Xcloud.id

Blog

  • Sepanjang 2024, Laba Anak Usaha BRI Ini Tumbuh 108 Persen – Halaman all

    Sepanjang 2024, Laba Anak Usaha BRI Ini Tumbuh 108 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) secara konsisten mencatatkan pertumbuhan bisnis yang berkualitas sepanjang 2024. 

    Laba anak usaha BRI ini meroket hingga 108,9 persen secara tahunan (YoY).

    Mengutip laporan keuangan Selasa (11/3), laba tahun berjalan Bank Raya sepanjang 2024 mencapai Rp 50,89 miliar. Padahal pada periode yang sama tahun lalu laba Bank Raya hanya mencapai Rp 24,35 miliar.

    Pencapaian laba yang positif diantaranya didukung oleh meningkatnya penyaluran kredit. Ini membuat pendapatan bunga tumbuh 17,3 persen (YoY) dari Rp 890,95 miliar di tahun 2023 menjadi sebesar Rp1,04 triliun di 2024.  

    Sejalan dengan itu, rasio profitabilitas Bank Raya juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini tercermin dari rasio profitabilitas seperti Net Interest Margin (NIM) yang meningkat 53 basis poin (bps) menjadi sebesar 4,44 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3,91 persen.

    Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia mengungkapkan kinerja keuangan Bank Raya sepanjang tahun 2024 menunjukkan momentum yang baik dan on track pada pertumbuhan bisnis digital. Kemudian juga diikuti penerapan prinsip kehati-hatian yang baik, terlihat dari kualitas aset yang terus mengalami perbaikan. 

    Per akhir tahun 2024, Rasio NPL gross mengalami perbaikan sebesar 118bps menjadi sebesar 3,22 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya 4,40 persen. Itu pun sejalan dengan NPL net yang terus membaik dari 1,51 persen menjadi sebesar 1,20 persen. 

    “Sehingga kami optimis masih memiliki landasan pacu yang optimal dalam bisnis kami di 2025 dan tahun-tahun mendatang.” ujar Bagus dalam keterangan resminya, Selasa (11/3/2025).

    Bagus bilang peningkatan laba dan kinerja keuangan menunjukkan transformasi digital dan strategi pengembangan produk yang dilakukan Bank Raya telah mampu mendorong Bank Raya ke arah pertumbuhan yang profitable, sehat dan berkelanjutan.

    Bank Raya juga berhasil menjaga rasio likuiditas pada level yang aman dimana rasio LDR tercatat 87,62 persen, serta rasio LCR (Liquidity Coverage Ratio) dan Rasio Net Stable Funding Ratio (NSFR) tercatat sebesar 160,27 persen diatas ketentuan minimum sebesar 100 persen. 

    Selain itu dari sisi permodalan, perseroan masih memiliki modal yang kuat terlihat dari rasio Total CAR sebesar 44,29 persen dan rasio Tier 1 CAR sebesar 43,46 persen yang akan mendukung ekspansi pertumbuhan bisnis perseroan kedepan.

    “Dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang baik, serta pertumbuhan bisnis digital yang semakin sehat dan berkualitas, perseroan masih memiliki ruang untuk bertumbuh lebih baik di tahun 2025,” tandasnya.(Kontan)

    artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Laba Bank Raya (AGRO) Meroket 108,9% Sepanjang 2024

  • Koperasi Desa Merah Putih Akan Segera Dikembangkan di 421 Desa Se-Kabupaten Garut – Halaman all

    Koperasi Desa Merah Putih Akan Segera Dikembangkan di 421 Desa Se-Kabupaten Garut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus mengecek potensi usaha yang akan terintegrasi dengan Program Koperasi Desa Merah Putih, yang saat ini akan segera dikembangkan di 421 desa se-Kabupaten Garut. 

    Menurut Panel, Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. 

    Sebab, dia menilai koperasi ini tidak hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun semangat kebersamaan, gotong-royong, dan keberlanjutan di tingkat desa.

    “Saya sudah berdiskusi dengan Kepala Desa, dengan pengurus dari berbagai koperasi di kawasan Garut Selatan. Dalam diskusi juga ada Pak Ridzky Ridznurdin, Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Garut,” kata Panel kepada Tribunnews, Jumat (14/3/2025).

