Blog

  • Ancol kembali membolehkan pedagang berjualan di timur Pantai Lagooon

    Ancol kembali membolehkan pedagang berjualan di timur Pantai Lagooon

    kedua belah pihak, baik pedagang dan pihak Ancol menurunkan ego masing-masing demi kebaikan bersama

    Jakarta (ANTARA) – PT Pembangunan Jaya Ancol kembali memperbolehkan pedagang berjualan di area timur Pantai Lagoon meski pedagang asongan tersebut belum masuk program penataan reseller satu gerobak dua pedagang yang digagas BUMD milik DKI Jakarta tersebut.

    “Saat ini, sudah bisa berjualan seperti biasa usai Direksi Ancol menjalankan rekomendasi yang disampaikan Komisi C DPRD DKI Jakarta,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo usai bertemu dengan Direktur Utama (Dirut) Ancol, Winarto di Jakarta, Rabu.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengatakan area timur Pantai Lagoon yang tadinya steril dari pedagang asongan dan diberikan pembatas jalan, akan dibuka dalam waktu dekat.

    Pria yang akrab dipanggil TW itu mengatakan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol akan mencarikan solusi terbaik terkait persoalan pedagang asongan yang belum mau ikut program penataan dari Ancol.

    Ia mengatakan yang menjadi permintaan para pedagang untuk membuka koperasinya kembali yang sempat ditutup pihak Ancol.

    “Tadi, sudah saya sampaikan kepada pihak koperasi kita berbicara legalitas dahulu. Karena itu permintaan pihak Koperasi kemarin,” kata dia.

    Sampai saat ini, solusi-solusi untuk para pedagang masih dalam pembahasan pihak Ancol untuk mencarikan solusi terbaik. Dirinya meminta agar kedua belah pihak, baik pedagang dan pihak Ancol menurunkan ego masing-masing demi kebaikan bersama.

    Politisi PKB ini memastikan manajemen Ancol ingin terus membina pedagang yang ada di kawasan destinasi wisata unggulan di DKI Jakarta tersebut.

    Sebelumnya Ancol tengah menerapkan program penertiban para pedagang asongan sejak tahun 2024. Program mereka dengan pemberlakuan satu gerobak asongan diisi oleh dua pedagang. Selain itu, Ancol juga menyuplai barang dagangan para pedagang.

    Para pedagang bisa mengambil barang dari Ancol tanpa harus modal terlebih dahulu. Hal itu, dilakukan guna menyamakan standar makanan, minuman, atau barang dagangan (merchandise) yang dijual di Ancol.

    Nantinya, para pedagang tinggal setoran barang-barang yang berhasil dijual dan keuntungannya bisa diambil. Namun, penerapan kebijakan itu, justru dianggap memberatkan sejumlah pedagang.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaga Kelestarian Maritim, Perusahaan Ini Raih TKDN di Atas 55 Persen – Halaman all

    Jaga Kelestarian Maritim, Perusahaan Ini Raih TKDN di Atas 55 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pabrik peralatan penanggulangan tumpahan minyak, RoClean Indonesia yang berada di Kawasan Industri Delta Silicon V, Lippo Cikarang, berhasil meraih sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian dengan capaian di atas 55 persen untuk salah satu produknya.

    Hal ini menegaskan keseriusan pihak pabrik dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim Indonesia. 

    “Kami bangga karena RoClean Indonesia mampu memproduksi perangkat berstandar internasional yang menggunakan komponen lokal tinggi,” ujar Direktur PT Meredian Khatulistiwa, Heru Tjahyono saat di Jakarta, Rabu (19/2/2025). 

    Ia menambahkan bahwa beberapa produk andalan, seperti Portable Storage Tank meraih nilai TKDN 55,13 persen, Oilboom 44,08 persen, dan Oil Skimmer 37,44 persen. 

    RoClean Indonesia lahir dari kemitraan internasional antara DESMI RoClean A/S asal Denmark, yang memiliki pengalaman lebih dari 185 tahun, dengan PT Meredian Khatulistiwa yang memegang perizinan lengkap di bidang penanggulangan, pelatihan, dan assessment tumpahan minyak sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2013. 

    Heru menjelaskan bahwa kesuksesan ini didukung oleh kolaborasi teknologi mutakhir Denmark dan pemahaman komprehensif akan kebutuhan pasar Indonesia.

