Blog

  • Antisipasi Geng Motor dan Tawuran, Dedi Mulyadi Bakal Buat Kurikulum Wamil di SMA

    Antisipasi Geng Motor dan Tawuran, Dedi Mulyadi Bakal Buat Kurikulum Wamil di SMA

    loading…

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan memasukkan kurikulum wajib militer (Wamil) di sekolah. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan memasukkan kurikulum wajib militer pada Sekolah Menengah Atas (SMA).

    “Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer (Wamil) untuk SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dedi menjelaskan, alasannya ingin memasukkan wamil pada kurikulum SMA, untuk mengantisipasi balapan liar dan perkelahian antar pemuda.

    Baca Juga

    “Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor perkelahian antarpemuda, antarsiswa kita akan masukin wamil,” jelasnya.

    Dedi pun akan berkerja sama dengan pihak TNI dari Kodam III Siliwangi dan kepolisian untuk merencanakan hal tersebut. Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan pemerintah Jabar akan mengalokasikan dana khusus untuk menangani geng motor dan premanisme.

    “Geng motor kita sudah membuat alokasi utk menangani geng motor dan premanisme di jabar, relatif lumayan alokasinya,” ungkapnya.

    (cip)

  • INH dan DNIKS Perkuat Kerja Sama Program Kemanusiaan dan Pengentasan Kemiskinan

    INH dan DNIKS Perkuat Kerja Sama Program Kemanusiaan dan Pengentasan Kemiskinan

    loading…

    Lembaga kemanusiaan INH menjalin kerja sama dengan DNIKS perkuat program kemanusiaan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menjalin kerja sama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

    Penandatanganan ini dilakukan di Kantor INH, Kompleks Perumahan Cileungsi Hijau, Bogor dan ditandatangani langsung oleh Presiden Direktur INH Lukmanul Hakim serta Ketua Umum DNIKS Effendi Choiri. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta kedua lembaga dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat.

    Melalui MoU ini, INH dan DNIKS berkomitmen memperkuat sinergi dalam berbagai program dan inisiatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Presiden Direktur INH Lukmanul Hakim menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperluas jangkauan bantuan kemanusiaan dan sosial di Indonesia. “Kami berharap MoU ini dapat menjadi landasan bagi berbagai program kemitraan strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Lukmanul Hakim, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Lukmanul Hakim, DNIKS merupakan lembaga strategis yang memiliki sepak terjang luar biasa di Indonesia khusunya dibidang kesejahteraan sosial. Oleh karena itu MoU ini diharapkan mampu menjadi langka stetegis kedua belah pihak dalam bekerja sama baik di bidang sosial, kemanusiaan demi terwujudnya kesejahteraan sosial dan pengentasan angka kemiskinan.

    “Insyaallah, ini langka awal yang baik semoga kita semua bisa memberikan kontribusi dan saling mendukung dalam program-program sosial kemanusiaan,” harapnya.

    Ketua Umum DNIKS Effendi Choiri menambahkan kemitraan ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. “Dengan adanya kolaborasi ini, kami optimistis dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam penanganan berbagai isu sosial di Indonesia,” katanya.

    Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh jajaran manajerial INH serta pengurus DNIKS yang menyambut positif kerja sama ini. Diharapkan, melalui sinergi yang terjalin, berbagai program kemanusiaan dan sosial dapat semakin efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.

    “Saya melihat INH adalah lembaga kemanusiaan yang berfokus pada bantuan sosial dan kemanusiaan di berbagai wilayah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu MoU ini sebagai solusi untuk bekerja bersama-sama,” ucap Gus Choi sapaan akrabnya.

    Kemudian DNIKS Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial, berperan dalam koordinasi dan fasilitasi program sosial di Indonesia.

    Dia menambahkan, dengan adanya kerja sama ini, kedua lembaga berharap dapat meningkatkan efektivitas serta cakupan program sosial dan kemanusiaan yang lebih luas di masa mendatang. “DNIKS sendiri adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial, berperan dalam koordinasi dan fasilitasi program sosial di Indonesia,” katanya.