    “Di sini potensi ekonominya besar sekali. Ada pariwisata, ada kentang, alpukat, dan kopi arabicanya khas dan enak. Juga ada susu segar dengan ribuan sapi yang produksi puluhan ribu liter per hari,” sambung dia.

    Dalam kunjungannya, Panel juga meninjau beberapa lokasi, seperti Kedai Kopi Aceng di Desa Kramatwangi, Lokasi Wisata Alam Nangklak Jaya di Desa Sirna Jaya, dan Peternakan Sapi Perah di Desa Balai Wangi. 

    Dalam kesempatan tersebut, Panel berinteraksi langsung dengan masyarakat dan anggota koperasi untuk memahami lebih lanjut tentang perkembangan koperasi dan potensi ekonomi desa.

    Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat desa, memperkuat ketahanan pangan desa, dan pada akhirnya kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

    “Saat ini konsentrasi kami adalah mendorong Koperasi Desa Merah Putih menjadi topik perbincangan di level masyarakat desa, agar partisipasi dan ownership warga desa terbangun terhadap Kopdes ini,” jelas Panel.

    Dalam kunjungannya, Panel Barus didampingi oleh Asisten Deputi Pengembangan Kemitraan Leonardi Pratama, Asisten Deputi Akselerasi Jaringan Usaha Cecep Setiawan, Benediktus Prasetyo dan Roysepta Abimanyu sebagai Tenaga Ahli Menteri.

  • KPK Imbau Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi Jelang Lebaran, Bisa Lapor ke Sini

    KPK Imbau Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi Jelang Lebaran, Bisa Lapor ke Sini

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara tegas menolak grarifikasi menjelang Idulfitri 144 H. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara tegas menolak gratifikasi menjelang Idulfitri 1446 H. Lembaga antirasuah itu meminta para abdi negara melapor jika tidak dapat menolak gratifikasi Lebaran.

    Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

    “Melalui surat ini, KPK mengingatkan para ASN dan PN untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terlebih dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446H,” kata tim juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2025).

    Budi mengingatkan, penerimaan dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN/PN merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan itu dapat berimplikasi menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko Tindak Pidana Korupsi.

    “KPK juga mengimbau kepada pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Pimpinan K/L/PD dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya, agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya,” kata Budi.

    “Di sisi lain, Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Masyarakat juga diharapkan melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan dan/atau menerima gratifikasi yang berpotensi suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk lainnya,” imbuhnya.

    Budi menyampaikan, ASN bisa melapor ke KPK bila tidak dapat menolak pemberian gratifikasi tersebut. Pelaporan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi ini dapat diakses melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL), laman https://gol.kpk.go.id atau email: [email protected].

    (abd)

  • Maki: Koruptor Layak Dipenjara Seumur Hidup, Bukan hanya 50 Tahun

    Maki: Koruptor Layak Dipenjara Seumur Hidup, Bukan hanya 50 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki), Boyamin Saiman, menilai hukuman 50 tahun penjara tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, terutama yang merugikan negara lebih dari Rp 100 miliar. Ia mendukung penerapan hukuman penjara seumur hidup untuk para koruptor.

    “Jika seseorang sudah berusia 30 tahun lalu dihukum 50 tahun, mereka tetap bisa menikmati kebebasan di usia tua. Lebih baik langsung dipenjara seumur hidup tanpa remisi agar benar-benar jera,” ujar Boyamin kepada Beritasatu.com, Jumat (14/3/2025).

    Boyamin menjelaskan Mahkamah Agung (MA) telah mengarahkan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup bagi koruptor dengan kerugian negara di atas Rp 100 miliar. Bahkan, menurutnya, batasan ini bisa diturunkan hingga Rp 10 miliar agar lebih banyak koruptor mendapat hukuman berat.

    Ia juga menegaskan hukuman seumur hidup harus dilakukan tanpa potensi pengurangan masa tahanan (remisi), bebas bersyarat, atau diskon hukuman. Dengan demikian, koruptor benar-benar menjalani hukuman penuh tanpa celah hukum untuk mengurangi masa tahanannya.

    Selain hukuman seumur hidup, Boyamin menilai perampasan aset menjadi langkah penting agar pelaku benar-benar kehilangan hasil kejahatannya. Jika hanya dipenjara tanpa kehilangan aset, para koruptor masih bisa menikmati hasil korupsinya secara tidak langsung melalui keluarga atau jaringan mereka.

