Xcloud.id

Blog

  • Tak Perlu Panik soal Biaya, Program JKN Pastikan Akses Kesehatan Terjamin – Halaman all

    Tak Perlu Panik soal Biaya, Program JKN Pastikan Akses Kesehatan Terjamin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Risma (25), seorang peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif memanfaatkan Program JKN, berbagi pengalaman saat mendampingi ayahnya menjalani pengobatan rutin untuk proses pemulihan dari penyakit yang diderita.

    Risma merasa Program JKN sangat membantu keluarganya dan menghilangkan rasa khawatirnya ketika sakit untuk berobat di fasilitas kesehatan yang kemungkinan mengeluarkan biaya yang banyak.

    Warga asal Wonomulyo, Polewali Mandar ini mengantar ayahnya untuk kedua kalinya berobat ke Poli Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo.

    ”Untuk kedua kalinya saya mengantar bapak berobat ke Poli RSUD Wonomulyo, ini berobat lanjutan setelah kunjungan kami yang pertama. Sempat rawat inap juga disini, seluruh pelayanan sangat baik terlebih petugas kesehatan yang melayani ketika rawat inap dan juga yang melayani sewaktu di poli saat ini,” terangnya.

    Risma mengatakan, administrasi yang dipersyaratkan juga sudah mudah, bahkan ia hanya datang mengantar bapaknya saja waktu itu dan menyerahkan KTP dari orang tuanya.

    ”Tidak ada hal yang dipersulit, waktu registrasi juga hanya memberikan identitas diri dari bapak dan setelahnya langsung dilayani masuk ke ruang rawat inap. Tidak ada menunggu lama untuk mengantre kamar juga, seluruhnya alhamdulillah nyaman dan tenang ketika memanfaatkan layanan JKN ini. Tidak ada biaya juga yang perlu saya bayarkan untuk seluruh layanan yang diberikan, hanya datang berobat, dilayani, mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang baik oleh rumah sakit dan petugasnya serta pengobatan yang maksimal untuk kesembuhan bapaknya,” terang Risma.

    Ia menambahkan bahwa secara keseluruhan, pengalamannya dengan Program JKN sangat positif, dan program ini terus mengalami perbaikan menyeluruh berdasarkan masukan dari peserta untuk memberikan pelayanan yang optimal.

    Seluruh fasilitas kesehatan beserta sarana dan prasarana yang tersedia dirancang untuk memberikan kenyamanan, sehingga peserta JKN dapat merasakan kemudahan, kecepatan, dan kesetaraan dalam mengakses layanan, menciptakan pengalaman yang berkesan bagi setiap peserta.

    ”Banyak kemudahan yang saya rasakan saat ini, dari yang sebelumnya harus menggunakan kartu fisik sekarang sudah tersedia KIS Digital yang berasal dari Aplikasi Mobile JKN. Selain itu dalam aplikasi tesebut juga terdapat kemudahan lainnya seperti konsultasi dengan dokter, skrining riwayat kesehatan, mengecek status kepesertaan dan lain sebagainya, itu sangat membantu saya dan seluruh peserta JKN lainnya,” ucapnya.

    Tak hanya itu, ada satu hal lain yang menurutnya perlu disampaikan, yaitu informasi terkait obat-obatan yang dikabarkan harus dibeli sendiri oleh peserta JKN di luar apotek rumah sakit.

    ”Seluruh obat diberikan secara cepat dan tepat, tidak perlu menunggu lama juga. Informasi yang diberikan oleh pihak farmasi atau petugas apoteknya juga jelas. Di sini tidak ada satu pun obat yang perlu saya beli di luar ataupun diminta oleh petugas untuk beli dan nantinya diganti biaya pembelian tersebut. Jadi informasi yang beredar dan pernah saya dengar itu sangat tidak benar dan isu tersebut sama sekali tidak terbukti disini,” terangnya.

    Risma mengimbau seluruh masyarakat untuk memastikan diri terdaftar dalam Program JKN agar bisa merasakan manfaatnya, sebagaimana yang dialami oleh keluarganya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada BPJS Kesehatan, dengan harapan layanan yang sudah baik saat ini dapat terus ditingkatkan bagi seluruh peserta JKN.

    “Bentuk dukungan masyakarat kepada BPJS Kesehatan dapat terlihat dari peserta yang terdaftar pada Program JKN, karena ketika berobat kita tidak perlu khawatir lagi untuk memikirkan biaya yang besar. Terima kasih kepada BPJS Kesehatan khususnya BPJS Kesehatan Cabang Polewali atas hadirnya Program JKN yang selalu meningkatkan pelayanan kepada seluruh peserta JKN. Saya pribadi sangat puas dengan Program JKN ini, benar-benar sangat bermanfaat dan membantu masyarakat,” ujarnya.

