Blog

Surabaya (beritajatim.com) – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung kembali menghangat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah partai politik pun mulai mengambil sikap terhadap wacana ini, tidak terkecuali di Jawa Timur (Jatim).

DPD Partai Golkar Jatim mengikuti jejak DPP Partai Golkar yang setuju kepala daerah tingkat kabupaten/kota hingga provinsi kembali dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Usulan Pilkada dipilih kembali oleh wakil rakyat karena memiliki landasan filosofis yang kuat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufti, Rabu (14/1/2026).

Nilai pancasila yang dimaksud khususnya sila keempat yang menekankan prinsip musyawarah dan perwakilan. Menurut dia, demokrasi Indonesia seharusnya merupakan wujud dari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

“Ketika pilkada langsung dampaknya terhadap pengambilan keputusan kepala daerah,” ujar Ali.

Dia mengklaim sistem pemilihan langsung kerap membuat pemimpin daerah ragu bersikap. Ini karena terlalu dipengaruhi oleh opini publik.

“Pemimpin itu kalau tidak punya sikap, itu problem. Efek pilkada langsung terkadang membuat pemimpin ragu-ragu karena mengikuti irama opini publik,” tambahnya.

Akibatnya, jelas dia, tata kelola pemerintahan menjadi kurang ideal. Pun mekanisme pilkada melalui DPRD dinilai berpotensi mendorong profesionalisme dalam rekrutmen birokrasi daerah.

Ali pun menegaskan sikap Golkar Jatim tetap setia pada garis instruksi pusat hasil Rapimnas. Konsolidasi intensif terus dilakukan di daerah guna memastikan satu komando di seluruh tingkatan kader.

Untuk diketahui, Partai Golkar telah rampung menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025. Rapimnas tersebut menghasilkan 10 keputusan yang tertuang dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025.

Adapun sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025, salah satunya adalah Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

Tetapi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur memilih enggan buru-buru menentukan sikap terhadap perdebatan sistem pilkada yang saat ini berlangsung. Sementara ini, para kader dari partai berlambang gajah tersebut di Jawa Timur masih menyimak dinamika yang berkembang.

“Kami di Jawa Timur belum menentukan sikap, yang mana kita akan mengikuti seluruh perkembangan yang ada. Apalagi ini masih sangat terlalu jauh,” kata Ketua DPW PSI Jatim, Bagus Panuntun kepada beritajatim.com, Rabu (14/1/2026).

Bagus menilai dinamika ini masih terlalu dini. Terlebih, perubahan sistem pilkada tentu harus diikuti dengan regulasi. Sehingga lantaran masih sebatas wacana, maka dinamika yang terjadi termasuk perdebatan yang muncul akan menjadi bahan pertimbangan para kader PSI di daerah.

Meski begitu, ia mendengar bahwa pilkada tidak langsung bisa menjadi opsi untuk mengurangi tingginya biaya penyelenggaraan kontestasi politik. Lebih jauh, Bagus yang juga Wakil Wali Kota Madiun ini menegaskan PSI Jatim akan siap dengan sistem pilkada apapun yang nanti diputuskan.

Beda lagi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap wacana gubernur dipilih DPRD atau parlemen. Dalam pandangang yang berkembang di internal PKB, evaluasi terhadap sistem pilkada dinilai penting akibat sejumlah faktor. Salah satunya biaya politik pilkada langsung yang semakin tinggi.

Dukungan terhadap wacana pilkada tak langsung ini mengemuka di sela pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Jatim yang berlangsung di Surabaya, Jumat (19/12/2025) silam. Secara terang-terangan, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menyatakan dukungan.

Mulanya, Gus Halim mengatakan bahwa Muswil menjadi momentum untuk konsolidasi sekaligus menetapkan target Pemilu mendatang. PKB sebagai partai pemenang di DPRD Jatim pada Pemilu 2024, menargetkan bisa sukses kembali termasuk bisa memenangkan pemilihan gubernur Jatim.

“Para ketua partai di Jawa Timur hampir sepakat untuk gubernur dipilih DPRD,” ujar Gus Halim.

Gus Halim mengatakan mayoritas pimpinan parpol mengeluh sulitnya faktor komunikasi dengan gubernur. Ini karena gubernur menilai bahwa dirinya merupakan pilihan rakyat secara langsung.

“Oleh karena itu, kami mendukung usulan agar gubernur dipilih DPRD,” ungkap Gus Halim.

Sementara itu, PDI Perjuangan Jatim secara tegas menolak wacana Pilkada tidak langsung yang dipilih lewat DPRD. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono menegaskan pilkada adalah hak rakyat yang memilih pemimpinnya dan bukan diwakilkan suaranya.

“Anggaran pilkada yang dinilai terlalu besar, bisa dievaluasi. Jika kemudian ada politik uang dalam pilkada langsung, yang penting pengawasan harus ditingkatkan.Pilkada dipilih DPRD juga tidak menjamin tidak ada politik uang. Justru bisa jadi lebih besar politik uangnya,” tukasnya.

Yang menjadi evaluasi saat ini, lanjut Kanang, adalah bagaimana pelaksanaannya memilih langsung itu. “Perlu dievaluasi, tidak harus mengubah sistemnya,” jelasnya. [tok/beq]