    “Orang akan berpikir seribu kali untuk korupsi jika tahu mereka akan kehilangan segalanya, termasuk aset yang sudah dikumpulkan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mendukung penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu, seperti saat bencana nasional. Menanggapi anggapan hukuman berat bagi koruptor melanggar hak asasi manusia (HAM), Boyamin menolak keras pernyataan tersebut. Menurutnya, justru koruptor yang lebih dulu melanggar HAM rakyat dengan mencuri uang negara.

    “Mereka mengambil uang yang seharusnya untuk rakyat, menyebabkan kemiskinan, menurunkan kualitas pendidikan, dan membuat rakyat sulit mendapatkan layanan kesehatan. Itu pelanggaran HAM yang sebenarnya,” katanya.

    Boyamin juga menyoroti fakta di negara lain, seperti Amerika Serikat, tetap menerapkan hukuman mati dalam kasus tertentu. Dengan demikian, tidak ada alasan Indonesia ragu dalam menegakkan keadilan bagi rakyat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto hanya perlu memastikan KPK dan Kejaksaan Agung selalu menuntut hukuman berat untuk kasus-kasus korupsi besar.

    “Sudah ada hukuman seumur hidup bagi koruptor, terutama jika merugikan rakyat kecil, seperti kasus Jiwasraya dan Asabri,” ujar Boyamin.

    Boyamin menegaskan hukuman seumur hidup bagi koruptor tidak boleh mendapat diskon hukuman, remisi, atau bebas bersyarat.

    “Jika semua koruptor dihukum seumur hidup tanpa potongan, maka tidak ada peluang untuk bebas lebih cepat,” tegasnya.

    Selain penegakan hukum yang lebih tegas, ia juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi melalui sistem yang lebih transparan dan bebas dari celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh koruptor.

    “Hukuman berat dan penjara koruptor saja tidak cukup, tetapi juga harus ada reformasi sistem pencegahan agar kasus serupa tidak terulang,” pungkasnya.

  • 6 Saat Dedi Mulyadi Cari Kades yang Marah dalam Pembongkaran Bangunan Liar di Tambun Megapolitan

