Xcloud.id

Blog

  • Didepak RI, Kontainer Radioaktif Akhirnya Dibawa Filipina ke Tempat Aman

    Didepak RI, Kontainer Radioaktif Akhirnya Dibawa Filipina ke Tempat Aman

    Manila –

    Sebanyak 23 kontainer berisi seng radioaktif, yang terdampar selama berbulan-bulan di Teluk Manila, Filipina, akhirnya dievakuasi ke daratan. Otoritas Filipina menyebut kontainer itu telah dibawa ke “tempat yang aman”.

    Sebanyak 23 kontainer tersebut tiba di Manila dengan kapal MV Hansa Augsburg pada akhir September 2025, setelah otoritas Indonesia “menolak dan mengekspor ulang” kontainer-kontainer itu usai menemukan jejak zat radioaktif Cesium-137.

    Otoritas Jakarta mengirimkan kembali kontainer-kontainer tersebut saat memperketat impor besi dan baja bekas di tengah skandal dugaan kontaminasi radioaktif pada produk-produk makanan.

    Seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (14/1/2026), mengatakan bahwa puluhan kontainer itu diturunkan di pelabuhan Manila pada Minggu (11/1) pagi, sekitar pukul 10.27 waktu setempat.

    Direktur Institut Penelitian Nuklir Filipina (PNRI), Carlo Arcilla, mengatakan kepada AFP bahwa muatan seng radioaktif tersebut sekarang sedang menunggu solusi jangka menengah, dengan penyimpanan di fasilitas militer Teluk Subic sebagai pilihan yang mungkin.

    Dia menolak untuk mengatakan di mana kontainer-kontainer itu berada saat ini. Tetapi seorang pejabat lainnya yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa kontainer-kontainer tersebut berada di area penyimpanan sementara di luar area Metro Manila.

    “(Otoritas Metropolitan Teluk Subic) Terbuka terhadap gagasan itu karena mereka memiliki bunker amunisi di sana selama Perang Dunia II. Saya telah melihat bunker-bunker itu; kondisinya bagus,” kata Arcilla, sembari menekankan bahwa tingkat kontaminasinya rendah.

    Para awak kapal yang membawa kontainer itu telah dites dan hasilnya negatif untuk radiasi. Baik otoritas Filipina maupun Indonesia belum mengungkapkan tingkat radiasi dalam kontainer tersebut.

    Lebih lanjut, Arcilla mengatakan bahwa solusi akhir dapat melibatkan penyegelan pengiriman tersebut di fasilitas bawah tanah yang dibangun khusus.

    Debu seng, yang merupakan muatan kontainer itu, adalah produk sampingan dari produksi baja. Pada Oktober lalu, Arcilla mengatakan bahwa muatan debu seng itu diekspor ke Indonesia oleh Zannwann International Trading Corp, setelah diperoleh dari perusahaan daur ulang lokal Steel Asia.

    Aktivis Greenpeace Philippines, Jefferson Chua, telah memperingatkan bahwa paparan Cesium-137 dalam level rendah pun membawa “risiko kanker jangka panjang dan dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan berkelanjutan”.

    Isotop radioaktif, yang dihasilkan melalui reaksi nuklir, digunakan dalam berbagai aplikasi industri, medis, dan penelitian.

    Lihat juga Video: Bos PT PMT Lin Jingzhang Jadi Tersangka Kasus Radioaktif Cs-137 Cikande

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Harga Toyota Kijang Innova Zenix Terbaru

    Harga Toyota Kijang Innova Zenix Terbaru

    Jakarta –

    Harga Kijang Innova Zenix ikut mengalami penyesuaian di awal tahun 2026. Berikut ini rincian harga Kijang Innova Zenix terbaru.