    Ia berharap langkah maju ini dapat menjadi model bagi industri lain, terutama dalam pemanfaatan komponen dalam negeri untuk peralatan yang mendukung lingkungan. 

    “Kami optimistis dengan sinergi antara inovasi global dan dukungan industri lokal, Indonesia bisa semakin unggul dalam menjaga kelestarian maritimnya,” kata Heru. (Tribunnews.com/Erik Sinaga)

     

     

     

     

  • Deretan Pantun Nisfu Syaban Sambut Bulan Ramadan 2025, Cocok untuk Update Status Media Sosial

    Deretan Pantun Nisfu Syaban Sambut Bulan Ramadan 2025, Cocok untuk Update Status Media Sosial

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini deretan pantun Nisfu Syaban 2025 sambut Ramadan 1446/2025 yang bisa dibagikan juga cocok untuk update status di media sosial.

    Nisfu Syaban adalah pertengahan Syaban, bulan ke delapan dalam kalender Hijriah. Setelah bulan Syaban, adalah bulan Ramadan. 

    Tahun ini Nisfu Syaban 1446 H/2025 bertepatan Jumat, 14 Februari 2025.

    Berikut ini pantun Nisfu Syaban 2025 menyambut Ramadan 1446 H/2025 dikutip dari laman Facebook Thieur Maida dan sejumlah sumber.

    Pantun Nisfu Syaban Sambut Ramadan

    Anak melayu mengail ikan;
    Perahu berlabuh ditengah lautan.
    Sambil menunggu datangnya Nisfu Sya’ban.
    Marilah kita bermaaf-maafan. 

    Kecubung batu dari Kalimantan.
    Disanding elok degan berlian.
    Berhubung  Sabtu malam sudah Nisfu Sya’ban.
    Salah dan Khilaf sudah kami maafkan. 

    Kembang melati sungguhlah indah.
    Ditengah taman jadi hiasan.
    Harum Ramadhan tercium sudah;
    Kalau ada kesalahan kami pun mohon dima’afkan. 

    Makan roti jangan berlari;
    Kalaulah jatuh kita yang rugi.
    Bersihkan hati sucikan diri;
    Sambut Ramadhan sebentar lagi.

    ILUSTRASI RAMADAN 2025 – Puasa Ramadan 1446 Hijriah diperkirakan akan jatuh pada awal Maret 2025. (freepik.com)

    Pantun Pantun Nisfu Syaban 2025  Lainnya 

    Seringlah membantu orang dan ringankanlah beban
    Tidak peduli itu Islam India maupun Thionghoa
    Alhamdulillah kita akan sampai di malam Nisfu Syaban
    Malam yang istimewa untuk memperbanyak doa

    Seringlah bersilaturahmi demi memperkuat keakraban
    Siapa tahu di masa depan kita bakal jadi besanan
    Alhamdulillah kita diberi umur sampai Nisfu Syaban
    Malam yang spesial dalam rangka memperbanyak ampunan

    Pak  Haji Dulah membeli syurban
    Penjualnya pedagang dari Bali
    Salam baraqah untukmu nisfu Sya’ban
    Kau datang dan pergi setahun sekali

    Dunia sekarang milik kaum Gen Z dan milenial
    Hidup dimanja  jutaan perangkat
    Nisfu Sya’ban malam yang spesial
    Tuk mohon ampunan  dan bertaubat 

    Idhul Addha hari raya kurban
    Beli sapi di pasar hewan
    Sungguh mulia malam nisfu Sya’ban
    Penuh harapan sarat kerinduan

    Orang miskin patut dikasihani
    Supaya bertambah amal jariah
    Di malam nisfu mubaraqah ini
    Momen menambah energi Illahiyah

    Baca Qura-an di malam Jumat
    Banyak berzikir pertebalkan iman
    Nisfu Sya’ban berlipat Syafaat
    Malam yang agung penuh ampunan

    Masjid haram di kota Makkah
    Idola Musim sepanjang masa
    Nisfu Sya’ban berharap ijabah
    Mohon dikabulkan hajat dan doa

    Wahai Tuhan  Yang Maha Pemurah
    Panjangkan  umurku  dalam keberkahan
    Rezeki halal untuk bekal beribadah
    Limpahkan kami dengan keteguhan iman

