Blog

  • Bukan Surat Keputusan tapi Surat Perintah, TB Hasanuddin Soroti Kenaikan Pangkat Seskab Teddy

    Bukan Surat Keputusan tapi Surat Perintah, TB Hasanuddin Soroti Kenaikan Pangkat Seskab Teddy

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel masih menuai polemik di tengah masyarakat.

    Selain itu, sorotan juga masih tertuju pada jabatan sipil yang diembang Teddy di Kabinet Merah Putih sebagai Seskab. Sementara, dia hingga saat ini masih tercatat sebagai prajurit TNI aktif.

    Merespons fenomena itu, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyinggung pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyikapi kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letnan Kolonel.

    Adapun, pernyataan Jenderal Agus yang dimaksud TB Hasanuddin ialah saat Panglima TNI meminta prajurit aktif mundur ketika menempati posisi sipil.

    “Saya mengutip juga pendapat dari Panglima TNI, ya, ya, harus, harus keluar juga dari prajurit TNI,” kata Kang TB sapaan TB Hasanuddin menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).

    Toh, kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, Panglima TNI bukan menerbitkan surat keputusan ketika menaikkan pangkat Teddy dari Mayor ke Letkol.

    “Tidak mengeluarkan surat keputusan, tetapi mengeluarkan surat perintah bahwa Mayor Teddy diperintahkan untuk naik menjadi Letnan Kolonel,” ujarnya.

    Menurut Kang TB, Panglima TNI bias menerbitkan surat keputusan berdasarkan usulan ketika ingin menaikkan pangkat prajurit.

    Panglima TNI, kata dia, bukan mengeluarkan surat perintah untuk menaikkan pangkat setingkat bagi prajurit. “Ini tidak, diperintahkan pada Mayor Teddy naik menjadi Letnan Kolonel,” kata eks Sesmilpres itu.

  • Hotman Paris: Hary Tanoe Marah Keluarganya Dikaitkan Kasus Penipuan

    Hotman Paris: Hary Tanoe Marah Keluarganya Dikaitkan Kasus Penipuan

    Bisnis.com, JAKARTA–Pengacara kondang Hotman Paris mengungkapkan bos MNC Grup Hary Tanoesoedibjo marah besar karena keluarganya dikaitkan dengan kasus penipuan dan penggelapan di Tiktok.

    Hotman menjelaskan sejak perkara dugaan tindak pidana penipuan sertifikat deposito yang dilaporkan Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), Arief Budhy Hardono ke Polda Metro Jaya, pihak keluarga kliennya sering diseret-seret oleh sejumlah akun Tiktok.

    “Pak Hary Tanoe sangat tersinggung dan dia itu malam-malam cari saya karena keluarganya ikut dihina dan difitnah. Itu yang bikin dia marah sekali,” tuturnya di MNC Tower Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Maka dari itu, Hotman menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan pemilik akun Tiktok yang diduga telah mencemarkan nama baik Hary Tanoe beserta keluarganya.

    “Nanti kita akan laporkan akun-akun Tiktok itu,” katanya.

    Hotman juga meyakini ada aktor intelektual di balik akun Tiktok yang menghina Hary Tanoe dan keluarganya itu. Maka dari itu, dia meminta pihak Kepolisian mencari aktor tersebut dan memproses hukum.

    “Jadi ada pemilik Tiktok dan pengusaha di belakangnya yang akan kita laporkan ke Bareskrim,” ujarnya.

    Gugatan CMNP

    Sebelumnya, emiten Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) menjelaskan soal alasan pihaknya menggugat pengusaha Hary Tanoesoedibjo dan perusahaannya, yaitu PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).

    Berdasarkan keterbukaan informasi, Direktur Independen PT CMNP Hasyim menjelaskan perkara ini berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Hary Tanoe dan perusahaannya.

    Perbuatan melawan hukum itu, kata dia, berkaitan dengan transaksi penukaran surat berharga berupa sertifikat deposito atau NCD pada 1999.

    “Perseroan melakukan upaya hukum ini dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas transaksi tukar menukar surat berharga yang pernah dilakukan oleh Perseroan pada tahun 1999, dengan melibatkan masing-masing Tergugat,” ujar Hasyim dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (5/3/2025).

