Xcloud.id

Blog

  • PT Timah kembangkan teknologi terbaru tingkatkan cadangan timah

    PT Timah kembangkan teknologi terbaru tingkatkan cadangan timah

    Penggunaan teknologi canggih menjadi salah satu kunci keberhasilan eksplorasi

    Pangkalpinang (ANTARA) – PT Timah Tbk mengembangkan teknologi terbaru dengan memanfaatkan implementasi AI berbasis citra satelit, sebagai langkah meningkatkan sumber daya dan cadangan bijih timah di wilayah operasional perusahaan.

    “Penggunaan teknologi canggih menjadi salah satu kunci keberhasilan eksplorasi,” kata Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Rendi Kurniawan di Pangkalpinang, Rabu.

    Ia mengatakan, PT Timah pada 2025 memiliki sejumlah target eksplorasi yakni di darat dengan melakukan eksplorasi detil endapan ‘aluvial dalam’ dan peningkatan kelas sumber daya timah primer. Sementara untuk target eksplorasi laut dengan intensifikasi eksplorasi wilayah pesisir pantai.

    “Eksplorasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis yang dilakukan PT Timah Tbk. Tins secara masif melakukan eksplorasi baik di darat maupun di laut untuk mencari sumber daya dan cadangan timah baru,” katanya.

    Ia menyatakan eksplorasi juga menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan produksi dan mendukung pertumbuhan industri hilir. Dalam rangka mencapai target eksplorasi yang lebih akurat dan efisien, PT Timah mengadopsi teknologi geofisika, pemetaan drone, dan pemodelan 3D.

    Selain itu, PT Timah juga sedang mengembangkan teknologi baru dengan memanfaatkan implementasi AI pada analisis mineral dan AI dalam monitoring resources berbasis citra satelit.

    Sebagai tambahan, Utilisasi Unmanned Surface Vehicle (USV) dalam survey batimetri turut menjadi langkah tepat untuk mencapai efisiensi proses dan biaya.

    “Dengan data yang lebih detail dan akurat, Perusahaan dapat merancang strategi pengeboran yang lebih terukur dan meminimalkan dampak lingkungan,” sambungnya.

    Ia menambahkan dalam mengoptimalkan eksplorasi dan mengembangkan mineral ikutan yang terkandung dalam timah, PT Timah juga melakukan improvement metode sampling untuk menginventarisasi Mineral Ikutan Timah (MIT) dan optimalisasi pengeboran coring di laut.

    “PT Timah saat ini juga fokus pada pengembangan mineral ikutan timah, sehingga kita sudah mulai ini dari proses hulu di eksplorasi dengan memetakan MIT secara lebih komprehensif,” kata Rendi.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebagian wilayah Jakarta diprakirakan turun hujan disertai petir

    Sebagian wilayah Jakarta diprakirakan turun hujan disertai petir

    Logo BMKG

    Sebagian wilayah Jakarta diprakirakan turun hujan disertai petir
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 08:08 WIB

    Elshinta.com – Sebagian wilayah DKI Jakarta diprakirakan diguyur hujan disertai dengan petir, sementara sebagian daerah lainnya mengalami hujan ringan pada Rabu.

    Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan diprediksi hujan petir.

    Sementara untuk kota administratif lainnya, seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur diperkirakan hanya mengalami hujan ringan.

    Di beberapa kota penyangga Jakarta, cuaca juga diprakirakan hujan dengan intensitas yang berbeda-beda. Sementara di Provinsi Banten, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan kemungkinan akan mengalami hujan sedang.

    Sedangkan beberapa kota di Jawa Barat, seperti Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok cenderung hanya mengalami hujan ringan.

    Sumber : Antara

  • Indeks demokrasi turun bukan pada masa Presiden Prabowo

    Indeks demokrasi turun bukan pada masa Presiden Prabowo

    Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai (tengah) saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

    Menteri HAM: Indeks demokrasi turun bukan pada masa Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 08:20 WIB

    Elshinta.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa Presiden Prabowo Subianto.