    Keluarga Pak Arhan pandai bertani
    Menanam lada  dan pohon rambutan
    Di pertengahan Sya’ban nan mulia ini
    Kumohon ampunan semua kesalahan

    Dari Asahan Ke kota Medan
    Petualangan berlanjut  ke Sungai  Rokan
    Mengisi Sya’ban menyambut Ramdhan
    Akrabkan diri dengan membaca Quran

    Adikku penyayang hewan kelinci
    Kelincinya  hadiah dari Bang Zakir
    Jauhkan ucapan keji dan benci
    Basahkan lidah dengan berzikir

    Jalan-jalan ke Pantai Padang
    Abang adek bergandeng tangan
    Kalau umur sama-sama panjang
    Jumpa lagi Nisfu Sya’ban depan

    Demikian pantun Nisfu Syaban 2025 menyambut Ramadan 1446 H/2025.

    Berita seputar Ramadan 2025 lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • KA Parcel Tertemper Mobil Boks Terobos Palang Pintu, KAI Tuntut Ganti Rugi

    KA Parcel Tertemper Mobil Boks Terobos Palang Pintu, KAI Tuntut Ganti Rugi

    Jakarta

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menyampaikan pada hari Rabu (19/2/2025) sekitar pukul 18.24 WIB telah terjadi insiden tertempernya KA 302 (Parcel Tengah) relasi Kampung Bandan-Malang oleh mobil box bermuatan tabung gas.

    Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) No. 46 pada KM 10+4/5 jalur hulu lintas Jatinegara – Pasarsenen.

    Berdasarkan laporan dari masinis KA 302, semboyan 35 atau klakson lokomotif telah dibunyikan sebagai peringatan, namun pengemudi mobil box diduga tetap menerobos palang perlintasan.

    Akibat insiden ini, posisi lokomotif KA 302 harus dimatikan karena terjadi kebocoran pada gelas duga tangki HSD. Sementara itu, jalur hilir lintas Jatinegara-Pasarsenen tetap dinyatakan aman untuk operasional perjalanan kereta api lainnya.

    “PT KAI Daop 1 Jakarta sangat menyesalkan kejadian ini karena berdampak pada kerugian materiil dan imateriil, termasuk terhadap citra perusahaan,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Sebagai informasi, perlintasan kereta api di Indonesia telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan guna memastikan keselamatan semua pengguna jalan.

    Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melintasi perlintasan sebidang.

    Aturan Perlintasan Kereta Api yang Harus Dipatuhi oleh Pengguna Jalan

    1. Tidak melewati perlintasan sebidang saat palang pintu mulai ditutup.

    2. Mengurangi kecepatan saat melihat rambu peringatan perlintasan sebidang.

    3. Hentikan kendaraan sebelum melintas dan tengok kiri serta kanan untuk memastikan jalur aman.

    4. Berhenti ketika sinyal berbunyi, palang pintu kereta api mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.

    5. Mendahulukan perjalanan kereta api dan tidak menerobos perlintasan.

    6. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel untuk menghindari kemacetan atau potensi kecelakaan.

    Sanksi bagi Pelanggar Aturan Perlintasan Kereta Api

    Pelanggaran terhadap aturan perlintasan kereta api dapat berakibat pada sanksi hukum. Sesuai dengan Pasal 114 UU No. 22 Tahun 2009, pengemudi wajib berhenti saat sinyal berbunyi dan palang pintu tertutup serta wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Selain itu, Pasal 296 UU LLAJ menyebutkan bahwa pengendara yang nekat menerobos palang pintu kereta api dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750 ribu.

    Terkait insiden ini, PT KAI akan menghitung total kerugian baik dari sisi sarana maupun prasarana serta dampak terhadap kelambatan perjalanan. Tim hukum PT KAI akan melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.

    “Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk lebih mematuhi aturan yang berlaku demi keselamatan bersama dan kelancaran perjalanan kereta api. Keselamatan adalah prioritas utama dalam operasional perkeretaapian di Indonesia,” pungkas Ixfan.