  • Ketua Komisi I DPR Tegaskan Revisi UU TNI Tidak Akan Kembalikan Dwifungsi ABRI – Halaman all

    Ketua Komisi I DPR Tegaskan Revisi UU TNI Tidak Akan Kembalikan Dwifungsi ABRI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Utut Adianto menegaskan, bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) tidak akan mengembalikan peran Dwifungsi ABRI yang berlaku pada masa Orde Baru (Orba).

    Hal ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang menganggap bahwa revisi UU TNI berpotensi membawa kembali dwifungsi ABRI.

    “Beberapa teman-teman dari LSM, seperti Setara dan Imparsial, sudah kami undang untuk berdiskusi. Mereka khawatir bahwa dwifungsi ABRI akan kembali seperti masa Orba. Namun, menurut saya, hal tersebut bisa dibatasi melalui undang-undang yang ada,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Utut menambahkan bahwa perubahan sejarah tidak bisa diputar balik, seperti halnya di negara-negara lain yang pernah mengalami perubahan sistem politik.

    Dia juga memberi contoh negara-negara yang tidak dapat kembali ke sistem politik yang telah berubah.

    “Saya minta maaf, saya lebih tua dari adik-adik sekalian, dan tidak ada yang bisa mengembalikan jarum jam. Seperti di Soviet, meskipun yang tua-tua masih ingin kembali ke komunisme, itu tidak mungkin terjadi,” ucap Utut.

    Terkait pembahasan revisi UU TNI, Utut menyebutkan bahwa perdebatan tentang perubahan tersebut akan dilanjutkan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) yang rencananya digelar pada besok.

    Saat ditanya soal target penyelesaian revisi ini sebelum masa reses, seperti yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Utut menekankan pentingnya pembahasan yang cermat dan mendalam.

    “Jika kita mengerjakan undang-undang, kita harus teliti, mulai dari konsep dasar. Misalnya, usia pensiun yang berkaitan dengan keuangan negara,” ucapnya.

    Utut juga menyampaikan tanggapannya mengenai wacana penambahan lima jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.

    Dia menjelaskan bahwa secara praktis, baru satu jabatan yang benar-benar diisi, yaitu di sektor kelautan dan perikanan.

    Sementara itu, jabatan lainnya, seperti yang ada di Bakamla dan BNPB, sudah lama diisi oleh personel TNI.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI untuk menjaga supremasi sipil dalam pengaturan penempatan prajurit TNI aktif di jabatan publik di luar bidang pertahanan.

    Penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga negara adalah salah satu poin yang akan mengalami penyesuaian dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (13/3/2025).

    “Dalam menghadapi ancaman non-militer, TNI menerapkan konsep penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan. Namun, prinsip supremasi sipil tetap menjadi elemen fundamental yang harus dijaga dalam negara demokrasi, dengan memastikan pemisahan yang jelas antara militer dan sipil,” kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

  • 4 Bulan, Kerugian Penipuan Jasa Keuangan Capai Rp 1,25 Triliun

    4 Bulan, Kerugian Penipuan Jasa Keuangan Capai Rp 1,25 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dalam waktu kurang empat bulan total kerugian akibat penipuan pada sektor jasa keuangan mencapai Rp 1,25 triliun. Sementara kerugian sejak 2022 hingga 2024 sebesar Rp2,5 triliun. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi, menyebut bahwa angka kerugian yang dilaporkan terus meningkat. 

    “Saya sampaikan, di dalam waktu 2022–2024 Rp 2,5 triliun. Ini baru empat bulan, itu sudah Rp 1 triliun lebih, kalau enggak salah Rp 1,25 triliun angka persisnya,” kata sosok yang akrab dipanggil Kiki ini dikutip Kamis (13/3/2025).

    OJK juga telah memblokir dana sebesar Rp 127 miliar yang terkait dengan kasus penipuan jasa keuangan  ini. OJK juga mencatat, dalam tiga hingga empat bulan terakhir, pihaknya telah menerima 58.206 laporan dari korban penipuan. Laporan tersebut masuk melalui berbagai jalur, termasuk sistem Investor Alert System and Complaint (IASC) serta langsung ke pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

    “Nah ini yang dilaporkan kepada kita itu sudah 58.206 laporan. Ini dari November ke Desember, Januari, Februari, tiga bulan ya, baru tiga bulan, hampir empat bulan lah kira-kira. Ini sudah 58.000 laporan, laporan korban langsung ke sistem IASC,” ungkap Kiki. 