    6 Saat Dedi Mulyadi Cari Kades yang Marah dalam Pembongkaran Bangunan Liar di Tambun Megapolitan

    Saat Dedi Mulyadi Cari Kades yang Marah dalam Pembongkaran Bangunan Liar di Tambun
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    dan Bupati Bekasi
    Ade Kuswara Kunang
    memimpin pembongkaran 60 bangunan liar (bangli) di
    Kali Sepak
    , yang terletak di Desa Srimukti dan Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (14/3/2025).
    Bangunan-bangunan yang ditertibkan umumnya berupa warung semi permanen hingga permanen yang berjejer di sepanjang bantaran kali.
    Di tengah proses pembongkaran,
    Dedi Mulyadi
    terlihat aktif mencari Kepala Desa Srijaya, Canih Hermansyah, yang sebelumnya dilaporkan marah karena tindakan tersebut.
    Sebelum pembongkaran berlangsung, Dedi Mulyadi berbincang dengan seorang pemilik bangunan, seorang pria lanjut usia.
    Perbincangan itu berlangsung di hadapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa.
    Dalam diskusi tersebut, Dedi berjanji bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendanai pembangunan warung baru bagi warga di lokasi lain.
    “Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Siap setuju kan?” tanya Dedi kepada pemilik bangunan.
    “Siap, Pak,” jawab warga dengan antusias.
    Dedi menjelaskan, pembongkaran ini dilakukan untuk mencegah banjir serta mengatasi penumpukan sampah di Kali Sepak.
    “Pengen kan warga di sini enggak banjir, enggak numpuk sampah, rapi dan bersih. Jadi setuju saya bongkar?” ujar Dedi.
    “Setuju, Pak,” balas warga tersebut.
    Setelah mendengar dukungan dari warga, Dedi langsung mencari Kepala Desa Srijaya, Canih Hermansyah yang tidak setuju dengan pembongkaran itu.
    “Mana yang tadi yang agak marah sama saya? Pak Kades, setuju kan?” ungkap Dedi.
    Awalnya, Canih mengkritik Dedi sebagai gubernur yang otoriter karena dinilai tidak mengikuti prosedur yang ada.
    Namun, setelah mendengar penjelasan lebih lanjut, Canih mengubah sikapnya dan menyatakan setuju,.
    Setuju kalau ada penggantian,” jawab Canih.
    Ia kemudian menyatakan dukungannya terhadap program Dedi.
    ”
    Alhamdulillah
    , jadi saya mendukung program Pak Gubernur,” tegasnya.
    Dedi pun meluruskan pernyataan Canih, menegaskan bahwa pembongkaran ini adalah untuk kepentingan masyarakat,
    “Bukan program saya, program Bapak. Kan yang kebanjiran Bapak, bukan saya,” imbuh Dedi.
    Untuk mencairkan suasana yang tegang, Dedi pun melontarkan candaan dan bahkan memijat punggung Canih selama beberapa saat.
    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan, pembongkaran bangli di Desa Srijaya dan Srimukti merupakan langkah awal untuk menormalisasi Kali Sepak, yang merupakan anak Kali Bekasi.
    “Kami lakukan normalisasi hari ini dan nanti juga akan dilebarkan serta didalami supaya nanti banyak menampung air juga biar tidak banjir,” ujar Ade kepada wartawan.
    Dia mengungkapkan, penyempitan Kali Sepak menjadi salah satu penyebab banjir di beberapa desa di Tambun Utara, yang diakibatkan oleh sedimentasi serta bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran kali.
    Oleh karena itu, pembongkaran bangli menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk melakukan normalisasi dan berharap proyek ini dapat segera diselesaikan.
    “Sekarang sudah mulai penertiban dulu, mudah-mudahan secepatnya. Karena memang kemarin kita banjirnya tidak seperti tahun-tahun lalu, artinya jalan-jalan airnya sudah tidak ada, makanya kami  akan melakukan normalisasi,” jelas Ade.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rupiah menguat dipengaruhi harapan pemotongan suku bunga

    Rupiah menguat dipengaruhi harapan pemotongan suku bunga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat dipengaruhi harapan pemotongan suku bunga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 16:24 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi harapan pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) semakin tinggi.

    Ekspektasi tersebut disebabkan capaian data Producer Price Index (PPI) Amerika Serikat (AS) pada bulan Februari 2025 mengalami penurunan menjadi 0,0 persen atau di bawah estimasi 0,3 persen, sedangkan PPI Inti memburuk jadi 0,1 persen.

    “Data ekonomi AS baru-baru ini mengungkapkan angka inflasi yang lebih rendah. Baik indeks harga konsumen (Consumer Price Index)) maupun Indeks Harga Produsen (PPI) menunjukkan tekanan inflasi yang lebih lemah dari yang diharapkan, yang memperkuat ekspektasi potensi pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve akhir tahun ini,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Pada 18-19 Maret, The Fed dijadwalkan melakukan pertemuan untuk membahas kebijakan suku bunga. Konsensus saat ini mengantisipasi suku bunga tak berubah karena inflasi yang terus-menerus dan sengketa perdagangan sedang berlangsung.

    Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump memberikan ancaman pengenaan tarif sebesar 200 persen terhadap minuman beralkohol Eropa, termasuk anggur dan sampanye. Ancaman ini merupakan balasan atas keputusan Uni Eropa (UE) yang mengenakan tarif 50 persen pada wiski Amerika.

    “Keputusan UE yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 April balasan terhadap tarif 25 persen yang baru diterapkan AS pada baja dan aluminium impor. Selain itu, Trump akan memberlakukan tarif timbal balik di seluruh dunia pada tanggal 2 April, yang dapat semakin memperburuk suasana hati investor,” ujar Ibrahim.

    Senada, Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menganggap penguatan kurs rupiah dipengaruhi data PPI AS yang lebih rendah dari perkiraan, sehingga menaikkan harapan penurunan suku bunga The Fed.

    “Sementara dari domestik, masih diselimuti sentimen negatif defisit anggaran pemerintah,” ujar dia.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 78 poin atau 0,47 persen menjadi Rp16.350 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.452 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.392 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.280 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Puncak Lonjakan Penumpang Whoosh Diprediksi 3-5 April – Page 3

    Puncak Lonjakan Penumpang Whoosh Diprediksi 3-5 April – Page 3

    Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang tersebut, pihaknya telah menyediakan 808.946 tempat duduk untuk total 1.346 perjalanan Whoosh selama masa angkutan Lebaran 2025 pada 21 Maret hingga 11 April.