    Hasyim mengungkap bahwa perbuatan itu telah menyebabkan kerugian bagi perseroan. Hanya saja, dia tidak merincikan kerugian tersebut secara mendetail.

    Namun demikian, Hasyim menyatakan bahwa jika gugatan pihaknya itu dapat dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat, maka nilai transaksi yang digugat tersebut bakal berpengaruh terhadap keuangan perseroan.

    “Apabila upaya hukum yang dilakukan Perseroan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka atas nilai transaksi yang digugat oleh Perseroan tersebut berdampak baik pada keuangan Perseroan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, gugatan yang dilayangkan CMNP masih berproses. Nantinya, agenda pertama sidang tersebut yaitu tahap legal standing yang akan berlangsung pada Selasa (18/2/2025).

    Adapun, berdasarkan SIPP PN Jakpus, setidaknya ada empat pihak yang tergugat yaitu Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo selaku tergugat I; PT MNC Asia Holding Tbk. (dulu PT Bhakti Investama, Tbk.) selaku tergugat II. Kemudian, turut tergugat juga Tito Sulistio selaku tergugat III dan Teddy Kharsadi selaku tergugat IV.

  • 4
                    
                        "Perwira TNI Aktif yang Masih Duduki Jabatan Sipil Harus Tunduk dan Patuh pada Panglima"
                        Nasional

    4 "Perwira TNI Aktif yang Masih Duduki Jabatan Sipil Harus Tunduk dan Patuh pada Panglima" Nasional

    “Perwira TNI Aktif yang Masih Duduki Jabatan Sipil Harus Tunduk dan Patuh pada Panglima”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Direktur
    Imparsial
    Hussein Ahmad berpandangan bahwa perwira
    TNI
    aktif yang masih menduduki jabatan sipil semestinya mengikuti perintah
    Panglima TNI
    Jenderal Agus Subiyanto yang meminta mereka mundur atau pensiun dini dari dinas militer.
    “Nah, saya kira bagus sekali
    statement
    Panglima TNI dan saya kira perwira-perwira aktif yang masih menduduki jabatan sipil, harus tunduk dan patuh, taat asas, taat perintah terhadap komandannya yaitu Panglima TNI,” kata Hussein kepada
    Kompas.com
    , Selasa (11/3/2025).
    Hussein menilai, apa yang disampaikan Panglima TNI sudah jelas dan bahkan sangat tegas bahwa perwira
    TNI aktif
    harus mundur atau pensiun dini jika menempati jabatan sipil di luar ketentuan Undang-Undang.
    “Kami juga masih menunggu reaksi dari anggota TNI yang duduk di jabatan sipil, apakah tunduk dan patuh dengan Panglima, atau tidak tunduk gitu ya. Nah ini yang kemudian kami masih juga melihat apakah patuh atau tidak,” ujarnya.
    Hussein juga menyebut, pernyataan Panglima Agus membuktikan bahwa institusi TNI menyadari bahwa penempatan perwira aktif pada jabatan sipil tidak tepat.
    Bahkan, menurut dia, ada kesan institusi TNI juga merasa dirugikan.
    “Bagaimana mungkin seorang perwira yang dididik, dilatih itu dengan biaya yang sangat luar biasa banyak, itu justru yang bagus-bagus malah ditempatkan di jabatan sipil, itu kan merugikan institusi TNI,” kata Hussein.
    Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, semua perwira yang memegang jabatan aktif di kementerian dan lembaga akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari tugasnya sebagai perwira aktif.
    “Jadi, prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif,” ujar Agus saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Agus menegaskan, aturan ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
    Dalam ayat (1) disebutkan bahwa “
    Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan
    ”.
    Tapi, dalam ayat (2) disebutkan, “
    Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung
    ”.
    Diketahui, pernyataan Panglima Agus terjadi di tengah-tengah situasi di mana DPR RI sedang membahas revisi
    UU TNI
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirut Pertamina Ungkap Pesan Khusus Prabowo Saat Dipanggil ke Istana

    Dirut Pertamina Ungkap Pesan Khusus Prabowo Saat Dipanggil ke Istana

    Jakarta

    Simon Aloysius Mantiri menceritakan pesan Presiden Prabowo Subianto saat memanggil dirinya ke Istana Presiden, usai dua resmi menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina. Simon resmi menjabat Dirut Pertamina pada 4 November 2024.

