Xcloud.id

Blog

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Profesi 2 Tersangka yang Jadi Aktor Intelektual Kasus Penembakan di Pasar Mawar Bogor – Halaman all

    Profesi 2 Tersangka yang Jadi Aktor Intelektual Kasus Penembakan di Pasar Mawar Bogor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah profesi Faizer Yahya alias Dede dan Hasan Alhabsy, tersangka dalam kasus penembakan di depan Pasar Mawar Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

    Menurut Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho, profesi kedua tersangka berbeda.

    Dede adalah seorang pengusaha, sedangkan Hasan merupakan wiraswasta.

    “Untuk pekerjaan yang satu pengusaha, yang satu wiraswasta,” kata AKP Aji kepada wartawan di Mako Polresta, Rabu (19/2/2025), dilansir Tribunnews Bogor.

    Dede dan Hasan sempat buron dan berhasil ditangkap polisi di Bali.

    Sebelum ditangkap, polisi sempat mengejar keduanya sampai ke Jakarta.

    “Akhirnya kita lakukan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk pencekalan kedua tersangka ini.” 

    “Karena kedua tersangka ini diindikasikan bisa lari sampai ke luar negeri,” ujar Aji.

    Mereka pun berada di bandara dan akan terbang ke Bali.

    “Di tanggal 10 Februari itu kita mendapatkan saudara FY (Dede) dan H (Hasan) ini berada di daerah Kuta.” 

    “Kita lakukan pengintaian selama 2 hari dan alhasil kita bisa mengamankan yang bersangkutan,” ucap Aji.

    Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan satu paspor ke Belanda.

    “Setelah dilakukan penangkapan, kita menemukan ada beberapa handphone yang digunakan untuk komunikasi.” 

    “Itu handphone baru, dan nomor baru. Kemudian pasport yang visanya ke Belanda,” terangnya.

    Jadi Aktor Intelektual

    AKP Aji Riznaldi Nugroho mengatakan, Hasan dan Dede merupakan aktor intelektual atau dalang penembakan di Pasar Mawar Bogor yang terjadi pada Senin (3/2/2025) lalu hingga menyebabkan korban berinisial TB (45) tewas.

    “Jadi ada memang keterangan-keterangan saksi yang menyatakan di TKP itu ada perintah dari para tersangka (Dede dan Hasan) ini untuk menembak korban,” kata AKP Aji di Mako Polresta Bogor Kota, Rabu.

    Kini mereka ditahan di Mako Polresta Bogor Kota bersama empat tersangka lain.

    Dede dan Hasan dikenai Pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup.

    Aji menegaskan, pihaknya akan terus menindak semua aksi kejahatan yang terjadi di Kota Bogor.

    “Jadi saya tekankan tidak ada tempat untuk premanisme ataupun tindakan kejahatan-kejahatan lainnya yang ada di Bogor Kota, kita akan kejar, kita akan berantas habis,” ujarnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Terungkap Profesi 2 Tersangka Otak Penembakan di Pasar Mawar Bogor, Sengaja Kabur ke Bali.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Prakiraan Cuaca Malang Raya 20 Februari 2025: Hujan Petir dan Kabut Tebal

    Prakiraan Cuaca Malang Raya 20 Februari 2025: Hujan Petir dan Kabut Tebal

    Malang (beritajatim.com) – BMKG Juanda memprediksi cuaca Malang Raya pada Kamis, 20 Februari 2025. Berdasarkan laporan resmi BMKG, Kota Malang akan mengalami hujan petir sejak pagi hari pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.

    “Memasuki pukul 10.00 cuaca di Kota Malang cuaca hujan ringan,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda. Menjelang siang hingga malam hari, cuaca cenderung berawan dengan suhu berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celsius.