    Ia menyatakan bahwa setiap harinya terdapat 62 perjalanan kereta cepat yang dapat mengangkut total 37.262 penumpang, kecuali pada hari Minggu yang hanya dialokasikan sebanyak 56 perjalanan untuk 33.656 penumpang.

    “Karena memang di Minggu di pagi hari itu sampai dengan jam 07.00 pagi ya ini diadakan perawatan prasarana rutin, dan pada hari Minggu itu biasanya kereta paling pertama juga okupansinya tidak terlalu tinggi, jadi kami rasa ini tidak mengganggu pelayanan secara keseluruhan,” ucap Eva.

     

  • Prajurit di Balik Meja Demokrasi

    Prajurit di Balik Meja Demokrasi

    Prajurit di Balik Meja Demokrasi
    Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
    SEJARAH
    punya cara tersendiri untuk berulang. Ada yang terang-terangan, ada yang samar-samar.
    Di negeri ini, militer dan politik adalah dua sisi mata uang yang tak pernah benar-benar terpisah.
    Reformasi 1998 mengembalikan militer ke baraknya, mengukuhkan supremasi sipil, dan menutup pintu bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan-jabatan sipil. Namun kini, pintu itu perlahan terbuka lagi.
    Pemerintah tengah mengajukan revisi Undang-Undang TNI, yang memungkinkan perwira militer menduduki jabatan sipil dengan syarat mengundurkan diri dari dinas aktif.
    Alasannya sederhana: militer memiliki disiplin tinggi, pengalaman strategis, dan manajemen krisis yang bisa memperbaiki birokrasi yang lamban.
    Namun benarkah ini soal efektivitas? Ataukah ini pertanda bahwa demokrasi kita mulai kehilangan arah, membuka kembali ruang yang telah ditutup oleh reformasi?
    Bukan kali ini saja militer masuk ke ranah sipil. Orde Baru membangun sistem di mana militer tak hanya mengamankan negara, tetapi juga mengatur kehidupan sipil.
    Dwifungsi ABRI menjadi doktrin yang melegitimasi peran ganda prajurit sebagai penjaga keamanan sekaligus pengelola negara.
    Dampaknya? Birokrasi yang kaku, kepemimpinan
    top-down
    , dan sistem yang sulit dikoreksi karena nyaris tak ada ruang bagi pengawasan dan kritik.
    Demokrasi yang kita kenal hari ini adalah hasil dari perjuangan panjang untuk memisahkan kedua dunia itu.
    Reformasi mengubah lanskap politik Indonesia. Militer kembali ke baraknya. Tentara tidak lagi diperbolehkan menduduki jabatan sipil, kecuali dalam posisi tertentu yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Langkah ini bertujuan mengembalikan keseimbangan dalam demokrasi kita.
    Dua puluh lima tahun kemudian, apakah kita akan kembali ke pola lama?
    Pendukung
    revisi UU TNI
    berpendapat bahwa keterlibatan militer di jabatan sipil bukanlah ancaman bagi demokrasi, melainkan solusi bagi birokrasi yang sering kali terjebak dalam korupsi dan inefisiensi.
    Mereka melihat disiplin militer sebagai sesuatu yang bisa membentuk kembali mental birokrasi, menciptakan tata kelola yang lebih tegas dan berorientasi pada hasil.
    Tidak ada yang meragukan bahwa militer memiliki sistem kerja yang tertib, hierarkis, dan terencana.
    Namun, apakah birokrasi sipil harus berjalan seperti komando militer?
    Birokrasi yang baik bukan sekadar soal kepatuhan dan efisiensi, tetapi juga soal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintahan yang sehat tidak hanya membutuhkan kepatuhan terhadap instruksi, tetapi juga ruang bagi dialog dan perbedaan pendapat.