    “(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

    Pada tahun 2024, angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,44 atau menurun dari angka indeks tahun 2023 yang tercatat 6,53.

    Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 bukan berarti menunjukkan pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi, melainkan adanya perbedaan variabel penilaian dengan EIU.

    Menurut ia, EIU hanya berfokus pada aspek aturan-aturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan putusan peradilan yang dinilai mengekang kebebasan demokrasi.

    Oleh sebab itu, Pigai mengakui bahwa apabila berfokus pada variabel penilaian EIU maka terdapat beberapa aturan yang mengakibatkan penurunan indeks demokrasi di tanah air, terutama dari tahun 2015 hingga 2024.

    “Pertama, Peraturan Kapolri tentang hate speech (ujaran kebencian, red) pada 2015 sehingga Peraturan Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi,” jelasnya.

    Kedua, kata Pigai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur anggota dewan dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka.

    “Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Perppu tentang Ormas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) yang akarnya membubarkan satu, dua ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah,” katanya.

    Kemudian, penangkapan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang terjadi sejak tahun 2015.

    “Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun,” jelasnya.

    Secara khusus, Menteri HAM mengatakan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 karena adanya upaya DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

    Sumber : Antara

  • 3 Komisi di DPR Tindaklanjuti Temuan Minyakita Disunat dan Dipalsukan

    3 Komisi di DPR Tindaklanjuti Temuan Minyakita Disunat dan Dipalsukan

    3 Komisi di DPR Tindaklanjuti Temuan Minyakita Disunat dan Dipalsukan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    DPR RI

    Adies Kadir
    mengungkapkan bahwa tindak lanjut dari polemik pengurangan isi takaran dan
    pemalsuan produk

    Minyakita
    akan dikoordinasikan dengan tiga komisi terkait.
    Menurut Adies, persoalan mengenai Minyakita menjadi tanggung jawab Komisi XII DPR RI yang merupakan mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
    “Kemudian juga terkait dengan peredarannya di Kementerian Perdagangan, itu kan di Komisi VI juga. Nanti saya ingin cek kepada pimpinan Komisinya,” ujar Adies, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).
    Adies menyatakan bahwa temuan kecurangan dalam produksi dan peredaran Minyakita di pasaran saat ini sedang ditangani oleh kepolisian.
    Berdasarkan hasil pendalaman oleh Polri, ditemukan dugaan pemalsuan produk Minyakita yang dijual kepada masyarakat.
    “Sekarang tinggal kita akan mengumpulkan data. Apakah ini hanya ada di wilayah Jabodetabek saja, atau di seluruh wilayah Indonesia, kan itu yang paling penting,” ungkap Adies.
    Dalam upaya penanganan masalah ini, Pimpinan DPR meminta Komisi III DPR RI untuk segera berkoordinasi dengan Polri terkait temuan pelanggaran dalam produksi dan distribusi Minyakita.
    “Jadi, mungkin nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman untuk menindaklanjuti itu. Dan kawan-kawan di Komisi III juga bisa berkoordinasi dengan Bareskrim terkait dengan penanganan pemalsuan Minyakita dan juga pengurangan-pengurangan tersebut,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya tengah mendalami temuan isi produk minyak goreng
    MinyaKita
    yang disebut tidak sesuai takarannya.
    Penelusuran oleh polisi ini adalah tindak lanjut dari temuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta (8/3/2025).
    Dalam sidak tersebut, Amran menemukan bahwa MinyaKita yang seharusnya dijual 1 liter, tapi dalam kemasan tersebut hanya berisi 750-850 mililiter (ml).
    “Kemarin kami turun ke tiga lokasi, saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan akan kami lakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati dia isinya tidak sesuai kemasan yang satu liter,” kata Sigit kepada wartawan, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).
    “Kemudian ada juga yang menggunakan label MinyaKita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses,” tambahnya.
    Namun, Menteri Perdagangan Budi Susanto justru mengeklaim sudah tidak ada lagi kecurangan terkait produk MinyaKita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonom Indef sebut THR ASN jadi bantalan hadapi lonjakan harga

