Blog

Rumah Digeledah KPK, Ridwan Kamil Mulai Ditinggal Kubu Prabowo? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana iklan bank BUMD mengejutkan banyak pihak. Ridwan Kamil yang selama ini dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan bagian Koalisi Merah Putih (KIM) Plus pimpinan Presiden Prabowo Subianto, kini tengah berada di tengah sorotan setelah proses hukum yang melibatkan dirinya mencuat ke publik.

Spekulasi pun berkembang, salah satunya dari pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.

Menurutnya, penggeledahan ini bisa jadi mengindikasikan bahwa RK mulai “ditinggal” oleh kubu Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, Jamiluddin menilai spekulasi tersebut masih terlalu dini.

“Karena itu, timbul spekulasi Ridwan Kamil sudah ditinggal kubu Prabowo. Kemungkinan itu tampaknya sangat kecil. Sebab, Prabowo tampaknya tidak mau cawe-cawe urusan hukum,” kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (11/3/2025).

Jamiluddin menjelaskan bahwa penggeledahan rumah Ridwan Kamil justru dapat dilihat sebagai upaya dari Prabowo untuk menegaskan bahwa tak ada yang kebal hukum, meskipun berada di dekat kekuasaan.

“KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil tentu mengejutkan. Lebih mengejutkan lagi karena penggeledahan rumah Ridwan Kamil tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi. Disebut mengejutkan, karena Ridwan Kamil selama ini dinilai dekat dengan kekuasaan,” jelasnya.

Jamiluddin menjelaskan kedekatan RK dengan lingkar kekuasaan dapat terlihat dari diusungnya Ridwan Kamil oleh KIM Plus.

Bahkan saat kampanye Pilkada Jakarta 2024, Presiden Prabowo dan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka mendukung Ridwan Kamil.

“Selama ini orang yang dekat dengan kekuasaan dipersepsi akan sulit disentuh hukum. Bahkan banyak pihak yang menilai kebal hukum. Namun tak demikian dengan Ridwan Kamil,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa Prabowo bahkan kerap mengungkap terdepan dalam pemberantasan korupsi. Prabowo akan mengejar koruptor hingga ke ujung dunia.

“Jadi, kalau rumah Ridwan Kamil digeledah, mengindikasikan Prabowo tidak mengintervensi KPK. Prabowo tampaknya ingin mengembalikan KPK sebagai lembaga yang independen,” jelasnya.

“Prabowo justru ingin mengembalikan KPK yang 10 tahun terakhir sudah ompong akibat intervensi kekuasaan. Prabowo ingin KPK kembali menjadi lembaga super body dalam penanggulangan korupsi di tanah air,” tutupnya.

Dalam perkembangan terbaru, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan bank BUMD di Jawa Barat, yang turut menyeret nama Ridwan Kamil.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa penggeledahan yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, adalah bagian dari penyidikan kasus ini.

“Kami akan memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas tersangka dan bukti-bukti yang ditemukan pada rilis resmi yang akan disampaikan pada pekan ini,” kata Tessa, Senin (10/3/2025).

RUMAH RIDWAN KAMIL DIGELEDAH – Sebuah mobil hitam Toyota Alphard berplat B 1908 JK keluar dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Jalan Gunung Kencana, RT06/RW06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (10/3/2025). Mobil tersebut keluar usai tim KPK melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil tersebut. (TikTok @nettizenbandung)

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk kasus ini diterbitkan KPK pada 27 Februari 2025, dan KPK telah menemukan indikasi kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Sementara itu, Ridwan Kamil masih belum memberikan komentar resmi terkait kasus ini.

Namun, proses hukum yang tengah berlangsung semakin menambah ketegangan politik di Indonesia, terutama terkait dengan kedekatannya dengan kekuasaan dan pengaruhnya di pemerintahan. Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, kasus ini diperkirakan akan menjadi sorotan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

11/03/2025 21:04
Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Desak Disperdagin Perketat Pengawasan Minyak Curah Menjelang Lebaran

JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara, meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor untuk lebih ketat dalam mengawasi pengusaha minyak curah di wilayah Bumi Tegar Beriman.