    Ketika sistem sipil mulai diisi oleh orang-orang dengan latar belakang komando, apakah mereka akan membawa semangat demokrasi? Atau justru membawa pola pikir bahwa perintah tidak untuk diperdebatkan?
    Di beberapa negara, militer tetap memiliki peran dalam pemerintahan sipil. Amerika Serikat, misalnya, mengizinkan mantan perwira militer menduduki jabatan tinggi seperti menteri pertahanan, tetapi dengan batasan ketat.
    Seorang jenderal yang ingin masuk ke politik harus terlebih dahulu melewati masa tunggu yang cukup lama untuk memastikan transisi penuh ke ranah sipil.
    Sebaliknya, di Thailand atau Myanmar, militer justru menjadi aktor utama yang mendikte arah pemerintahan. Campur tangan mereka dalam politik sering kali berujung pada kudeta atau pemerintahan yang dikendalikan oleh kepentingan militer.
    Indonesia berada di persimpangan jalan. Jika revisi ini disahkan, kita harus bertanya: ke arah mana kita melangkah? Apakah kita akan mengikuti model Amerika yang tetap mengutamakan supremasi sipil, atau justru bergerak ke arah yang lebih berbahaya?
    Mengapa wacana ini muncul sekarang? Apakah birokrasi sipil begitu lemah hingga pemerintah merasa perlu mengisi pos-pos penting dengan mantan perwira?
    Ataukah ini bagian dari pola yang lebih besar—upaya mengembalikan pengaruh militer dalam politik secara perlahan?
    Pertanyaan ini penting karena politik adalah soal momentum. Jika hari ini prajurit bisa masuk ke jabatan sipil dengan syarat mengundurkan diri, siapa yang bisa menjamin bahwa besok tidak akan ada revisi baru yang menghapus syarat tersebut?
    Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia perlahan-lahan terkikis oleh kebijakan kecil yang tampaknya tidak berbahaya, hingga suatu hari kita terbangun dan menyadari bahwa sistem yang kita bangun telah berubah.
    Jika alasan utama revisi ini adalah inefisiensi birokrasi, maka solusinya bukan dengan membawa masuk militer, tetapi memperbaiki sistem birokrasi itu sendiri.
    Reformasi birokrasi yang nyata jauh lebih penting daripada mengandalkan solusi instan yang bisa berujung pada masalah baru.
    Militer memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara. Namun, peran itu harus tetap berada dalam koridor pertahanan dan keamanan, bukan merambah ke ruang-ruang sipil yang seharusnya dikelola oleh warga negara yang memahami sistem demokrasi.
    Jika kita benar-benar menghargai reformasi yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir, maka keputusan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati.
    Apakah kita ingin demokrasi yang lebih kuat? Atau kita ingin kembali ke masa di mana seragam lebih banyak terlihat di ruang-ruang pemerintahan?
    Keputusan ada di tangan kita. Namun, satu hal yang pasti: demokrasi tidak bisa dipertahankan hanya dengan niat baik. Ia harus dijaga, dipertahankan, dan terus dikawal.
    Karena jika kita lengah, kita mungkin akan kehilangan lebih banyak dari yang kita bayangkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • JATIM TERPOPULER: Jalan Letjen Sutoyo Sidoarjo Diubah Satu Arah – Barista Kopi Keliling Maling Motor

