Xcloud.id

Blog

  • Perjalanan Karier Rodrigo Duterte: Wali Kota yang Jadi Presiden hingga Ditangkap ICC – Page 3

    Perjalanan Karier Rodrigo Duterte: Wali Kota yang Jadi Presiden hingga Ditangkap ICC – Page 3

    Duterte memulai karier di kantor kejaksaan Davao pada 1977. Ia menjabat di sana hingga 1986, sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Pengalaman Duterte di bidang hukum menjadi modal berharga dalam perjalanan kariernya selanjutnya.

    Pada 1988, Duterte terpilih sebagai Wali Kota Davao. Ia terpilih kembali untuk jabatan tersebut dua kali selama dekade berikutnya. Seiring pembatasan masa jabatan, Duterte dilarang mencalonkan diri kembali pada 1998. Namun, ia berhasil mencalonkan diri untuk kursi yang mewakili Davao di DPR Filipina.

    Setelah selesaikan masa jabatannya pada 2001, ia kembali ke Davao dan sekali lagi terpilih sebagai wali kota. Lantaran pembatasan masa jabatan kembali berlaku pada 2010, ia terpilih sebagai wakil wali kota dan putri Duterte yakni Sara menjabat sebagai wali kota.Pada 2013, Duterte kembali ke kantor wali kota. Kali ini, Duterte dengan putranya Paolo menjabat sebagai wakil wali kota.

    Selama lebih dari dua dekade menjabat sebagai wali kota Davao City, politikus kontroversial itu mengubah Davao dari surga pelanggaran hukum menjadi salah satu daerah teraman di Asia Tenggara. Demikian mengutip dari britannica.com, Selasa (11/3/2025).

    Taktik keras Duterte dalam memberantas kejahatan membuatnya mendapatkan julukan the Punisher dan Duterte Harry. Namun, kritikus seperti Amnesty International dan Human Rights Watch klaim Duterte bertanggung jawab atas lebih dari 1.000 pembunuhan di luar hukuman. Alih-alih menyangkal tuduhan itu, Duterte malah menerimanya.

     

     

  • Disperindagkop Polman Temukan Produk Minyakita Kurang dari 1 Liter

    Disperindagkop Polman Temukan Produk Minyakita Kurang dari 1 Liter

    Polewali Mandar, Beritasatu.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Koperasi Menengah (Disperindagkop) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat temukan kemasan botol produk Minyakita kurang dari 1 liter, Selasa (11/3/2025).

    Dalam sidak yang dilakukan ke sejumlah agen dan pengecer di pasar tradisional itu, para petugas memeriksa setiap kemasan Minyakita yang diperjualbelikan oleh pedagang.

    Pemeriksaan dilakukan dengan cara menakar ulang produk menggunakan gelas takar. Dari hasil tersebut, petugas menemukan adanya produk minyak kita kemasan botol milik PT Ferdirgha Putra Jayamulia Globalindo, Depok, Jawa Barat, yang tidak sesuai takaran.

    Dalam kemasan botol Minyakita yang seharusnya berisi 1 liter, tetapi setelah ditakar menggunakan gelas ukur, isinya ternyata hanya 800 mililiter.

    Sementara Minyakita dalam kemasan plastik bantal ukuran 1 liter yang diproduksi PT Tanjung Sarana Lestari (TLS) Pasangkayu, isinya justru melebihi takaran, yakni 1,1 liter.

    Disperindagkop Polman akan melaporkan temuan ini kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Mereka juga mengimbau kepada pihak distributor agar menarik Minyakita dari pasaran dan menggantinya dengan produk baru, dengan isi kemasan yang pas 1 liter.

    Kepala dinas perdagangan Polewali Mandar, Andi Candra Sigit, mengatakan kegiatan sidak ini dilaukan dalam rangka menindaklanjuti surat himbauan Kementerian Perdagangan terkait pengawasan dan pemantauan produk minyak kita di pasaran.  