    Kijang Innova Zenix naik harga. Per awal tahun 2026, Kijang Innova Zenix paling murah dibanderol Rp 437,3 juta. Sebelumnya, harga Innova Zenix termurah Rp 436 jutaan. Innova Zenix Hybrid juga harganya naik. Akhir tahun 2025 harga Zenix hybrid termurah Rp 473,4 juta. Namun kini ada kenaikan Rp 1 jutaan menjadi Rp 474,7 juta. Untuk tahu lengkapnya, berikut ini rincian harga Kijang Innova Zenix terbaru yang berlaku awal Januari 2026.

    Daftar Harga Toyota Kijang Innova Zenix

    Harga Kijang Innova Zenix Bensin

    Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color): Rp 437.300.000Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color): Rp 440.300.000Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color): Rp 475.600.000Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color): Rp 478.600.000Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color): Rp 483.900.000Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color): Rp 486.900.000

    Harga Kijang Innova Zenix Hybrid

    Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color): Rp 474.700.000Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color): Rp 477.600.000Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) (Spot Order*): Rp 530.200.000Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) (Spot Order*): Rp 533.100.000Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista (Non Premium Color) (Spot Order*): Rp 538.400.000Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modellista CVT Non RSE(Non Premium Color): Rp 540.100.000Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista (Premium Color) (Spot Order*): Rp 541.400.000Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) (Spot Order*): Rp 543.000.000Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Non Premium Color): Rp 548.400.000Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color): Rp 551.300.000Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Non Premium Color) (Spot Order*): Rp 617.000.000Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Premium Color): Rp 618.600.000Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA Non RSE (Non Premium Color) (Spot Order*): Rp 619.000.000Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA Non RSE (Premium Color) (Spot Order*): Rp 621.500.000Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (Non Premium Color): Rp 626.900.000Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (Premium Color): Rp 629.800.000Spesifikasi Kijang Innova Zenix

    Sebagai informasi tambahan, Kijang Innova Zenix yang dijual saat ini merupakan versi terbaru. Pada Zenix terbaru, ini Toyota melakukan penyegaran pada eksterior, interior, serta fitur-fiturnya juga makin lengkap. Di bagian eksterior, Innova Zenix menggunakan emblem baru yang sebelumnya hybrid menjadi HEV. Di bagian interior, seluruh tipe Zenix menggunakan head unit berukuran 10 inch dengan konektivitas ke smartphone.

    Sementara tipe V, V HEV, dan Q HEV naik menjadi 12,3 Inch Head Unit ditambah dengan kontrol Air Purifier yang terintegrasi dengan Head Unit untuk semakin memberikan kenyamanan dan kemudahan. Sepasang Rear Seat Entertainment (RSE) pada tipe V, V HEV, dan Q HEV kini memiliki fungsi wi-fi hotspot melalui perangkat T Intouch. Toyota juga menyematkan fitur Back Door dengan Kick Sensor pada tipe Q HEV. Termasuk pula peningkatan kualitas Panoramic View Monitor menjadi HD Resolution agar visual jalan dan area sekitar mobil dapat terlihat lebih jelas dan detail. Pada tipe G, V, G HEV dan V HEV kualitas Back Camera turut ditingkatkan menjadi HD Resolution. Toyota Innova Zenix kini dilengkapi Tire Inflator pada seluruh tipe untuk mengisi udara pada ban dan mengukur tekanan udara ban.

    (dry/din)

  • Viral Guru dan Para Murid di Jambi Berkelahi, Disdik Mediasi

    Viral Guru dan Para Murid di Jambi Berkelahi, Disdik Mediasi

    Jakarta –

    Seorang oknum guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi adu jotos dengan beberapa murid di sekolah. Aksi perkelahian ini juga viral di media sosial (medsos) hingga membuat heboh.

    Peristiwa keributan hingga adu jotos oknum guru dan sejumlah murid itu terjadi di SMK 3 Negeri di Tanjabtim Jambi. Dari video yang beredar luas selama 58 detik itu, awalnya oknum guru itu sempat menyampaikan perkataan lewat mikrofon.

    Belum diketahui perkataan apa yang disampaikan oleh oknum guru itu. Hanya saja, belakangan diketahui, perkataan oknum guru itu diduga merupakan perkataan hinaan yang menyulut amarah sejumlah murid hingga adu jotos terjadi.

    Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi saat ini telah mendalami informasi soal insiden keributan antara guru dan murid. Pihak Disdik juga telah meminta informasi lengkap untuk kemudian akan mengambil sikap

    “Kita sudah minta penjelasan dari kepsek, hari ini sudah dilakukan mediasi duduk bersama Forum Komunikasi kecamatan, ada camat, lurah, kapolsek dan para siswa serta majelis guru,” kata Kepala Bidang SMK Disdik Provinsi Jambi, Harmonis dilansir detikSumbagsel, Rabu (14/1/2026).

    (rdp/idh)

  • Sebab Gibran Tunda ke Yahukimo: Ada Gerakan Kelompok Tak Bertanggung Jawab

    Sebab Gibran Tunda ke Yahukimo: Ada Gerakan Kelompok Tak Bertanggung Jawab

    Sebab Gibran Tunda ke Yahukimo: Ada Gerakan Kelompok Tak Bertanggung Jawab
    Tim Redaksi
    PAPUA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menunda kunjungan kerjanya ke Yahukimo, Papua Pegunungan, karena alasan keamanan.
    Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim sekaligus Komandan Satgas Pengamanan VVIP, merekomendasikan penundaan kunjungan usai mendapat laporan intelijen.
    Berdasarkan informasi intelijen, terdeteksi adanya aktivitas kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
    “Dari pertimbangan intelijen kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami untuk
    keamanan VVIP
    sangat tidak memungkinkan,” kata Mayjen Amrin di Bandara Internasional Frans Kaisiepo, Biak Numfor, Papua, Rabu (14/1/2026).
    Sebagai informasi, Gibran dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke
    Yahukimo
    pada Rabu hari ini, usai mengunjungi Wamena, Jayawijaya.
    Dengan adanya pertimbangan situasi keamanan yang berkembang hingga pagi tadi, kunjungan Gibran pun ditunda demi memastikan keselamatan Wapres RI beserta rombongan.
    Padahal, kata Amrin, Wapres Gibran sangat ingin berkunjung ke Yahukimo untuk menyapa langsung warga setempat.
    “Bapak Wakil Presiden sangat ingin berkunjung ke Yahukimo, menyapa masyarakat dan melihat pembangunan yang sudah dilaksanakan,” ujar Amrin.
    “Namun, saya selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP, berdasarkan pertimbangan keamanan sampai dengan pagi ini, menyarankan kepada Bapak Wakil Presiden untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo,” sambungnya.
    Menurut Amrin, perhatian pemerintah terhadap masyarakat Yahukimo tetap menjadi prioritas.
    Selain itu, kunjungan Wapres Gibran akan dijadwalkan kembali pada waktu yang lebih kondusif.
    “Tentunya kami menyarankan untuk melakukan penjadwalan kembali, karena masyarakat Yahukimo tentunya sangat ingin bertemu dengan Bapak Wakil Presiden,” ujar Amrin.
    Dari pantauan
    Kompas.com
    , Gibran dan rombongan pun kembali bertolak ke Jakarta usai direkomendasikan menunda kunjungan ke Yahukimo.
    Gibran dan rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 14.28 WIB.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Relawan Dampingi Trauma Healing Anak Korban Bencana Banjir di Aceh

    Momen Relawan Dampingi Trauma Healing Anak Korban Bencana Banjir di Aceh

    Jakarta –

    Sejumlah relawan terus mendampingi penyintas bencana melalui kegiatan trauma healing. Pasalnya, kondisi di beberapa wilayah belum juga pulih, banyak anggota keluarga kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan, juga rumah untuk tinggal.

    Seperti yang dialami warga Desa Sukajadi Kabupaten Aceh Tamiang. Posko yang dibangun di lokasi bencana, berdekatan dengan puing-puing bekas rumah yang hancur serta sisa lumpur masih menggunung. Bau tidak sedap karena tumpukan sampah juga nyaris tak bisa dihindari dari tempat mereka beristirahat.