    Di Kabupaten Malang, sebagian besar kecamatan akan diguyur hujan petir pada pagi hari, sementara wilayah Donomulyo, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Pagak, Pagelaran, dan Wagir diprediksi mengalami hujan ringan. Mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB, cuaca berawan, sementara udara berkabut akan terjadi di beberapa wilayah seperti Karangploso, Gedangan, dan Pagelaran.

    “Pukul 16.00 WIB diperkirakan cuaca sebagian besar kecamatan di Kabupaten Malang cuaca berawan. Cuaca udara kabut. Gedangan, Karangploso, Pagak, Pagelaran,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Pada malam hari, cuaca tetap berawan dengan beberapa wilayah seperti Pagelaran dan Pujon mengalami kondisi berkabut. Suhu di Kabupaten Malang diperkirakan berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celsius.

    Sementara itu, Kota Batu yang mencakup Batu, Bumiaji, dan Junrejo diperkirakan mengalami hujan petir di pagi hari. Pada pukul 10.00 WIB, cuaca akan berawan dan hujan ringan. Kondisi udara berkabut diperkirakan terjadi pada siang hingga malam hari. Dini hari, cuaca akan berawan dengan suhu yang berkisar antara 16 hingga 22 derajat Celsius.

    BMKG Juanda mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Pemantauan kondisi cuaca terkini dapat dilakukan melalui laman resmi BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. [dan/suf]

  • BI Pertahankan Suku Bunga Acuan hingga Daftar Menteri dan Pejabat yang Dilantik Prabowo

    BI Pertahankan Suku Bunga Acuan hingga Daftar Menteri dan Pejabat yang Dilantik Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel menarik perhatian pembaca Beritasatu.com dan masuk dalam top 5 news, pada Kamis (20/2/2025) pagi ini. Artikel yang diminati pembaca ini di antaranya mengenai BI yang mempertahankan suku bunga acuan 5,75% hingga reshuffle kabinet daftar menteri dan pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.

    5 Top News

    1. BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen

    Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI-rate) pada level 5,75 persen. Suku bunga deposit facility juga tetap 5 persen dan suku bunga lending facility 6,5 persen. 

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 18-19 Februari 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, langkah ini bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam target pemerintah sebesar 2,5 ±1 persen pada 2025-2026, serta menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    2. Deretan Kontroversi Menristekdikti Satryo yang Diisukan Kena Reshuffle Kabinet

    Menteri pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Menristekdikti) Satryo Soemantri Brodjonegoro terkena reshuffle Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu (19/2/2025).

    Posisinya sebagai menristekdikti digantikan oleh sosok akademisi dengan gelar profesor dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Brian Yulianto.  Ia merupakan sosok ilmuwan terkemuka di Indonesia yang berkontribusi besar dalam bidang nanoteknologi.

    Isu reshuffle Menristekdikti Satryo Soemantri Brodjonegoro mencuat setelah beberapa waktu lalu ia menjadi sorotan publik karena ramai-ramai didemo oleh pegawainya. Dalam demo tersebut, mereka memprotes kepemimpinan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dianggap arogan dan kasar terhadap para pegawai. 

    3. Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri dan Pejabat Negara yang Dilantik Prabowo

    Top 5 news berikutnya mengenai Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (19/2/2025) sore. Salah satu menteri yang terkena reshuffle adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Satryo digantikan oleh guru besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Brian Yuliarto.

    Selain melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri baru, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat negara.

    4. Dilantik Prabowo, Yusuf Ateh Resmi Jadi Kepala BPKP dan Nugroho Sulistyo Pimpin BSSN

    Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi (mendiktisaintek) dan sejumlah pimpinan badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore.

    Mereka yang dilantik, adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amelia Adininggar, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen Purn Nugroho Sulistyo Budi.

    Pelantikan mendiktisaintek dan sejumlah kepala badan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih untuk Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.

    5. Jadwal Liga Voli Korea Hari Ini, Megawati Bela Red Sparks vs AI Pepper Pukul 17.00 WIB

    Top 5 news terakhir mengenai jadwal Liga Voli Korea yang dikeluarkan federasi setempat, laga AI Peppers vs Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi akan digelar pada hari ini, Senin (19/2/2025) pukul 17.00 WIB.

