Xcloud.id

Blog

  • Sanken Elektronik Tetap Beroperasi di RI, Bukan Bagian dari Perusahaan yang akan Ditutup – Halaman all

    Sanken Elektronik Tetap Beroperasi di RI, Bukan Bagian dari Perusahaan yang akan Ditutup – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Direktur Marketing PT Sanken Argadwija Esmond H. Tirtajasa menegaskan pemberitaan mengenai pabrik PT Sanken Indonesia di Cikarang yang akan ditutup, bukan bagian dari PT Sanken Argadwija.

    “Pabrik yang tutup itu merupakan pabrik khusus penyediaan produksi parts kecil dan sama sekali bukan bagian dari pabrik kita,” ucapnya saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut, Kamis 20 Februari 2025.

    Ia mengatakan, PT Sanken Argadwija merupakan pabrik yang memproduksi alat alat rumah tangga elektronik (home appliances) seperti lemari es, showcase, water dispenser, solar water heater, mesin cuci, air conditioner; television, rice cooker, fan dan produk-produk rumah tangga lainnya.

    “Pabrik kami berlokasi di Tangerang dan berbeda dari segi kepemilikannya dengan yang sedang diberitakan,” ujarnya dikutip Kamis, 20 Februari 2025.

    Ekspansi Pabrik

    Esmond menambahkan, Sanken Elektronik bahkan berencana untuk melakukan perluasan pabrik ke area Cirebon, Jawa Barat. Perluasan pabrik ini bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen yang makin membesar.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir karena jaringan service Sanken yang tersebar di seluruh Indonesia hingga saat ini tetap berjalan dengan normal dan akan lebih ditingkatkan lagi,” ucapnya.

    Penyataan ini sekaligus sebagai bentuk klarifikasi tentang kabar akan ditutupnya pabrik PT Sanken Indonesia yang berlokasi di kawasan industri MM2100 Cikarang Barat pada Juni 2025 adalah bukan pabrik yang dikelola oleh Sanken Argadwija. Kesamaan nama Sanken diharapkan tidak membuat masyarakat bingung untuk membedakannya.

    Sanken sendiri merupakan perusahaan elektronik yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1995. Sanken dikenal sebagai merek elektronik yang telah mengakar di pasar Indonesia selama lebih dari dua dekade

    Sanken beroperasi dengan model bisnis yang kuat, mengandalkan jaringan distribusi nasional dan fasilitas produksi sendiri untuk memastikan standar produksi yang tinggi dengan menggunakan tenaga ahli Jepang. Saat ini, produk-produknya diproduksi di pabrik yang berlokasi di Tangerang.(tribunnews/fin)

     

  • Polisi diminta usut tuntas kasus pemalakan sopir di Cengkareng

    Polisi diminta usut tuntas kasus pemalakan sopir di Cengkareng

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pemalakan sopir di wilayah Kapuk, Cengkareng, pada Sabtu (15/2).

    “Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi di Cengkareng. Kami minta pelakunya ditindak tegas,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dirinya meminta camat Cengkareng dan lurah Kapuk bersama warga sekitar untuk melakukan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya premanisme di wilayah tersebut.

    “Kami antisipasi agar tidak terulang kembali,” kata Uus.

    Sopir travel bernama Putra Abadi (25) menjadi korban pemalakan sejumlah preman saat dirinya hendak membawa keluarganya pulang kampung ke Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu (15/2).

    Saat melintas di Jalan Outer Ring Road Daan Mogot, Kapuk, Putra diberhentikan oleh enam orang yang mencoba melakukan pemalakan.

    “Sampai di Kapuk Kolong Jembatan itu saya diberhentiin sama enam orang. Dikepung. Dari kiri tiga orang, dari kanan tiga orang. Mereka naik motor, dua motor,” kata Putra pada Selasa (18/2).

    Para preman yang melakukan pemalakan tersebut membawa senjata tajam dan sempat mengancam dirinya dan keluarganya.

    Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana mengatakan, satu pelaku berinisial AZ (17) ditangkap. Sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

    “Pelaku yang kami amankan merupakan anak berhadapan hukum (ABH),” jelas Jana.