    Dia juga menjelaskan bahwa tidak semua laporan harus disampaikan melalui IASC, karena masyarakat bisa langsung melapor ke lembaga keuangan tempat mereka membuka rekening.

    Menurut data OJK, dari total laporan yang masuk, sebanyak 39.000 laporan disampaikan langsung ke pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), sedangkan 18.000 laporan diterima melalui sistem IASC. Saat ini, terdapat 2.600 PUJK yang beroperasi di Indonesia, yang turut menindaklanjuti laporan tersebut. 

    Terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam kasus penipuan ini, OJK mencatat ada 123 entitas yang dilaporkan. Namun, menurut Kiki, sebagian besar kasus melibatkan bank-bank besar yang memiliki banyak nasabah dan volume transaksi yang tinggi.

    “Jumlah pelaku usaha yang terkait dengan laporan korban itu ada 123, tetapi kebanyakan banknya itu-itu aja, karena banknya besar nasabahnya banyak, transaksi yang besar, biasanya itu yang dilaporkan,” katanya terkait penipuan jasa keuangan.

    Menurutnya, banyak masyarakat yang belum familiar dengan kanal pelaporan seperti tautan IASC dan kontak layanan OJK di nomor 157. Oleh karena itu, OJK mendorong masyarakat untuk segera melaporkan jika mengalami penipuan, baik melalui sistem OJK maupun langsung ke bank atau lembaga keuangan tempat mereka membuka rekening.

    Selain itu, OJK juga mencatat bahwa jumlah rekening yang terkait dengan laporan korban mencapai 64.888 rekening. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.807 rekening telah diblokir untuk mencegah aktivitas lebih lanjut. 

    Kiki menambahkan dalam kasus penipuan jasa keuangan ini, proses pemblokiran dan pengembalian dana masih menjadi tantangan karena saldo yang tersisa di rekening penipu sering kali tidak mencerminkan total kerugian yang dialami korban.

  • Setoran PPN DN Rontok 92,75% pada Januari 2025, Efek Error Coretax?

    Setoran PPN DN Rontok 92,75% pada Januari 2025, Efek Error Coretax?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri alias PPN DN hanya sebesar Rp2,58 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut turun hingga 92,75% dari realisasi PPN DN pada Januari 2024 senilai Rp35,6 triliun.

    Data tersebut terungkap dalam dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025, yang berisi data fiskal per Januari 2025. 

    Dibandingkan jenis pajak lain, penerimaan PPN DN memang menjadi yang paling besar anjloknya. PPh Badan menjadi jenis pajak yang penurunannya terbesar kedua: pada Januari 2025, realisasi PPh Badan sebesar Rp4,16 triliun atau anjlok hingga 77,14% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp18,2 triliun.

    Kemudian, PPh 21 menjadi jenis pajak yang persentase penurunannya terbesar ketiga. Pada Januari 2025, realisasi PPh 21 sebesar Rp15,96 triliun atau anjlok hingga 43,64% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp28,3 triliun.

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono menjelaskan setoran pajak yang bermasalah tersebut semua adalah dari jenis pajak yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

    Oleh sebab itu, Prianto meyakini permasalahan implementasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan yang dikelola Ditjen Pajak menjadi penyebab utama penurunan penerimaan tersebut.

    Dia menjelaskan setelah diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax terus mengalami masalah teknis. Masalahnya, proses bisnis pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Coretax.

    “Makanya, secara praktis pembayaran pajak tidak dapat dilakukan di bulan Januari 2025 ketika Coretax bermasalah,” jelas Prianto kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

    Prianto meyakini performa penerimaan pajak akan pulih pada bulan-bulan selanjutnya. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia itu beralasan, Ditjen Pajak telah memberikan kelonggaran penyetoran pajak melalui dua skema sejak Februari 2025.

    Skema pertama melalui menu deposit yang ada di Coretax. Skema kedua, menu pembuatan SPT pemotongan/pemungutan PPh juga dapat menghasilkan kode billing sehingga berdasarkan kode billing tersebut pembayaran pajak bisa dilakukan melalui berbagai bank seperti sebelum diberlakukan Coretax.

    Oleh sebab itu, diharapkan penyetoran pajak tidak terhambat lagi. Prianto menyimpulkan, secara prinsip penyetoran pajak terhambat hanya karena ada pergeseran waktu setor.

    “Jadi, target di APBN 2025 masih tetap dapat dipertahankan [Rp2.189,31 triliun],” jelas Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu.

