Xcloud.id

Blog

  • Mendag Akui Rasio Pengusaha RI Tertinggal Jauh dari Singapura

    Mendag Akui Rasio Pengusaha RI Tertinggal Jauh dari Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui rasio kewirausahaan Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia hingga Singapura.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan saat ini, rasio kewirausahaan yang ditorehkan Indonesia masih di angka 3,57%. Padahal, Budi menyebut untuk menjadi negara maju diperlukan rasio kewirausahaan dua digit atau di kisaran 10%–12%.

    “Sementara Malaysia, Thailand di atas 4%, Singapura 8,6% dan untuk menjadi negara maju rasio kewirausahaan adalah 10–12%,” kata Budi dalam acara peluncuran Indonesia Licensing and Franchising Expo Tahun 2025 (ILFEX 2025) di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Di sisi lain, Budi menjelaskan bahwa rasio kewirausahaan juga penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sehingga rasio ini perlu ditingkatkan.

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Budi menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada 2024 mencapai 5,03% yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,04%.

    Sementara dari sisi perdagangan, Indonesia terus mencatat kinerja positif yang surplus neraca perdagangan selama lima tahun berturut-turut dengan nilai kumulatif adalah sebesar US$31,04 miliar pada 2024.

    Lebih lanjut,Budi menuturkan pemerintah harus mengejar rasio kewirausahaan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kompetensi para UMKM.

    “Kemendag berkomitmen terus untuk mendukung pengembangan kewirausahaan nasional, antara lain melalui penguatan brand dan merek lokal dan kemitraan usaha berbasis waralaba dan lisensi,” tuturnya.

    Apalagi, lanjut dia, waralaba memiliki potensi yang luas di Indonesia. Berdasarkan laporan kegiatan usaha 2024, waralaba di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 97.872 orang dengan total omzet mencapai Rp143,25 triliun, serta jumlah gerai yang dikelola sendiri sebanyak 34.503 gerai dan yang diwaralabakan sebanyak 17.786 gerai.

    “Hingga Februari 2025, Kementerian Perdagangan mencatat ada 157 pemberi waralaba dalam negeri dan 154 pemberi waralaba luar negeri,” tuturnya.

    Jika dibedah menurut sektor, Budi menyampaikan industri makanan dan minuman atau food & beverage (F&B) masih mendominasi dengan komposisi 47,77%, diikuti jasa kecantikan, pendidikan non-formal, retail, dan lainnya.

    “Dengan demikian, potensi perkembangan waralaba lokal kami berharap pameran ILFAC 2025 dapat menjadi wadah dan sarana yang baik untuk promosi berbagai konsep bisnis,” tandasnya.

  • Tol Japek II Selatan Dibuka Fungsional hingga Bekasi saat Lebaran

    Tol Japek II Selatan Dibuka Fungsional hingga Bekasi saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap fungsional Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) II Selatan bakal dibuka hingga Seksi II Setu – Taman Mekar tepatnya di wilayah Bojongmangu.

    Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Wilan Oktavian menjelaskan Tol Japek II Selatan itu bertambah sepanjang 22 kilometer (Km) dibandingkan fungsional pada Lebaran 2024.

    “Yang jelas Lebaran ini kita akan fungsionalkan sampai Bojongmangu tuh, bertambah 22 Km. Bukan sampai Kutanegara, tapi sampai Bojongmangu. Kalau dulu kan cuma 8 Km, sekarang itu 30 Km,” kata Wilan saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Lebih rinci, Wilan menjelaskan bahwa fungsional Tol Japek II Selatan sepanjang 30 Km itu bakal dibuka pada momentum arus balik saja guna mendukung kelancaran lalu lintas.

    Wilan menyebut, fungsional tol tersebut bakal dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian apabila nantinya terdapat kepadatan lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta. 

    “Jadi dari arah Bandung, itu nanti kalau macet ke arah Japek akan dibelokkan di Sadang. Itu keluarnya di KM 34 atau KM 37. Nanti ada bisa milih masuk Deltamas [menuju Tol Japek eksisting],” ujarnya.

    Sebagai informasi, Jalan Tol Japek II Selatan saat ini dalam tahap konstruksi yang digarap oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR). Tol ini mulai dibangun pada Februari 2019. 

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, JSMR sempat menargetkan Tol Japek II Selatan bakal rampung pada 2025. Saat dikonfirmasi, Wilan mengaku belum menggenggam secara pasti berapa progres konstruksi Tol Japek II Selatan saat ini.