    Hal itu disampaikan Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/3/2025)

    “Ketika bertemu, pesan beliau sangat sederhana. Tidak lebih dan tidak saya kurangi. Ketika bertemu beliau hanya menyampaikan setialah hanya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Setialah hanya kepada merah putih sambil menunjuk bendera yang berada di belakang beliau duduk,” kata Simon menyampaikan pesan Prabowo.

    Selain itu Simon menyampaikan pesan Prabowo terkait peran Pertamina sebagai pilar utama bagi Indonesia atas ketahanan energi nasional. Sehingga perlu adanya perhatian yang serius untuk mengembangkan tugas sebagai pimpinan tertinggi Pertamina.

    “Dan beliau pesan, Pertamina adalah sokoguru dan tumpuan bangsa Indonesia. Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya ketika kami menghadap ujian dugaan proses pelanggaran, bahwa hukum yang sedang berlangsung kami hormati,” tuturnya.

    “Namun tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina pun masih banyak sosok-sosok yang merah putih yang tentunya mau berjuang untuk kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambung Simon.

    Simon juga menambahkan pesan Prabowo untuk selalu menjaga tata kelola yang baik di internal Pertamina dan jangan sampai ada kasus korupsi terkait dengan kasus korupsi. Pasalnya hal ini yang menjadi bagian penting dalam membuat negara yang makmur dan sejahtera.

    “Jadi dua hal itu akan kita pegang terus. Kondisi kami saat ini, izinkan kami berbenah. Izinkan kami melakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi. Tidak hanya korupsi, juga terhadap suap. Suap di dalam internal Pertamina, kita juga harus berbenah diri. Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” beber Simon.

    “Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum,” tambahnya.

    (hns/hns)

  • Jambret Kalung Bocah, Emak-emak Nyaris Dihajar Warga Bangkalan

    Jambret Kalung Bocah, Emak-emak Nyaris Dihajar Warga Bangkalan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Seorang emak-emak paruh baya digiring ke Mapolsek Kokop, Kabupaten Bangkalan. Dia ditangkap lantaran diduga menjambret kalung milik seorang bocah perempuan.

    Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi mengatakan, kejadian bermula saat pelaku inisial S (56) mengaku berasal dari Surabaya itu mengemis ke Pasar Dupok. Saat di tengah aktivitas warga melakukan jual pembeli, pelaku melihat seorang anak perempuan berusia 5 tahun memakai kalung emas.

    “Pelaku mendekati korban lalu menjambret kalungnya,” ujarnya, Selasa (11/3/2025).

    Korban yang kaget lalu berteriak minta tolong. Korban juga berteriak menyebut kalung. Sontak pembeli di pasar menoleh. Pelaku yang berusaha kabur berhasil dicegah warga.

    Bahkan, dalam video amatir warga sekitar, telihat pelaku sempat menjadi sasaran amukan warga. Diduga, pelaku kerap berada di lokasi itu dan meresahkan warga sekitar.

    “Lalu pelaku dibawa ke Mapolsek Kokop untuk kami proses lebih lanjut,” ungkapnya.

    Diketahui, pelaku datang ke pasar tersebut semula untuk mengemis. Diduga ia bersama temannya saat tiba di pasar. [sar/but]

  • Genjot Produksi Minyak, PHE Rencanakan Tambah 900 Sumur di 2025

    Genjot Produksi Minyak, PHE Rencanakan Tambah 900 Sumur di 2025

    Jakarta

    Tantangan dalam menggenjot produksi migas terus dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Adapun dalam memenuhi kebutuhan energi serta memastikan ketahanan energi nasional yang mandiri dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan strategi yang matang.

    Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Awang Lazuardi menjelaskan di tahun 2024, PHE berhasil menyelesaikan pengeboran sebanyak 820 sumur, dan di tahun 2025 akan menambah pengeboran sumur antara 850 sumur hingga 900 sumur minyak.

    “Untuk tahun lalu, kita menyelesaikan pengeboran sekitar 820 sumur, untuk sumur pengembangan. Tahun ini untuk Filling The Gap tadi, untuk meningkatkan produksi minyak, kita rencana akan menambah antara 850 sampai 900 sumur,” jelas Awang, dalam acara Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi, di The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    “Itu yang sekarang kita evaluasi, kita berkolaborasi,” imbuhnya.