    Jenis Pajak
    Jan-24
    Jan-25
    %

    PPN DN
    35,6
    2,58
    -92,7%

    PPh 21
    28,3
    15,95
    -43,6%

    PPh Badan
    18,2
    4,16
    -77,1%

    PPh Final
    11,5
    11,57
    0,6%

    PPh 22 Impor
    6,3
    6,09
    -3,3%

    PPh 26
    9,3
    8,94
    -3,8%

    PPh OP
    0,5
    0,46
    -8%

    PPN Impor
    19,6
    20,21
    3,1%

    *nilai pajak dalam triliun rupiah

    Sebagai informasi, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 (yang berisi data APBN per Januari 2025) muncul di situs resmi Kemenkeu pada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 14.30 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.

    Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Konferensi Pers APBN Kita edisi Maret 2025 pada Kamis (13/3/2025). Dalam konferensi pers tersebut, Kemenkeu tidak menyampaikan data realisasi penerimaan pajak Januari 2025, melainkan langsung memaparkan data per Februari 2025.

    Disampaikan, penerimaan pajak mencapai Rp187,8 triliun per Februari 2025. Angka tersebut turun 30,2% dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 senilai Rp269,02 triliun.

    Tak Bahas Coretax

    Dalam penjelasannya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu membantah permasalahan implementasi Coretax menjadi penyebab utama penerimaan negara anjlok pada awal tahun.

    Anggito menjelaskan sejak 2022, pola penerimaan pajak selalu sama yaitu naik pada Desember tetapi menurun pada Januari dan Februari.

    “Jadi, tidak ada hal yang anomali [dari penurunan penerimaan pajak selama Januari—Februari 2025]. Jadi sifatnya normal saja,” ujar Anggito dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Hanya saja, dia tidak menampik bahwa penurunan penerimaan pajak pada awal tahun ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, ada dua faktor utama yang menyebabkan itu.

    Pertama, faktor penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti batu bara (-11,8%), Brent (-5,2%), dan nikel (-5,9%). Kedua, faktor administrasi.

    Terkait faktor administrasi, Anggito menjelaskan adanya sejumlah kebijakan baru yang mempengaruhi penerimaan pajak. Dia mencontohkan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) atas PPh 21 atau pajak atas penghasilan buruh yang mulai belaku Januari 2024.

    Menurutnya, penerapan TER PPh 21 mengakibatkan lebih bayar sebesar Rp165 triliun pada 2024. Anggito menyatakan jika lebih bayar tersebut diklaim pada Januari dan Februari 2025 maka penerimaan pajak jenis PPh 21 akan meningkat (rata-rata Rp21,2 triliun [bruto] pada Desember 2024—Februari 2025) bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp20,4 triliun [bruto]).

    “Jadi ada kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan pada 2024 yang namanya tarif efektif rata-rata untuk PPh 21. Jadi kalau Anda menghitung cash memang turun, tapi kalau ini adalah efek dari kebijakan TER yang dilaksanakan 2024,” ujar Anggito.

    Selain itu, sambungnya, ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri (DN) yaitu pembayaran yang sampai dengan Februari bisa dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

    Menurutnya, jika perhitungan dinormalisasikan terhadap aturan relaksasi tersebut maka rata-rata penerimaan PPN DN periode Desember 2024—Februari 2025 mencapai Rp69,5 triliun (bruto) atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp64,2 triliun [bruto]).

    “Jadi itu menjelaskan pola Februari 2025 agak berbeda dengan sebelumnya. Tapi sekali lagi setelah dinormalisasikan dan angka itu diketahui sampai dengan 10 Maret maka polanya sama seperti yang normal,” tutupnya.

    Anggito tidak mengungkapkan permasalahan implementasi Coretax menjadi penyebab penerimaan pajak turun.

  • Pevita Pearce Ungkap Suami Tak Pernah Larang Berkarier setelah Menikah

    Pevita Pearce Ungkap Suami Tak Pernah Larang Berkarier setelah Menikah

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Pevita Pearce, kini tengah menikmati masa-masa bahagia setelah menikah dengan pengusaha asal Malaysia, Mizan Meer, pada 20 Oktober 2024. Momen bahagia tersebut menjadi awal perjalanan baru bagi Pevita, yang kini tidak hanya berstatus sebagai istri, tetapi juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan kariernya.

    Pemilik nama lengkap Pevita Cleo Eileen Pearce mengungkapkan kebahagiaannya karena suaminya, Mizan Meer, memberikan kebebasan penuh untuknya dalam mengejar karier meski telah menjadi seorang istri. 

    Pevita mengatakan, dirinya merasa sangat bersyukur karena Mizan tidak pernah membatasi langkahnya untuk terus berkarya di dunia hiburan, seperti saat ia masih lajang.