    Karena kondisi tersebut, warga khususnya anak-anak yang juga belum kembali aktif sekolah dinilai sangat membutuhkan trauma healing.

    Dokter umum dr Muhammad Fahriza SA, MARS, yang tergabung dalam relawan tenaga cadangan kesehatan (TCK) Kemenkes Batch II ikut mendampingi trauma healing dengan pendekatan sederhana, tetapi menyenangkan agar anak merasa aman dan nyaman.

    “Kita melakukan trauma healing dalam bentuk permainan, games-gemes, menggambar, menyanyi, sampai kegiatan PHBS seperti mencuci tangan dan gosok gigi,” kata dr Fahriza saat ditemui detikcom di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (13/1/2026).

    Selain pendampingan psikologis, tim relawan juga melakukan skrining gizi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah anak mulai mengalami penurunan berat badan pascabencana.

    “Selain trauma healing, kita juga melakukan skrining gizi karena banyak anak-anak yang bobot tubuhnya mulai turun,” ujarnya.

    dr Fahriza menjelaskan trauma healing menjadi langkah awal untuk membantu anak kembali siap menjalani proses belajar dan aktivitas sehari-hari. Pasalnya, hingga kini masih banyak anak yang menunjukkan tanda-tanda trauma dan kecemasan.

    “Kalau dibiarkan, dampak jangka panjangnya bisa muncul. Anak bisa mengalami depresi, susah bergaul, dan perkembangan mereka juga berpotensi terganggu,” kata dia.

    Dampak traumatis juga dirasakan anak usia remaja. Pendekatan yang dilakukan berbeda dengan trauma healing usia anak.

    “Karena mereka cenderung menyendiri dan tidak bercerita, jadi kadang kami pintu ke pintu, jemput bola, untuk melakukan intervensi lebih lanjut,” sambungnya.

    “Tentu nantinya dengan pendampingan psikolog.”

    Menurut Fahriza, cerita traumatis sebetulnya lebih banyak didapatkan dari usia dewasa. Utamanya kelompok ibu-ibu.

    “Ada yang takut dengan air, ada pula yang mengaku kedinginan dan terus terbayang suasana saat banjir melanda,” cerita dia.

    “Banyak yang masih sulit bersosialisasi, ada pula yang memilih keluar dari tenda pengungsian meski bantuan sudah tersedia, karena rasa takut yang belum hilang. Bahkan, sebagian orang menjadi mudah cemas setiap kali hujan turun,” pungkas dia.

    Melalui trauma healing yang berkelanjutan, relawan berharap anak-anak dan warga terdampak bisa perlahan pulih, kembali merasa aman, serta mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik pascabencana.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Klarifikasi Menkes soal Keluhan Mahalnya Tiket Pesawat Relawan Aceh”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Momen Relawan Dampingi Trauma Healing Anak Korban Bencana Banjir di Aceh

    Momen Relawan Dampingi Trauma Healing Anak Korban Bencana Banjir di Aceh

    Jakarta –

    Sejumlah relawan terus mendampingi penyintas bencana melalui kegiatan trauma healing. Pasalnya, kondisi di beberapa wilayah belum juga pulih, banyak anggota keluarga kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan, juga rumah untuk tinggal.

    Seperti yang dialami warga Desa Sukajadi Kabupaten Aceh Tamiang. Posko yang dibangun di lokasi bencana, berdekatan dengan puing-puing bekas rumah yang hancur serta sisa lumpur masih menggunung. Bau tidak sedap karena tumpukan sampah juga nyaris tak bisa dihindari dari tempat mereka beristirahat.

    Karena kondisi tersebut, warga khususnya anak-anak yang juga belum kembali aktif sekolah dinilai sangat membutuhkan trauma healing.

    Dokter umum dr Muhammad Fahriza SA, MARS, yang tergabung dalam relawan tenaga cadangan kesehatan (TCK) Kemenkes Batch II ikut mendampingi trauma healing dengan pendekatan sederhana, tetapi menyenangkan agar anak merasa aman dan nyaman.