    Namun, dia memberi sinyal bahwa proyek tersebut tak bakal tersambung penuh pada tahun ini. Melainkan, bakal difokuskan terlebih dahulu untuk dapat rampung hingga Seksi II Setu – Taman Mekar. 

    “Kalau Japek 2 Selatan kayaknya kalau [tersambung penuh] sampai ke JORR 2 itu masih agak panjang. Mungkin kita fokusnya sampai ke seksi 2 ya,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan memiliki panjang 64 km yang terdiri atas 3 Paket, yaitu Paket 1 Jati Asih menuju Setu (Sta 0+000 – Sta 9+300) sepanjang 9,3 km, ruas ini masuk ke dalam wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. 

    Sementara itu, paket 2 Setu menuju ke Taman Mekar sepanjang 24,85 km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bekasi dan Paket 3 dari Taman Mekar menuju Sadang sepanjang 27,85 Km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.  

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan dari Sadang hingga Setu akan terintegrasi dengan jaringan Jalan Tol Purbaleunyi dan JORR 2 Jalan Tol Cimanggis – Cibitung. Menyusul Paket 2 akan rampung pada 2023 dan Paket 1 ditargetkan akan rampung pada 2025.

    Nantinya, setelah beroperasi penuh, Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek dari sisi selatan.

  • Keuntungan Jual Minyak Curah Ilegal, Sehari Hasilkan Rp 9,5 Juta

    Keuntungan Jual Minyak Curah Ilegal, Sehari Hasilkan Rp 9,5 Juta

    Pasuruan (beritajatim.com) – Keuntungan besar yang diraup dari penjualan minyak goreng curah ilegal membuat seorang pria di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, nekat menjalankan bisnis haram ini. AM (44) berhasil meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah sebelum akhirnya digerebek polisi.

    “Tersangka membeli minyak goreng curah dalam jumlah besar, kemudian mengemasnya menggunakan botol ukuran 670 ml tanpa label, dan menjualnya ke pasaran dengan harga Rp 19.500 per botol,” ungkap Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Adimas Firmansyah.

    Menurut keterangan pelaku dalam satu ton minyak goreng curah pelaku meraup keuntungan Rp 9,t juta dalam sehari. Dalam sehari mampu memproduksi 600 botol minyak curah yang dikemasnya sendiri di rumahnya.

    Sementara itu dalam sebulan bisa memproduksi 18.000 botol atau 13 ton minyak. Untuk keuntungannya sendiri mencapai Rp 120 juta yang diedarkan di sejumlah pasar tradisional Pasuruan Raya.

    Penggerebekan ini berawal dari penyelidikan polisi terkait peredaran minyak goreng botolan tanpa label di masyarakat. “Setelah dilakukan penyelidikan, kami berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti di rumahnya,” lanjutnya.

    Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita 279 botol minyak goreng tanpa label, timbangan digital, mobil pikap, ribuan botol kosong, dan tandon berisi minyak goreng curah. Barang bukti tersebut diamankan untuk untuk proses penyidikan lebih lanjut.

    Tersangka dijerat dengan Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 113 jo Pasal 57 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 3 milyar,” tutupnya. (ada/kun)

  • Toyota Setrum C-HR Jadi Mobil Listrik, Jarak Tempuh hingga 600 Km

    Toyota Setrum C-HR Jadi Mobil Listrik, Jarak Tempuh hingga 600 Km

    Jakarta –

    Toyota C-HR kini disetrum menjadi mobil listrik. Toyota resmi memperkenalkan mobil listrik C-HR+.

    Toyota C-HR+ dijadwalkan untuk diluncurkan di pasar Eropa tertentu pada akhir tahun 2025. Selanjutnya, pada 2026 mobil ini baru bakal dijual secara merata di seluruh Eropa.

    Toyota C-HR+ terinspirasi oleh Toyota C-HR yang mengusung mesin bensin dan hybrid. Mobil ini dibangun berdasarkan filosofi kendaraan listrik bertenaga baterai e-TNGA Toyota juga memiliki bodi dan interior yang unik.

    Pada tampilan tiga perempat bagian depan, gaya yang bersih dan modern dengan jelas mengidentifikasikannya sebagai mobil listrik kontemporer Toyota. Sementara posisi yang lebar menunjukkan jenis berkendara dinamis seperti Toyota C-HR. Desain bemper depan, gril, dan lampu depan semuanya eksklusif untuk model ini, sementara siluet crossover coupe tampil ramping dan aerodinamis.

    Gaya mobil ditekankan oleh garis karakter yang khas: tegas di bagian belakang, menyatu dengan mulus ke dalam desain bagian depan. Tampilannya juga sama khasnya di bagian belakang, lagi-lagi dengan posisi yang lebar dan lampu kombinasi belakang LED.

