Blog

  • Ada Kebijakan WFA, Kakorlantas Prediksi Arus Mudik Dimulai Pekan Depan

    Ada Kebijakan WFA, Kakorlantas Prediksi Arus Mudik Dimulai Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menjelaskan skema alur arus mudik 2025 yang berkaitan dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Dia mengatakan, operasi ketupat dilakukan serentak di Jawa, Lampung hingga Bali bakal dimulai pada Minggu (23/3/2025). Dengan begitu, perkiraan arus mudik bakal berlangsung pekan depan menyusul adanya kebijakan WFA.

    “Dimungkinkan tanggal 22, 21 tanggal 20 dan 19 ini sudah mulai masyarakat bergerak mengawali untuk berangkat mudik,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025). 

    Perlu diketahui, kebijakan WFA itu merupakan strategi dari pemerintah dalam mengurai kepadatan lalu lintas saat periode mudik Lebaran 2025.

    Adapun, kebijakan WFA ini telah diumumkan pemerintah untuk ASN bisa dilakukan sejak 24-27 Maret 2025.

    “Karena ada kebijakan pemerintah yang mengawali lebih awal sudah membuat kebijakan tentang WFA di timeline, maka dari itu diperkirakan nanti para pemudik itu akan terurai dari awal,” tambahnya.

    Melalui kebijakan itu, Agus juga memastikan masih belum bisa memastikan dapat mendorong masyarakat yang memiliki kebiasaan mudik pada H-3 Lebaran. Pasalnya, hal itu akan dipastikan melalui traffic counting.

    “Apakah nanti pada saat arus mudiknya itu H-3 sesuai dengan kebiasaan, ini belum tentu, nanti kita akan lihat traffic counting ketika kita lihat baik itu di jalan nasional maupun jalan tol,” pungkasnya.

  • QRIS TAP BRImo, Bayar Tinggal Tempel HP Tanpa Ribet

    QRIS TAP BRImo, Bayar Tinggal Tempel HP Tanpa Ribet

    Jakarta, Beritasatu.com – Pernahkah Anda mengalami situasi di mana harus membuka aplikasi pembayaran, memindai QR code, dan menunggu beberapa saat sebelum transaksi selesai? 

    Kini, proses tersebut bisa jadi jauh lebih cepat dan praktis dengan hadirnya Inovasi terbaru dalam sistem pembayaran digital yaitu QRIS TAP. 

    Apa Itu QRIS TAP?

    QRIS TAP atau QRIS Tanpa Pindai adalah metode bayar terbaru yang memungkinkan transaksi hanya dengan menempelkan ponsel (dengan operating system Android) ke perangkat penerima pembayaran, seperti mesin EDC (Electronic Data Capture). 

    Berbeda dengan metode pembayaran QRIS standar yang mengharuskan pengguna memindai kode QR, QRIS TAP memanfaatkan teknologi NFC (Near Field Communication), sehingga transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan praktis.

    Teknologi ini dirancang untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih seamless dan nyaman. Dengan QRIS TAP, transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik tanpa perlu membuka kamera atau mengetik nominal secara manual. Inovasi ini relevan pada era digital di mana kecepatan dan kemudahan menjadi faktor utama dalam memilih metode pembayaran.

    Keuntungan dan Keunggulan QRIS TAP

    1. Kemudahan dan Kecepatan Transaksi
    QRIS TAP memungkinkan pengguna melakukan pembayaran hanya dengan satu langkah sederhana: menempelkan ponsel ke perangkat penerima pembayaran. Proses ini jauh lebih cepat dibandingkan metode pembayaran lain yang memerlukan pemindaian QR code atau input manual.

    2. Dukungan Teknologi NFC
    Teknologi NFC yang digunakan dalam QRIS TAP memastikan koneksi yang stabil dan transaksi yang nyaman. NFC memungkinkan perangkat berkomunikasi dalam jarak dekat, sehingga risiko kesalahan saat pemindaian berkurang.