    “Kita melakukan trauma healing dalam bentuk permainan, games-gemes, menggambar, menyanyi, sampai kegiatan PHBS seperti mencuci tangan dan gosok gigi,” kata dr Fahriza saat ditemui detikcom di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (13/1/2026).

    Selain pendampingan psikologis, tim relawan juga melakukan skrining gizi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah anak mulai mengalami penurunan berat badan pascabencana.

    “Selain trauma healing, kita juga melakukan skrining gizi karena banyak anak-anak yang bobot tubuhnya mulai turun,” ujarnya.

    dr Fahriza menjelaskan trauma healing menjadi langkah awal untuk membantu anak kembali siap menjalani proses belajar dan aktivitas sehari-hari. Pasalnya, hingga kini masih banyak anak yang menunjukkan tanda-tanda trauma dan kecemasan.

    “Kalau dibiarkan, dampak jangka panjangnya bisa muncul. Anak bisa mengalami depresi, susah bergaul, dan perkembangan mereka juga berpotensi terganggu,” kata dia.

    Dampak traumatis juga dirasakan anak usia remaja. Pendekatan yang dilakukan berbeda dengan trauma healing usia anak.

    “Karena mereka cenderung menyendiri dan tidak bercerita, jadi kadang kami pintu ke pintu, jemput bola, untuk melakukan intervensi lebih lanjut,” sambungnya.

    “Tentu nantinya dengan pendampingan psikolog.”

    Menurut Fahriza, cerita traumatis sebetulnya lebih banyak didapatkan dari usia dewasa. Utamanya kelompok ibu-ibu.

    “Ada yang takut dengan air, ada pula yang mengaku kedinginan dan terus terbayang suasana saat banjir melanda,” cerita dia.

    “Banyak yang masih sulit bersosialisasi, ada pula yang memilih keluar dari tenda pengungsian meski bantuan sudah tersedia, karena rasa takut yang belum hilang. Bahkan, sebagian orang menjadi mudah cemas setiap kali hujan turun,” pungkas dia.

    Melalui trauma healing yang berkelanjutan, relawan berharap anak-anak dan warga terdampak bisa perlahan pulih, kembali merasa aman, serta mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik pascabencana.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Klarifikasi Menkes soal Keluhan Mahalnya Tiket Pesawat Relawan Aceh”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Deretan Kepala Daerah Hasil Pilkada Langsung di Jatim yang Terjerat Korupsi

    Deretan Kepala Daerah Hasil Pilkada Langsung di Jatim yang Terjerat Korupsi

    Surabaya (beritajatim.com) – Operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang terseret pusaran rasuah.

    Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat tidak serta merta mencegah praktik korupsi. Dugaan terkuat mereka melakukan praktik kotor itu karena ingin mengembalikan biaya politik yang tinggi, saat mendapatkan ‘tiket’ maju dalam pencalonan.

    Biaya mahar politik yang dibayar ke parpol bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar. Meskipun saat ini banyak partai yang menegaskan politik tanpa mahar di partainya.

    Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Meski belum serentak, masyarakat untuk pertama kalinya memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung pada Juli 2025.

    Kembali ke Ponorogo. Sugiri terjaring OTT pada Jumat (7/11/2025) lalu. Saat itu, komisi anti rasuah tersebut menyita uang Rp500 juta dari Sugiri. Uang itu diamankan sebagai barang bukti dalam operasi senyap tersebut.

    Sebelum Sugiri, kepala daerah lain di Jatim yang terjerat kasus korupsi adalah Karna Suwandi. Pada akhir Januari 2025, KPK menahan Bupati Situbondo tersebut setelah menyandang status tersangka korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo 2021-2024.

    Pada pertengahan April 2024, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Kabupaten Sidoarjo.