    Toyota C-HR+ Foto: Dok. Toyota

    Beralih ke interior, kabinnya modern dan ramping sehingga menciptakan nuansa terbuka. Dengan panjang keseluruhan 4.520 mm, jarak sumbu roda memanjang hingga 2.750 mm, Toyota C-HR+ tetap menyajikan kenyamanan. Dimensi itu membantu mengamankan akomodasi yang luas dengan ruang kepala yang luas.

    Toyota C-HR+ Foto: Dok. Toyota

    Toyota menawarkan dua opsi baterai untuk C-HR+. Ada baterai 57,7 kWh dengan penggerak roda depan, serta baterai 77 kWh untuk penggerak roda depan dan penggerak semua roda. Sekali cas sampai penuh, Toyota mengklaim mobil ini bisa menjangkau jarak hingga 600 km.

    Toyota C-HR+ versi AWD bakal memiliki tenaga 252 kW, memungkinkan akselerasi 0-100 km/jam dalam 5,2 detik. Model berpenggerak roda depan dengan baterai 57,7 kWh menghasilkan tenaga 123 kW, dan baterai 77 kWh berpenggerak roda depan tenaganya naik menjadi 165 kW.

    Mobil ini ditawarkan dengan pengisi daya onboard 11 kW dan ada unit 22 kW. Pengisian daya cepat arus DC bisa sampai 150 kW.

    (rgr/dry)

  • RI Mau Bangun Kilang Minyak Baru 1 Juta Barel, Pengamat Wanti-wanti Risikonya

    RI Mau Bangun Kilang Minyak Baru 1 Juta Barel, Pengamat Wanti-wanti Risikonya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai pemerintah perlu mengkaji secara hati-hati rencana pembangunan kilang minyak baru berkapasitas total 1 juta barel per hari.

    Adapun, pembangunan kilang 1 juta barel itu lebih besar dari rencana awal. Semula, pemerintah akan membangunan kilang berkapasitas 500.000 barel per hari.

    Kilang yang akan dibangun di beberapa daerah itu disebut akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk lewat BPI Danantara.

    Yayan berpendapat risiko dari pembangunan kilang raksasa itu ada pada pembiayaan. Menurutnya, perlu sejumlah dana yang besar dan komitmen dari pemerintah untuk segera mengeksekusinya dengan baik.

    Oleh karena itu, dia juga mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi.

    “Efisiensi dan perbaikan iklim investasi perlu diperbaiki agar prosesnya lebih cepat sehingga menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) pada sektor ini,” kata Yayan kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

    Dia menyebut, jika pemerintah ingin infrastruktur energi agar mendukung target ekonomi 8%, nilai ICOR yang harus diperoleh minimal 4%.

    Yayan menambahkan bahwa agar investasi pada kilang ini menarik, asumsi dari proyek harus jelas terlebih dahulu. Begitu juga dengan targetnya.

    “Misal generating income, cost dan asumsi risiko, [harus jelas] sehingga kita memperoleh internal rate and return atau economic rate of return yang doable,” jelas Yayan.

    Dia pun berpendapat jika hal itu dilaksanakan secara prudent, bisa meminimalkan risiko.

    Pemerintah belum mengungkapkan secara resmi berapa biaya investasi dari pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari ini.

    Namun, untuk pembangunan kilang berkapasitas 500.000 barel pemerintah mengeklaim perlu investasi sebesar US$12,5 miliar atau setara Rp205,54 triliun (asumsi kurs Jisdor Rp16.443 per US$).

    Dengan asumsi nilai yang sama, maka pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel itu membutuhkan investasi sekitar Rp411 triliun.

    Yayan menambahkan bahwa pembangunan kilang itu saat ini memang cukup penting. Ini khususnya untuk pemerataan dan kemandirian energi.

    “Artinya ini meningkatkan security dan certainty dalam hal pasokan BBM, tapi harus dikawal dengan baik proses manajemen good corporate governance-nya untuk pengelolaan kilang ini,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan wacana pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari itu bagian dari percepatan hilirisasi.

    Dia menegaskan bahwa wacana ini merupakan hasil rapat terbatas (ratas) implementasi teknis hilirisasi bersama Presiden Prabowo.

    “Kita akan bangun [kilang minyak] kurang lebih sebesar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia menyebut, salah satu pertimbangan peningkatan kapasitas kilang minyak ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan membangun terminal penyimpanan BBM (storage) dengan kapasitas yang sama dengan kilang.