    Sesuai dengan jadwal Liga Voli Korea, pertandingan tim putri AI Peppers vs Red Sparks hari ini akan digelar di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Korea Selatan.

    Pertarungan tersebut akan menjadi pembuktian tim tuan rumah untuk bangkit dari dua kekalahan beruntun pekan lalu.

  • Duduk Perkara 12 Sekuriti Kelab Malam di Bali Jadi Tersangka Usai Berkelahi dengan Bule Australia – Halaman all

    Duduk Perkara 12 Sekuriti Kelab Malam di Bali Jadi Tersangka Usai Berkelahi dengan Bule Australia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BALI –  Kepolisian Resor Badung menetapkan 12 orang sekuriti Finns Beach Club sebagai tersangka dalam kasus perkelahian dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Australia di Jalan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (11/2/2025).

    Kasus ini bermula ketika sekuriti Finns Beach Club mengamankan lima WNA Australia, termasuk MR, karena dugaan pelanggaran aturan di dalam area club.

    Setelah diamankan, para WNA tersebut digiring keluar dari area Finns Beach Club namun, insiden berlanjut di luar area club, di mana perkelahian terjadi antara para sekuriti dan WNA tersebut.

    Kasi Humas Polres Badung, Ipda Putu Sukarma, penetapan tersangka terhadap 12 sekuriti dilakukan berdasarkan hasil rekaman CCTV dan investigasi kepolisian.

    “Dari rekaman CCTV dan keterangan para sekuriti, ditemukan kesalahan prosedur dalam penanganan tamu. Seharusnya, begitu tamu sudah keluar dari area Finns Beach Club, itu bukan lagi kewenangan sekuriti namun mereka tetap terlibat perkelahian,” ujarnya.

    Diketahui bahwa setelah diusir keluar, MR dan empat WNA lainnya sempat meminta maaf.

    Namun, meskipun sudah meminta maaf, mereka tetap mengalami kekerasan dari para sekuriti.

    “Mereka diikat, ditendang, dan dipukuli meskipun sudah berada di luar area club. Ini yang kemudian memicu kemarahan teman-teman mereka yang lain,” kata Ipda Putu Sukarma.

    Kepolisian menetapkan para sekuriti tersebut sebagai tersangka berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara.

    Saat ini, mereka telah diamankan dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

    Di sisi lain, kasus ini juga melibatkan laporan dari pihak sekuriti terhadap MR ke Polda Bali. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, menjelaskan bahwa kedua laporan tersebut diproses secara terpisah.

    “Kasus ini memiliki dua laporan berbeda yang diproses sesuai prosedur dan alat bukti yang ada. WNA Australia berinisial MR juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Polda Bali,” ungkap Kombes Pol Ariasandy.

    Polres Badung masih terus mengembangkan penyelidikan atas kasus ini dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah.

    Selain itu, pihak kepolisian juga menegaskan bahwa video yang beredar di media sosial hanya menampilkan bagian akhir dari kejadian, bukan keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi.

     

  • 6 Perwakilan Kepala Daerah Sebagai Representasi Agama Akan Tampil Saat Pelantikan – Page 3

    6 Perwakilan Kepala Daerah Sebagai Representasi Agama Akan Tampil Saat Pelantikan – Page 3

    Sebanyak 2.802 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal acara pelantikan kepala daerah, pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum guna menjaga situasi tetap kondusif.

    “Total ada 2.802 personel yang dilibatkan untuk mengamankan pelantikan,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Dia menjelaskan, personel terdiri dari 2.052 personel Satgasda, 150 personel Satgasres, serta 600 personel dari BKO TNI, Mabes Polri, dan Pemda. Mereka akan disebar ke beberapa titik, termasuk Monas, dan Gedung DPR/MPR RI guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan.