    Saat ini pihaknya masih mengejar dua pelaku lain berinisial AM dan SA yang diduga terlibat aktif dalam aksi pemalakan terhadap sopir travel tersebut.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dilantik Jadi Gubernur Jakarta, Pramono Anung Janji Teruskan Program Baik di Era Gubernur Sebelumnya – Halaman all

    Dilantik Jadi Gubernur Jakarta, Pramono Anung Janji Teruskan Program Baik di Era Gubernur Sebelumnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pramono Anung dan Rano Karno telah resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Setelah dilantik, Pramono dan Rano Karno pun langsung mengikuti acara serah terima jabatan (sertijab) dengan Penjabat gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi di Balai Kota, Kamis (20/2/2025).

    Dalam pidato perdananya sebagai Gubernur Jakarta yang baru, Pramono menegaskan bahwa dirinya tak memiliki beban.

    Pramono juga berjanji akan meneruskan program-program yang baik yang telah dibuat Gubernur Jakarta sebelumnya.

    “Seperti yang saya sampaikan berulang kali. Saya enggak punya beban, saya pasti akan meneruskan apa yang baik dan yang sudah dibuat (gubernur Jakarta sebelumnya.”

    “Saya pasti akan meneruskan apa yang baik dan yang sudah dibuat oleh Bang Yos (Sutiyoso), apa yang baik dibuat oleh Bang Foke (Fauzi Bowo) Mas Anies (Baswedan) dan Pak Ahok,” kata  Pramono, dilansir Kompas TV, Kamis (20/2/2025).

    Diketahui acara sertijab Gubernur Jakarta ini turut dihadiri oleh Gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya.

    Di antaranya ada Sutiyoso, Fauzi Bowo, Anies Baswedan, hingga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Melihat acara sertijabnya dihadiri jajaran mantan Gubernur Jakarta, Pramono mengaku bersyukur.

    Terlebih ketika ia melihat Anies Baswedan dan Ahok yang kini sudah rukun.

    Pramono menilai, kerukunan ini sebagai pertanda untuk Jakarta bisa bekerja serius dan sungguh-sungguh.

    “Saya bergembira sekali, apalagi Mas anies dan Pak Ahok sudah rukun. Saya juga bersyukur yang dulu Forkabi dan FBR enggak pernah bersatu, sekarang rukun banget.”

    “Ini pertanda sudah waktunya Jakarta menatap ke depan untuk bekerja secara serius dan sungguh sungguh,” ungkap Pramono.

    Jokowi Absen di Sertijab Pramono-Rano di Balai Kota

    Sejumlah mantan gubernur DKI Jakarta hadir dalam penyambutan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno alias Si Doel di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Mereka yang hadir ialah Sutiyoso (Gubernur Jakarta periode 1997-2007), Fauzi Bowo alias Foke (Gubernur Jakarta periode 2007-2012), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok (Gubernur Jakarta periode 2014-2017), dan Anies Baswedan (Gubernur Jakarta periode 2017-2022).

    Sementara itu Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 Joko Widodo tidak terlihat. 

    Perihal absennya Jokowi dalam acara tersebut, Pramono mengaku tak mengetahui. 

    Sebab, Pram baru menjadi sebagai Gubernur Jakarta periode 2025-2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pagi tadi.

    “Yang mengundang acara ini bukan saya. Saya ini baru menjadi gubernur setelah dilantik tadi. Tentunya saya tidak mengundang,” ucapnya, Kamis (20/2/2025).

    Meski demikian, Pram memastikan hubungannya dengan sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) itu tetap baik.

    Apalagi, Pram juga merupakan salah satu orang kepercayaan Jokowi saat menjabat sebagai Presiden RI pada periode 2014-2024 silam.

    “Saya yakin saya juga berdiskusi secara terbuka dan baik dengan pak Jokowi untuk Jakarta. Karena saya selalu mengatakan bahwa untuk membangun Jakarta itu memerlukan kerja sama dengan semuanya,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Erik S)

     Baca berita lainnya terkait Pelantikan Kepala Daerah.