    (hns/hns)

  • Sindiran Bunda Corla soal Syarat Kerja di Indonesia usai Ramai Tagar Kabur Aja Dulu: Kayak Seenaknya

    Sindiran Bunda Corla soal Syarat Kerja di Indonesia usai Ramai Tagar Kabur Aja Dulu: Kayak Seenaknya

    TRIBUNJATIM.COM – Selebgram Bunda Corla memberikan tanggapannya terkait tagar Kabur Aja Dulu yang belakangan ramai digunakan di media sosial.

    Bunda Corla sendiri merupakan diaspora Indonesia yang kini tinggal dan bekerja di Jerman.

    Sebagai WNI yang telah lama tinggal di luar negeri, Bunda Corla tahu betul alasan banyak orang ingin hijrah ke negara lain.

    Karenanya saat viral tagar KaburAjaDulu, Bunda Corla mengurai penjelasan berapi-api.

    Bunda Corla mengungkap alasannya banyak anak muda ingin pindah ke luar negeri.

    Faktor utamanya adalah karena berkarir di Indonesia dianggap tidak berkembang.

    “Berita tentang isunya mencari kerjaan yang sangat sulit di Indonesia memang sudah berangsur-angsur tidak pernah hilang sampai detik ini. Makanya ini harus ada perubahan. Jangan jadi budaya berketerusan sehingga ekonomi enggak akan berkembang kalau banyak yang tidak bisa kerja dengan sekolah yang tinggi, mereka seperti katak dalam tempurung enggak bisa bergerak,” kata Bunda Corla dilansir dari tayangan YouTube tvOne News, Rabu (19/2/2025), dikutip dari Tribun Bogor.

    Diakui Bunda Corla, muda-mudi Indonesia sebenarnya banyak yang memiliki otak cemerlang.

    Namun kepintaran anak-anak muda Indonesia itu, kata Bunda Corla, tak dihargai di negaranya sendiri.

    “Indonesia kan banyak sekali anak-anak kuliah yang jago-jago. Bahkan ketika mereka pertukaran pelajar mereka dapat nilai tinggi, artinya mereka punya wawasan luas. Ketika mereka sudah wisuda, kebentur sama persyaratan yang tidak masuk akal,” ujar Bunda Corla.

    Karenanya, Bunda Corla pun mengurai sindiran telak terkait syarat bekerja di Indonesia.

    Berbeda dengan negara lain seperti Jerman, Indonesia kata Bunda Corla punya syarat pekerjaan yang tak masuk akal.

    “Sebagai contoh, kita lihat negara yang berkembang, seperti di Jerman tidak mengenal yang namanya usia, tidak mengenal fisik, tidak mengenal umur. Di Jerman ini yang penting ada mau, ada niat, tidak punya pengalaman nanti kita ajarkan,” kata Bunda Corla.

    “Kalau di Indonesia kan harus lihat tinggi badan, apa ini? ini enggak wajar. Emang mau ngapain? mau jadi model? kan mau kerja jadi kasir, di PT CV, kerja di restoran, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tapi banyak hal-hal yang memalukan dan menjatuhkan harga seorang pemuda yang punya kemampuan, punya keberanian, mungkin mereka tulang punggung keluarga, itu yang membuat mereka stres,” sambungnya.

    BUNDA CORLA ‘KABUR AJA DULU’ – Bunda Corla beri komentar pedas soal viral ‘Kabur Aja Dulu’. Bahas nasib anak muda dan syarat kerja di Indonesia yang dinilainya tak masauk akal. Hal ini disampaikan Bunda Corla dalam salah satu tayangan tv pada Rabu (19/2/2025). (Instagram Bunda Corla)

    Menyambungkan fenomena susahnya syarat bekerja tersebut, Bunda Corla pun mengurai penyebab tingginya angka kriminalitas di Indonesia.

    Yang tak lain menurut Bunda Corla adalah karena sulitnya rakyat mendapat pekerjaan.

    “Banyaknya begal atau menggunakan barang-barang terlarang, itu bisa jadi penyebabnya karena mereka terlalu lama di rumah, mereka stres, enggak harus berbuat apa, akhirnya rusaknya anak muda tadi. Selama ini pemerintah meneriaki ‘ayo bangun Indonesia’. Tapi di mana? Generasi muda ini kan mereka adalah figur untuk masa depan, kalau enggak ada mereka Indonesia mau jadi apa? toh yang tua juga akan mati,” imbuh Bunda Corla.

    Terkait dengan ramainya fenomena anak muda ingin pindah ke luar negeri, Bunda Corla menyebut sah-sah saja.