Hal ini disampaikan saat menghadiri pengungkapan kasus kecurangan pengusaha minyak curah di Desa Cicadas, Kecamatan Sukaraja, Senin (10/3).

Sastra Winara mengapresiasi langkah cepat jajaran Polres Bogor dalam mengungkap pelanggaran tersebut.

Tindakan curang ini, menurutnya, sangat merugikan masyarakat, terutama menjelang Idulfitri ketika kebutuhan bahan pokok meningkat.

BACA JUGA: Tinjau Operasi Pasar MinyaKita, Harga dan Stok Migor di Kota Bogor Dipastikan Aman dan Stabil

“Kejahatan ini terstruktur, di mana ketika kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Lebaran, oknum-oknum ini mengurangi volume minyak yang seharusnya satu liter menjadi hanya 750 mililiter. Saya sangat berterima kasih kepada Polres Bogor yang berhasil mengungkap kasus ini,” ujar Sastra.

Sastra menegaskan bahwa Disperdagin Kabupaten Bogor harus lebih selektif dalam mengawasi dan mengecek perizinan para pengusaha minyak curah di wilayahnya.

Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Disperdagin harus lebih selektif dalam melihat kegiatan dan operasional pabrik-pabrik seperti ini. Biasanya, izin mereka berasal dari Disperdagin, sehingga perlu ada kontrol yang lebih ketat,” tegasnya.

BACA JUGA: Kunjungi Pasar Cibinong, Bupati Bogor Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman hingga Idul Fitri

Selain itu, ia meminta Disperdagin untuk rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar menjelang Idulfitri guna memastikan minyak curah yang beredar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Harus terus memantau pasar agar masyarakat tidak mendapatkan minyak curah ilegal atau yang tidak sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.

11/03/2025 21:02
Angkutan Barang Dibatasi, Pengusaha Berpeluang Dapat Insentif

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terbuka untuk berdiskusi dengan para pengusaha terkait peluang insentif pada saat pembatasan angkutan barang selama 16 hari Lebaran 2025.

Menhub Dudy mengatakan saat ini, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk pembatasan angkutan barang. Terkait dengan insentif yang diperlukan pengusaha, perlu didiskusikan lagi.

“Kita sudah keluarkan SKB untuk pembatasan angkutan barang. Soal insentif kan itu harus dibicarakan lagi, karena itu bentuknya akan seperti apa. Tapi yang paling penting dari kami adalah menjamin kelancaran dan keselamatan jalan,” kata Dudy di Gedung DPR, Selasa (11/3/2025).

Pembatasan operasional angkutan barang pada Periode Lebaran 2025 berlangsung selama 16 hari, mulai dari 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Menhub Dudy mengatakan pembatasan yang lebih lama dibandingkan tahun lalu tersebut dilakukan mengingat adanya potensi Work From Anywhere (WFA).

Dudy mengatakan terdapat potensi masyarakat akan mudik dan pulang lebih awal yaitu di tanggal 21 Maret, yang juga diproyeksikan menjadi salah satu puncak mudik jika WFA diterapkan.

“Jadi, itu saja yang menjadi pertimbangan. Mengantisipasi apabila masyarakat mudiknya itu maju,” kata dia.

Dudy juga mengklaim pihaknya akan terbuka kepada pengusaha terkait diskusi dan kemungkinan adanya insentif yang diperlukan selama pembatasan operasional.

Sebelumnya, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) merespons pemberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari pada periode mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Ketua Umum GINSI Subandi mengatakan kebijakan pembatasan tersebut harusnya diimbangi dengan pemberian insentif bagi kargo timbun di pelabuhan selama masa larangan berlangsung.

“Harusnya bukan cuma melarang, tetapi memberikan solusi yang baik dan tidak menimbulkan biaya yang tinggi,” kata Subandi kepada, Senin (10/3/2025).

Subandi menerangkan jika kebijakan pembatasan operasional angkutan barang berpotensi menimbulkan biaya logistik yang lebih tinggi. Padahal, Pemerintah sendiri mengimbau agar biaya logistik tidak naik.

Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pembatasan terhadap angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Dalam keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama Lebaran akan dilakukan pembatasan operasional angkutan barang dengan kategori mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian seperti tanah, pasir dan batu, hasil tambang dan bahan bangunan.

Waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 waktu setempat. Pembatasan akan dilakukan pada ruas jalan tol maupun non-tol.

11/03/2025 21:02
Anker GaN Prime 100W Dirilis, Charger Kompak untuk MacBook dan iPhone

Jakarta –

Anker resmi meluncurkan Anker GaN Prime 100W di Indonesia. Ini adalah perangkat pengisi daya revolusioner yang menggabungkan desain kompak, performa kuat, dan fleksibilitas tinggi.

“Di era yang serba cepat seperti sekarang, efisiensi dan kecepatan pengisian daya adalah prioritas. Anker GaN Prime 100W hadir sebagai solusi terbaik dengan performa tinggi dalam desain yang ringkas. Kemampuan mengisi tiga perangkat sekaligus menawarkan kenyamanan dan keandalan luar biasa,” ujar Ridwan Hidayat, Regional Manager Anker Indonesia.

Charger ini dibekali teknologi GaN (Gallium Nitride), material semikonduktor canggih yang jauh lebih efisien dibandingkan silikon konvensional, yang selama ini menjadi standar pada charger dan perangkat elektronik. Keunggulan GaN memungkinkan produsen menciptakan charger berukuran lebih kecil dan ringan, namun tetap bertenaga besar.

Anker GaN Prime 100W hadir dengan dua port USB-C dan satu port USB-A, memungkinkan pengisian daya hingga tiga perangkat sekaligus dengan distribusi daya yang cerdas dan optimal.

Anker GaN Prime 100W Foto: Anker

Dua port USB-C yang masing-masing mampu menghasilkan daya hingga 100W, charger ini ideal untuk mengisi daya laptop seperti MacBook Pro, serta smartphone seperti iPhone dengan kecepatan maksimal. Ditambah satu port USB-A, pengguna bisa mengisi daya perangkat lain seperti earbuds atau smartwatch tanpa kendala.

“Anker GaN Prime 100W menawarkan pengisian cepat dengan output maksimum 100W. Daya sebesar ini cukup untuk mengisi baterai MacBook Pro 14 inch (M3 Pro) dari 0% hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit,” ungkap Ridwan.

Desainnya yang portabel juga menjadi nilai tambah. Prong yang dapat dilipat memastikan charger ini mudah disimpan di tas atau saku, cocok untuk para profesional, pelajar, atau traveler yang membutuhkan solusi pengisian daya praktis tanpa adaptor tambahan.

Selain kecepatan, Anker juga menitikberatkan stabilitas dan keamanan. Anker GaN Prime 100W dilengkapi prong yang lebih tebal dan desain seimbang untuk memastikan koneksi tetap stabil saat digunakan. Fitur ini sangat berguna bagi pengguna yang sering mengisi daya di tempat umum seperti bandara atau kafe, mengurangi risiko charger terlepas dari stopkontak.

Anker GaN Prime 100W Foto: Anker

“Kami tidak hanya menawarkan kecepatan, tetapi juga kenyamanan dan keamanan. Desain kokoh dan koneksi stabil pada Anker GaN Prime 100W menjamin pengalaman pengisian daya yang andal di mana saja,” tambah Ridwan.

Anker GaN Prime 100W kini sudah tersedia di Indonesia dengan harga normal Rp 2 jutaan. Namun ada kabar baik, charger premium ini bisa didapatkan dengan harga spesial Rp 1 jutaan melalui jaringan e-commerce resmi Anker, seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop.