  • Balai Kota Semarang Dipenuhi Karangan Bunga Ucapan Pelantikan Wali Kota, Termasuk dari Mbak Ita

    Balai Kota Semarang Dipenuhi Karangan Bunga Ucapan Pelantikan Wali Kota, Termasuk dari Mbak Ita

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Karangan bunga berjajar di beberapa titik jalan protokol Kota Semarang yakni mulai Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Piere Tendean, dan beberapa lokasi lainnya sejak Rabu (12/2/2025) lalu. 

    Karangan bunga tersebut bertuliskan ucapan atas pelantikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, atau yang akrab dipanggil Agustin-Iswar.

    Diketahui, pada Kamis (20/2/2025) Presiden RI, Prabowo Subianto melaksanakan prosesi pelantikan 481 kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Agustin-Iswar.

    Hevearita Gunaryanti Rahayu juga turut mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat pelantikan untuk Agustin – Iswar. Karangan bunga dari Mbak Ita berada di depan kantor DPRD Kota Semarang. 

    Karangan bunga tersebut, tampak tidak hanya dari warga maupun instansi di Kota Semarang saja, namun terlihat pula dari kabupaten/kota tetangga seperti Grobogan.

    “Kami dari Satpol PP dan beberapa OPD lainnya ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap pemasangan karangan bunga maupun spanduk ucapan yang dipasang oleh warga,” ujar Plt Kepala Satpol PP Kota Semarang, Marthen, Kamis (20/2/2025).

    Menurutnya, ratusan karangan bunga ini sebagai bentuk antusias masyarakat dalam menyambut wali kota barunya. “Karangan bunga ada yang di pintu keluar Bandara Ahmad Yani, Jalan Madukoro, Jalan Soegijapranata, Jalan Imam Bonjol, Jalan Piere Tendean dan titik akhirnya di Jalan Pemuda sekitar Balai Kota,” jelasnya.

    Kemungkinan masyarakat juga bakal melaksanakan arak-arakan dan menyambut kedatangan Agustin-Iswar dari Bandara Ahmad Yani menuju Balai Kota Semarang.

    Diperkirakan, Agustin-Iswar tiba di bandara sekitar pukul 16.45 WIB usai perjalanan dari Jakarta di mana mereka dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang oleh Presiden RI.

    “Pada intinya nanti masyarakat, relawan akan ikut menyambut kedatangan pemimpin baru Kota Semarang. Waktunya tergantung nanti beliau selesai pelantikan jam berapa,” tandasnya.

    Tampak juga, di halaman Balai Kota Semarang, sebuah panggung besar telah dipersiapkan untuk doa bersama dan prosesi sertijab dan dijadwalkan DPRD Kota Semarang akan mengadakan Sidang Paripurna dilantiknya wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2025-2030. (eyf)

  • UIN Saizu Umumkan Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 

    UIN Saizu Umumkan Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 

    TRIBUNJATENG.COM – Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengumumkan daftar nama mahasiswa yang lolos seleksi tahap I Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2025.

    Keputusan ini didasarkan pada hasil rapat yudisium yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2025.

    Wakil Rektor III UIN Saizu Purwokerto, Prof. Sunhaji menyebutkan, berdasarkan Hasil Rapat Yudisium Seleksi Tahap I Beasiswa Program Sosial Bank Indonesia Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Februari 2025, terdapat 75 nama lolos seleksi Tahap I Beasiswa PSBI 2025.

    “Selanjutnya, kepada nama-nama mahasiswa yang lolos, untuk segera melakukan pemberkasan pada hari Kamis, 20 Februari 2025, pukul 09.00-15.00 WIB di Kantor Subbag Layanan Akademik, Gedung Rektorat Lt. 1, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,” tulisnya.

    Untuk 75 mahasiswa yang dinyatakan lolos Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 berasal dari berbagai program studi.

    Mahasiswa yang lolos diminta untuk membawa dokumen yang diperlukan, guna melengkapi proses administrasi Beasiswa Bank Indonesia 2025.