    “Kita enggak bisa menyalahkan mereka, ada anak-anak muda yang sekarang pengin ke luar negeri dan ganti kewarganegaraan, jangan salahkan mereka. Pemerintah harus mencegah, bagaimana caranya? harus berpikir lagi untuk pekerjaan, memudahkan persyaratan. Indonesia sekarang kadang tidak sesuai dengan gaji, mereka sekolah tinggi-tinggi, ada yang S1 S2, ujung-ujungnya gaji tak setara, ini kadang memberi gaji kayak seenaknya aja,” ucap Bunda Corla.

    Atas penjelasan yang diurai Bunda Corla tersebut, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Immanuel Ebenezer pun angkat bicara.

    Immanuel mengaku setuju dengan pernyataan Bunda Corla soal susahnya syarat bekerja di Indonesia.

    “Tadi yang disampaikan Bunda Corla benar sekali, ada rezim yang merusak sekali terkait pembatasan umur kerja. Ngapain? kalau orang masih punya kemampuan kerja ya biarin dong bekerja. Tugas kita negara, pemerintahan Prabowo-Gibran, melawan yang kira-kira merugikan rakyat,” kata Immanuel.

    Adapun terkait dengan ramainya tagar Kabur Aja Dulu, Immanuel tak setuju dengan maksud di belakangnya.

    Menurut wamenaker, tagar KaburAja Dulu seharusnya dimaknai bukan karena pesimisme.

    “Ramainya hashtag ini terkesan di publik ada semacam yang diramaikan, pesimisme, loh berapa juta anak muda yang pergi ke luar tidak pernah buat hashtag, mereka pergi-pergi aja. Ya kenapa mereka buat hashtag. Jangan sampai nanti kawan-kawan yang pergi ke luar sana, pas enggak mampu pulang, bikin video tuh ‘pak pemerintah tolong kami pak, kami enggak bisa pulang’. Ada berapa puluh ribu tenaga kerja kita yang terjaring mafia tenaga kerja?” imbuh Immanuel.

    “Negara ini selalu menjaga warga negaranya, kita sedang membangun lapangan pekerjaan itu ada dengan jaminan yang bisa diintervensi negara, ya didukung loh. Kita baru berapa bulan memerintah,” sambungnya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Semua Jaksa Federal Era Biden Dipecat Trump

    Semua Jaksa Federal Era Biden Dipecat Trump

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pemecatan massal terhadap semua jaksa federal AS yang dicalonkan oleh presiden sebelumnya, Joe Biden. Trump menuduh Departemen Kehakiman AS telah dipolitisasi oleh pemerintahan sebelumnya.

    “Selama empat tahun terakhir, Departemen Kehakiman telah dipolitisasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya,” sebut Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2025).

    “Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan pemberhentian SEMUA jaksa AS ‘Era Biden’ yang tersisa,” tegas Trump.

    “Kita harus ‘membersihkan rumah’ SEGERA, dan memulihkan kepercayaan. Era Keemasan Amerika harus memiliki sistem peradilan yang adil — YANG DIMULAI HARI INI,” cetusnya.

    Presiden AS mengganti jaksa federal merupakan merupakan hal yang wajar dilakukan. Terlebih jika Jaksa tersebut dicalonkan oleh presiden pendahulunya.

    Terdapat sebanyak 93 jaksa federal AS, masing-masing satu untuk 94 distrik pengadilan federal di negara tersebut. Ada dua distrik yang berbagi satu jaksa federal.

    Para jaksa federal AS merupakan penegak hukum federal tertinggi di setiap distrik di AS. Setelah kemenangan Trump dalam pilpres, sejumlah jaksa federal AS yang dicalonkan oleh Biden telah mengundurkan diri untuk mengantisipasi penggantian.

    Trump Pecat Jaksa yang Tangani Kasusnya

    Potret Wajah Kesal Donald Trump di Sidang Kasus Penipuan (AP/Dave Sanders)

    Departemen Kehakiman AS, yang dituduh Trump telah mengadilinya secara tidak adil, telah menjadi target perombakan besar-besaran sejak dia menjabat untuk periode keduanya sebagai Presiden AS pada pertengahan Januari lalu. Sejumlah pejabat tinggi AS telah dipecat, diturunkan jabatan atau dipindahkan.