    JATIM TERPOPULER: Jalan Letjen Sutoyo Sidoarjo Diubah Satu Arah – Barista Kopi Keliling Maling Motor

    TRIBUNJATIM.COM – Kumpulan berita peristiwa yang terjadi di Jawa Timur (Jatim) tersangkum dalam berita terpopuler Jatim, Sabtu 15 Maret 2025.

    Berita pertama, Satresnarkoba Polres Malang mengungkap kasus home industry minuman keras (miras) merek Trobas di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

    Ada juga berita Jalan Letjen Sutoyo Sidoarjo diubah menjadi satu ara, menjelang Hari Raya Idu lfitri 2025.

    Selanjutnya berita anggota Tim Unit Reskrim Polsek Wiyung Polrestabes Surabaya berhasil menangkap pria berinisial RS (24) anggota komplotan maling motor yang kerap beraksi menyatroni parkiran kosan di Wilayah Surabaya Barat. 

    Berikut selengkapnya berita terpopuler Jatim hari ini, Sabtu (15/3/2025) di TribunJatim.com.

    1. Polisi Gerebek Home Industry Miras di Malang, 2 Pelaku Diamankan, Ternyata sudah 5 Bulan Beroperasi

    MIRAS – Satresnarkoba Polres Malang ungkap kasus miras ilegal di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jumat (14/3/2025). Dua orang tersangka diamankan karena mengedarkan miras ilegal merek Trobas. (Tribun Jatim Network/Lu’lu’ul Isnainiyah)

    Satresnarkoba Polres Malang mengungkap kasus home industry minuman keras (miras) merek Trobas di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

    Dari kasus ini, polisi menahan dua orang tersangka.

    Wakapolres Malang, Kompol Bayu Halim Nugroho mengatakan, kedua tersangka yang diamankan yaitu Suhari (44) warga Desa Wonorejo, dan Hendro (55) warga Desa Bantur.

    Keduanya merupakan warga Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

    “Awalnya, petugas menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual miras jenis Trobas di wilayah Kecamatan Bantur. Setelah mendapatkan informasi, petugas langsung melakukan penyelidikan,” kata Bayu dalam konferensi pers di Polres Malang, Jumat (14/3/2025).

    Selanjutnya, pada 11 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB polisi menangkap Suhari di sebuah rumah di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

    Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut.

    Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa 6 jeriken ukuran 20 liter miras jenis Trobas, 6 dus berisi 120 botol ukuran 1 liter miras, sebuah ponsel, serta mobil Toyota Kijang Innova.

    Polisi kemudian melakukan interogasi pada tersangka.

    Suhari mengaku mendapatkan miras Trobas dengan membelinya dari Hendro.

    Selanjutnya polisi mengamankan Hendro di rumahnya pada hari yang sama.

    Baca selengkapnya

    2. Jelang Lebaran, Jalan Letjen Sutoyo Sidoarjo Diubah Satu Arah, Diberlakukan Mulai 21 Maret 2025

    REKAYASA LALU LINTAS – Petugas Satlantas Polresta Sidoarjo memasang sejumlah rambu dalam rangka rekayasa lalu lintas di Jalan Letjen Sutoyo Sidoarjo, Jumat (14/3/2025). Rekayasa lalu lintas itu dilakukan mulai 21 Maret sampai 8 April 2025.   (Tribun Jatim Network/M Taufik)

    Menjelang Hari Raya Idulfitri 2025, Jalan Letjen Sutoyo Sidoarjo diubah menjadi satu arah.

    Jalur keluar-masuk Terminal Purabaya itu diberlakukan satu arah dari barat atau arah Medaeng ke arah Waru. 

    Rekayasa arus lalu lintas itu dilakukan oleh Satlantas Polresta Sidoarjo mulai 21 Maret sampai 8 April 2025. 

    “Rekayasa lalu lintas ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M. Kita terapkan sistem one way di Jalan Letjen Sutoyo atau pintu masuk Terminal Purabaya,” kata Kasatlantas Polresta Sidoarjo, AKP Jodi Indrawan, Jumat (14/3/2025). 

    Menurutnya, dalam rekayasa lalu lintas ini, pihaknya akan melaksanakan uji coba terlebih dahulu pada tanggal 18 Maret.

    Melalui uji coba itu, diharapkan dapat memperlancar arus kendaraan bus yang akan masuk Terminal Bungurasih. 

    “Pengalihan arus ini sebagai upaya kami untuk memperlancar arus lalu lintas. Dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan volume kendaraan pada saat mudik Lebaran di sana,” ujarnya. 

    Untuk kelancaran rekayasa arus lalu lintas ini, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas serta arahan dari petugas di lapangan. 

    Kanit Kamsel Satlantas Polresta Sidoarjo, Iptu Ali Rifqi Mubarok menambahkan, arus lalu lintas yang akan dialihkan antara lain Jalan Letjen Sutoyo diberlakukan satu arah, yaitu dari arah Medaeng-Layang Waru.  