    Daftar Nama Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa PSBI 2025

    1. Lia Munawaroh 234110201026 4 ES FEBI
    2. Naeli Zakiyah Agustina 234110201035 4 ES FEBI
    3. Nadea Indah Franesthi 234110201079 4 ES FEBI
    4. Via Nurfadilah 234110201186 4 ES FEBI
    5. Istianatul Ulya 224110201245 6 ES FEBI
    6. Afsah Istiqomah 234110201052 4 ES FEBI
    7. Meli Rohimah Putri Hidayat 234110201031 4 ES FEBI
    8. Chintia Maya Eliza 234110201106 4 ES FEBI
    9. Risma Afni Zakiah 224110201263 6 ES FEBI
    10. Ragva Rahmadani 234110201133 4 ES FEBI
    11. Deva Ayu Sandriyah 224110201151 6 ES FEBI
    12. Ayu Rahma Khoerunisa 224110201149 6 ES FEBI
    13. Akhti Khasanah 224110201145 6 ES FEBI
    14. Intan Astra Mustikasari 234110301095 4 HES Syariah
    15. Nandia Putri Agustin 234110301110 4 HES Syariah
    16. Rizki Dwi Sefiya 224110301036 6 HES Syariah
    17. Riski Melisa Dana 224110301035 6 HES Syariah
    18. Achmad Alfan Manafi 224110301133 6 HES Syariah
    19. Rini Dwi Setianingsih 234110301114 4 HES Syariah
    20. Afkha Nurul Azkia 234110301001 4 HES Syariah
    21. Ilfi Ataga 234110301093 4 HES Syariah
    22. Anis Ma’rifah 224110302051 6 HKI Syariah
    23. Salsabila Nazhifah Johan Putri 234110302034 4 HKI Syariah
    24. Dewi Utari Asih 234110302081 4 HKI Syariah
    25. Nadia Farihatu Aulia 234110302027 4 HKI Syariah
    26. Nur Ngamiratuzzahro Fajrin 224110302123 6 HKI Syariah
    27. Aulia Alfa Zain 224110303009 6 HTN Syariah
    28. Ani Shabrina 224110303093 6 HTN Syariah
    29. Devanu Zogka Praditama 234110303056 4 HTN Syariah
    30. Nur’Izzah Nufaisa 234110303121 4 HTN Syariah
    31. Azora Sania Salma 234110601060 4 INF Dakwah
    32. Atika Andrian Asmiran 234110601056 4 INF Dakwah
    33. Niamilah Nabil Syahputra 234110601087 4 INF Dakwah
    34. Novian Affan Ashofah 234110601088 4 INF Dakwah
    35. Arsi Anafi Yulia Khazini 234110102153 4 KPI Dakwah
    36. Fadhlianti Puspitaningrum 224110102141 6 KPI Dakwah
    37. Ahmad Bagus Al Risq 234110102078 4 KPI Dakwah
    38. Nurul Indah Permatasari 234110102066 4 KPI Dakwah
    39. Zaskia Putri Asih 224110102127 6 KPI Dakwah
    40. Vivi Alfiani Afifah 224110203077 6 MZW FEBI
    41. Aulia Najwa Faroha 234110203012 4 MZW FEBI
    42. Afif Nur Kholis 224110203003 6 MZW FEBI
    43. Zaky Hamid Jazuly 224110203039 6 MZW FEBI
    44. Ayudya Dwi Ritmadini 234110202164 4 PS FEBI
    45. M. Zidan Izzudin 234110202018 4 PS FEBI
    46. Ananda Ajeng Kharisma 234110202101 4 PS FEBI
    47. Neva Fitria Ramadani 234110202117 4 PS FEBI
    48. Aflakha Filosofi Galadea 224110202139 6 PS FEBI
    49. Novita Eka Fitrianingtyas 224110202033 6 PS FEBI
    50. Hasna Dwi Saputri 234110202077 4 PS FEBI
    51. Anita Maharani 234110202132 4 PS FEBI
    52. Selviana Reginata 224110202219 6 PS FEBI
    53. Rizka Saputro Nugroho 234110407072 4 TMA FTIK
    54. Ikmal Maulana 224110407066 6 TMA FTIK
    55. Ahmad Bakti Dimas Ananda 224110407045 6 TMA FTIK
    56. Saskia Meilani 234110407075 4 TMA FTIK
    57. Irkham Habibi 234110407061 4 TMA FTIK
    58. Ahmad Ainul Yakin 234110103005 4 MD Dakwah
    59. Muhamad Aznafila Putra 234110104023 4 PMI Dakwah
    60. Puput Setyaningsih 224110101083 6 BKI Dakwah
    61. Asyva Nur Afsiah 23411010101217 4 BKI Dakwah
    62. Bachtiar Al Khulaifi Mubarok 234110604010 4 ILK Dakwah
    63. Haris Rahman 234110603017 4 ARS Dakwah
    64. Alya Alifia Nur Ifadah 234110403004 4 PBA FTIK
    65. Siti Aminah 234110401119 4 MPI FTIK
    66. Safira Fitrotul Fata 234110401116 4 MPI FTIK
    67. Ishmatunisa Syarif 234110402221 4 PAI FTIK
    68. Julianti Asriyah 234110402316 4 PAI FTIK
    69. Syifa Amelia Permata 234110402333 4 PAI FTIK
    70. Intan Mutia Asnal Fitri 224110404106 6 TBI FTIK
    71. Arina Uswatun Khasanah 234110405141 4 PGMI FTIK
    72. Fitra Rosadin 224110404102 6 TBI FTIK
    73. Azka Ubaidillah 234110501008 4 IAT FUAH
    74. Alya Sofuro 234110501003 4 IAT FUAH
    75. Syaiful Anam 224110503060 6 SPI FUAH