    “Sasaran pengamanan area Istana Negara, area Monas, area Gedung DPR/MPR RI,” ujar dia.

    Ade Ary menjelaskan, estimasi ada sekira 2.448 peserta yang hadiri pelantikan. Karena itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.

    Namun, kebijakan ini bersifat situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. “Rekayasa lalu lintas bersifat situasional menyesuaikan eskalasi di lapangan,” ujar dia.

    Ade Ary mengatakan, pengguna jalan diimbau mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan.

    “Masyarakat diharapkan menghindari kawasan pelantikan dan mencari jalur alternatif guna mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Ade Ary juga mengimbau kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar pelantikan berjalan aman dan tertib.

    “Masyarakat yang menyaksikan pelantikan agar berhati-hati terhadap barang berharga dan waspada terhadap potensi tindak kriminal,” ujar dia.

    Sementara personel pengamanan diinstruksikan untuk melaksanakan tugas secara humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif.

     

    Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka

  • Budi Arie Bertemu Jokowi Widodo Usai Reshuffle, Ferdinand Hutahean Beri Sindiran Menohok

    Budi Arie Bertemu Jokowi Widodo Usai Reshuffle, Ferdinand Hutahean Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Hal ini keinginan Ketua Umum relawan Projo itu mengaku ingin bertemu Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo.

    Pertemuan ini ingin ia lakukan setelah digelarnya reshuffle atau kocok ulang kabinet perdana.

    Adapun alasan dirinya ingin bertemu dengan Jokowi Widodo tidak diungkapnya.

    “Ya, ya ini mau ketemu,” kata Budi

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa dan rakyat,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Budi mendukung pembentukan koalisi permanen bagi koalisi partai politik yang digagas Prabowo.

    “Ya bagus untuk Indonesia,” ungkapnya.

    Menanggapi hal ini, melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahean memberikan sindiran.

    Ia memberikan pertanyaan sekaligus sindiran yang cukup menohok ke Projo Budi.

    “Kapan ya orang ini berubah warna jadi orange?,” tulisnya dikutip Kamis (20/2/2025).

    Sebelumnya, Budi juga sempat bertemu dengan Jokowi di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada akhir Januari 2025 lalu. Ia mengklaim pertemuan saat itu hanya silaturahmi.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jelang Pelantikan, Vinanda Prameswati Audiensi dengan Kementerian PU di Jakarta Bahas Infrastruktur Kota Kediri

    Jelang Pelantikan, Vinanda Prameswati Audiensi dengan Kementerian PU di Jakarta Bahas Infrastruktur Kota Kediri

    Jakarta (beritajatim.com – Vinanda Prameswati resmi dilantik menjadi Wali Kota Kediri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025). Bersama KH Qowimuddin Thoha, Mbak Wali, panggilan akrabnya, akan memimpin Kota Tahu hingga 2030 mendatang.

    Di sela rangkaian tersebut, Alumnus Magister Kenotariatan Unair Surabaya itu melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam pertemuan tersebut, Mbak Wali membahas sejumlah permasalahan infrastruktur di Kota Kediri yang memerlukan perhatian pemerintah pusat.

    Dalam audiensi itu, Vinanda Prameswati bertemu dengan Sekjen PU Zainal Fatah, yang didampingi Deputi Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Deputi Pengelolaan Aset Negara. Pembahasan berlangsung hangat, dengan salah satu fokus utama mengenai kondisi jalan nasional di Kota Kediri yang mengalami kerusakan.

    Jalan Nasional di Kota Kediri Butuh Perhatian

    “Ya banyak yang kita bahas kemarin, terkait permasalahan infrastruktur di Kota Kediri. Salah satunya banyak jalan nasional yang rusak,” kata Vinanda, Kamis (20/2/2025) pagi, jelang pelantikan.