(afr/fay)

11/03/2025 21:01
BMKG Sebut Banjir Bekasi Dipengaruhi Perubahan Lingkungan, Tak Hanya Cuaca Ekstrem

BMKG Sebut Banjir Bekasi Dipengaruhi Perubahan Lingkungan, Tak Hanya Cuaca Ekstrem
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
BMKG
)
Dwikorita Karnawati
mengatakan, bencana
banjir
yang melanda wilayah
Bekasi
beberapa waktu lalu, tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrem.
Menurut dia, banjir yang cukup parah itu juga dipengaruhi oleh faktor perubahan lingkungan. Sebab, intensitas curah hujan di wilayah Bekasi ketika banjir terjadi tidak setinggi pada 2020 lalu.
“Jadi ini menunjukkan bagaimana lingkungannya yang telah berubah, dan barangkali juga tata kelola airnya,” ujar Dwikorita dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (11/3/2025).
Dwikorita memaparkan bahwa pada 2020 lalu, curah hujan di wilayah Bekasi yang juga mengakibatkan banjir mencapai 236 mm per hari.
Sementara itu, curah hujan yang mengakibatkan banjir pada awal Maret 2025 ini jauh lebih rendah, yakni berada dikisaran angka 103-141 mm per hari.
“Bekasi itu curah hujannya jauh lebih rendah daripada 2020. Bekasi curah hujannya sekitar 103-141 mm per hari. Sebelumnya, tahun 2020 itu 236 mm per hari,” kata Dwikorita.
“Tapi banjirnya justru yang curah hujannya lebih rendah, banjirnya sampai ke atap. Padahal, yang saat itu curah hujannya sampai 236 mm per hari banjirnya tidak setinggi itu,” ujarnya lagi.
Dwikorita pun meminta semua pihak agar menjadikan bencana banjir di Bekasi pada awal Maret 2025 ini sebagai pelajaran, khususnya untuk penanganan mudik Lebaran 2025.
“Kita juga harus mewaspadai zona-zona yang barangkali curah hujannya tidak tinggi. Seperti area Puncak, area Pantura itu menjadi kewaspadaan, meskipun hujan tidak tinggi, namun bisa berpotensi mengalami hambatan yang sangat mengganggu,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/03/2025 21:00
Video: Dominasi Mobil China Tak Terbendung Kebijakan Tarif Trump

Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya Amerika Serikat menekan dominasi mobil China dengan kebijakan tarif tinggi justru menciptakan dampak yang tak terduga. Alih-alih terhambat, produsen otomotif China kini semakin agresif berekspansi ke pasar global termasuk Indonesia. Lantas bagaimana dampaknya bagi industri otomotif nasional?

Selengkapnya dalam Autobizz , CNBC Indonesia (Selasa, 11/03/2025)

11/03/2025 21:00
DPR Sebut Aturan Pemerintah Sering Tak Sejalan dengan Semangat Hilirisasi

Jakarta –

Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Patijaya menyebut, pemerintah sering kali membuat kebijakan yang justru menurunkan daya kompetitif produk tambang. Hal ini lantaran rantai distribusi yang terlalu panjang.

Ia bahkan mengatakan, ada beberapa aturan pemerintah yang justru tidak sejalan dengan semangat hilirisasi. Salah satunya, kata Bambang, terkait dengan kebijakan fiskal.

“Pemerintah ketika berusaha mendorong terjadinya hilirisasi, tetapi justru ada beberapa aturan-aturan pemerintah yang justru kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang menjadi semangat hilirisasi itu sendiri,” kata Bambang dalam Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi yang dipersembahkan detikcom bersama Komisi XII DPR, yang didukung SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, dan ANTAM, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Ia mencontohkan komoditas timah yang diproduksi PT Timah Tbk yang tidak dapat dikirimkan langsung ke anak usaha untuk melakukan proses hilirisasi. Bambang mengatakan, timah harus lebih dulu masuk bursa komoditi, kemudian membayar royalti, dan dikenakan PPN sebesar 11%.

“Fakta ini menunjukkan bahwa ini satu masalah, bahwa ternyata PT Timah sendiri sudah kehilangan daya saing terhadap perusahaan-perusahaan yang lain,” jelasnya.

Padahal, kata Bambang, negara-negara kawasan Asia sudah tidak lagi menerapkan biaya royalti. Hal ini berdampak pada penurunan daya kompetitif sebesar 11% dengan perusahaan lain di kawasan Asia.