    Selain itu, Awang mengatakan PHE juga terus mengevaluasi dan mengidentifikasi potensi untuk mempercepat produksi minyak dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Mengevaluasi, mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang bisa kita percepat, yang quick win, yang bisa kita realisasikan di tahun 2025 ini,” katanya.

    Lebih lanjut, Awang menjelaskan bahwa PHE sudah mengeksplorasi sumur yang ditemukan tahun lalu, pihaknya sudah produksikan tahun ini.

    “Salah satunya ada di wilayah kami, di area Rokan dan juga di area Jawa Barat,” ujarnya.

    “Itu ada Akasia Prima, Insyaallah tahun ini,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • Ramai PHK, Keyakinan Masyarakat akan Lapangan Kerja Menurun

    Ramai PHK, Keyakinan Masyarakat akan Lapangan Kerja Menurun

    Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ramainya isu Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK, survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme konsumen turun, utamanya akibat Indeks Ketersediaan maupun Ekspektasi Lapangan Kerja menurun pada Februari 2025. 

    Indeks Ketersediaan Lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, turun 1,5 poin menjadi sebesar 106,2 pada Februari. Sementara Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja untuk enam bulan yang akan datang tercatat mengalami penurunan paling dalam sebesar 2,8 poin menjadi 134,2. 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai seharusnya menjelang waktu Ramadan, konsumen melakukan belanja lebih banyak. 

    “Tapi sekarang ini kecenderungannya kalau ada penurunan keyakinan konsumen, berarti harus dilakukan mitigasi karena adanya tekanan dari sisi PHK yang berlanjut,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/3/2025). 

    Bhima melihat penurunkan optimisme akan ketersediaan lapangan kerja karena PHK merupakan imbas dari efisiensi belanja pemerintah yang terdampak juga banyak, termasuk nasib CPNS yang diundur pengangkatannya. 

    Di sisi lain, masih tingginya suku bunga perbankan meski suku bunga acuan atau BI Rate sudah turun, menahan konsumsi masyarakat. 

    Sementara pemerintah pun telah menyetop stimulus berupa diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan di bawah 2.200 volt ampere yang berakhir pada Februari 2025. 

    “Itu yang keliatan dari penurunan IKK ini. Bahwa masyarakat mengalami kekhawatiran dan tekanan daya beli. Ini harus segara direspons dengan menambah stimulus pemerintah lagi dan harus lebih hati-hati melakukan efisiensi belanja, agar tidak terimbas daya beli masyarakat secara umum,” jelas Bhima. 

    Lain kesempatan, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang melihat untuk meningkatkan kembali optimisme konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah. 

    Pertama, meningkatkan investasi dan ekspansi usaha. Dorongan terhadap investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja. Kebijakan yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha juga akan membantu.

    Kedua, mendorong sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi. Sektor-sektor seperti manufaktur, digital economy, dan industri kreatif memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. 

    “Dukungan regulasi dan insentif di sektor ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujarnya. 

    Ketiga, meningkatkan program upskilling dan reskilling. Hosianna memandang dengan dinamika pasar kerja yang terus berubah, program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sangat penting. 

    Harapannya, hal ini akan memberi sinyal positif bahwa ada kesiapan tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja baru.

    Keempat, dampak positif program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi, khususnya di sektor pangan dan UMKM. 

    Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan lokal dan industri makanan, program ini dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan optimisme konsumen terhadap prospek ketenagakerjaan.

    Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan indeks tersebut tetap berada pada level optimistis. Indeks di atas 100 berarti optimistis dan di bawah 100 berarti pesimis. 

    “Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/3/2025). 

    Untuk diketahui, IKK menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. 

    IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

  • Simak Baik-baik! Pernyataan Lengkap Prabowo Soal THR & Gaji ke-13 ASN

    Simak Baik-baik! Pernyataan Lengkap Prabowo Soal THR & Gaji ke-13 ASN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianti resmi mengumumkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan. Rencanaya akan dicairkan pada 17 Maret 2025 mendatang.

    Kebijakan THR ini diumumkan langsung oleh Presiden di Istana Negara, Selasa (11/3/2025). Dalam kesempatan ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PANRB Rini Widyantini.