    Infrastruktur memang menjadi salah satu prioritas utama dalam program 7 Sapta Cita yang diusung Vinanda dan Qowimuddin. Salah satu targetnya adalah revitalisasi jalan kota serta perbaikan saluran air untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga. Vinanda menegaskan bahwa pihaknya ingin segera bergerak cepat agar program-program tersebut bisa segera terealisasi.

    Harapan untuk Bantuan Pemerintah Pusat

    “Saya berharap dengan Kementerian PU, Kota Kediri bisa mendapat bantuan. Jalan nasional kan banyak yang rusak, biar bisa lebih diperhatikan,” harapnya.

    Di Kota Kediri, masih terdapat banyak ruas jalan nasional yang memerlukan perhatian serius. Setidaknya, ada lima titik yang membutuhkan perbaikan segera guna menghindari risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Beberapa ruas tersebut di antaranya:

    – Jl. Sersan Suharmaji
    – Jl. Urip Sumoharjo
    – Jl. Agus Salim (sebagian)
    – Jl. Dr. Saharjo
    – Jl. Suparjan Mangun Wijaya

    Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kota Kediri dan Kementerian PU dapat mempercepat upaya perbaikan infrastruktur, demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas. [nm/suf]

  • Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK? – Halaman all

    Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengelolaan Danantara, badan pengelola investasi Indonesia yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan diluncurkan pada Senin (24/2/2025) depan.

    Pengelolaan Danantara akan mengacu pada UU BUMN yang baru. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh manajemen/direksi Danantara tidak “diproses” atau “diperiksa” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Pada Undang-Undang BUMN yang baru terdapat Business Judgement Rule (BJR) di mana jika BUMN mengalami kerugian karena keputusan yang diambil sepanjang dilakukan secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN itu tidak disalahkan.

    Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap dapat diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam seperti dikutip Kompas.com mengatakan, Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

    “Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak ‘diproses’ atau ‘diperiksa’ oleh BPK, oleh KPK,” kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025). “Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum,” ujarnya.

    Danantara akan menggunakan dana dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Anggaran ejumlah kementerian dan lembaga dipangkas demi memenuhi efisiensi anggaran dan efisensi akan dilakukan dalam tiga putaran.

    Seperti dipaparkan Prabowo Subianto saat HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025), putaran pertama merupakan penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun.

    Hasil efisiensi tersebut salah satunya akan diinvestasikan untuk BPI Danantara, selain program Makan Bergizi Gratis (MBG),

    Hasil efisiensi anggaran bakal digunakan Prabowo untuk biaya program MBG sebesar US$ 24 miliar, sementara sisanya, yaitu US$ 20 miliar bakal diserahkan pada BPI Danantara.

    Prabowo mengusulkan agar semua mantan presiden Indonesia dapat menjadi pengawas bagi pelaksanaan Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo juga ingin melibatkan para organisasi keagamaan untuk mengawal Danantara. Mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, bahkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    “Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya yang lain ikut juga membantu mengawasi.”

    “Supaya ini adalah uang rakyat ini adalah uang anak-anak dan cucu cucu kita dan nilainya adalah hampir 980 miliar dolar AS aset under management,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebut diresmikannya Danantara guna melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN.

    Selain itu, untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dividen dan investasi.

    Adanya Danantara, kata Erick Thohir, juga menjadi penegasan terhadap pengelolaan BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    Hal tersebut, disampaikan Erick dalam rapat paripurna saat pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN bersama DPR pada Selasa (4/2/2025).

    “Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” terangnya.

    Di sisi lain, menurut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 40 RUU, Danantara memiliki peran sentral dalam pengelolaan BUMN.

    Pada Pasal 3E DIM 114-122, tugas utama Danantara adalah pengelolaan BUMN. Danantara akan bertugas mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

    Dikutip dari Indonesia.go.id, BPI Danantara dibentuk sebagai langkah nyata untuk merealisasikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

    Nama Daya Anagata Nusantara memiliki arti kekuatan masa depan Nusantara sebagai simbol semangat baru Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

    Kemudian, menciptakan peluang baru dan memajukan pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Danantara akan mengelola 7 BUMN besar, yakni Bank Mandiri, BRI dan BNI (perbankan), Pertamina dan PLN (Energi), Telkom (telekomunikasi), Mind ID (pertambangan).