“PT Timah yang punya anak perusahaan itu memproduksi timah solder atau timah chemical itu sudah kalah 11% dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di kawasan Asia apakah itu Vietnam, apakah itu Thailand, apakah itu Malaysia. Kirim saja ke sana, dirikan pabriknya di sana, lalu kemudian kirim lagi produk hasil olahnya ke Indonesia,” ungkapnya.

Bambang menegaskan, pemerintah perlu memberikan ruang bagi produk hulu untuk melakukan hilirisasi. Menurutnya, barang yang dikenakan PPN harusnya diterapkan pada komoditas akhir, bukan produk yang dapat olah kembali oleh industri.

“Jadi misalkan, kalau dia sudah jadi barang elektronik pungut saja PPN-nya. Kalau dia sudah menjadi barang misalkan jadi kursi, kursi seperti itu sudah ada barangnya, pungut PPN-nya tidak apa-apa. Tapi kalau di tengah, ini menyebabkan kompetitif kita menjadi hilang,” tutupnya.

(fdl/fdl)

11/03/2025 21:00
Megaproyek Arab Saudi Gagal, Sudah Banyak Makan Korban

Jakarta, CNBC Indonesia – Mimpi keluarga kerajaan Arab Saudi untuk membangun kota raksasa futuristik di tengah gurun terancam gagal total.

Kota yang dinamai ‘Neom’ tersebut merupakan megaproyek yang meliputi resor eksklusif di pesisir pantai, resor ski kedua di pegunungan, hingga sepasang gedung pencakar langit setinggi 1.600 kaki dengan panjang hingga 106 mil yang disebut ‘The Line’.

Sayangya, pembangunan megaproyek itu mengalami masalah keuangan besar. menurut laporan Wall Street Journal, perkiraan belanja modal untuk membangun Neom hingga rampung pada tahun 2080 mendatang telah membengkak hingga US$8,8 triliun atau setara Rp144.364 triliun.

Angka itu membengkak lebih dari 25 kali lipat anggaran tahunan kerajaan, dikutip dari Futurism, Selasa (11/3/2025).

Lebih buruk lagi, laporan audit yang ditinjau oleh Wall Street Journal menemukan bahwa para pejabat mencoba memalsukan angka-angka untuk menyembunyikan bukti biaya proyek yang membengkak.

Temuan ini menunjukkan petaka baru yang muncul akibat megaproyek Neom yang merupakan ide Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Menurut Wall Street Journal, para pejabat juga berusaha melindungi sang Pangeran Mahkota dari kenyataan pahit. Misalnya, memberikan harapan palsu terkait pengembalian pendapatan dari resor ski Neom.

Para pejabat menaikkan harga yang diproyeksikan untuk menginap di lokasi yang belum selesai dibangun tersebut. Satu kamar di hotel butik standar yang sebelumnya dipatok US$489 (Rp8 jutaan) kini membengkak menjadi US$1.866 (Rp30 jutaan).

Sementara itu, satu kamar di lokasi glamping mewah juga melonjak tajam dari US$216 (Rp3,5 jutaan) menjadi US$794 (Rp13 jutaan) per malam.

Rekomendasi untuk mengurangi tinggi gedung pencakar langit dari 1.600 kaki menjadi 1.000 kaki untuk menghemat anggaran sudah ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Salman.

“Kami akan mulai membangun secara vertikal mulai akhir tahun ini,” kata kepala pengembang The Line, Denis Hickey, dalam World Economic Forum, dikutip dari Futurism berdasarkan laporan Wall Street Journal.

Singkatnya, proyek Neom milik kerajaan itu tampaknya telah berubah menjadi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Bahkan kepemimpinannya pun berada di atas landasan yang goyah. Mantan CEO Neom, Nadhmi al-Nasr, mengundurkan diri pada November 2024, beberapa minggu setelah sebuah film dokumenter menuduh bahwa puluhan ribu pekerja asing telah meninggal selama pembangunan kota itu.