    “Aku bahagia dan bersyukur punya support system (suami) yang tidak pernah memberi limitasi untuk aku terus berkarya, seperti saat masih sendiri,” ujar Pevita Pearce di Jakarta belum lama ini.

    Meskipun mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, Pevita tetap menempatkan kehidupan rumah tangga sebagai prioritas utama. Sebagai seorang istri, ia pun berusaha menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya.

    Menurutnya, saat ini pekerjaan atau karier bukan prioritas utamanya. Sebab kini, dirinya sudah memiliki suami dan harus didahulukan.

    “Aku sangat senang bisa memiliki work-life balance yang baik. Selama ini kan aku fokus kerja terus, jadi sekarang lebih seimbang. Sekarang aku lebih mikirin partner, mikirin suami, dan kami berdua sebagai satu kesatuan yang saling mendukung untuk mewujudkan mimpi-mimpi bersama. Ini adalah sesuatu yang baru, berbeda, dan sangat menyenangkan,” tuturnya.

    Terkait dengan tempat tinggal, Pevita Pearce mengungkapkan bahwa ia sering kali berpindah-pindah tempat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan kualitas waktu bersama suami. 

    Meski sudah memiliki rumah di Jakarta, Pevita juga sering mengunjungi Kuala Lumpur, tempat tinggal suaminya, serta Bali untuk proyek-proyek yang ia kerjakan di sana.

    “Kalau ditanya tinggal di mana, aku jujur agak bingung. Kadang aku di Jakarta, kadang di Malaysia, dan kadang juga di Bali karena ada proyek di sana. Jadi, aku lebih banyak membagi waktu,” ujarnya.

    Pevita menambahkan, biasanya dalam sebulan, ia akan menentukan berapa lama berada di Jakarta, kemudian beberapa waktu di Bali, dan tentu saja menyisihkan waktu untuk quality time bersama suaminya di Kuala Lumpur.

    Dengan dukungan penuh dari dan kemampuan untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi serta profesional, Pevita Pearce menjalani kehidupannya sebagai istri sekaligus seorang wanita karier yang penuh semangat.

  • Poin Penting Penambahan Batas Usia Pensiun di Revisi UU TNI

    Poin Penting Penambahan Batas Usia Pensiun di Revisi UU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkap urgensi penambahan batas usia pensiun dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

    Hal tersebut disampaikan langsung saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025).

    “Relevansi batas usia pensiun, TNI tetap konsisten mempertahankan keseimbangan antara kesiapan tempur dengan regenerasi kepemimpinan,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Jenderal bintang empat ini menyebut revisi penambahan batas usia pensiun itu pun berkaitan dengan kepastian jenjang karir bagi prajurit. Karena kesejahteraan karir prajurit harus sejalan dengan itu.

    Kemudian, dia juga menerangkan soal transisi prajurit purnawirawan dapat melanjutkan karirnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan keahliannya. Pernyataannya ini dia rujuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

    “Yang memungkinkan prajurit pensiun untuk berkarir sebagai ASN sesuai keahliannya. Hal tersebut menjadi prioritas TNI dalam menjawab berbagai permasalahan saat ini dan masa mendatang,” terangnya.

    Selain berdasarkan UU tadi, Agus berujar keputusan itu pun dibuat berdasarkan analisis berbasis data yang mempertimbangkan kebutuhan operasional, kesejahteraan prajurit, kebutuhan organisasi, dan dampaknya pada APBN 2025-2030.

    Pada kesempatan yang sama, Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak merasa bersyukur atas adanya revisi penambahan batas usia pensiun prajurit. 

    “Intinya 60 tahun kita masih sehat lah, masih mampu untuk bisa mengabdikan kemampuan-kemampuan kami,” katanya dalam rapat.

    Berikut Usulan Revisi Pasal 53 tentang Batas Usia Pensiun berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM):

    Tamtama paling tinggi 56 tahun;
    Bintara paling tinggi 57 tahun;
    Perwira sampai dengan Letnan Kolonel paling tinggi 58 tahun;
    Kolonel paling tinggi 59 tahun;
    Perwira tinggi bintang 1 paling tinggi 60 tahun;
    Perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun;
    Perwira tinggi bintang 3 paling tinggi 62 tahun;
    Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 disesuaikan dengan diskresi presiden;
    Khusus bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun.

    Pasal 53 tentang Batas Usia Pensiun Sebelum Ada Usulan Revisi:

    Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

  • Mayat Ibu dan Anak dalam Toren di Jakbar, Pelaku Sakit Hati Dicaci Gagal Gandakan Uang – Halaman all

    Mayat Ibu dan Anak dalam Toren di Jakbar, Pelaku Sakit Hati Dicaci Gagal Gandakan Uang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Febri Arifin (31) mengaku sakit hati sehingga tega membunuh ibu dan anak, TSL (59) dan ES (35).