    Ekonom Indef sebut THR ASN jadi bantalan hadapi lonjakan harga

    Cara mencegah inflasi itu tidak tinggi, pertama supply-nya itu diperbanyak karena adanya kenaikan permintaan, kedua, alur distribusinya lancar

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), bermanfaat menjadi bantalan ekonomi dalam menghadapi lonjakan harga barang dan jasa khususnya menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Esther dihubungi di Jakarta, Rabu, menyatakan apabila melihat dari rekam jejak sebelumnya, saat Ramadhan maupun menjelang Idul Fitri, harga bahan pokok dan tarif jasa cenderung naik, sehingga dengan diberikannya THR bagi ASN bisa menjadi bantalan untuk menghadapi kenaikan harga.

    “Karena inflasi itu pasti terjadi pada saat lebaran, mulai dari bulan Ramadhan, karena kecenderungan masyarakat kita itu kalau lebaran pasti akan meningkatkan konsumsi. Sehingga itu yang meningkatkan permintaan terhadap satu barang, itu akan mendorong kenaikan harga-harga barang,” katanya.

    Meski demikian disampaikannya, bantalan tersebut hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, guna menjaga dampak positif THR agar menjaga daya beli masyarakat dalam waktu lama, pemerintah perlu menjaga alur distribusi kebutuhan, serta memperbanyak suplai produk.

    Hal ini supaya tingkat inflasi menjelang Idul Fitri maupun setelahnya dapat ditekan seminimal mungkin.

    “Itu sudah hukum ekonomi, jadi tidak mungkin tidak terjadi inflasi. Cara mencegah inflasi itu tidak tinggi, yang pertama supply-nya itu diperbanyak karena adanya kenaikan permintaan, yang kedua, alur distribusinya lancar,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan dengan total mencapai 9,4 juta penerima.

    Prabowo memerinci besaran pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kerja. Pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN sebesar 100 persen.

    ASN daerah akan diberikan THR dan gaji ke-13 sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.Adapun THR untuk ASN akan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran 2025, mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2025.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkes Budi Gunadi Ingatkan Masyarakat Jaga Kesehatan Jelang Idulfitri

    Menkes Budi Gunadi Ingatkan Masyarakat Jaga Kesehatan Jelang Idulfitri

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh menjelang Idulfitri. Hal tersebut diungkapkan saat menerima audiensi dari jajaran direksi B-Universe di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/3/2025). 

    Selain itu, ia menjelaskan bahwa puasa memiliki berbagai manfaat kesehatan yang telah terbukti secara ilmiah, seperti memperbaiki sel-sel yang rusak dan meningkatkan kebugaran tubuh.

    “Bagi kami, Idulfitri merupakan kemenangan bagi kesehatan. Mengapa? Karena puasa terbukti dapat meningkatkan kesehatan tubuh, seperti membantu mengatasi kelebihan berat badan, mengurangi pola makan berlebih, dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Puasa telah terbukti secara ilmiah dapat membawa tubuh kembali ke kondisi yang lebih sehat,” ungkap Budi Gunadi Sadikin.

    Budi juga mengimbau, agar umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dapat menyelesaikannya dengan baik. 

    Setelah Ramadan, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi hidangan saat Idulfitri, karena hal tersebut dapat memicu timbulnya berbagai penyakit.

    “Bagi yang menjalankan puasa, selesaikan puasa hingga akhir. Setelah Ramadan, meskipun berat badan turun, jangan terburu-buru makan banyak karena berat badan bisa naik lagi. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit, seperti diabetes, strok, dan gangguan jantung. Jaga kesehatan selalu,” tutur Menkes Budi Gunadi.

    Menkes Budi juga menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung makan berlebihan setelah berpuasa. “Masalah kita sekarang bukan kekurangan makanan, tetapi justru kebanyakan makan,” ujarnya.

    Manfaat puasa terhadap kesehatan didukung oleh berbagai penelitian ilmiah. Beberapa jurnal yang membahas dampak positif puasa telah ditemukan, seperti penelitian yang dipublikasikan dalam NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies Vol. 2, nomor 1, April 2023, yang ditulis oleh Siti Khodijah dari TMI Al-Amien Prenduan. 

    Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa puasa, dari perspektif ilmiah, dapat mengobati dan meringankan penyakit seperti obesitas, diabetes, dan gangguan pencernaan.

    Penelitian lainnya, yang berjudul “Manfaat dan Potensi Puasa dalam Mencegah Risiko Penyakit Tidak Menular” oleh Febry Istyanto dan Liza Virgianti dari Poltekkes Kemenkes Jayapura, juga menunjukkan puasa berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular (PTM). 

    Penelitian ini menyimpulkan bahwa puasa dapat meningkatkan keseimbangan metabolisme tubuh dan mengurangi risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

    Dengan adanya bukti ilmiah tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, khususnya dengan memanfaatkan puasa sebagai cara alami untuk memperbaiki kondisi tubuh.

  • Kasus Belum Kelar, Pertamina Patra Niaga Kini Diduga Monopoli Perdagangan LPG dengan Keuntungan 10 Kali Lipat

    Kasus Belum Kelar, Pertamina Patra Niaga Kini Diduga Monopoli Perdagangan LPG dengan Keuntungan 10 Kali Lipat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah kasus dugaan korupsi minyak, PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) kembali terjerat kasus.

    Kali ini, anak usaha Pertamina ini diselidiki terkait dengan penjualan bisnis penjualan BrightGas.

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berinisiatif untuk memulai penyelidikan awal atas dugaan praktik monopoli dalam penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Non Subsidi di pasar midstream.

    Terkait hal ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU, Daswin Nur menyebut penyelidikan awal tersebut ditetapkan KPPU.

    “Penyelidikan awal yang berasal dari kajian KPPU tersebut akan berfokus pada pencarian alat bukti terhadap dugaan pelanggaran Pasal 17 UU No. 5/1999,” katanya, dikutip Rabu, (12/3/2025).

    Terkait hal ini, Pegiat media sosial Tommy Shelby memberikan sorotan tajam.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, ia menyorot keuntungan besar hingga 10 kali lipat yang didapatkan.

    Dari keuntungan itu, rakyat tentunya mendapatkan dampak negatif seperti harga yang makin mahal.

    “KPPU bongkar dugaan monopoli LPG BrightGas oleh Pertamina Patra Niaga,” tulisnya dikutip Rabu (12/3/2025).

    “Keuntungannya? 10 kali lipat dibanding LPG subsidi! Makin mahal, makin susah rakyat, tapi makin tebal kantong mereka yang di atas,” tuturnya.

    BUMN pun tak luput dari sorotan. Ia menyindir terkait tupoksinya apakah untuk mensejahterakan rakyat atau memperkaya oligarki.

    “Tugas BUMN itu mensejahterakan rakyat atau memperkaya oligarki sih?,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Heboh Mantan Pegawai Facebook Klaim Bosnya Suka Mesum

    Heboh Mantan Pegawai Facebook Klaim Bosnya Suka Mesum

    Jakarta –

    Seorang mantan pegawai Facebook menulis kisah saat dia bekerja dalam sebuah buku berjudul Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism. Isinya bisa dikatakan menghebohkan dan membuat Meta selaku induk Facebook mencak-mencak.

    Dalam buku itu, Sarah Wynn-Williams yang dulu posisinya Global Public Policy at Facebook, antara lain menuding mantan Chief Operating Officer Facebook Sheryl Sandberg, berbuat kurang pantas alias mesum. Sandberg dulu banyak dipandang sebagai tangan kanan Mark Zuckerberg.

    Wynn menulis pernah saat penerbangan panjang ke Eropa, Sandberg dan asistennya yang berusia 26 tahun tidur saling memangku dan menyentuh rambut masing-masing.

    Dalam perjalanan itu, Wynn juga diminta membeli beberapa lingerie seharga USD 13 ribu atau ratusan juta rupiah. Tak hanya itu, Sandberg yang memakai piyama, meminta Wynn untuk bergabung dengannya di kasur, tapi Wynn menolaknya.