    (cip)

  • Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan bahwa partainya menghargai perombakan atau reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih sebab Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan orkestra terbaik dalam kabinetnya.

    “Jadi, Presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden. Saya kira posisi Golkar adalah menghargai proses tersebut,” kata Nurul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Nurul juga menyebut partainya menghargai perombakan kabinet sebab kewenangan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden.

    “Kalau kami tahu betul dan paham betul, bahwa reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden, dan kami menghargai setiap pergantian karena ‘kan ini statusnya pembantu presiden,” ucapnya.

    Terkait dengan kader Partai Golkar yang duduk dalam KMP, anggota Komisi I DPR itu menilai akan berkinerja baik dan kompak mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Ya, kalau kami sih melihat bahwa kader-kader yang diberikan oleh Partai Golkar itu sudah yang terbaik, dan kami sangat mendukung gitu, tidak ada saling menjatuhkan, kami kompak ya. Kami kompak Golkar untuk pemerintahan,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (19/2), Presiden Prabowo Subianto melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024—2029.

  • Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun

    Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun

    Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apa pun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.
    Hal ini dikatakannya menanggapi efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalani instruksi tersebut tanpa ada pengorbanan yang berat.
    “Oh, enggak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding, enggak usah. Yang biasa seminar-seminar, enggak usah. Itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    “Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat, karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apa pun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
    Dedi menuturkan, efisiensi sejatinya bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang penting.
    Pemprov, kata dia, sudah mengalihkan sejumlah belanja yang hura-hura menjadi kegiatan positif yang berimbas kepada masyarakat.
    Pengelolaan keuangan pemda itu dilakukan dengan tim transisi yang terdiri dari 11 orang.
    “Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi penting. Per tadi malam itu bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp 6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” tutur dia.
    Dari anggaran yang direalokasi, lanjut Dedi, pemda bisa menganggarkan dana pembangunan ruang kelas baru untuk SMA di Jawa Barat, dari angka Rp 60 miliar menjadi Rp 1,2 triliun untuk 3.333 ruang kelas.
    Lalu, membangun sekolah baru dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan.
    Kemudian, menambah belanja infrastruktur jalan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun.
    Menurutnya, investasi di Jawa Barat tidak mungkin berkembang jika infrastrukturnya tak memadai.
    “Kemudian, kami juga mengubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena di Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tak punya listrik. Anggarannya dari Rp 20 miliar akan berubah menjadi Rp 350 miliar,” tutur Dedi.
    Tak cuma itu, ia bakal menggunakan anggaran pemda untuk merenovasi 40-50 juta rumah warga miskin.
    Belanja renovasi ini bertambah dari Rp 20 miliar menjadi sekitar Rp 120 miliar.
    Selanjutnya, membangun rumah sakit, Puskesmas, dan Puskesmas pembantu baru.
    “Menyiapkan mobil-mobil ambulans, kita ingin belanja sekitar 200 unit di daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan alat di mobil tersebut,” tandas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Kamis, 20 Februari 2025.

    Pelantikan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua dan Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan Partai Politik, dan lainnya.

    “Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Pelantikan serentak 961 Kepala Daerah dari 481 daerah, yang terdiri dari 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, dan 85 Wakil Wali Kota.

    “Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tuturnya.

    Presiden Prabowo mengingatkan, bahwa mandat yang diterima oleh para kepala daerah adalah kepercayaan dari masyarakat.

    “Atas nama negara dan Bangsa Indonesia, bahwa Saudara dipilih, Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesannya.

  • Tanpa Mobil Dinas! Begini Cara Dedi Mulyadi Realokasi Rp6 Triliun, Sektor Ini Jadi Prioritas Pemprov Jabar

    Tanpa Mobil Dinas! Begini Cara Dedi Mulyadi Realokasi Rp6 Triliun, Sektor Ini Jadi Prioritas Pemprov Jabar

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Pemangkasan hanya dilakukan pada kegiatan yang dianggap kurang produktif, seperti perjalanan luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.