    Baca selengkapnya

    3. Ngekos 10 Hari untuk Pantau Sasaran, Barista Kopi Keliling di Surabaya Terlibat Curi Motor Penghuni

    MALING DIINTEROGASI- Tersangka RS saat diinterogasi Kapolsek Wiyung Kompol Slamet Agus Sumbono saat Konferensi Pers Mapolsek Wiyung, pada Jumat (14/3/2025). Pria berinisial RS (24) anggota komplotan maling motor yang kerap beraksi menyatroni parkiran kosan di Wilayah Surabaya Barat. Modusnya, Pelaku RS berlagak seperti orang perantauan untuk menyewa kamar kosan di lokasi yang bakal menjadi sasaran aksi pencurian motor. (TRIBUNJATIM.COM/LUHUR PAMBUDI)

    Anggota Tim Unit Reskrim Polsek Wiyung Polrestabes Surabaya berhasil menangkap pria berinisial RS (24) anggota komplotan maling motor yang kerap beraksi menyatroni parkiran kosan di Wilayah Surabaya Barat. 

    Modusnya, Pelaku RS berlagak seperti orang perantauan untuk menyewa kamar kosan di lokasi yang bakal menjadi sasaran aksi pencurian motor. 

    Tujuannya, Pelaku RS memantau situasi terlebih dahulu di area kosan tersebut untuk memastikan agar aksi pencurian yang akan dilakukannya nanti aman. 

    Setelah hampir 10 hari menginap di kamar kosan tersebut dan telah memperoleh target motor curian dan memastikan celah waktu yang aman untuk beraksi, Pelaku RS mulai menjalankan aksinya. 

    Ia bakal menelepon dua orang teman satu komplotan berinisial Pelaku G dan P, untuk mencuri motor yang telah menjadi target sasaran. 

    Namun, sementara ini, Anggota Unit Reskrim Polsek Wiyung Polrestabes Surabaya masih menangkap satu pelaku; RS, dalam pengungkapan kasus tersebut 

    Sedangkan, dua orang pelaku lainnya; G dan P, dalam kini profilnya telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polrestabes Surabaya, untuk diburu hingga saat ini.

    Baca selengkapnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Dasco Bantah Isu Sri Mulyani Tak Akur dengan Prabowo, Lalu Bagaimana Kabar Reshuffle?

    Dasco Bantah Isu Sri Mulyani Tak Akur dengan Prabowo, Lalu Bagaimana Kabar Reshuffle?

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menepis adanya narasi Menteri Keuangan Sri Mulyani tak akur dengan Presiden Prabowo Subianto, sehingga berbuntut pengunduran diri dari Kabinet Merah Putih.

    Sebelumnya, beredar kabar Sri Mulyani akan mundur setelah menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, 12 Maret 2025.

    Dasco memastikan, sejauh pengetahuan dan kabar yang sampai ke telinganya langsung, pertemuan SMI dengan Prabowo justru merupakan pertemuan untuk berbuka puasa bersama sambil membahas kondisi ekonomi terkini Indonesia.

    Bahkan, Dasco mengaku sudah mengonfirmasi ke pihak-pihak terkait di pemerintahan soal “reshuffle”. Hasilnya, belum ada rencana apa-apa dalam waktu dekat.

    “Saya sudah juga cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada bu Sri Mulyani juga belum sempat,” kata Dasco setelah kunjungan kerja di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

    Kemudian, ia mengisyaratkan bantahan atas kabar ‘keretakan’ hubungan Prabowo dan Menkeu RI. Ia menilai, pertemuan Prabowo dengan Sri Mulyani justru penuh keakraban.

    “Seperti teman-teman lihat di media keduanya penuh keakraban, saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor,” kata dia.

    Ini Kata Sri Mulyani

    Tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai outlet berita, isu mengenai pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. Benarkah demikian?

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, termasuk dari Sri Mulyani.

    Namun, berbanding terbalik dari kabar yang berseliweran, Sri Mulyani justru tetap menjalankan tugasnya sebagai Menkeu. Ia bahkan baru saja bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Rabu kemarin, 12 Maret 2025, Sri Mulyani menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Terungkap tujuannya adalah untuk melaporkan perkembangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Setelah pertemuan tersebut, Sri Mulyani ditanyai oleh wartawan terkait kabar yang menyebutkan bahwa dia berencana mundur dari jabatannya.

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Sri Mulyani hanya tersenyum lebar dan memilih untuk tidak memberikan jawaban.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menghabiskan waktu sekitar dua jam dalam pertemuan tersebut, yang juga diisi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani, Dikutip dari Antara, pada Jumat, 14 Maret 2025,

    Meski begitu, ia enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden pada Rabu malam. Selepas mengungkapkan singkat soal APBN, Sri Mulyani langsung melenggang ke arah kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News