    Di akhir perjalanan Sandberg menurutnya berkata: “Kamu seharusnya ke tempat tidur”. Setelah kejadian itu, dikutip detikINET dari NBC, Wynn mengklaim merasa diasingkan oleh Sandberg saat bekerja.

    Selain Sandberg, Wynn juga mengklaim eksekutif top Facebook lainnya, Joel Kaplan, bertingkah tidak pantas, antara lain berkomentar bahwa penampilan Wynn mengundang.

    Meta telah membantah semua tudingan Wynn, bahkan mengancam akan melakukan gugatan hukum. “Buku ini adalah gabungan dari tudingan salah dan usang terhadap eksekutif kami,” kata juru bicara Meta.

    “Delapan tahun lalu, Sarah Wynn Williams dipecat karena performanya buruk dan sikapnya toxic, dan investigasi pada saat itu memastikan dia membuat tuduhan yang salah dan tidak berdasar mengenai pelecehan,” tambahnya.

    Menurutnya, sejak saat itu Wynn dibayar oleh aktivis anti Facebook dan buku itu juga termasuk dalam kampanye itu. Sosok anonim yang mengaku berada di pesawat yang sama dengan Wynn dan Sandberg juga mengungkapkan kesaksiannya.

    Menurutnya, semua orang di pesawat, termasuk Sandberg dan anggota staf lainnya, mendorong Wynn-Williams untuk tidur. Orang ini mengatakan mereka melakukannya karena Wynn tampak sedang hamil dan mereka khawatir tentang kesehatannya, bukan karena alasan lain.

    (fyk/fay)

  • Sulbar anggarkan Rp50 miliar untuk pengentasan kemiskinan

    Sulbar anggarkan Rp50 miliar untuk pengentasan kemiskinan

    Anggaran ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni Rp20 miliar dalam bentuk bantuan tunai dan Rp30 miliar untuk pemberian bibit pertanian

    Mamuju (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada APBD 2025 mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah itu.

    “Anggaran ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni Rp20 miliar dalam bentuk bantuan tunai dan Rp30 miliar untuk pemberian bibit pertanian,” kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, di Mamuju, Rabu.

    Bantuan tunai tersebut lanjut Suhardi Duka, akan disalurkan kepada 10 ribu warga miskin ekstrem yang tersebar di setiap kabupaten.

    “Sementara, 10 ribu warga lainnya akan diintervensi oleh pemerintah kabupaten masing-masing,” ujar Suhardi Duka.

    Gubernur menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 20 ribu penduduk atau 1,7 persen dari total warga di Sulbar, masih masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

    “Target kami, setiap tahun angka ini bisa turun satu persen. Sehingga, untuk mencapai target itulah Pemerintah Provinsi Sulbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar pada APBD 2025,” terang Suhardi Duka.

    Gubernur mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.

    Ia menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.

    “Saya ingin bantuan dari mahasiswa. Mari kita sama-sama memastikan alokasi anggaran ini betul-betul tepat sasaran, baik dalam bentuk tunai maupun pemberdayaan UMKM,” katanya.

    Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa sangat penting untuk membangun Sulbar yang lebih sejahtera.

    “Kami mengajak mahasiswa untuk bersama-sama membangun Sulbar di bawah pemerintahan kami. Misi kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun SDM yang unggul dan berkarakter,” jelasnya.

    Gubernur berharap, melalui kolaborasi tersebut Sulbar dapat mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem secara bertahap.

    “Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Sulbar yang lebih sejahtera dan maju,” kata Suhardi Duka.

    Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan dasar yang berkualitas.

    “Itu adalah harapan masyarakat. Itulah alasan mengapa mereka memilih kami. Sekarang, tanggung jawab kami untuk merealisasikannya,” ujar Suhardi Duka.

    Pewarta: Amirullah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Anung Minta Penyunat Takaran Minyakita Dihukum Berat: Ini Keterlaluan – Halaman all

    Pramono Anung Minta Penyunat Takaran Minyakita Dihukum Berat: Ini Keterlaluan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang sengaja menyunat takaran minyak goreng dengan merek dagang Minyakita.