    “Berdasarkan surat Kementerian Perdagangan, kami diminta turun melakukan pengawasan terhadap BDKT produk minyak goreng Minyakita. Ternyata kita dapati Minyakita satu botol ukuran 1 liter, setelah dimasukkan dalam gelas ukur cuma 800 mililiter. Di kemasannya tertera harga jual sesuai HET Rp 15.700, padahal tidak cukup satu liter,” kata Andi Chandra kepada wartawan.

    Menurutnya, takaran produk dalam kemasan yang tidak sesuai dapat merugikan konsumen lantaran isinya tak sampai 1 liter.

    “Seharusnya harganya di bawah Rp 15.700 karena volumenya tak cukup satu liter,” ungkapnya.

    Meski demikian, Andi mengatakan, pasokan Minyakita masih aman pada bulan Ramadan hingga Lebaran 2025. Selain itu, ia mengimbau agar warga tetap menggunakan produk lokal karena pengujian kemasan sudah sesuai standar.

    “Kalau di Polman, saya rasa aman karena kita ada produk Minyakita dari Pasangkayu yang ukurannya lebih daripada 1 liter. Jadi, saya berharap kalau bisa yang masyarakat gunakan ya produk ini, karena harganya sama dan takarannya pas 1 liter bahkan lebih,” terangnya.

  • Stimulus Ekonomi dan THR Ojol Akan Tingkatkan Daya Beli Jelang Lebaran

    Stimulus Ekonomi dan THR Ojol Akan Tingkatkan Daya Beli Jelang Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai stimulus ekonomi yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto ditambah kebijakan pemberian bonus hari raya (BHR) bagi pengemudi ojek dan kurir online, dinilai dapat meningkatkan daya beli masyarakat menjelang perayaan Idulfitri.

    Ekonom Doddy Ariefianto mengatakan kebijakan ini layak mendapat apresiasi. Terdapat tujuh stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah selama Ramadan hingga Lebaran 2025, yaitu optimalisasi bantuan sosial, potongan harga tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, program diskon belanja, inisiatif pariwisata untuk mudik Lebaran, stabilisasi harga pangan, serta pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.

    “Kebijakan ini perlu diapresiasi karena berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat secara signifikan,” ujar Doddy kepada awak media pada Selasa (11/3/2025).

    Dia menilai kebijakan stimulus ekonomi tersebut memberikan dampak luas bagi perekonomian. Hal ini lantaran aktivitas mudik saat Lebaran akan menyebarkan daya beli masyarakat ke berbagai daerah di Indonesia.

    “Stimulus ini memiliki efek multiplier yang cukup besar, karena masyarakat akan membelanjakan uangnya di daerah asal saat mudik. Hal ini turut berkontribusi pada pemerataan ekonomi,” ungkapnya.

    Selain itu, Doddy juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama tahun 2025 dapat mencapai 5,2%.

    “Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional untuk semester 1 tahun 2025 diperkirakan berada di angka 5,2%, sementara untuk keseluruhan tahun bisa mencapai 5,5%,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti angka pertumbuhan ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5%. “Tahun lalu (2024) pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,0%. Jadi, ada kenaikan meskipun tidak terlalu besar,” tutup Doddy mengenai stimulus ekonomi.

  • 9 Disebut Dedi Mulyadi Cuma Pion, Ini Profil Bos Hibisc Fantasy Puncak Angga Kusnan Bandung