    Tidak hanya THR, Prabowo juga mengumumkan langsung gaji ke 13 bagi ASN, TNI – Polri, hingga pensiunan. Yang rencananya dibayarkan pada bulan Juni mendatang.

    “THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan seluruh aparatur negara di pusat dan daerah termasuk PNS pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjakan diberikan kepada seluruh aparatur negara prajurit TNI, Polri, para Hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total 9,4 juta penerima,” kata Prabowo.

    Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan ‘kado’ untuk masyarakat pada bulan Ramadan ini hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H. Seperti penurunan tiket pesawat, penurunan tarif tol, pemberian THR bagi karyawan swasta, hingga bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online.

    Berikut pernyataan lengkap Prabowo :

    Hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 bulan ramadan, dan kita semakin mendekati hari raya idul fitri 1446 H.

    Pemerintah menyadari bahwa saat bulan ramadan dan bulan Idulfitri mobilitas masyarakat akan sangat tinggi. Demikian juga dalam tingkat konsumsi, untuk itu dalam 11 hari bulan Ramadan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat.

    Yaitu:

    1. Penurunan harga tiket pesawat. Setidaknya sebesar 13-14% selama 2 minggu masa liburan Idulfitri.

    2. Penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik lebaran.

    3. Pemberian THR bagi karyawan Swasta, BUMN, BUMD dan

    4. Bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin.

    Masih terkait dengan Idulfitri, saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13, bagi aparatur negara.

    THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima.

    Untuk THR dan gaji ke13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, Prajurit TNI-Polri dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja.

    Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat, dan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

    Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan.

    THR akan dibayar 2 minggu sebelum hari raya Idulfitri mulai dicairkan hari Senin, 17 Maret 2025.

    Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu bulan Juni tahun 2025.

    Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur lebaran.

    Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menpan RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada aparatur negara, para hakim, para prajurit TNI-Polri dimanapun bertugas.

    —-

    Tunjangan kinerja itu 100 persen. Pemberiannya. Diingatkan oleh Kementerian Keuangan.

    (emy/mij)

  • Video: Pemerintah Perketat Uji Emisi Kendaraan Berat

    Video: Pemerintah Perketat Uji Emisi Kendaraan Berat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Polusi udara menjadi tantangan besar dengan dampak signifikan terutama bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup pun kembali melaksanakan uji emisi bagi kendaraan khususnya di wilayah Jabodetabek.

    Selengkapnya dalam Autobizz , CNBC Indonesia (Selasa, 11/03/2025)

  • Pemerintah Minta Perusahaan Swasta Ikut WFA Jelang Lebaran

    Pemerintah Minta Perusahaan Swasta Ikut WFA Jelang Lebaran

    Jakarta

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta agar perusahaan swasta ikut serta menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) untuk para pekerjanya menjelang Lebaran. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus mudik.

    Pemerintah sendiri juga sudah menyepakati penerapan pola kerja tersebut menjelang Lebaran. Adapun FWA atau WFA di instansi pemerintah mulai berlangsung pada 24 s.d 27 Maret 2025.

    “Untuk mensukseskan program mudik nasional, Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan penerapan WFA,” kata Yassierli, dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan pola kerja fleksibel ini juga tetap perlu memperhatikan kelancaran operasional di masing-masing perusahaan.

    “Penerapan WFA dengan tetap memperhatikan kelancaran operasional di masing-masing perusahaan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan usulan work from anywhere (WFA) untuk ASN dan pegawai BUMN menjelang mudik Lebaran telah disetujui. WFA akan dimulai pada 24 Maret 2025.

    “Alhamdulillah kami didukung dan mendapat persetujuan untuk melaksanakan work from anywhere dari 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025,” kata Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025) dikutip dari detikNews.

    Dudy mengatakan pihaknya telah menemui sejumlah kementerian dan lembaga mengenai usulan WFA. Dia berharap kebijakan WFA dapat menjadi salah satu solusi kemacetan saat mudik Lebaran.

    Lebih lanjut, Dudy mengatakan kebijakan WFA juga akan kembali diusulkan untuk arus balik Lebaran 2025. Dia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi mengenai usulan itu.

    (shc/rrd)