    “Pemerintah Jakarta mendorong tindakan tegas dari aparat kepolisian, penegak hukum bagi siapa saja yang melakukan itu,” tuturnya di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Pramono mengatakan, pihak-pihak yang mengurangi takaran Minyakita harus diberi sanksi berat.

    Apalagi, merek minyak goreng itu mendapat subsidi dari pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.

    “Karena memang ini sungguh sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Mereka masyarakat yang sangat membutuhkan dan Minyakita ini kan untuk segmen masyarakat yang membutuhkan.”

    “Sudah disubsidi, kemudian ukurannya dikurangi, ini kan keterlaluan,” imbuh politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini.

    Oleh karena itu, Pramono meminta kepolisian untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melakukan kecurangan terkait isi kemasan Minyakita.

    “Siapa pun yang melakukan itu, maka pemerintah Jakarta memberikan dukungan, support sepenuhnya untuk diambil tindakan tegas bagi mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, penemuan takaran Minyakita disunat diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    Pelanggaran itu ditemukan Amran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan sembilan bahan pokok di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

    “Ini merupakan pelanggaran serius, Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter,” ujar Amran dalam keterangan resminya, Sabtu.

    Untuk diketahui, Minyakita diproduksi oleh tiga badan usaha yakni PT AEGA, koperasi KTN, dan PT TI.

    Amran mengatakan praktik curang penyunatan isi takaran tidak bisa ditoleransi.

    Dengan pelanggaran ini, Amran bahkan meminta perusahaan diproses hukum dan ditutup.

    “Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, salah satunya minyak goreng bagi masyarakat, tetapi justru menemukan pelanggaran,” imbuhnya.

    Kekecewaan Amran bertambah setelah melihat kecurangan lain.

    Ia menemukan harga jual Minyakita lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Minyak ini dijual sampai Rp 18.000 per liter, padahal di kemasan tertulis HET Rp 15.700 per liter.

    “Kita tidak boleh membiarkan praktik semacam ini terus terjadi. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat,” ucap Amran.

    Pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan Bareskrim Polri untuk menindak dan memberi hukuman apabila terbukti ada pelanggaran.

    “Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut,” tuturnya.

    Penangkapan di Bogor

    Salah satu pelaku di balik Minyakita palsu di Bogor, Jawa Barat, telah ditangkap polisi.

    Pria berinisial TRM yang mengendalikan operasional di dalam gudang di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tersebut juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Di gudang itu, minyak curah yang diperoleh dari industri di wilayah Tangerang dan Jakarta itu di-packing dalam kemasan Minyakita.

    Takaran minyak goreng yang seharusnya 1 liter dikurangi menjadi 750 hingga 800 ml.

    Tak hanya itu, kemasan yang digunakan pun tidak sesuai ketentuan, karena tidak mencantumkan berat bersih.

    Selain itu, Minyakita yang diproduksi di sana mencantumkan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ternyata sudah tidak berlaku.

    Dari berbagai kecurangan yang dilakukannya, termasuk menjual Minyakita tersebut dengan harga Rp15.600 (lebih tinggi dari ketentuan distributor yang seharusnya untuk distributor tingkat pertama di harga Rp13.500), pelaku meraup untung hingga Rp600 juta perbulan sejak beroperasi di awal tahun 2025.

    Wakapolres Bogor, Kompol Rizka Fadhilah, mengatakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

    “Terkait dengan perbuatan pelaku dikenakan pasal 62 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 1 UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun atau denda Rp 2 Miliar,” ujarnya, Senin (10/3/2025).

    Selain itu, ucap Rizka, pelaku juga dijerat Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan pidana denda Rp10 miliar.

    “Dan juga pasal 160 Jo pasal 24 ayat 1 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan di mana diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” paparnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Minta Penyunat Takaran Minyakita Dihukum Berat, Pramono Anung: Mencederai Rasa Keadilan Masyarakat!

    (Tribunnews.com/Deni/Gilang)(TribunJakarta.com/Dionisius Arya)