    9 Disebut Dedi Mulyadi Cuma Pion, Ini Profil Bos Hibisc Fantasy Puncak Angga Kusnan Bandung

    Disebut Dedi Mulyadi Cuma Pion, Ini Profil Bos Hibisc Fantasy Puncak Angga Kusnan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Nama Angga Kusnan menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menginstruksikan pembongkaran objek wisata
    Hibisc Fantasy
    di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
    Angga merupakan Direktur PT Jaswita Lestari Jaya, anak perusahaan PT Jasa Kepariwisataan (Jaswita), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat yang mengelola Hibisc Fantasy.
    Angga Kusnan Qadafi lahir di Tangerang pada 15 Maret 1989 dan besar di Bandung. Ia menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lulus dari jurusan Mikrobiologi pada 2013.
    Semasa kuliah, ia aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Keluarga Mahasiswa ITB, Korp Relawan Salman (Korsa), dan Asosiasi Masjid Kampus Indonesia.
    Kariernya dimulai sebagai konsultan teknologi dan pembangunan pada 2013-2014. Ia pernah menjadi fasilitator Program Pusat Pengembangan Masyarakat Indonesia di bidang perikanan, serta terlibat dalam berbagai organisasi kepemudaan seperti KNPI Jawa Barat dan Pemuda ICMI Wilayah Jawa Barat.
    Angga juga memiliki pengalaman dalam proyek pemerintahan, termasuk sebagai Panitia Pengarah Relawan Cegah Stunting Kota Bandung dan Ketua Forum Bandung Sehat pada 2019-2021.
    Ia menjabat sebagai Konsultan dan Manajer di BMT Al Fajr Garut (2017-2020) serta analis di Bandung Command Center (2019-2021). Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris PT Langgeng Inovasi Teknologi (Langit).
    Pada Januari 2024, Angga ditunjuk sebagai Direktur PT Jaswita Lestari Jaya untuk membenahi kondisi perusahaan.
    “Saya ditunjuk sebagai direktur PT JLJ pada Januari 2024. Saat itu kondisi perusahaan cukup memprihatinkan, berdasarkan laporan keuangan memang mengalami defisit,” kata Angga saat ditemui di Bandung, Selasa (11/3/2025).
    PT JLJ telah menjalin kerja sama dengan PTPN VIII sejak 2022 untuk membangun proyek wisata di kawasan Puncak. Pembangunan Hibisc Fantasy berlangsung pada 2023 dan resmi beroperasi pada 11 Desember 2024.
    “Proyek Hibisc Fantasy sudah ada sejak 2022. Perizinan sudah hampir selesai pada tahun 2023,” ujar Angga.
    Berdasarkan catatan Pemkab Bogor, analisis dampak lingkungan keluar pada 2023, sementara persetujuan bangunan gedung (PBG) seluas 4.138,95 meter persegi diterbitkan pada Januari 2024.
    Total lahan yang digunakan untuk bangunan gedung mencapai luas PBG, sedangkan ruang terbuka hijau (RTH) mencakup 11 ribu meter persegi.
    Namun, pada Kamis (6/3/2025), Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengunjungi Hibisc Fantasy dan menilai proyek tersebut berkontribusi terhadap bencana banjir di Bogor, Bekasi, dan Karawang.
    Nama Angga mencuat setelah ia memberikan penjelasan kepada gubernur terkait keberadaan dan legalitas Hibisc Fantasy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Cek KJP Plus Tahap 2 Tahun 2024 Cair Maret 2025, Penerima Segera Klik Kjp.jakarta.go.id – Halaman all

    Cara Cek KJP Plus Tahap 2 Tahun 2024 Cair Maret 2025, Penerima Segera Klik Kjp.jakarta.go.id – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara cek penerima KJP Plus Tahap 2 tahun 2024 yang cair mulai Maret 2025.

    Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pencairan bantuan KJP Plus tahap 2 tahun 2024 yang cair secara bertahap mulai 4 Maret 2025.

    Adapun jumlah penerima dana KJP Plus Tahap 2 tahun 2024 yang sudah cair bulan Maret 2025 ini disalurkan kepada total 523.622 peserta didik di seluruh DKI Jakarta.

    “Pencairan dana KJP Plus Tahap II Tahun 2024 bulan Maret 2024 akan dilaksanakan mulai 04 Maret 2025.”

    “Jumlah penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2024 sebanyak 523.622 peserta didik,” tulis Instagram @disdikdki, dikutip Selasa (11/3/2025).