    Febri emosi usai dicaci maki korban usai praktik penggandaan uangnya gagal.  Pembunuhan ibu dan anak tersebut terjadi di Tambora, Jakarta Barat.

    Kepada para korbannya, pelaku mengaku mempunyai kenalan dukun pengganda uang dan pencari jodoh.

    “Tetapi pada saat proses menggandakan uang, terlalu lama, dan tidak berhasil. Akhirnya, korban pertama (TSL) marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (13/3/2025).

    Cacian itu membuat Febri gelap mata. Dia langsung memukul korban menggunakan besi sampai tersungkur.

    “Saat itulah, pelaku merasa tersinggung, merasa emosi, dan mengambil besi yang ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Kemudian langsung memukul ke arah kepala korban,” kata dia.

    Setelah korban terjatuh, Febri menyeret korban ke kamar. Namun, saat di kamar korban terlihat masih hidup.

    “Sehingga dipukul kembali untuk yang kedua kalinya oleh pelaku. Pada saat itulah korban tersungkur, kemudian dicekik oleh pelaku sampai meninggal dunia,” ucap dia.

    Setelah merasa korbannya sudah tewas, Febri membersihkan kamar itu dari ceceran darah dan langsung menutup rapat ruangan itu.

    “Setelah itu, pelaku sempat keluar di depan rumah sambil merokok sekitar 15 menit, memikirkan bagaimana supaya tidak ketahuan oleh korban kedua bahwa ibunya sudah meninggal karena dibunuh oleh dia,” ujar dia.

    Setelah 15 menit, pelaku masuk ke rumah dan mendatangi ES yang berada di kamar mandi. Pelaku langsung menghantam korban menggunakan besi.

    “Pada saat memukul di bagian kepala, belum roboh, maksudnya belum meninggal dunia. Korban sempat teriak tolong, kemudian dipukul lagi di arah kepala. Untuk meyakinkan korban kedua meninggal dunia, pelaku mencekik leher korban,” ucap dia.

    Setelah yakin korban tewas, pelaku membersihkan kamar mandi. Kemudian kedua korban ditarik ke dalam toren.

    “Akhirnya memiliki ide untuk memyembunyikan korban di dalam toren. Korban dipindahkan dan diseret dari kamar mandi secara bergantian,” ungkap Twedi.

    Pelaku Nyamar Jadi Gelandangan

    Pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyian di wilayah Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu (9/3/2025).

    “Kami menangkap sampai di daerah Waduk, di dekat di Banyumas tersebut,” kata Kasat Reskrim AKBP Arfan Zulkan Sipayung, Senin (10/3/2025).

    Arfan mengatakan, penangkapan pelaku berdasarkan sejumlah keterangan saksi dan CCTV yang terpasang di lokasi.

    “Sementara tidak ada (kaitan dengan anak korban), sementara ya karena otomatis kami sudah tersangka juga sudah kita sesuai dengan saksi mengatakan dan CCTV maupun terkait dengan handphone dan sebagainya sudah mengarah ke pelaku tersebut,” kata dia. 

    Arfan mengatakan, untuk mengelabui petugas, terduga pelaku menyamar layaknya gelandangan.

    “Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel tapi Alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi begitu lengkap sehingga bisa tertangkap,” kata dia.

    Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan saat menghabisi nyawa ibu dan anak di Tambora.

    “Ya Alhamdulillah sampai sekarang tidak perlawanan dari pelaku untuk pada saat kami tangkap. Memang disana ada salah satu barang bukti terkait senapan angin maupun sepeda motor ataupun barang-barang yang terkait dengan kejahatan tersebut,” tuturnya.

    Sejauh ini, polisi masih belum membeberkan motif dari pembunuhan terhadap ibu dan anak tersebut.

    “Nanti kita jawab pada saat rilis ya. Pada saat ini kita hanya untuk berkaitan dengan penangkapan,” kata dia.

    Diberitakan sebelumnya, penemuan jasad TSL dan ES yang merupakan anak perempuannya menggegerkan warga RW 02 Angke, Tambora, Jakarta Barat.

    Pasalnya, jasad ibu dan anak itu ditemukan di dalam toren air rumah mereka yang berada di Gang Indah 1, RT 05 RW 02 pada Kamis (6/3/2025) malam atau lima hari setelah keduanya tak bisa dihubungi. (Kompas.com/TribunJakarta)

  • Asosiasi Pariwisata Usul Gipi Diubah Jadi Indonesia Tourism Board

    Asosiasi Pariwisata Usul Gipi Diubah Jadi Indonesia Tourism Board

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha pariwisata mengusulkan agar Gabungan Industri dan Pariwisata Indonesia (Gipi) diubah namanya menjadi Dewan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Board.