    Berdasarkan data KPK, sejak 2004 hingga Januari 2025, sebanyak 27 kepala daerah di Jatim terjerat kasus korupsi, baik itu bupati maupun wali kota. Jika ditambah Sugiri Sancoko, maka jumlahnya mencapai 28 kepala daerah.

    Jumlah ini lebih dari separuh jumlah kabupaten/kota di Jatim yang sebanyak 38 daerah. Jika dipersentase, maka jumlah kepala daerah di Jatim yang terjerat korupsi sebanyak 73 persen.

    Berikut daftar kepala daerah di Jatim yang terjerat kasus korupsi sejak 2004 hingga 2025:

    Bupati Sidoarjo periode 2019-2024, Ahmad Muhdlor Ali, kasus dugaan pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
    Wali Kota Madiun periode 2009-2014 dan 2014-2019, Bambang Irianto, kasus penyimpangan proyek Pasar Besar Kota Madiun.
    Bupati Pamekasan periode 2003-2008 dan 2013-2018, Achmad Syafii, kasus gratifikasi pengamanan penyelewengan dana Desa Dassok kepada Rudi Indra Prasetya (saat itu menjabat Kepala Kejari Pamekasan), sebesar Rp250 juta.
    Wali Kota Mojokerto periode 2013-2018, Mas’ud Yunus, kasus suap terkait dengan Pengalihan Anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017.
    Bupati Sidoarjo periode 2010-2015 dan 2016-2021, Saiful Ilah, kasus gratifikasi senilai Rp44 miliar dari kepala desa, camat, kepala dinas, hingga pengusaha selama ia menjabat dua periode di Sidoarjo.
    Bupati Banyuwangi periode 2005-2010, Ratna Ani Lestari, kasus proyek pembangunan bandara sebesar Rp19 miliar.
    Walikota Batu periode 2007-2012 dan 2012-2017, Edi Rumpoko, kasus suap senilai Rp500 juta terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemerintah Kota Batu, tahun anggaran 2017.
    Bupati Nganjuk periode 2018-2023 Novi Rahman Hidayat, kasus suap dalam mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk pada 2021.
    Bupati Blitar periode 2001-2004 Imam Muhadi, kasus korupsi dana APBD Kabupaten Blitar sebesar Rp68 miliar.
    Bupati Bangkalan, periode  2003-2008 dan 2008-2013, Fuad Amin, kasus pencucian uang.
    Bupati Sampang periode 2008-2013, Noer Tjahja, kasus korupsi pengelolaan gas di PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP).
    Bupati Pamekasan periode 2003-2008 dan 2013-2018, Achmad Syafii, kasus penyelewengan dana di Desa Dasok, Kabupaten Pamekasan.
    Bupati Situbondo periode 2021-2024 Karna Suwandi, kasus korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkab Situbondo.
    Bupati Malang periode 2010-2015 dan 2016-2021, Rendra Kresna, kasus gratifikasi Rp7,1 miliar.
    Bupati Pasuruan periode 1998-2003 dan 2008-2013 Dade Angga, korupsi dana kas daerah Rp74 miliar (diputus bebas di tingkat MA).
    Bupati Probolinggo, periode 2013-2018 dan 2018-2023, Puput Tantriana Sari, kasus suap jual-beli jabatan kepada desa.
    Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021, Mustofa Kamal Pasa (MKP),  kasus suap terkait dengan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Mojokerto.
    Walikota Mojokerto periode 2013-2018, Mas’ud Yunus, kasus suap terhadap pimpinan DPRD Kota Mojokerto.
    Bupati Mojokerto periode 2002-2008,  Achmadi, korupsi APBD Kabupaten Mojokerto senilai Rp30,9 miliar.
    Bupati Jombang periode 2013-2018, Nyono Suharli, kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang.
    Bupati Bojonegoro periode 2003-2008 HM Santoso, kasus dugaan korupsi angggaran APBD Bojonegoro.
    Bupati Magetan periode 2003-2008  Saleh Mulyono, tindak pidana korupsi sebesar Rp7 miliar dalam pembangunan gedung GOR Ki Mageti dan gedung DPRD Magetan.
    Bupati Trenggalek periode 2005-2010, Soeharto, kasus korupsi pengadaan mesin, penyertaan modal PDAU milik Pemkab Trenggalek.
    Bupati Tulungagung periode 2018-2023, Syahri Mulyo, kasus korupsi proyek infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.
    Bupati Bangkalan periode 2018-2023 Abdul Latif Imron, kasus korupsi lelang jabatan.
    Bupati Jember periode 2000-2005, Samsul Hadi Siswoyo, kasus penyelewengan dana kas daerah sehingga merugikan negara sebesar Rp9 miliar.
    Bupati Sidoarjo periode 2000-2005 dan 2005-2010, Win Hendraso, kasus pencairan uang kas daerah sebesar Rp2,3 miliar pada 2005 dan 2007.
    Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan 2025-2030, Sugiri Sancoko. [tok/beq]