    Dana KJP Plus Tahap 2 tahun 2024 yang cair Maret 2025 tersebut akan diberikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

    Siswa penerima KJP Plus Tahap 2 memerlukan proses pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM, penyerahan buku tabungan dan ATM, serta pemindah bukuan dana ke rekening penerima.

    Selanjutnya siswa dapat melakukan pengecekan sebagai penerima dana KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 secara online lewat laman kjp.jakarta.go.id.

    Cara Cek Penerima KJP Plus Tahap 2 Cair Maret 2025

    Ikuti cara cek Penerima KJP Plus Tahap 2 tahun 2024 untuk mengetahui daftar siswa yang menerima dana bantuan yang cair untuk bulan Maret 2025, berikut ini:

    Buka laman kjp.jakarta.go.id atau KLIK LINK;
    Pilih layanan situs ‘Periksa Status Penerimaan KJP’;
    Pilih layanan situs ‘Pencarian’;
    Isi NIK KTP orang tua penerima KJP Plus;
    Klik ‘Tahun’;
    Pilih layanan situs ‘Pilih Tahap’;
    Klik menu ‘Cek’;

    Setelah itu, data penerima KJP Plus Tahap 2 tahun 2024 yang cair bulan Maret 2025 akan muncul.

    1. SD/MI

    Besaran dana Rp 250.000/bulan terdiri dari Biaya Rutin Rp 135.000 dan Dana Berkala Rp 115.000.

    Tambahan SPP untuk SD/MI Swasta per6 bulan sebesar Rp 130.000/bulan

    Jumlah penerima KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 jenjang SD/MI 242.919 peserta didik.

    2. SMP/MTs

    Besaran dana Rp 300.000/bulan terdiri dari Dana Rutin Rp 185.000 dan Dana Berkala Rp 115.000.

    Tambahan SPP untuk SMP/MTs Swasta per bulan sebesar Rp 170.000/bulan

    Jumlah penerima KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 jenjang SMP/MTs 147.341 peserta didik.

    3. SMA/MA

    Besaran dana Rp 420.000/bulan terdiri dari Dana Rutin Rp 235.000 dan Dana Berkala Rp 185.000.

    Tambahan SPP untuk SMA/MA Swasta untuk per bulan sebesar Rp 290.000/bulan.

    Jumlah penerima KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 jenjang SMA/MA 48.876 peserta didik.

    4. SMK

    Besaran dana Rp 450.000/bulan terdiri dari Dana Rutin Rp 235.000 dan Dana Berkala Rp 215.000.

    Tambahan SPP untuk SMK Swasta untuk per bulan sebesar Rp 240.000/bulan.

    Jumlah penerima KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 jenjang SMK 83.403 peserta didik.

    5. PKBM

    Besaran dana Rp 300.000/bulan terdiri dari Dana Rutin Rp 185.000 dan Dana Berkala Rp 115.000.

    Jumlah penerima KJP Plus Tahap 2 Maret 2025 untuk PKBM 1.083 peserta didik.

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

  • 7 Kusyanto Pencari Bekicot: Saya Sudah Maafkan, tapi Proses Hukum Seharusnya Berjalan Regional