    Ketua Umum Gipi Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan, Indonesia Tourism Board merupakan perwakilan dari seluruh sektor pelaku usaha pariwisata. 

    Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar nama Gipi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan diubah menjadi Indonesia Tourism Board.

    “Karenanya, kami mengusulkan Gipi yang telah dibentuk pada 7 April 2011 diubah namanya menjadi Dewan Pariwisata Indonesia atau disebut juga Indonesia Tourism Board,” kata Hariyadi dalam rapat panitia kerja (panja) RUU Kepariwisataan di Kompleks Parlemen, Kamis (13/3/2025).

    Hariyadi menuturkan, Indonesia Tourism Board nantinya merupakan kelanjutan dari Gipi yang telah dibentuk berdasarkan amanah dari UU No.10/2009.

    Lebih lanjut, Indonesia Tourism Board nantinya terdiri atas asosiasi pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, asosiasi pendidikan pariwisata, dan asosiasi lain yang terkait pariwisata.

    Dalam kesempatan itu, Hariyadi juga menuturkan tugas dan fungsi Indonesia Tourism Board kedepannya. Di antaranya, bersama-sama merencanakan pengembangan pemasaran pariwisata, meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia secara nasional maupun internasional, hingga sebagai sebagai koordinator organisasi/asosiasi pariwisata di Indonesia.

    Hariyadi juga mengusulkan, nanti pendanaan Indonesia Tourism Board berasal dari berbagai sumber, antara lain iuran anggota, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan bantuan pemerintah.

    Kemudian, Badan Layanan Umum Pariwisata, sumbangan/sponsor, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

    Sebagai informasi, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan merupakan inisiatif DPR RI dan merupakan carry over dari periode sebelumnya. 

    RUU ini mengusung paradigma baru dalam sektor pariwisata, yaitu peralihan dari pariwisata massal atau mass tourism menuju pariwisata berkualitas, dengan fokus pada ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

  • Putin Mempelajari dengan Saksama Perjanjian Gencatan Senjata Washington & Kyiv, AS akan Kontak Rusia – Halaman all

    Putin Mempelajari dengan Saksama Perjanjian Gencatan Senjata Washington & Kyiv, AS akan Kontak Rusia – Halaman all

    Putin Mempelajari dengan Saksama Perjanjian Gencatan Senjata Washington-Kyiv, AS akan Kontak Rusia

    TRIBUNNEWS.COM- Vladimir Putin “mempelajari dengan saksama” hasil perundingan perdamaian berisiko tinggi antara Washington dan Kyiv , kata Moskow pada hari Rabu sementara Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan AS akan melakukan kontak dengan Rusia untuk menyampaikan proposal tersebut secara langsung.

    Kremlin mengatakan pihaknya sedang menunggu rincian dari Washington tentang kesepakatan gencatan senjata 30 hari yang sejauh ini disetujui Ukraina , setelah Washington dan Kyiv mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka berkomitmen untuk “membahas proposal khusus ini dengan perwakilan dari Rusia.”

    Para pejabat Rusia memperkirakan AS akan memberi mereka informasi terbaru tentang “rincian negosiasi yang berlangsung dan kesepahaman yang dicapai,” kata juru bicara pemimpin Rusia Dmitri S. Peskov, menurut The New York Times.

    Presiden Rusia Vladimir Putin “mempelajari dengan saksama” hasil perundingan damai antara Ukraina dan Amerika Serikat minggu ini, menurut Kremlin.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz bertemu dengan pejabat Ukraina di Jeddah, Arab Saudi pada 11 Maret 2025.
    Peskov juga mencatat: “Rubio dan [Penasihat Keamanan Nasional Mike] Waltz mengatakan bahwa mereka akan menyampaikan informasi terperinci kepada kami melalui berbagai saluran tentang inti pembicaraan yang terjadi di Jeddah. Pertama, kami harus menerima informasi ini.”

    Rubio, sementara itu, mengatakan AS mengharapkan tanggapan positif dari Rusia terkait kesepakatan tersebut.

    “Kami semua sangat menantikan respons Rusia dan mendesak mereka dengan tegas untuk mempertimbangkan mengakhiri semua permusuhan,” kata Rubio saat singgah di Irlandia dalam perjalanan kembali ke Washington.

    “Jika mereka berkata ‘tidak’, maka jelas kita harus memeriksa semuanya dan mencari tahu di mana posisi kita di dunia ini dan apa niat mereka yang sebenarnya. Jika mereka berkata tidak, itu akan memberi tahu kita banyak hal tentang apa tujuan mereka dan apa pola pikir mereka,” lanjutnya.

    Rubio tidak mau menyebutkan bagaimana AS akan menanggapi jika pejabat Rusia menarik diri dari kesepakatan tersebut, tetapi mengatakan pembicaraan sebelumnya menunjukkan keinginan Moskow untuk menghentikan konflik.

    Ketika ditanya apakah Rusia dapat menerima gencatan senjata tanpa syarat, Rubio menjawab: “Itulah yang ingin kami ketahui — apakah mereka siap melakukannya tanpa syarat.”

    Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia yakin Kyiv “dapat memperkirakan” AS akan mengambil “langkah-langkah kuat” terhadap Rusia jika Moskow menolak proposal gencatan senjata, menurut CNN.

    “Sejauh yang saya pahami, kita dapat mengharapkan langkah-langkah yang kuat. Saya tidak tahu rinciannya, tetapi kita berbicara tentang tindakan sanksi masing-masing dan penguatan Ukraina,” kata Zelensky.

    Zelensky mengatakan Ukraina telah menerima kesepakatan 30 hari yang diusulkan oleh AS, yang akan mencakup gencatan senjata di laut, udara, dan darat.

    “Semuanya tergantung pada Rusia. AS telah mengambil langkah, Ukraina telah memperjelas posisinya. Sekarang Rusia perlu merespons,” katanya.

    Zelensky menolak mengatakan apa yang akan terjadi jika Rusia melanggar kesepakatan gencatan senjata 30 hari.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz bertemu dengan pejabat Ukraina di Jeddah, Arab Saudi pada 11 Maret 2025.

    SUMBER: NYPOST.COM

  • Fluktuatif, IHSG Hari Ini Terdampar di Zona Merah

    Fluktuatif, IHSG Hari Ini Terdampar di Zona Merah

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa hari ini, Kamis (13/3/2025) akhirnya menyerah setelah berfluktuasi sejak awal perdagangan. IHSG hari ini melemah dan bergerak pada rentang 6.618-6.707.

    Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, IHSG hari ini ditutup melemah 17,6 poin atau 0,26% dan berakhir di level 6.647. Sebanyak 287 saham menguat, 322 saham melemah, dan 189 saham stagnan.

    Adapun volume perdagangan IHSG hari ini mencapai 15,9 miliar lembar saham dan transaksi mencapai Rp 8,85 triliun dengan frekuensi perdagangan sebanyak 1,108 juta kali.

    Mayoritas saham sektoral menunjukkan tren pelemahan pada perdagangan bursa hari ini. Sektor keuangan menjadi saham sektoral yang ambles terdalam mencapai 1,39%, diikuti sektor transportasi yang melemah 0,82%, sektor perindustrian melemah 0,77%, dan infrastruktur turun 0,51%.

    Sementara, saat IHSG hari ini melemah, lima saham sektoral catat kenaikan, yakni teknologi yang melesat 5,87%, konsumsi nonprimer naik 0,42%, kesehatan menguat 0,13%, serta properti dan konsumsi primer yang masing-masing naik 0,05% dan 0,01%.

    Kemudian, tiga saham catat kenaikan hingga masuk top gainers, yakni PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI) mengaut 28,6%, PT Sinar Terang Mandiri Tbk (SMDM) bertambah 25,00%, dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) naik 24,62%.

    Senada dengan IHSG hari ini yang di zona merah, tiga saham juga catat pelemahan dan jadi top losers. Tiga saham itu, yakni PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) turun 20,94%, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) melemah 20,36%, dan PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) ambles 12,50%.

    IHSG hari ini mengalami volatilitas akibat ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan perdagangan global, terutama setelah rilis data inflasi Amerika Serikat (AS).

    Pilarmas Investindo Sekuritas menilai, inflasi konsumen AS yang lebih rendah memberikan harapan terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Inflasi bulan Februari tercatat turun secara bulanan (mom) dari 0,5% menjadi 0,2%, sementara secara tahunan (yoy) turun dari 3% menjadi 2,8%.

    “Data ini mengonfirmasi bahwa inflasi bergerak ke arah yang diharapkan, sehingga meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed dapat menurunkan suku bunga utama tahun ini,” tulis Pilarmas dalam risetnya, Kamis (13/3/2025).

    Selain prediksi pergerakan IHSG hari ini, Pilarmas juga menyoroti kekhawatiran pasar terhadap potensi eskalasi perang tarif di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump. Kebijakan tarif yang lebih agresif, termasuk ancaman kenaikan tarif terhadap negara-negara Eropa, masih menjadi faktor yang diawasi ketat oleh pelaku pasar.