Saat ini, resor golf Sindalah yang merupakan bagian dari Neom masih belum kelar. Padahal, pejabat Arab Saudi telah menggelar pesta peluncuran super mewah dengan biaya US$45 juta (Rp738 miliar) pada Oktober 2024 lalu. Acara itu dihadiri para selebritas kawakan, termasuk Will Smith dan Tom Brady.

Sementara itu, firma konsultasi McKinsey yang direkrut untuk merancang anggaran Neom mendapat keuntungan berlimpah. Wall Street Journal melaporkan perusahaan itu telah mengumpulkan uang US$130 juta (Rp2,1 triliun) setahun dari Neom.

Juru bicara McKinsey membantah firmanya terlibat dalam manipulasi laporan keuangan Neom.

Banyak Orang Tewas Gara-gara Megaproyek Arab

Kontroversi di balik pembuatan sejumlah proyek raksasa oleh Arab Saudi terus bermunculan. Sebuah laporan mengatakan setidaknya 21.000 orang tewas saat bekerja di beberapa proyek Visi 2030 tersebut

Mengutip Newsweek, laporan film dokumenter ITV menemukan pekerja migran asal India, Bangladesh, dan Nepal berulang kali tewas dalam kecelakaan kerja atau akibat kondisi yang buruk di lokasi konstruksi di seluruh Saudi. ITV menyebut ada 21.000 pekerja asing tewas, dan 100.000 lainnya hilang sejak 2017.

Para pekerja menggambarkan perlakuan yang mereka terima sebagai ‘budak yang terperangkap’ dan ‘pengemis’ dengan beberapa pelanggaran peraturan keselamatan kerja dilaporkan. Mereka juga kesulitan untuk pergi lantaran adanya ketetapan denda yang perlu dipenuhi.

Dalam salah satu kasus terburuk, seorang pekerja Nepal yang diidentifikasi sebagai Raju Bishwakarma menelepon teman dan keluarganya untuk meminta bantuan, sambil berkata, “Tolong selamatkan saya,” sebelum ditemukan tewas di kamarnya. Diketahui, ia tewas setelah diberi tahu bahwa ia dapat pergi jika membayar denda yang setara dengan gaji lima bulan.

“Ada kematian lebih dari 650 migran Nepal di Arab Saudi yang masih belum dapat dijelaskan,” timpal keterangan dari Dewan Ketenagakerjaan Luar Negeri Nepal.

(fab/fab)

11/03/2025 21:00
Studi Baru Ungkap Dampak Perjalanan Luar Angkasa Terhadap Tubuh Manusia

Studi Baru Ungkap Dampak Perjalanan Luar Angkasa Terhadap Tubuh Manusia

11/03/2025 20:59
Polisi Tangkap 16 Napi yang Kabur dari Lapas Aceh, 36 Masih Buron

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Aceh melalui Polres Aceh Tenggara menangkap 16 narapidana atau napi yang melarikan diri dari Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan saat ini masih tersisa 36 napi yang masih dalam pengejaran petugas.

“Dari total 52 narapidana yang kabur, sebanyak 16 orang sudah berhasil diamankan dan saat ini ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Sisanya masih dalam proses pencarian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Dia memastikan saat ini kondisi di dalam Lapas Kutacane telah kembali kondusif setelah insiden pelarian tersebut.

Di samping itu, kini pihaknya juga telah memperketat pengamanan dengan mengerahkan satu pleton personel Brimob di lokasi.

“Saat ini, situasi di dalam lapas sudah terkendali. Kami juga telah mengerahkan satu pleton Brimob untuk memperkuat pengamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.

Adapun, Joko mengimbau kepada masyarakat agar bisa melaporkan jika mengetahui keberadaan mereka 32 buron lainnya.

Sementara itu, Joko juga meminta agar napi yang masih buron agar segera menyerahkan diri secara sukarela. Adapun, keluarga buron juga diminta agar tidak membantu pelarian tersebut.

“Kami mengimbau para napi yang masih kabur untuk segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kembali napi yang terlanjur kabur,” pungkasnya.

11/03/2025 20:59