    7 Kusyanto Pencari Bekicot: Saya Sudah Maafkan, tapi Proses Hukum Seharusnya Berjalan Regional

    Kusyanto Pencari Bekicot: Saya Sudah Maafkan, tapi Proses Hukum Seharusnya Berjalan
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Kusyanto
    (38), warga Desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menjadi korban salah tangkap Polisi berinisial Aipda IR.
    Bahkan aksi kekerasan oleh Aipda IR viral di media sosial.
    Kusyanto dituduh mencuri pompa air dan mengalami tindakan persekusi serta ancaman pembunuhan oleh Aipda IR.
    Dilansir 
    Tribunnews.com,
    Selasa (11/3/2025), Kusyanto menjelaskan bahwa ia ditangkap tanpa surat resmi oleh lima orang, termasuk Aipda IR, pada Minggu (2/3/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.
    Saat ditangkap, tangan Kusyanto terikat ke belakang dan ia diinterogasi di hadapan warga yang merekam kejadian tersebut.
    Dalam interogasi, Aipda IR berteriak agar Kusyanto mengaku mencuri pompa air.
    Kusyanto menolak dan mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan dari Aipda IR.
    ”
    Mateni Kowe ora pateken
    (membunuh kamu tidak masalah),” kata Aipda IR sembari hendak mengambil diduga senjata api yang tersimpan di celana sisi kanan.
    Kusyanto mengaku mengalami luka fisik akibat tindakan kekerasan selama proses interogasi yang terjadi di beberapa lokasi, termasuk Polsek Geyer.
    “Saya ada luka bengkak di mata kaki sebelah kanan, cuma lupa siapa yang melakukan dan diapakan lupa. Tapi saya yakin luka itu terjadi di situ (Polsek Geyer),” ujar Kusyanto.
    Setelah insiden tersebut, Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto, mendatangi rumah Kusyanto untuk meminta maaf.
    Dalam pertemuan itu, Kusyanto menerima permintaan maaf, namun berharap proses hukum terhadap Aipda IR tetap berjalan.
    “Saya memaafkan. Namun, proses hukumnya seharusnya tetap berjalan terutama tindakan yang sudah terekam dalam video (penganiayaan),” ungkap Kusyanto.
    Kapolres Grobogan memastikan, Kusyanto tidak terbukti melakukan pencurian dan menyatakan kasus ini sudah ditangani oleh Propam Polres Grobogan.
    “Oknum tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” kata Ike.
    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menambahkan, kasus ini masih dalam penanganan Polres Grobogan.
    Ia meminta masyarakat untuk melaporkan jika melihat polisi melanggar SOP dalam bertugas.
    Diketahui, Kusyanto, yang saat itu sedang mencari bekicot, dicurigai mencuri pompa air hanya karena mengendarai motor tanpa pelat nomor.
    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kusyanto Korban Salah Tangkap di Grobogan Sebut Diancam Akan Dibunuh oleh Aipda IR
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semua Angkutan Umum Mudik Lebaran Wajib Ramp Check – Page 3

    Semua Angkutan Umum Mudik Lebaran Wajib Ramp Check – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandh memastikan proses pemeriksaan kelaikan operasional atau ramp check terhadap berbagai moda transportasi yang akan digunakan dalam angkutan lebaran 2025 terus berjalan. Dudy menargetkan proses ramp check selesai minggu kedua sebelum Lebaran.

    “Kami targetkan seluruh ramp check ini dapat diselesaikan pada minggu kedua sebelum lebaran,” ujar Dudy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Komisi V, Selasa (11/3/2025). 

    Menhub menjelaskan hingga 10 Maret 2025, progres ramp check telah mencapai tingkat yang bervariasi di masing-masing sektor transportasi.

    Update Ramp Check

    Dari sektor transportasi jalan, sebanyak 20.027 unit kendaraan telah dilakukan ramp check, mencapai 62,33 persen dari target keseluruhan. Pada transportasi laut, uji petik telah dilakukan terhadap 662 unit kapal atau 99,70 persen dari total armada yang disiapkan.

    Sementara itu, dalam sektor transportasi udara, sebanyak 386 unit pesawat telah dipastikan dalam kondisi serviceable, yang mencakup 95,54 persen dari total pesawat yang akan beroperasi. 

    Di sektor perkeretaapian, ramp check telah dilakukan terhadap 1.791 unit sarana, setara dengan 70,24 persen dari jumlah yang disiapkan. Sedangkan di transportasi penyeberangan, 128 unit kapal telah diperiksa, mencapai 68,4 persen dari total armada yang ada.

     

  • Indosat (ISAT) Hemat Rp3 Triliun Berkat Kecerdasan Buatan (AI)

    Indosat (ISAT) Hemat Rp3 Triliun Berkat Kecerdasan Buatan (AI)

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk.mengungkap teknologi kecerdasan buatan (AI) berperan besar dalam proses penggelaran jaringan perusahaan. Emiten berkodesaham ISAT itu bahkan mampu melakukan efisiensi hingga Rp3 triliun – Rp4 triliun dengan membangun jaringan tepat sasaran lewat AI. 

    President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan dalam mengembangkan AI pendekatan yang dilakukan Indosat sangat holistik. Pada Agustus 2024, Indosat menerapkan AI dalam platform baru dan mulai menerapkan AI di seluruh organisasi, termasuk dalam penggelaran jaringan. 

    “Tahun lalu panduan capex kami adalah Rp13 triliun, dan kami mampu menyelesaikan semuanya dengan sekitar Rp9 triliun atau Rp10 triliun. Bayangkan bagaimana kami mampu melakukan lebih banyak dengan [biaya] lebih sedikit untuk menciptakan dampak yang lebih tepat. Jadi ini adalah contoh di jaringan,” kata Vikram, Selasa (11/4/2025). 

    Diketahui, Indosat menghabiskan belanja modal (capital expenditure/capex) Rp 9,93 triliun pada 2024. Anggaran ini dialokasikan untuk meningkatkan jaringan seluler dan teknologi digital berbasis AI.

    Tercatat, sebanyak 82,7% capex dialokasikan untuk peningkatan jaringan seluler. Sisanya dialokasikan untuk Multimedia, data Communication, Internet (MIDI) dan IT. 

    Indosat juga memiliki DIOC (Digital Intelligence Operations Center) atau pusat operasi jaringan yang menggabungkan fungsi Network Operations Center (NOC) dan Service Operations Center (SOC). 

    Fasilitas ini memungkinkan Indosat untuk beralih dari pendekatan reaktif ke manajemen layanan proaktif berbasis data waktu nyata. Dengan teknologi AI, DIOC mendukung pengoptimalan kinerja jaringan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat penyelesaian masalah pelanggan.

    Vikram menambahkan Indosat juga mengembangkan hiper-personalisasi melalui teknologi AI, yang membuat Indosat dapat mengenal lebih dalam kebiasaan dari para pelanggannya. 

    Indosat juga memiliki pabrik AI (AI Factory) yang dikelola oleh anak usahanya, Lintasata. Indosat memiliki kluster dan farm GPU tempat perusahaan melatih semua data, sehingga Indosat mampu memprediksi dengan lebih baik. 

    “Jadi sekarang kami tahu beberapa pelanggan kami ketika mereka pulang dalam beberapa tahun terakhir di mana mereka memiliki masalah, jadi kami lebih memprediksi dan mempersonalisasi, dan memastikan bahwa kami secara proaktif menyelesaikan masalah. Jadi dari pendekatan reaktif, kami telah menjadi proaktif,” kata Vikram. 

    Vikram menyampaikan bahwa AI sangat membantu Indosat dalam efisiensi, mengurangi pekerjaan rutin, meningkatkan produktivitas, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan . 

  • Partai Golkar Makassar Dudukkan Tiga Anak Muda di Posisi Strategis: H Ismail Ketua Harian, Suharmika Sekretaris, Andi Ryan Bendahara

    Partai Golkar Makassar Dudukkan Tiga Anak Muda di Posisi Strategis: H Ismail Ketua Harian, Suharmika Sekretaris, Andi Ryan Bendahara

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPD II Partai Golkar Kota Makassar melakukan perombakan kepengurusan dalam rapat pleno yang digelar di kantor DPD II Golkar Makassar, Jalan Lasinrang Mangkura, Kota Makassar, Senin (10/3/2025).

    Beberapa pengurus inti partai berlambang beringin tersebut diganti. Sekretaris DPD II Golkar yang sebelumnya dijabat oleh Wahab Tahir digantikan oleh Andi Suharmika.

    Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD II, Munafri Arifuddin itu juga mengumumkan H. Ismail sebagai Ketua Harian dan Andi Ryan sebagai Bendahara DPD II Golkar Kota Makassar.

    Ketiga figur muda ini diharapkan dapat membawa energi baru dan kontribusi signifikan dalam menjalankan roda organisasi partai.

    “Pergantian ini dilakukan untuk memastikan organisasi berjalan lebih efektif dan efisien. Kami yakin dengan kepemimpinan yang baru, Golkar Makassar akan semakin solid dan siap menghadapi tantangan politik yang ada,” ujar Munafri Arifuddin.

    Pergantian posisi pimpinan ini juga diyakini Munafri akan membawa angin segar dan meningkatkan kinerja partai dalam menatap berbagai agenda politik mendatang.

    Wakil Ketua Golkar Makassar Arif Wicaksono, mengatakan Wahab Tahir digantikan karena tidak aktif di kepengurusan partai sejak Pilwalkot Makassar 2024 berlangsung.

    “Tidak aktif di kepengurusan sejak memasuki tahapan pilkada,”kata Arif Wicaksono. (*)

  • PSU Akan Gunakan APBD, Kemendagri Perintahkan Sisir Anggaran yang Tidak Perlu

    PSU Akan Gunakan APBD, Kemendagri Perintahkan Sisir Anggaran yang Tidak Perlu

    PSU Akan Gunakan APBD, Kemendagri Perintahkan Sisir Anggaran yang Tidak Perlu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    menyatakan, pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 26 daerah akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), termasuk untuk dua daerah yang kekurangan anggaran, yakni Kabupaten Pasaman dan Boven Digoel.
    Bima mengatakan biaya PSU akan dihentikan dan menghilangkan komponen yang dinilai tidak perlu untuk memastikan kecukupan anggaran dari APBD.
    “Kita pastikan juga untuk menekan lagi biayanya, karena kita melihat ya masih banyak komponen yang bisa ditekan, ya seperti misalnya ada perbedaan angka yang diajukan. Ini yang mengajukan kan KPU melalui APBD kabupaten/kota, gitu kan. Nah, itu standar tiap TPS itu masih berbeda-beda,” ujar Bima saat dihubungi, Selasa (11/3/2025).
    Dia menjelaskan bahwa saat ini pagu anggaran tiap TPS masih berbeda-beda, sehingga perlu ada penyelarasan agar penghematan bisa dilakukan.
    Mantan wali kota Bogor ini menambahkan bahwa Kemendagri juga telah memerintahkan Dirjen Keuangan Daerah untuk betul-betul mendalami efisiensi anggaran PSU tersebut.
    “Bahkan kami mengirimkan tim ke kota-kota itu untuk didalami rupiah per rupiahnya. Karena kami tidak ingin APBD itu terbebani oleh penyelenggaraan pemilihan ulang,” imbuh dia.
    Bima juga mengatakan bahwa Kemendagri tidak menginginkan anggaran pelayanan dasar harus dipotong demi penyelenggaraan PSU.
    “Yang kami minta untuk dianggarkan itu lebih kepada pergeseran dari efisiensi, ya dari makan minum, perjalanan dinas, dan lain-lain, kira-kira begitu,” kata  dia.
    Jika masih kekurangan, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan anggaran, sehingga penggunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) akan sangat kecil kemungkinan untuk digunakan.
    Sebelumnya, KPU RI menyampaikan bahwa masih terdapat dua daerah yang kekurangan anggaran untuk menggelar
    PSU Pilkada 2024
    .
    Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan dari 26 daerah yang harus melaksanakan PSU, dua daerah di antaranya kekurangan anggaran.
    Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.
    “Total dari 24 kabupaten/kota itu hanya tinggal tersisa dua kabupaten yang belum tersedia anggarannya, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel,” ucap Drajat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
    Drajat menambahkan bahwa ketersediaan anggaran bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pilkada 2024.
    “Jadi, ketersediaan anggaran bersumber dari dana NPHD Pilkada 2024. Kekurangan anggaran masih menunggu dari Pemda,” kata dia.
    Drajat memastikan bahwa KPU RI akan terus berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah terkait dengan kurangnya anggaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.