    “Karena kita masih impor 1 juta barel per hari,” jelas Bahlil.

  • Erick Thohir: Kompensasi BBM gratis perlu kajian

    Erick Thohir: Kompensasi BBM gratis perlu kajian

    di Pertamina tentu ada mekanisme sendiri, tentu semua juga perlu kajian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan kompensasi pemberian bahan bakar minyak (BBM) sebagai bentuk permintaan maaf dari PT Pertamina (Persero) masih harus dikaji lebih lanjut.

    Menurut Erick, kasus korupsi harus ditindaklanjuti secara hukum dan Kementerian BUMN akan selalu mendukung proses tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya nggak bisa menanggapi, tentu kan mekanisme yang ada di pemerintahan, DPR, di Pertamina tentu ada mekanisme sendiri, tentu semua juga perlu kajian. Tentu yang pasti yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, yang namanya kasus korupsi itu kan harus ditindaklanjuti dan kami mendukung,” ujar Erick di Jakarta, Rabu.

    Erick menyampaikan kasus korupsi dan korporasi tidak bisa dilihat sebagai satu kesatuan. Menurut Erick, hal ini pernah terjadi pada kasus korupsi PT Garuda Indonesia (Persero).

    Dalam kasus tersebut, proses hukum dan restrukturisasi tetap berjalan secara bersamaan.

    Menurut dia, apabila bisnis korporasi berhenti maka hal itu bisa menghambat restrukturisasi.

    “Nah ini yang kita jaga bersama-sama, supaya peran korporasi itu tetap berjalan, apakah ada perbaikan administrasi ya harus, memang itu tergantung. Tapi jangan sampai tadi, hal ini justru menghambat restrukturisasi korporasi itu atau perbaikan-perbaikan dari korporasi sendiri,” katanya.

    Sementara itu, Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN berperan sebagai pengawas agar korporasi bekerja sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan. Sedangkan komisaris dan direksi bertugas dalam pengawasan harian.

    “Ya kan mekanisme harian itu ada di Komisaris dan Direksi. Kami sebagai Kementerian BUMN mendorong sesuai dengan transformasi ‘blueprint’ yang ada, dan saya rasa hubungan Kementerian dan Pertamina sangat baik, kita saling mendukung,” ucap Erick.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Optimalisasi Birokrasi, Pemkot Bogor Gelar Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan

    Optimalisasi Birokrasi, Pemkot Bogor Gelar Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor menyelenggarakan Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Pemkot Bogor.

    Mewakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bogor, Rakhmawati, menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari persiapan evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

    Ia juga menekankan bahwa evaluasi kelembagaan merupakan bagian penting dalam meningkatkan efektivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta memastikan urusan pemerintahan berjalan optimal.

    BACA JUGA:Solusi Longsor Batutulis, Pemkot Bogor Ambil Keputusan Ini!

    “Hari ini kita akan mendapatkan sosialisasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait persiapan yang harus dilakukan untuk evaluasi kelembagaan tahun ini,” ujar Rakhmawati di Auditorium Bima Arya, Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Rabu (12/3/2025).

    Rakhmawati menjelaskan bahwa selain mengevaluasi kelembagaan OPD, Pemkot Bogor juga akan meninjau kembali urusan-urusan pemerintahan untuk memastikan seluruh aspek pelayanan publik telah terakomodasi dengan baik.

    “Evaluasi ini bukan hanya untuk menilai kelembagaan di masing-masing OPD, tetapi juga untuk melihat apakah ada urusan yang belum terakomodasi dengan baik. Ini menjadi tanggung jawab bagian organisasi untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki,” jelasnya.

    BACA JUGA:Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil, Pemkot Bogor Janji Bakal Monitor Harga Selama Ramadan

    Dia juga menekankan bahwa evaluasi kelembagaan tidak sekadar mengejar nilai tinggi, tetapi lebih kepada penilaian berbasis kondisi riil agar setiap perubahan dalam organisasi dapat dilakukan secara tepat dan terarah.

    Untuk itu, dirinya berharap setelah sosialisasi ini, akan ada pendampingan lebih lanjut dari Kemenpan RB agar proses evaluasi berjalan optimal dan membawa perbaikan konkret bagi tata kelola kelembagaan di Kota Bogor.

    Dengan adanya evaluasi kelembagaan ini, Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi serta memastikan struktur organisasi yang lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (YUD)

  • 17 Kontainer Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran BBM Disita

    17 Kontainer Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran BBM Disita

  • Prediksi Lonjakan Penumpang Kereta Api Lebaran, Daop 2 Siapkan 355 Ribu Kursi

    Prediksi Lonjakan Penumpang Kereta Api Lebaran, Daop 2 Siapkan 355 Ribu Kursi

    JABAR EKSPRES  – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung bersiap menghadapi lonjakan penumpang selama periode angkutan Lebaran 2024. Tahun ini berpotensi alami kenaikan lagi.