  • Sekjen MPR harap DWP Setjen MPR terus kembangkan potensi

    Sekjen MPR harap DWP Setjen MPR terus kembangkan potensi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah berharap Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI terus menggali dan mengembangkan potensi.

    “Saya melihat potensi DWP kita ini luar biasa. Ini terlihat dari kiprah DWP periode lalu yang aktif. Jika tidak, akan sulit sekali meneruskan DWP periode berikutnya,” kata Siti dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan usai mengikuti acara Pengukuhan Ketua Umum DWP dan Pengurus DWP Pusat, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Khusus Jakarta, bersama pengurus DWP Setjen MPR secara daring di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (19/2).

    Terlebih, lanjut dia, kepengurusan DWP Setjen MPR RI periode selanjutnya telah disahkan melalui keputusan DWP Pusat Nomer 128 Tahun 2025.

    “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas antusiasme ibu-ibu dalam pembentukan kepengurusan DWP kita sehingga terbentuk kepengurusan baru yang dipimpin Ibu Evy Widayanti Hentoro sebagai Ketua DWP Setjen MPR dan saya sebagai penasehat,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena di sela-sela kesibukan sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta dan ibu rumah tangga, para ibu pengurus dan anggota DWP memberikan antusias yang tinggi untuk perkembangan DWP.

    Dia pun mengingatkan agar DWP Setjen MPR ke depannya terus berperan maksimal sesuai fungsinya dengan mengedepankan sinergitas yang solid antara pengurus dan anggota.

    “Bentuknya bisa bermacam-macam. Kita bisa berkolaborasi dengan DWP lembaga lain atau dengan MPR, jika MPR ada kegiatan dalam tugasnya kepada masyarakat, DWP hadir memberikan peran dan kontribusinya di situ. Nanti DWP buatlah rapat internal antarseksi untuk membahas berbagai perencanaan organisasi,” tuturnya.

    Tak lupa, dia menegaskan pula dukungan Setjen MPR dalam mendukung kegiatan-kegiatan DWP.

    “Intinya, saya di tahun 2025 ini, saya memang memiliki visi dan misi untuk melakukan berbagai pembenahan dan penyempurnaan baik di Korpri, koperasi, termasuk DWP Setjen MPR. Mudah-mudahan dengan ridha Allah SWT dan kerja sama yang baik, semua visi, misi harapan kita bersama akan berjalan baik dan sukses,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KIP ungkap peserta BPJS yang tebus obat di luar RS bisa remburs

    KIP ungkap peserta BPJS yang tebus obat di luar RS bisa remburs

    Jakarta (ANTARA) – Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rospita Vici Paulyn mengungkapkan bahwa peserta BPJS Kesehatan yang menebus obat di luar karena tidak tersedia di rumah sakit dapat melakukan remburs ke tempat mereka berobat.