    Di antara mereka yang dipecat adalah para anggota kantor penasihat khusus AS, Jack Smith, yang mengajukan dua kasus pidana terhadap Trump, yang sekarang sudah digugurkan.

    Salah satu jaksa federal di Distrik Selatan New York, yang ditunjuk Trump, mengundurkan diri pekan lalu setelah diminta oleh Departemen Kehakiman AS untuk menggugurkan dakwaan korupsi terhadap Wali Kota New York Eric Adams.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • APPBI DKI harap pemerintah gencarkan pasar malam untuk perekonomian

    APPBI DKI harap pemerintah gencarkan pasar malam untuk perekonomian

    kehadiran night market mampu menjadikan perekonomian Jakarta menjadi lebih baik

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta berharap pemerintah gubernur dan wakil gubernur terpilih menggencarkan pasar malam (night market) untuk menggerakkan perekonomian.

    “APPBI DKI berharap ada gebrakan yang baru misal pemberdayaan UMKM melalui penyelenggaraan night market di Jakarta,” kata Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Mualim optimis Jakarta setelah menjadi daerah khusus dan bertepatan mempunyai gubernur dan wakil gubernur baru maka kehadiran night market mampu menjadikan ekonomi Jakarta lebih baik.

    Kemudian, pihaknya optimis perekonomian nasional bisa semakin maju jika pemerintah baru benar-benar menggerakkan wisata belanja dan kuliner.

    “Pusat belanja tetap optimis bila Jakarta akan tetap menjadi tujuan wisata baik wisata belanja maupun wisata kuliner yang semakin pesat perkembangannya,” ujarnya.

    Calon Gubernur nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta 2024 Pramono Anung mengatakan bahwa jika terpilih akan menyediakan Rp300 miliar untuk permodalan para pedagang terutama pelaku UMKM agar dapat bangkit kembali.

    Menurut Pramono, dengan permodalan yang kuat maka pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan akan memiliki kemampuan yang lebih baik.

    Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

    Pelantikan kepala daerah itu merupakan pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

    Sebanyak 961 kepala daerah yang dilantik itu terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Mereka akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN melakukan rapat dengan Bank Indonesia (BI) membahas Program 3 Juta Rumah.

    Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara pemerintah dengan BI dan DPR RI yang kala itu membahas mengenai insentif bagi perbankan penyalur kredit di sektor perumahan.

    Menteri PKP Maruarar Sirait tak menjelaskan secara detail insentif apa lagi yang akan disiapkan. Ia menyebut rinciannya akan diungkap pada Kamis (20/2/2025) sore.

    “Besok kita akan lanjut jam 16.00 WIB. Kita akan tindaklanjuti dan kita akan sampaikan mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa, kami bisa sampaikan besok sore,” kata Maruarar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pertemuan ini dalam rangka sinkronisasi seluruh kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

    “Entah melalui makroprudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung sektor perumahan,” katanya.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dukungan pihaknya dalam Program 3 Juta Rumah salah satunya datang dari kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, yaitu dengan menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dari perbankan.

    “Pada hari ini, Rapat Dewan Gubernur sudah memutuskan untuk menambah kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga,” katanya.

    “Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang Rp 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun. Penggunaannya tentu saja Pak Menteri Perumahan yang itu tadi yang disampaikan akan dilakukan secara teknis besok,” ujar Perry.

    Sebelumnya,  Bank Indonesia (BI) meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

    Kesepakatan insentif ini tercipta setelah rampungnya rapat antara BI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian BUMN, Komisi XI DPR RI, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Dukungan konkret BI untuk kesuksesan program perumahan adalah memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor BI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Insentif KLM dilakukan dengan mengurangi giro bank di BI untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

    Lewat insentif tersebut, perbankan akan memiliki likuiditas lebih agar bisa menyalurkan dalam bentuk kredit ke sektor perumahan.

    Kini, BI menyediakan Rp 23,19 triliun dan secara bertahap akan naik menjadi Rp 80 triliun.

    “Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujar Perry.

    Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut bahwa beberapa hal yang menjadi perhatian dalam hal perumahan adalah lahan, likuiditas, tepat sasaran, dan kualitas rumahnya itu sendiri.