    “Selama ini, efisiensi dipahami sebagai potong anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting jadi belanja penting,” katanya di Kompleks Instana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Selain itu sebagai bentuk penghematan, ia memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan mobil dinas gubernur.

    Dalam waktu satu bulan sebelum resmi dilantik, Dedi dan tim transisi Pemprov Jabar yang terdiri dari 11 pejabat eselon 1 dan 2 berhasil merealokasi anggaran hingga Rp5,5 triliun. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi Rp6 triliun dalam dua hari mendatang.

    Sektor Prioritas yang Tambah Anggaran

    Efisiensi anggaran ini akan difokuskan pada berbagai sektor prioritas. Dalam bidang pendidikan, anggaran pembangunan ruang kelas SMA yang semula hanya Rp60 miliar meningkat drastis menjadi Rp1,2 triliun. Dengan anggaran ini, pemerintah menargetkan pembangunan 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, serta pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan.

    Di sektor infrastruktur, anggaran pembangunan jalan mengalami lonjakan signifikan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

    “Investasi tidak mungkin berkembang jika infrastrukturnya tidak memadai,” tandasnya.

    Selain itu, sektor energi juga menjadi perhatian utama. Anggaran penyambungan listrik bagi warga miskin meningkat dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar. Hal ini dilakukan karena masih ada hampir 200 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengalokasikan dana untuk renovasi rumah warga miskin, dengan nilai bantuan sebesar Rp40-60 juta per unit. Anggaran untuk program ini melonjak dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar.

    Dalam bidang kesehatan, Pemprov Jabar akan membangun rumah sakit dan puskesmas baru, menyiapkan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil, serta melengkapi fasilitas dan tenaga medis guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    Sektor yang Alami Pemangkasan Anggaran

    Efisiensi yang diterapkan Dedi tidak hanya berfokus pada alokasi anggaran ulang, tetapi juga penghapusan pengeluaran yang dianggap tidak masuk akal. Sebagai contoh, anggaran untuk ruang kelas baru yang hanya Rp60 miliar berbanding jauh dengan pengadaan alat telekomunikasi sekolah yang mencapai Rp730 miliar.

    Ia juga menghapus anggaran baju dinas gubernur senilai Rp150 juta, memangkas anggaran perjalanan dinas dari Rp1,8 miliar menjadi Rp700 juta, serta menghilangkan anggaran kunjungan luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp1,5 miliar.

    Dengan pendekatan ini, belanja untuk pesta dan kegiatan seremonial yang tidak esensial dikurangi dan dialihkan ke program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadi Tersangka, Ini Alasan Nikita Mirzani Mangkir dari Pemeriksaan Polisi

    Jadi Tersangka, Ini Alasan Nikita Mirzani Mangkir dari Pemeriksaan Polisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya mengungkap alasan Nikita Mirzani mangkir dalam pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys pada hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, Nikita Mirzani beralasan mempunyai pekerjaan yang tak bisa diwakilkan.

    “Dikarenakan masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan. Maka pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan maupun diwakilkan,” katanya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

    Lantaran hal tersebut, kata Ade Ary, Nikita Mirzani batal diperiksa sebagai tersangka. Dia menambahkan, Nikita pun meminta pemeriksaan tersebut ditunda hingga Senin (3/3/2025) mendatang.

    “Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” katanya.

    Sebelumnya, artis Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys.

    Nikita Mirzani dijerat Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

  • Dibalik Fenomena #KaburAjaDulu: Pendidikan Mahal, Kerja Susah

    Dibalik Fenomena #KaburAjaDulu: Pendidikan Mahal, Kerja Susah

    Jakarta: Fenomena #KaburAjaDulu mencuat di media sosial sebagai respons terhadap meningkatnya biaya pendidikan dan terbatasnya peluang kerja di Indonesia. 
     
    Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang merasa terdesak untuk mencari peluang di luar negeri.
    Biaya pendidikan yang terus meningkat
    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa biaya pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 
     
    Mengutip Metrotvnews.com, BPS melaporkan kelompok pendidikan pada Agustus 2024 mengalami inflasi 0,65 persen secara bulanan (month to month/mtm). 

    Kenaikan ini membuat akses terhadap pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau oleh masyarakat luas. 
     
    Biaya pendidikan sekolah dasar tercatat mengalami inflasi 1,59 persen (mtm) pada Agustus 2024, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,19 persen (mtm).
     
    Kemudian biaya akademi atau perguruan tinggi mengalami inflasi 0,46 persen (mtm) di Agustus 2024, lebih tinggi dari Juli 2024 yang tercatat 0,14 persen (mtm).
     
    Sementara biaya sekolah menengah pertama mengalami inflasi 0,78 persen (mtm) di Agustus 2024, turun dari Juli yang mencapai 1,06 persen (mtm).
     
    Sedangkan penurunan terjadi pada biaya sekolah menengah atas dari 0,79 persen (mtm) di Juli 2024 menjadi 0,36 persen (mtm) di Agustus 2024.
     
    Sebab utama dari inflasi kelompok pendidikan itu ialah adanya kenaikan biaya untuk SPP di sekolah dasar maupun UKT di akademi maupun perguruan tinggi.
     

    Tingkat pengangguran dan terbatasnya peluang kerja
    Di sisi lain, meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia mengalami penurunan menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024, jumlah pengangguran masih mencapai 7,47 juta orang, 
     
    Penurunan ini belum cukup signifikan untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dan kebutuhan lapangan pekerjaan yang layak. 
     
    Kondisi ini diperparah dengan menyusutnya kelas menengah Indonesia, yang turun dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024. 
     
    Penurunan ini berdampak pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 
     
    Faktor-faktor seperti kurangnya investasi di sektor industri berpenghasilan tinggi dan dominasi sektor komoditas dengan upah rendah menjadi penyebab utama fenomena ini. 
    Dampak dan Respons Masyarakat
    Kombinasi antara biaya pendidikan yang kian mahal dan terbatasnya peluang kerja mendorong munculnya tagar #KaburAjaDulu di media sosial. 
     
    Tagar ini mencerminkan keinginan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencari peluang pendidikan dan pekerjaan di luar negeri sebagai alternatif.
     
    Adapun salah satu twit keresahan netizen tersebut adalah :
     
    “#Kaburajadulu ??? Lebih dihargai di luar negri, dan sulit mendapatkan pekerjaan layak di negara sendiri. Apakah masih bisa disebut tidak nasionalis jika bekerja diluar? Toh pada akhirnya kita sendiri yang bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri,” – @bsyafaa0272.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kapan Toyota Jual Mobil Listrik Kembaran Suzuki eVitara di Indonesia?

    Kapan Toyota Jual Mobil Listrik Kembaran Suzuki eVitara di Indonesia?

    Jakarta

    Toyota baru-baru ini telah mengenalkan Toyota Urban Cruiser EV untuk pasar Eropa. Mobil listrik tersebut merupakan ‘kembaran’ Suzuki eVitara yang telah meluncur lebih dulu. Lantas, kapan kendaraan ramah lingkungan itu masuk ke Indonesia?

    Anton Jimmi Suwandy selaku Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) mengaku, pihaknya belum bisa bicara banyak mengenai kemunculan Urban Cruiser EV di Indonesia. Terlebih, kendaraan tersebut statusnya masih benar-benar baru.

    “Soal itu (Urban Cruiser EV masuk Indonesia), saya no comment,” ujar Anton saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

    Toyota Urban Cruiser EV Foto: Dok. Toyota Eropa

    Meski demikian, Anton memastikan, pihaknya sedang melakukan studi terkait pengembangan mobil listrik di Indonesia. Dia berharap, ke depannya, kendaraan jenis itu bisa diproduksi lokal di dalam negeri.

    “Toyota tidak hanya mengembangkan hybrid, tapi juga mempelajari EV baru ke depannya dan termasuk studi mudah-mudahan bisa memproduksi juga EV di Indonesia,” tuturnya.

    “Mohon support-nya teman-teman, kalau lancar kita nanti bisa meluncurkan produk-produk (EV) baru. Tapi saat ini belum ada keputusan,” kata dia menambahkan.

    Sebagai catatan, Toyota Urban Cruiser EV sebelumnya telah muncul di pameran Brussels Motor Show 2025. Kabarnya, di tahap awal, kendaraan tersebut akan diproduksi di India.

    Urban Cruiser EV mengusung baterai lithium iron-phospate yang dipercaya lebih tahan lama namun hemat. Sepanjang perjalanan pengemudi akan dimanjakan layar 10,25 inch combimeter dan layar Multimedia Display dengan ukuran 10,1 inchi. Sistem multimedia itu sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay dan Android Auto.

    Toyota Urban Cruiser EV Foto: Dok. Toyota

    Ada dua opsi kapasitas baterai yang ditawarkan, yakni 49 kWh dengan output 144 daya kuda dengan penggerak roda depan. Sementara opsi penggerak di semua roda baterainya 61 kWh dengan tenaga mencapai 174 daya kuda. Namun bila baterai 61 kWh itu dipasangkan dengan transmisi AWD dayanya lebih besar, yaitu 184 daya kuda dengan motor tambahan 48 kW di gandar belakang.

    Fiturnya keselamatan cukup lengkap, seperti pre-collision, adaptive cruise control, dan sistem lane departure/keep assist. Sayang hingga saat ini belum diketahui pasti berapa harga serta jarak tempuhnya.

    (sfn/dry)

  • Usai Dilantik, Hendrik Lewarissa Ajak Warganya Ikut Bersama Bangun Maluku

    Usai Dilantik, Hendrik Lewarissa Ajak Warganya Ikut Bersama Bangun Maluku

    loading…

    Setelah resmi dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang didukung Partai Perindo, Hendrik Lewarissa dan Abdullah Vanath mengajak seluruh warganya untuk ikut bersama-sama membangun Maluku. Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Setelah resmi dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang didukung Partai Perindo, Hendrik Lewarissa dan Abdullah Vanath mengajak seluruh warganya untuk ikut bersama-sama membangun Maluku.

    Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara ramah tamah Hendrik dan Abdullah Vanath bersama dengan warga Maluku hingga partai politik pengusung dan pendukung, termasuk Partai Perindo. Kegiatan ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

    Hendrik menyampaikan bahwa dirinya bersama Abdullah baru saja dilantik bersama dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pelantikan tersebut baginya sangat berarti sekali.

    “Sebab untuk pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, sejak Indonesia merdeka, baru pertama kali terjadi seluruh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara,” kata Hendrik dalam sambutannya.

    Suka cita ini, kata dia, bukan saja miliknya bersama Abdullah, tapi juga milik seluruh rakyat Maluku. Oleh karenanya, menyambut suka cita ini, dia mengharapkan dukungan dari semua komponen masyarakat Maluku, baik yang ada di Provinsi Maluku maupun orang-orang Maluku diaspora.

    “Mereka yang cinta Maluku, mari berikan kontribusi terbaik untuk sama-sama ketung membangun Maluku. Maluku yang sangat luas, Maluku yang sangat besar, tidak mungkin hanya dibangun oleh 2 orang pemimpin Gubernur dan Wakil Gubernur atau 11 orang pemimpin, Bupati Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak akan mungkin itu terjadi,” ujarnya.

    “Karena itu, kita butuhkan dukungan dari semua pihak agar kita dapat memacu pembangunan di Maluku, membawa Maluku ke arah yang lebih baik,” tutur dia menegaskan.