    “Banyak keluhan masyarakat yang dia harus menebus obatnya di luar (karena tidak tersedia), kemudian menggunakan biaya sendiri. Padahal sebenarnya walaupun dia menebusnya di luar, itu bisa diklaim ke rumah sakit,” kata Rospita saat ditemui awak media di Kantor KIP, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui kebijakan ini lantaran tidak terinformasi dengan baik. Menurutnya, masyarakat sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) mempunyai hak untuk teredukasi.

    Selanjutnya, BPJS Kesehatan juga selalu mengeklaim memiliki petugas yang ditempatkan di setiap rumah sakit, akan tetapi petugas itu kan adanya hanya di jam kerja. Sementara di luar jam kerja biasanya tidak ada petugas.

    Padahal, Vici menyoroti banyak masyarakat yang datang ke ruang instalasi gawat darurat (IGD) pada malam hari.

    “Ketika dia tidak bisa terfasilitasi karena dianggap, oh ini tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

    Ia menilai bukan rumah sakit tidak memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan hal itu. Meski begitu, masyarakat biasanya justru menyampaikan keluhan kepada rumah sakit.

    “Harusnya di situ ada petugas BPJS yang menjelaskan kenapa itu tidak bisa terfasilitasi oleh BPJS Kesehatan,” jelas dia.

    Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjamin Manfaat BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani menyebut pihaknya memiliki berbagai saluran pengaduan.

    Masyarakat bisa menghubungi call center BPJS Kesehatan 165. Kemudian, Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA) hingga situs web BPJS Kesehatan.

    “Di rumah sakit kita punya petugas BPJS 1 yang namanya ditempel di masing-masing rumah sakit dan bisa dikontak secara online. Jadi keluhan tersebut disampaikan melalui kanal-kanal tersebut,” pungkas Ari.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekjen MPR sebut pengembangan UMKM oleh APIMSA harus diapresiasi

    Sekjen MPR sebut pengembangan UMKM oleh APIMSA harus diapresiasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyebut bahwa segala upaya elemen bangsa dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Kecil, Menengah, Mikro Nusantara (APIMSA), harus mendapatkan apresiasi.

    Sebab, mengingat UMKM ini memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Dari catatan Bank Indonesia, UMKM telah memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto 61,1 persen, penyerapan tenaga kerja 97,1 persen, dan ekspor 14,4 persen.

    “MPR RI sendiri sangat memberikan perhatian atas keberadaan UMKM, melalui Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi,” kata Siti Fauziah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dalam acara kunjungan Pengurus Pusat (PP) APIMSA ke Kompleks Parlemen, Jakarta, dia mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi UMKM dan koperasi, sebagaimana TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998.

    Menurut dia, pengembangan UMKM dibutuhkan untuk membangun pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional, dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

    “Walaupun saat ini MPR tidak berwenang membuat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur, namun Ketetapan MPR yang saya sebutkan tadi dinyatakan tetap berlaku, bahkan keberlakuannya adalah sepanjang masa,” kata dia.

    Dia mengatakan MPR akan terus bekerja untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan ekonomi nasional, tidak hanya berpihak kepada pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi UMKM untuk berkembang sebagai wujud untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam konstitusi.

    Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998, kata dia, menyebutkan bahwa politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya.

    Selain itu, terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

    “Pasar digital telah menawarkan kemudahan berusaha. Tanpa perlu membuka toko fisik, pelaku UMKM sudah dapat memulai usaha. Etalase produk dan promosi dilakukan melalui media sosial, website maupun marketplace,” ujar dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polres Batang Tingkatkan Pengamanan Menjelang Sertijab Kepala Daerah

    Polres Batang Tingkatkan Pengamanan Menjelang Sertijab Kepala Daerah

    TRIBUNJATENG.COM, BATANG –  Menjelang serah terima jabatan Kepala Daerah, Polres Batang semakin meningkatkan pengamanan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Kapolres Batang, AKBP Edi Rahmat Mulyana, menegaskan pentingnya langkah antisipatif untuk mencegah potensi gangguan dari euforia kemenangan pendukung calon terpilih.

    “Pelantikan kepala daerah adalah momen krusial dalam demokrasi. Kami memastikan transisi ini berlangsung aman dan kondusif tanpa gangguan,” ujar AKBP Edi Rakhmat, Kamis (20/2/2025).