    Pada pertemuan ini, Ara, sapaan akrabnya, mengatakan dalam konteks likuiditas, yang dibahas adalah bagaimana sinergi antara pemerintah dan dari sisi moneter, yaitu BI.

    “Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem, dan juga oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia,” kata Ara.

  • Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin menyaksikan fenomena hakim Tanah Air, yang menurut dia memiliki kualitas hidup rendah. Prabowo menjanjikan bonus dan tunjangan baru bagi para hakim.

    Hal itu diucapkannya dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan, beban kerja para hakim saat ini sangat berat sebab rakyat bergantung kepada putusan-putusan mereka. Namun, hak kualitas hidup berbanding terbalik dengan kewajiban hakim-hakim dalam negeri.

    “Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo mengeklaim telah beberapa kali mengajukan usulan pengadaan bonus atau tunjangan, demi memenuhi hajat hidup layak para hakim.

    “Itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan Pak sebenarnya begini sebenarnya begitu, tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar dia.

    Terutama, karena Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyak hakim yang tidak punya rumah dinas.

    Prabowo lantas guyon, ia sedang Menteri Keuangan (Menkeu) supaya bisa segera menambah tunjangan yang dimaksud.

    “Banyak hakim kita masih kos (indekos), ini tidak boleh terjadi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Menteri keuangan enggak di sini,” ujar dia lagi.

    Pengawas Hakim Kena Efisiensi

    Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto terancam berdampak pada kinerja dari lembaga yang mengawasi hakim. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat KY.

    Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan efisiensi tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hanya ada 16 lembaga yang anggarannya tidak dikurangi yakni BPK, MA, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, PPATK, BIN, MK, KPK, Badan Gizi Nasional, Kemekopolkam, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Komisi Yudisial terancam terganggu karena efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo. Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dari lembaga yang dibuat pada 13 Agustus 2004 tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2024.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” kata anggota KY, Siti Nurdjanah, kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    Penegakan KEPPH adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan para hakim. Komisi Yudisial tak sendirian, Mahkamah Agung ikut menjadikannya pedoman mengawasi hakimnya.

    “Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sidang Lanjutan Kasus Razman Digelar Besok, Hotman Paris Jadi Saksi

    Sidang Lanjutan Kasus Razman Digelar Besok, Hotman Paris Jadi Saksi

    Jakarta

    Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Razman Arif Nasution sempat ditunda akibat ricuh. Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) mengatakan sidang lanjutan kasus tersebut digelar besok.

    “Agendanya sekitar jam 10,” kata Humas PN Jakut, Maryono, saat dihubungi, Rabu (19/2/2025).

    Sidang itu sedianya telah digelar pada Kamis (6/2). Namun, sidang berakhir ricuh hingga membuat majelis hakim memutuskan untuk menskors persidangan.

    Maryono mengatakan agenda sidang besok masih pemeriksaan saksi. Hotman Paris menjadi salah satu saksi yang akan didengarkan kesaksiannya.

    “Kalau sesuai agenda penundaan yang tanggal 6 Februari ada tiga saksi. Iya betul (Hotman Paris salah satu saksi yang diperiksa),” jelas Maryono.

    Kericuhan yang terjadi di dalam ruang sidang PN Jakut pada Kamis (6/2) menjadi awal mula sumpah advokat dari Razman dan pengacaranya, Firdaus Oiwobo, dibekukan. Keduanya lalu dilarang untuk berperkara di pengadilan.

    PN Jakut juga telah menjelaskan nasib Firdaus di ruang sidang usai sumpah advokatnya dibekukan. Dia menyebut majelis hakim yang nantinya akan memutuskan apakah mengizinkan kehadiran Firdaus di ruang sidang.

    “Kalau untuk persidangan di dalam ruang sidang segala sesuatunya terkait dengan kehadiran PH atas nama Firdaus Oiwobo diizinkan atau tidaknya itu tetap menjadi kewenangan majelis hakim,” kata Maryono saat dihubungi, Minggu (16/2).

    Maryono mengatakan hakim nantinya akan membuka sidang terlebih dahulu seperti biasa. Hakim lalu akan memutuskan dalam merespons ketetapan MA terkait status Firdaus di ruang sidang.

    “Biasanya sebelum sidang dibuka atau pada saat sesaat dibuka nantinya dijelaskan oleh majelis hakim,” jelas Maryono.

    (ygs/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu