Xcloud.id

Blog

  • Kolang-kaling Memang Sehat, Tambahan Gulanya Itu Lho yang Bikin Runyam

    Kolang-kaling Memang Sehat, Tambahan Gulanya Itu Lho yang Bikin Runyam

    Jakarta –

    Rasa manis ditambah tekstur kenyal dari kolang-kaling terkadang membuat orang ingin terus menerus memakannya. Sampai-sampai mereka lupa sudah berapa butir kolang-kaling yang sudah masuk ke perut.

    Meskipun kandungan nutrisinya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, kolang-kaling sebaiknya memang tidak dikonsumsi secara berlebihan dalam bentuk es campur dan aemacamnya. Ada risiko yang muncul jika berlebihan, termasuk perut kembung.

    Lalu, sebaiknya berapa butir makan kolang-kaling per hari agar terhindar dari masalah kesehatan?

    Menjawab ini, spesialis gizi klinis dari Mayapada Hospital Kuningan, Jakarta Selatan, dr Oki Yonatan Oentiono, SpGK, PNS (Physician Nutrition Specialist) mengatakan tidak ada angka pasti terkait hal tersebut. Menurutnya, setiap orang memiliki batas toleransi yang berbeda-beda terhadap suatu makanan, termasuk kolang-kaling.

    “Tapi kalau kita makan makanan alami itu pasti ada ‘rem’-nya sendiri dari tubuh. Nggak mungkin kita berlebihan, (tubuh) kita juga ada batasnya,” kata dr Oki saat berbincang dengan detikcom, Jumat (7/3/2025).

    dr Oki menekankan bahwa masalah-masalah kesehatan yang mungkin muncul bukan berasal dari kolang-kalingnya. Tetapi dari campuran-campuran kolang-kaling itu sendiri.

    “Kolang-kalingnya itu nggak papa. Biasanya yang jadi apa-apa itu dari sirupnya, dari gulanya,” katanya.

    Kolang-kaling sendiri merupakan makanan yang mengandung kalium, sehingga bagus untuk kesehatan tulang. Selain itu, kolang-kaling juga mengandung kolagen, serat, dan air yang tinggi.

    “Ada juga berbagai macam zat gizi, seperti vitamin A, asam folat, zat besi, kalium, dan zinc,” tutupnya.

    (dpy/up)

  • Perempuan Asal Klaten Bikin Investasi Bodong, Gondol Rp 60 Miliar dari Para Korban Regional 11 Maret 2025

    Perempuan Asal Klaten Bikin Investasi Bodong, Gondol Rp 60 Miliar dari Para Korban Regional 11 Maret 2025

    Perempuan Asal Klaten Bikin Investasi Bodong, Gondol Rp 60 Miliar dari Para Korban
    Tim Redaksi
     
    KARANGANYAR, KOMPAS.com –
    Seorang perempuan asal Klaten, Jawa Tengah (Jateng) berinisial PSA diamankan Satreskrim Polres
    Karanganyar
    , Senin (10/3/2025) malam.
    Ia diduga melakukan melakukan penipuan dan penggelapan berkedok arisan dan
    investasi bodong
    dengan nilai kerugian mencapai Rp 60 miliar dengan ratusan korban.
    Kasatreskrim Polres Karanganyar, AKP Bondan Wicaksono belum bisa memberikan banyak keterangan terkait penangkapan tersebut. Pihaknya saat ini tengah menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.
    “Sudah kami tangkap, dan saat ini masih kami periksa untuk proses hukum selanjutnya,” kata Bondan di Polres Karanganyar, Selasa (11/3/2025).
    Di tempat yang sama, Ajeng (41) asal Boyolali yang mengaku korban dari PSA mengatakan, ia telah menyetorkan uang senilai Rp 1,1 miliar untuk investasi.
    Namun setelah menunggu beberapa bulan, tidak ada pencairan atau pengembalian uang dari investasi dan arisan.
    “Sudah ada laporan, namun dalam waktu kurun 2022 usaha pelaku bledos dan banyak yang melaporkan, namun tidak ada satupun bisa yang menindaklanjuti alias stagnan,” kata dia.
    Korban lain dari Kota Solo Lala (40) mengaku telah menyetor Rp 700 juta ke pelaku. Ia mengatakan jika proses investasi bodong yang dilakukan pelaku sudah hampir setahun belakangan dan tanpa hasil.
    “Pelaku mencari trust kepada kami dengan menjalankan investasi lancar di awal-awal. Dengan ada profit bersama dengan jumlah sedikit, saat nominal besar pelaku melakukan aksinya,” ujar dia.
    “Pelaku menawarkan kami, dengan kedok berbagai usaha termasuk usaha suaminya. Bentuknya uang Rp 700 juta, dan investasi hampir satu tahun, pada waktu itu sudah tiga bulan tidak berjalan,” lanjutnya dia.
    Kuasa Hukum para korban, Asri Purwanti mengatakan, pelaku dilaporkan atas dugaan penggelapan dan penipuan berkedok arisan dan investasi bodong. Ia mengatakan, jumlah korban dari aksi pelaku mencapai ratusan orang.
    “Total kerugian capai Rp 60 miliar, masing-masing kerugian yang diterima korban mulai dari Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar,” kata Asri.
    “Selama penipuan berlangsung, uang arisan dan investasi rupanya dipakai pelaku untuk foya-foya, kehidupan lifestyle, hingga saat ini tidak dilakukan pengembalian oleh pelaku sehingga pelaku dilaporkan,” ucap dia.
    Asri menjelaskan awal kejadian pelaku menawarkan korban dengan arisan. Kemudian, Para korban dijanjikan keuntungan dari investasi dan arisan itu.
    “Akan tetapi setelah dicek, terangnya, pelaku tidak mempunyai usaha apa-apa,” kata dia.
    “Aksi pelaku pun sudah berlangsung bertahun-tahun hingga niat buruk pelaku dicium korban akhirnya melaporkan pelaku ke polisi akhir,” tutup dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Jateng Ekshumasi Jenazah Bayi Diduga Korban Penganiayaan Brigadir AK Anggota Ditintelkam

    Polda Jateng Ekshumasi Jenazah Bayi Diduga Korban Penganiayaan Brigadir AK Anggota Ditintelkam

    Disampaikan peristiwa penganiayaan bayi oleh anggota Polda Jateng terjadi Minggu 2 Maret 2025, saat korban NA dititipkan oleh ibunya, DJ di mobil kepada Brigadir AK untuk berbelanja.

    Usai berbelanja, beberapa saat kemudian saudari DJ kembali ke mobil melihat kondisi anaknya dalam keadaan tidak wajar dan dibawa ke rumah sakit. Namun setelah perawatan NA dinyatakan meninggal dunia.

    Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan pada tanggal 5 Maret 2025. Atas laporan tersebut, kemudian terlapor di amankan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam serta di Proses Pidana oleh Dit Reskrimum Polda Jateng.

    Kabid Humas menegaskan kasus akan diproses secara Profesional dan Transparan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Terhadap oknum Brigadir AK telah ditempatkan di ruang khusus (patsus) selama 30 hari untuk kepentingan proses pemeriksaan Bid Propam.

    “Mulai hari ini, yang bersangkutan menjalani patsus selama 30 hari guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut,” tambah Kombes Pol Artanto.

    Kasus pidana terkait penganiayaan tersebut saat ini ditangani Ditreskrimum, selain proses pidana, Brigadir AK juga akan menjalani pemeriksaan kode etik oleh Bid Propam Polda Jateng.

  • Batal Digelar April, Puan Tak Tahu Kapan Kongres PDIP Bergulir

    Batal Digelar April, Puan Tak Tahu Kapan Kongres PDIP Bergulir

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan hingga kini partainya masih belum memutuskan bulan dan tanggal pasti Kongres Partai akan diselenggarakan.

    Puan mengaku pihaknya pernah menyampaikan Kongres akan diselenggarakan pada April 2025 mendatang.

    “Waktu itu kami pernah menyampaikan akan dilaksanakan pada bulan April namun sekarang kan masih dalam masa puasa,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/3/2025).

    Sebab itu, ujar putri Ketum Megawati Soekarnoputri ini, pihaknya berpendapat untuk menyelesaikan ibadah puasa hingga menuju lebaran terlebih dahulu.

    “Kemudian setelah itu baru kami DPP partai tentu saja dengan Ketua Umum akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan Kongres yang akan datang,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah pernah mengatakan perhelatan Kongres VI PDIP akan diselenggarakan pada April 2025. Helatan itu juga disebut akan mengundang Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, Prabowo akan menjadi tamu kehormatan setelah nantinya bertemu terlebih dahulu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  

    “Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

  • Koalisi Sipil Laporkan Febrie Ardiansyah, Umar Hasibuan Pasang Badan

    Koalisi Sipil Laporkan Febrie Ardiansyah, Umar Hasibuan Pasang Badan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, menyoroti pelaporan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah, terkait dugaan kasus korupsi, termasuk kasus Jiwasraya.

    Umar menilai bahwa pelaporan tersebut merupakan upaya untuk menghancurkan karakter Febrie, yang selama ini dikenal gencar memberantas korupsi.

    “Dia getol memberantas korupsi. Sekarang karakternya mau dihancurkan,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (11/3/2025).

    Ia juga membandingkan kasus ini dengan pemberhentian 57 pegawai terbaik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021, yang dinilai sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Tidak cukupkah 57 pegawai terbaik KPK dihancurkan karena memberantas korupsi?,” ucapnya.

    Meski demikian, Umar Hasibuan memberikan dukungan penuh kepada Febrie Ardiansyah agar tidak gentar menghadapi tekanan yang ada.

    “Jangan mundur pak Febrie banyak rakyat Indonesia mendukungmu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Koalisi Sipil Masyarakat Antikorupsi melaporkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke KPK, Senin (10/3/2025). Laporan ini mencakup empat dugaan kasus korupsi yang dinilai merugikan negara.

    Koordinator koalisi, Ronald Loblobly, mengungkapkan bahwa salah satu kasus yang dilaporkan adalah dugaan penyimpangan dalam lelang saham PT Gunung Bara Utama (GBU), yang diklaim menyebabkan kerugian negara hingga Rp9,7 triliun.

    Selain itu, koalisi juga menyoroti kasus suap Zarof Ricar, di mana jaksa disebut tidak mengungkap asal usul uang suap Rp920 miliar serta 51 kilogram emas yang ditemukan di rumah tersangka.

  • Dituduh Memeras, Oky Pratama Mengaku Punya Cukup Uang

    Dituduh Memeras, Oky Pratama Mengaku Punya Cukup Uang

    Jakarta, Beritasatu.com – Dokter Oky Pratama memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dan menerima uang dari Nikita Mirzani dalam dugaan pemerasan terhadap sejumlah pengusaha di industri skincare.

    Ia menegaskan dan membantah segala keterlibatannya. Selain itu, dirinya juga tidak berperan sebagai perantara dalam kasus yang melibatkan Nikita Mirzani berserta asistennya, Mail.

    Sementara itu, nama dokter estetika Oky Pratama mulai ramai diperbincangkan setelah munculnya tangkapan layar percakapan antara dirinya dan Melvhinna Husyanti, pemilik Daviena Skincare.

    Dalam percakapan tersebut, dokter Oky diklaim bahwa Nikita Mirzani meminta uang sebesar Rp 15 miliar agar Nikita dapat tutup mulut serta bisnis skincare tersebut tidak mendapat masalah.

    Menanggapi tuduhan tersebut, kuasa hukum Oky Pratama, Sunan Kalijaga memastikan kliennya tidak pernah menerima sepeser pun uang terkait dugaan pemerasan tersebut.

    “Saya sudah memastikan tadi malam, dia (dr Oky) sampai bersumpah demi Allah, demi Tuhan, membantah tuduhan itu,” kata Sunan Kalijaga di Jakarta belum lama ini.

    Lebih lanjut, menurut Sunan Oky Pratama memiliki 70 outlet klinik kecantikan sehingga tidak membutuhkan keuntungan dari kasus seperti ini.

    Sunan Kalijaga mengatakan, dokter Oky mengaku sudah memiliki penghasilan lebih yang cukup dari hasil klinik-kliniknya tersebut.

    Sunan Kalijaga menegaskan, Oky Pratama hanya berperan sebagai perantara komunikasi antara pemilik bisnis skincare dan Nikita Mirzani, dan bukan sebagai pelaku pemerasan.

    “Saya kutip perkataan dr Oky, ‘Saya sudah lebih dari cukup, punya uang, daripada harus mengambil uang dari hal-hal seperti ini. Demi Allah, bang, saya hanya menjembatani, menyambungkan mereka agar bisa berdamai’,” jelas Sunan Kalijaga.

    Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan langsung yang diucapkan oleh dokter Oky Pratama yang mengeklaim dirinya tidak terlibat kasus pemerasan terhadap pembisnis skincare. Melalui Sunan Kalijaga ia mengaku, hanya sebagai perantara antara Nikita Mirzani serta owner skincare.

  • Seorang Perangkat Desa Kedapatan Punya Sabu Regional 11 Maret 2025

    Seorang Perangkat Desa Kedapatan Punya Sabu Regional 11 Maret 2025

    Seorang Perangkat Desa Kedapatan Punya Sabu
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Satuan Reserse
    Narkoba
    (Satresnarkoba) Polres
    Sragen
    mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan seorang
    perangkat desa
    .
    Penggerebekan
    dilakukan pada Senin (10/3/2025) sekitar pukul 18.20 WIB, di sebuah rumah di Dukuh Tengaran, Katelan, Tangen, Sragen.
    Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (11/3/2025), menyatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan dua pelaku.
    Pelaku pertama berinisial YAD alias Yuda (35), seorang perangkat desa asal Desa Katelan, dan pelaku kedua SR alias Sujat (31), seorang wiraswasta asal Desa Poleng, Kecamatan Gesi.
    Dalam
    penggerebekan
    yang dipimpin oleh tim Satuan Narkoba, petugas menemukan barang bukti berupa satu plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram.
    “Selain itu, ada satu alat isap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman, dua sedotan, satu pipet kaca dengan residu, satu korek api gas warna hijau, serta dua unit handphone milik para tersangka,” ungkap Kapolres.
    Kapolres menjelaskan bahwa penangkapan kedua pelaku berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas peredaran
    narkoba
    di wilayah tersebut.
    Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menggerebek rumah Yuda dan menemukan barang bukti narkotika beserta alat hisapnya.
    Berdasarkan hasil interogasi, Yuda mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari Sujat. “Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sujat sekitar pukul 19.00 WIB,” tambahnya.
    Sujat dalam keterangannya mengaku membeli sabu tersebut dari seorang pria bernama Anton, dengan perantara berinisial SW alias Pak Pe.
    “Kedua pelaku mengaku bahwa sabu tersebut akan digunakan untuk konsumsi pribadi,” beber Kapolres.
    Saat ini, kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sragen untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
    Mereka dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ubah Citra, Arab Saudi Muncul sebagai Mediator Krisis Global

    Ubah Citra, Arab Saudi Muncul sebagai Mediator Krisis Global

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, semakin sibuk menerima kunjungan para pemimpin negara yang datang untuk membahas konflik global yang mendesak.

    Pada Senin (10/03) ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Putra Mahkota Saudi untuk membahas perang Rusia di Ukraina. Pertemuan ini dilakukan menjelang pertemuan pada Selasa (11/03) antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk merundingkan kemungkinan akhir perang agresi Rusia, serta kesepakatan keamanan yang mencakup akses AS ke cadangan mineral dan logam berharga di Ukraina.

    Ini akan menjadi pertama kalinya delegasi Ukraina dan AS berbicara secara langsung setelah perselisihan publik antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Zelenskyy di Gedung Putih pada akhir Februari lalu.

    Fakta bahwa kedua negara memilih Arab Saudi sebagai lokasi pertemuan—bukan di Eropa, misalnya—menyoroti posisi strategis kerajaan kaya minyak ini di Timur Tengah.

    “Arab Saudi memang telah membangun dirinya sebagai platform dialog dalam dua hingga tiga tahun terakhir,” kata Sebastian Sons, peneliti senior di think tank Jerman CARPO, kepada DW.

    “Dalam strategi kebijakan luar negeri Arab Saudi, saat ini sangat penting untuk berbicara dengan semua pihak,” tambahnya.

    Memposisikan diri sebagai mediator netral

    Arab Saudi tampaknya berusaha mempertahankan posisi netral agar dapat menjaga jalur komunikasi terbuka dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang sedang dimediasi.

    “Negara ini menahan diri untuk tidak bergabung dalam kritik dan sanksi Barat terhadap Rusia, tetapi juga menjalin kontak reguler dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy serta memberikan paket bantuan kemanusiaan dan medis senilai jutaan dolar untuk Ukraina,” jelas Kawas. Pada 2024, Riyadh membantu memfasilitasi pertukaran tahanan bersejarah antara Rusia dan AS. Dan pada pertengahan Februari, negara ini menjadi tuan rumah pembicaraan antara AS dan Rusia, di mana pejabat tinggi Washington dan Moskow bertemu untuk membahas normalisasi hubungan serta mengakhiri perang di Ukraina.

    Tampaknya juga ada kemungkinan bahwa Riyadh akan menjadi tempat pertemuan langsung antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang pertama sejak Trump kembali menjabat awal tahun ini.

    Selain memfasilitasi pembicaraan tentang akhir perang Rusia di Ukraina, Riyadh juga menjadi lokasi pertemuan Liga Arab untuk membahas konflik di Sudan serta masa depan Palestina di Gaza.

    “Kita melihat peran mediasi ini antara AS dan Rusia, antara AS dan Ukraina, serta menjadi pemain penting di Timur Tengah, terutama terkait dengan Palestina, Suriah, dan Lebanon,” kata Neil Quilliam, spesialis urusan luar negeri di think tank Chatham House yang berbasis di London, kepada DW.

    Kawas menggemakan pandangan ini: “Terkait dengan Timur Tengah, semua negosiasi di kawasan ini melewati Riyadh.”

    Kepentingan Saudi di mata internasional

    Peralihan fokus untuk membangun citra sebagai pusat komunikasi yang netral dan terpercaya ini dinilai sebagai tanda perubahan dari isolasi internasional Arab Saudi yang mencapai titik terendah setelah pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi, pada 2018. Ini juga bisa membantu mengalihkan perhatian dari catatan buruk rezim di Arab Saudi dalam isu hak asasi manusia.

    Alih-alih membela kebijakan domestik, posisi internasional baru negara ini memungkinkan Putra Mahkota Saudi untuk memanfaatkan pengaruhnya dalam berbagai konflik, menurut para pengamat.

    “Arab Saudi tentu akan menggunakan kesempatan untuk menengahi konflik Ukraina guna menampilkan diri sebagai mitra yang dapat diandalkan, karena negara ini menginginkan konsesi dari Trump, terutama terkait Gaza dan negara Palestina di masa depan bersama Israel,” kata Sebastian Sons kepada DW.

    Trump, yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel, ingin melihat Israel dan Arab Saudi menormalisasi hubungan.

    Namun, serangan yang dipimpin Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023 dan perang yang terjadi di Gaza telah memperlambat proses ini.

    Awal tahun ini, Arab Saudi menolak rencana Trump untuk Gaza, di mana ia mengusulkan untuk mengubah Jalur Gaza yang hancur akibat perang menjadi “Riviera Timur Tengah” di bawah kepemilikan AS serta memindahkan sekitar 2,3 juta warga Palestina ke negara-negara Arab lainnya seperti Mesir dan Yordania. Para pakar hak asasi manusia mengkritik rencana ini sebagai bentuk pembersihan etnis.

    Sejak itu, Arab Saudi menegaskan kembali pendiriannya bahwa mereka tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum solusi dua negara, yang akan menjamin negara Palestina berdampingan dengan Israel, terlaksana.

    Mendorong investasi bagi Arab Saudi

    Ketika Trump kembali menjabat untuk masa jabatan keduanya awal tahun ini, Putra Mahkota Saudi menjadi pemimpin asing pertama yang mengucapkan selamat kepadanya. Tak lama setelah itu, Trump memuji Putra Mahkota Salman sebagai “orang yang luar biasa” dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos.

    Pada 2017, kunjungan luar negeri pertama Trump sebagai presiden adalah ke Arab Saudi. Langkah ini dianggap kontroversial, terutama karena bertepatan dengan pengakuan Trump bahwa ia memilih Arab Saudi sebagai tujuan pertama karena janji investasi senilai lebih dari $350 miliar (Rp5,74 kuadriliun) dalam ekonomi AS.

    Pekan lalu, Trump mengumumkan bahwa kunjungan kenegaraan pertamanya kali ini juga akan membawanya ke Arab Saudi. Kali ini, ia menambahkan, Riyadh berencana untuk berinvestasi setidaknya $600 miliar (Rp9,8 kuadriliun), termasuk pembelian peralatan militer AS dalam jumlah besar.

    Hal ini sejalan dengan model ekonomi Arab Saudi yang sedang bergeser, berupaya mengurangi ketergantungan pada minyak dan meningkatkan investasi asing serta modal eksternal, seperti dijelaskan oleh spesialis Timur Tengah, Sons. “Prioritas Riyadh adalah mengamankan model bisnisnya sendiri, dan untuk itu mereka membutuhkan AS,” jelasnya.

    Namun, ini juga berarti bahwa kerajaan tidak mungkin mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik yang para pihaknya mereka fasilitasi. “Itu bukan tujuan Arab Saudi,” katanya,seraya menambahkan, “mereka lebih ingin membuka jalan untuk berbisnis dengan AS.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video: Zelensky Tiba di Arab Saudi Jelang Perundingan dengan AS

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tanya DPR ke Menaker saat Rapat Soal Sritex: PHK Jelang Lebaran Terus Terjadi – Page 3

    Tanya DPR ke Menaker saat Rapat Soal Sritex: PHK Jelang Lebaran Terus Terjadi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sritex Group telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap total 11.025 pekerja secara bertahap sejak Agustus 2024. Aksi PHK ini terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, PT Primayuda Mandirijaya di Boyolali, PT Sinar Pantja Djaja di Semarang, dan PT Bitratex Industries di Semarang.

    Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, meluapkan kekecewaan terhadap kebijakan PHK massal yang dilakukan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex menjelang Hari Raya Idulfitri.

    “Saya terus terang hari ini merasa sangat sedih sekali ketika saya melihat paparan dari Pak Menteri Tenaga Kerja, di sini disampaikan bahwa uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan lain-lain itu akan terhutang dan akan dibayar dari hasil penjualan aset. itu lagu lama memang sudah seharusnya begitu. tapi kurator memang seperti itu kelakuannya,” kata Irma dalam rapat kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Pola PHK menjelang Lebaran ini terus berulang karena tidak ada regulasi yang benar-benar memberikan efek jera bagi perusahaan yang bertindak sewenang-wenang ke karyawan.

    Irma pun mendesak agar dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ke depan, perlu dimasukkan klausul sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan PHK secara tidak manusiawi.

    Klausul Punishment 

    “Perusahaan juga seperti itu kelakuannya. 1-2 bulan menjelang Lebaran selalu melakukan PHK. Nanti di Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang baru, ini harus masuk dalam klausul, perusahaan yang melakukan tindakan amoral yang seperti ini, ini harus ada punishment yang jelas,” tegas Irma.

    Irma menyoroti betapa kejamnya PHK yang dilakukan menjelang Lebaran. Menurutnya, keputusan Sritex sama sekali tidak menunjukkan empati kepada para pekerja yang tengah berpuasa dan bersiap merayakan Idulfitri bersama keluarga.

    “Ini mau hari raya, sama sekali tidak menghormati orang yang sedang berpuasa yang juga akan Hari Raya. Tiba-tiba PHK ini kelakuan ini sudah bertahun-tahun terjadi begini dan terjadi pembiaran. Jadi tidak heran saya kalau ini terus dilakukan,” tambahnya.

     

  • Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Begini Kata Dedi Mulyadi

    Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Begini Kata Dedi Mulyadi

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi enggan mengomentari soal penggeledahan rumah milik Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Dedi memastikan pelayanan Bank BJB masih tetap berjalan optimal.

    Dedi mengatakan, tindakan yang dilakukan KPK terhadap rumah Ridwan Kamil bukan merupakan ranahnya untuk memberikan komentar. Dia pun telah memerintahkan jajarannya agar Bank BJB tetap beroperasi melayani masyarakat.

    “Saya tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan harus tetap berjalan,” ujar Dedi di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa (11/3/2025).

    Dia mengatakan, pelayanan BJB hingga saat ini tidak mengalami gangguan dengan proses hukum yang tengah berlangsung oleh KPK. Terlebih, Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi telah mengundurkan diri pada Selasa, 4 Maret lalu.

    “Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri, tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. (Pelayanan) berjalan, sampai sekarang yang pinjem masih banyak,” kata Dedi.

    Sementara itu disinggung mengenai adanya dugaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terlibat kasus dugaan korupsi Bank BJB, Dedi pun enggan berkomentar. Dia kembali menegaskan bahwa hal tersebut bukan rahanya untuk berkomentar.

    “Tidak bisa berkomentar itu ranah KPK,” ucap dia.

    (Arya Prakasa)