    Sebagai bagian dari persiapan, Polres Batang menginstruksikan seluruh personel untuk meningkatkan patroli di wilayah-wilayah yang rawan gejolak.

    “Kesiapsiagaan ini diharapkan mampu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, baik sebelum maupun sesudah pelantikan,” tambahnya.

    Polres Batang juga menaruh perhatian pada aspek sosial menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

    AKBP Edi meminta jajarannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan di pasaran dengan menerjunkan Satgas Pangan.

    “Kenaikan harga bahan pokok sering terjadi menjelang bulan suci. Kami tidak ingin ada praktik penimbunan atau spekulasi harga yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, Polres Batang juga memperkuat koordinasi dengan TNI, Satpol PP, serta stakeholder terkait guna mengantisipasi potensi gangguan yang lebih luas.

    Plt Kasihumas Polres Batang, Ipda Maulidya Nur Maharanti, menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga peran serta masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa euforia pelantikan berlangsung dalam suasana damai. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keamanan di Kabupaten Batang,” tandasnya.

    Polres Batang juga meningkatkan pengawasan terhadap informasi yang beredar di media sosial.

    Tim siber akan terus memantau potensi penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat memperkeruh suasana.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi. Jika menemukan berita yang meragukan, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak berwenang,” kata Ipda Maulidya.

    Pelantikan Bupati Batang terpilih, M Faiz Kurniawan, dan Wakil Bupati Suyono akan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Faiz dan Suyono telah mengikuti rangkaian kegiatan persiapan, termasuk geladi kotor yang dilaksanakan pada 18-19 Februari 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

    Kegiatan ini melibatkan seluruh kepala daerah terpilih dan bertujuan memantapkan prosesi pelantikan. Setelah pelantikan, para kepala daerah terpilih dijadwalkan mengikuti pembekalan di Magelang selama sepekan sebelum mulai bertugas di daerah masing-masing.(din)

  • Kejari Tanjung Perak Nyatakan Berkas Perkara 2 Tersangka Korupsi Parkir PD Pasar Surya Belum P-21

    Kejari Tanjung Perak Nyatakan Berkas Perkara 2 Tersangka Korupsi Parkir PD Pasar Surya Belum P-21

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya masih terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan parkir di Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Pemkot Surabaya. Meski telah menetapkan dua tersangka, yakni M. Taufiqurrahman dan Masrur, berkas perkara keduanya belum dinyatakan lengkap atau P-21.

    Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Tanjung Perak, I Made Agus Mahendra Iswara, menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih dalam tahap pemberkasan. “Saat ini masih tahap satu, kami masih dalam proses pemberkasan berkas perkara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Iswara mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan penghitungan kerugian negara akibat kasus korupsi parkir tersebut. “Untuk penghitungan kerugian negara sudah selesai, namun masih ada beberapa hal yang harus kami pelajari sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21),” katanya.

    Seperti yang diketahui, Kejari Tanjung Perak telah menetapkan M. Taufiqurrahman, mantan Direktur Pembinaan Pedagang PDPS periode 2019–2023, serta Masrur, Kepala Cabang Selatan PDPS, sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan parkir di 17 lokasi di Surabaya. Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 725 juta.

    Kedua tersangka saat ini masih ditahan di Rutan Medaeng cabang Kejati Jatim untuk kepentingan penyidikan. Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 1 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Kasus ini bermula dari adanya sejumlah pelanggaran prosedur dalam perpanjangan kontrak pengelolaan di 17 titik parkir. Modus operandi yang ditemukan adalah perpanjangan kontrak yang tidak dilakukan sesuai ketentuan, mulai dari pemberitahuan jangka waktu kontrak kepada pengelola parkir, evaluasi, hingga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

    Akibatnya, terjadi tunggakan pembayaran dari tahun 2020 hingga 2023 yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, penyidik menemukan adanya selisih antara data setoran uang yang dilaporkan oleh pengelola parkir ke kantor pusat dengan data yang tercatat di kantor cabang dan pihak pengelola.

    Kejari Tanjung Perak berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus korupsi ini hingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. [uci/beq]