  • RI Calonkan Diri jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB 2029-2030

    RI Calonkan Diri jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB 2029-2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan menghasilkan dampak nyata di lapangan. 

    Komitmen tersebut menjadi dasar bagi langkah Indonesia mencalonkan diri kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2029–2030.

    Hal itu disampaikan Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar pada Rabu (14/1/2026).

    “Indonesia menyadari bahwa tantangan utama PBB hari ini adalah bagaimana memastikan reformasi di tubuhnya tidak sebatas wacana belaka,” ujar Sugiono. 

    Menurutnya, dalam momentum delapan dekade PBB, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai inisiatif reformasi di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia mendorong agar PBB menjadi organisasi yang lebih responsif, efisien, dan mampu memberikan dampak konkret di lapangan.

    “Karena itu, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2029–2030. Hal ini bukan untuk prestise semata, tetapi untuk memastikan sistem multilateral tetap berfungsi di tengah tekanan global yang semakin besar,” tegasnya.

    Sugiono menilai pencalonan tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk berkontribusi langsung dalam memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral.   

    Dia menekankan bahwa di tengah tatanan dunia yang semakin kompleks atau multiplex, multilateralisme kini berkembang sebagai sebuah ekosistem yang ditopang oleh beragam platform kerja sama. 

    “Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di berbagai arena itu, dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri,” katanya.

    Dalam konteks tersebut, Indonesia aktif berpartisipasi di berbagai forum strategis global seperti BRICS, G20, APEC, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

    Sugiono menegaskan keterlibatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memilih kubu tertentu, melainkan untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis Indonesia.

    “Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidak saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

    Pendekatan serupa, lanjut Sugiono, juga menjadi landasan Indonesia dalam memimpin Developing Eight (D8) pada periode 2026–2027. Pemerintah menargetkan keketuaan D8 yang lebih berorientasi pada hasil, dengan fokus pada penguatan perdagangan intra-D8, ketahanan pangan dan energi, serta kerja sama di bidang ekonomi biru, sains, dan teknologi.

    “Fokusnya jelas, jobs, growth, and resilience. Di tengah dunia yang semakin transaksional, D8 memberi ruang bagi Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama,” tuturnya.

    Lebih jauh, Sugiono menegaskan bahwa cara pandang tersebut juga membentuk keterlibatan Indonesia dengan dunia Islam. Ia menyebut dunia Islam sebagai mitra strategis yang perlu dikelola secara terencana, lintas sektor, dan berkelanjutan.

    “Pendekatan ini berangkat dari pengalaman Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dengan rekam jejak moderasi yang sangat kuat. Modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerja sama dengan dunia Islam secara lebih substantif,” pungkas Sugiono.

  • Pengamat: Kita Dipaksa Jadi Pahlawan di Tanah Sendiri Lewat Pajak yang Mencekik

    Pengamat: Kita Dipaksa Jadi Pahlawan di Tanah Sendiri Lewat Pajak yang Mencekik

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Ekonomi dan Geopolitik, Hadi Saputra mengkritik kebijakan pemerintah. Terutama dalam sektor pajak.