    Adapun total aset yang dikelola BUMN itu, sekitar Rp9.600 triliun.

    Secara kelembagaan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara.

    INA didirikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan mendapat dukungan regulasi yang memungkinkan otonomi manajemen dan lain sebagainya.

    Berbeda dengan Danantara yang masih menunggu payung hukum dan regulasi yang mengaturnya. Sebab, lembaga ini baru dibentuk atas ide besar presiden Prabowo. 

    Nantinya, Danantara akan bertanggung jawab dan berada langsung di bawah Presiden, sedangkan INA bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 

    Terkait tugas badan pengelola investasi Indonesia, Danantara, telah disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato secara daring dalam forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai pada Kamis (13/2/2025).

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor.”

    “Seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan dan lain-lain,” jelas Prabowo.

    Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Prabowo mengatakan, Danantara bakal menjadi badan yang mengelola proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.

    Kehadiran Danantara ini, diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen, sehingga Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp14 ribu triliun.

    Prabowo menjelaskan, untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ucapnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ujarnya.  

     

  • Eks Gubernur Jakarta Diundang ke Pidato Perdana Pramono Anung, Termasuk Ahok dan Anies – Page 3

    Eks Gubernur Jakarta Diundang ke Pidato Perdana Pramono Anung, Termasuk Ahok dan Anies – Page 3

    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, mengatakan pihaknya mempersiapkan acara penyambutan untuk Pramono Anung dan Rano Karno usai dilantik menjadi gubernur-wakil gubernur Jakarta oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis, 20 Februari 2025. Menurut Teguh, acara penyambutan akan kental dengan kesederhanaan nuansa Betawi.

    “Setelah pelantikan, rencananya memang Pak Gub dan Pak Wagub akan langsung ke Balai Kota. Ya kami siapkan penyambutan sederhana ya, karena memang beliau juga tidak ingin ada penyambutan yang berlebihan di depan Graha Ali Sadikin,” kata Teguh kepada awak media di Jakarta Selatan, Rabu, (19/2/2025).

     Teguh menjelaskan, saat Pramono Anung dan Rano tiba maka prosesi pertama adalah serah terima jabatan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta. Momen itu sekaligus menjadi saat terakhir Teguh berpamitan untuk kembali menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

    “Usai serah terima jabatan, rencananya juga akan ada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta setelah itu. Pasti waktunya juga nanti kita akan menyesuaikan ya. Saya belum bisa bicara jamnya, karena itu nanti kan akan tergantung pada kegiatan yang sebelumnya,” jelas Teguh.

    Teguh menambahkan, pada siang menuju sore, Balai Kota akan ada acara syukuran atau pesta rakyat. Pada kegiatan tersebut, Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan turut berpartisipasi sejenak sebelum meninggalkan Balai Kota untuk persiapan retret di Magelang.

    “Saya yakin teman-teman dari Pemerintah Provinsi, Pak Sekda, khususnya dari Biro Kepala Daerah sudah mempersiapkan itu semuanya,” Teguh menandasi.

    Pantauan di Kompleks Balai Kota Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025 pukul 17.00 WIB, tampak sejumlah ornamen onde-ondel sudah terpanjang di pintu-pintu utama. Selain itu, ada pula bendera-bendera yang bernuansa warna corwk betawi yang sudah dibentangkan.

    Kemudian, dari sisi lapangan Balai Kota, tampak adanya persiapan pendirian panggung dan tenda-tenda. Berdasarkan informasi diterima, acara akan dimulai menjelang pukul 10.00 WIB atau setelah pelantikan kepala daerah di Kompleks Istana Kepresidenan selesai.