    Dengan prediksi kenaikan jumlah pengguna antara 5 hingga 8 persen dibandingkan tahun lalu, KAI telah menyiapkan 355.124 tempat duduk untuk perjalanan selama 22 hari, mulai 21 Maret hingga 11 April.

    Manager Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, menyebut tingginya minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta api menjadi faktor utama penambahan kapasitas tersebut.

    “Kalau kita lihat tren, kebutuhan masyarakat terhadap kereta api terus meningkat. Oleh karena itu, kami menyiapkan lima kereta tambahan di samping 21 kereta reguler,” ujarnya saat ditemui Jabar Ekspres, beberapa waktu lalu.

    Dia menambahkan, kelima perjalanan tambahan itu meliputi KA Lodaya (2 rangkaian), KA Argo Parahyangan, KA Kutojaya Selatan, dan KA Pasundan Tambahan.

    Selain penambahan armada, KAI juga menyiapkan berbagai posko pendukung, termasuk posko kesehatan dan keamanan, guna memastikan perjalanan penumpang tetap aman dan nyaman.

    Menurut Kuswardoyo, kendati tiket masih tersedia untuk sejumlah perjalanan, lonjakan pemesanan diprediksi akan terus meningkat mendekati puncak arus mudik.

    Dirinya optimis, dengan kenyamanan yang semakin meningkat, tren penggunaan kereta api pun kini semakin digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

    “Kami juga menerapkan layanan jemput bola di dalam kereta. Jika ada penumpang sakit, petugas akan naik ke gerbong untuk memberikan pertolongan,” pungkasnya.

  • Lawan di Kasus Sambo, Kawan di Perkara Hasto

    Lawan di Kasus Sambo, Kawan di Perkara Hasto

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah kembali bertemu Ronny Talapessy dalam waktu dan keadaan yang berbeda. Keduanya sempat menjadi lawan dalam perkara penghilangan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 2022 lalu.

    Febri Diansyah duduk sebagai salah satu pengacara Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Sedangkan Ronny membela ajudan Sambo yang juga menjadi terdakwa, yakni Richard Eliezer alias Bharada E.

    Kini keduanya menjadi kawan untuk bersama-sama mendampingi Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melawan KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

    Febri mengatakan, pengacara bekerja secara profesional dan ada prinsip dasar yang menyebut bahwa advokat tidak bisa diidentikan dengan klien. Ia menegaskan meskipun ada perbedaan pendapat dalam menangani kasus sebelumnya, hal itu semata-mata untuk melihat fakta-fakta hukum.

    “Sekarang kami bersama Bang Ronny Talapesi dalam satu tim hukum, tentu saja kami akan fokus pada aspek hukumnya secara profesional,” kata Febri di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2025.

    Tim pengacara Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy.

    Ia kembali menekankan bahwa prinsip dasar profesi advokat tercantum jelas dalam kode etik dan undang-undang advokat, yang menegaskan advokat tidak boleh diidentikkan dengan klien.

    “Tertulis jelas di kode etik advokat, di undang-undang advokat juga ada jaminan tersebut, dan juga advokat menjalankan fungsinya secara profesional,” ucap Febri.

    Febri Nilai Hasto Tak Terlibat di Kasus Harun Masiku

    Febri Diansyah termasuk dalam 17 pengacara yang mendampingi Hasto berhadapan dengan KPK dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2024. Ia sudah mempelajari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas terdakwa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, dan Agustiani Tio Fridelina.

    Menurut Febri, di dalam putusan tiga terdakwa tersebut menunjukkan tidak ada bukti yang mengarah pada keterlibatan Hasto. Ia menekankan bahwa uang suap yang diterima Wahyu Setiawan bersumber di kantong Harun Masiku, bukan dari Hasto. Fakta hukum ini yang menjadi alasan Febri memberikan pendampingan hukum kepada Hasto.

    “Jadi bisa dibayangkan kalau tiba-tiba pekara ada tersangka baru dan nanti ada perubahan lagi misalnya di proses persidangan. Lalu bagaimana dengan fakta sidang yang sudah ada sebelumnya,” ujar Febri.

    “Setelah kami pelajari itulah, kemudian kami cukup yakin bahwa kasus ini seharusnya diuji secara rinci dan secara detail dalam proses persidangan nanti,” ucapnya melanjutkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News