    Dia menilai, masyarakat Indonesia dipaksa menjadi pahlawan devisa. Tapi di lain sisi dicekik lewat pajak.

    “Kita dipaksa menjadi pahlawan devisa di tanah sendiri lewat pajak yang mencekik,” tulis Hadi dikutip dari unggahannya di X, Rabu (14/1/2026).

    Dia membandingkannya dengan elit yang menduduki Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, mereka berpesta sementara rakyat tercekik.

    “Sementara perusahaan plat merah asyik berpesta di atas tumpukan modal rakyat tanpa rasa malu,” ujarnya.

    Berangkat dari hal itu, dia menanyakan arti keadilan di Indonesia.

    Hadi mewanti-wanti, kebijakan perpajakan di Indonesia jadi pemerasan yang dilegalkan.

    “Apakah ini bentuk keadilan sosial atau sekadar skema pemerasan legal yang dibungkus rapi dalam angka-angka APBN?” pungkasnya. (Arya/Fajar)

  • Kejar Target Data Center 2026, IDPRO Soroti Kebutuhan Pasokan Listrik Hijau

    Kejar Target Data Center 2026, IDPRO Soroti Kebutuhan Pasokan Listrik Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai ketersediaan listrik hijau yang andal dan berkelanjutan menjadi faktor krusial untuk mendukung target Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mematok kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026.

    Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, industri pusat data di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring masuknya investasi besar dari pemain lokal maupun global. Sejumlah anggota IDPRO, menurutnya, telah dan tengah membangun fasilitas hyperscale dengan memanfaatkan energi terbarukan, edge computing, serta teknologi efisiensi daya terkini.

    “Saat ini, koordinasi dengan PLN dan pihak regulator sangat penting untuk memastikan pasokan listrik tinggi [high capacity power supply] tersedia secara merata, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga kawasan industri lainnya,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

    Selain ketersediaan energi, IDPRO menyoroti pentingnya dukungan fiskal serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat investasi, terutama guna memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI). Upaya tersebut mencakup pengembangan pool of talent melalui kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

    Hendra mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan utama dalam pengembangan industri pusat data nasional. Salah satunya adalah aspek perizinan yang dinilai masih memerlukan sinkronisasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya bagi pusat data yang memanfaatkan energi terbarukan atau dibangun di kawasan baru.

    “Kami sudah bicara dengan regulator terkait perlunya kebijaksanaan satu pintu,” katanya.

    Tantangan lainnya meliputi ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti jaringan serat optik, akses air, dan kestabilan pasokan listrik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di samping itu, keterbatasan SDM teknis di bidang operasional pusat data dan keamanan siber, serta akses pembiayaan dan insentif investasi bagi pemain lokal dan startup, juga masih menjadi perhatian.

    Untuk mendukung pencapaian target kapasitas pusat data per kapita, IDPRO merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya penerbitan peta jalan pusat data nasional yang mencakup aspek teknis, zonasi, serta rencana elektrifikasi kawasan industri digital.

    IDPRO juga mendorong pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, penyederhanaan perizinan pembangunan fasilitas hyperscale dan edge data center, serta kebijakan energi hijau yang memungkinkan pelaku industri memperoleh pasokan listrik terbarukan secara langsung, termasuk melalui skema Renewable Energy Certificate (REC) atau wheeling system.

    Di sisi lain, Komdigi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan target 2025 yang berada di kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan dan penguatan ekosistem digital nasional.

    Dalam dokumen yang sama, Komdigi menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029. Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam lima tahun direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan posisi awal pada 2025.

    Selain pembangunan infrastruktur pusat data, Komdigi juga menargetkan penguatan kebijakan pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

    Dari sisi sumber daya manusia, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas SDM digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029. Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang, sementara pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029.

    Seluruh target tersebut tercantum dalam matriks pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lain yang sah untuk kegiatan prioritas Komdigi 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Komdigi.