mengembangkan potensi dan menciptakan peluang usaha yang lebih luas. Melalui pendampingan UMKM, kami ingin warisan budaya lokal, seperti songket Palembang, dapat dikenal lebih luas dan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan budaya Indonesia,” kata Rahmad Pribadi saat mengunjungi kantor Pusri di Palembang pada Rabu, (19/2/2025).

    Rumah Kain didirikan pada 2011 oleh Ramaini, seorang pengrajin yang jatuh cinta pada keindahan kain tradisional khas Palembang seperti Songket dan Jumputan. Namun pada awal pendirian, Ramaini harus menghadapi sulitnya mendapatkan akses permodalan sehingga proses produksi yang dilakukan masih berasal dari pinjaman rekanan.

    Pada 2013, Rumah Kain akhirnya bergabung dengan program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, salah satu anak usaha Pupuk Indonesia. Lewat pendampingan itu, Rumah Kain mendapatkan akses yang lebih luas dalam pengembangan bisnisnya.

    Tak hanya modal, PUMK Pusri menyediakan pendampingan bisnis, pelatihan strategi pemasaran, hingga legalitas usaha sehingga menjadikan Rumah Kain lebih siap menghadapi persaingan.