    3. Dapat Digunakan di Berbagai Sektor
    QRIS TAP tidak hanya terbatas pada transaksi pembayaran di merchant (EDC) dan transportasi bus DAMRI serta Royaltrans, tetapi kedepannya juga akan dikembangkan untuk pembayaran transportasi publik lainnya seperti MRT, KRL, dan bahkan untuk bayar parkir. Hal ini menjadikannya solusi pembayaran digital yang lebih fleksibel dan luas dalam penerapannya.

    4. Terintegrasi dengan Sumber Dana Beragam
    Pengguna dapat memilih sumber dana untuk transaksi QRIS TAP, baik dari beragam rekening tabungan yang terhubung dalam aplikasi mobile banking. Ini memberikan fleksibilitas lebih bagi pengguna dalam mengatur keuangan mereka.

    QRIS TAP di Aplikasi BRImo

    Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui aplikasi mobile banking BRImo menjadi salah satu yang terdepan dalam menerapkan teknologi QRIS TAP. Menurut Andrijanto, Direktur Retail Funding and Distribution BRI, peluncuran QRIS TAP merupakan langkah strategis BRI dalam mendukung ekosistem pembayaran digital nasional yang lebih inklusif. 

    Untuk menggunakan fitur QRIS TAP di BRImo, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah mudah berikut:

    1. Pastikan aplikasi BRImo telah diperbarui ke versi terbaru.
    2. Buka aplikasi BRImo dan pilih menu “Tap To Pay” pada halaman utama.
    3. Masukkan PIN untuk autentikasi.
    4. Pilih sumber dana yang akan digunakan (rekening tabungan yang terhubung dalam BRImo).
    5. Tempelkan ponsel ke mesin EDC atau alat penerima pembayaran di transportasi publik.
    6. Transaksi selesai dan pengguna akan menerima notifikasi sebagai bukti pembayaran.

    Selain itu, di BRImo Anda bisa mengakses fitur QRIS TAP dengan lebih cepat dan praktis melalui “fast menu”. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa perlu login terlebih dahulu. Cukup dengan menekan menu QRIS pada fast menu, lalu pilih QRIS TAP untuk langsung melakukan pembayaran.

    Implementasi QRIS TAP oleh BRI melalui aplikasi BRImo semakin memperkuat ekosistem pembayaran digital di Indonesia. Dengan fitur ini, nasabah BRI dapat menikmati transaksi yang lebih mudah dan efisien di berbagai merchant serta transportasi publik. Segera perbarui aplikasi BRImo Anda atau daftar sekarang dan rasakan kemudahan bertransaksi dengan QRIS TAP.

  • Putin Janjikan Keselamatan bagi Pasukan Ukraina yang Menyerahkan Diri di Kursk – Halaman all

    Putin Janjikan Keselamatan bagi Pasukan Ukraina yang Menyerahkan Diri di Kursk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan pasukan Ukraina yang terjebak di Kursk, wilayah perbatasan Rusia barat, untuk menyerahkan diri.

    Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Jumat (14/3/2025), Putin menjanjikan jaminan keselamatan dan perlakuan layak sesuai hukum internasional bagi pasukan yang mau menyerah.

    Pasukan Ukraina di Kursk berada di bawah tekanan yang meningkat setelah Rusia melancarkan operasi khusus.

    Sejak minggu lalu, Rusia telah melancarkan serangan balasan yang berhasil merebut kembali Kursk.

    “Jika mereka meletakkan senjata dan menyerah, kehidupan dan perlakuan yang layak akan dijamin,” kata Putin.

    Panglima Tertinggi Angkatan Darat Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrski, mengisyaratkan bahwa pasukannya mungkin akan ditarik mundur untuk mengurangi kerugian.

    “Prioritas saya adalah menyelamatkan nyawa tentara Ukraina,” ungkap Syrski.

    Respons Putin terhadap Usulan Gencatan Senjata

    Putin juga menanggapi usulan gencatan senjata selama 30 hari yang diajukan oleh Amerika Serikat.

    Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa durasi tersebut akan dimanfaatkan untuk memobilisasi pasukan atau mengirimkan senjata kepada Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Putin merusak upaya diplomasi.

    “Putin tidak bisa keluar dari perang ini karena dia tidak punya apa-apa lagi,” tegas Zelensky, menambahkan bahwa Putin berusaha menetapkan persyaratan yang sulit dan tidak dapat diterima.

    Dalam konteks ini, utusan AS Steve Witkoff berada di Moskow untuk menyampaikan usulan gencatan senjata.

    Zelensky mendesak semua pihak yang dapat memengaruhi Rusia, terutama Amerika Serikat, untuk mengambil tindakan tegas.

    “Putin tidak akan mengakhiri perang ini sendirian, namun kekuatan Amerika cukup untuk mencapainya,” kata Zelensky.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Sidang Perdana Hasto Kristiyanto, Dakwaan KPK Ungkap Peran Lindungi Harun Masiku

    Sidang Perdana Hasto Kristiyanto, Dakwaan KPK Ungkap Peran Lindungi Harun Masiku

    Sidang Perdana Hasto Kristiyanto, Dakwaan KPK Ungkap Peran Lindungi Harun Masiku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Hasto Kristianto
    , telah menjalani sidang perdana dugaan korupsi
    Harun Masiku
    pada Jumat (14/3/2025).
    Dalam agenda pembacaan dakwaan tersebut, sejumlah tuduhan serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap terkait Hasto dan keterlibatannya dalam kasus yang telah berlanjut sejak 2019.
    Hasto didakwa telah melakukan sejumlah tindakan untuk menghalangi penyidikan terkait kasus korupsi pergantian antar-waktu (PAW) Anggota DPR RI.
    “Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” ungkap jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
    Dalam pembacaan dakwaan, jaksa menyoroti tindakan Hasto yang diduga memerintahkan Nur Hasan untuk meminta Harun Masiku merendam telepon genggamnya ke dalam air.
    Perintah ini disampaikan setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada 8 Januari 2020.
    Pasalnya, Harun Masiku diketahui tengah dikejar oleh tim penyidik KPK dalam penyelidikan kasus suap PAW DPR RI.
    Tak hanya itu, Hasto juga diduga meminta Harun untuk bersembunyi di Markas Partai.
    Jaksa menjelaskan, tujuan tindakan itu adalah agar Harun tidak terdeteksi oleh petugas KPK.
    “Terdakwa memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (
    stand by
    ) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh Petugas KPK,” ujarnya.
    Dari investigasi yang dilakukan oleh tim KPK, diketahui bahwa Harun Masiku kemudian bertemu dengan Nur Hasan di Hotel Sofyan Cikini, sebelum berpindah ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
    “Namun, ketika petugas KPK mendatangi PTIK, mereka tidak berhasil menemukan Harun Masiku,” kata jaksa.
    Atas perbuatannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHAP.
    Setelah pembacaan dakwaan, kuasa hukum Hasto, Febri Diansyah, menyampaikan pandangannya kepada media.
    Febri menyentil dakwaan tersebut tidak disusun dengan hati-hati, mengingat terdapat kesalahan penulisan undang-undang.
    “Salah satu pasal yang paling penting yang didakwakan pada dakwaan ke-1 ternyata salah menggunakan undang-undang,” kata Febri.
    Febri menunjukkan bahwa seharusnya jaksa mencantumkan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alih-alih Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    “Jadi, pasal itu diabaikan, tidak dilaksanakan demi mempercepat proses pelimpahan perkara,” ujarnya.
    Meskipun kesalahan terletak pada satu huruf, kata Febri, hal itu menjadi sangat berbeda.
    Pasal 65 KUHAP, kata dia, mengatur tentang hak terdakwa untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan.
    Di sisi lain, persoalan hak Hasto untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan inilah yang diabaikan KPK ketika melakukan penyidikan.
    “Jadi, pasal itu diabaikan, tidak dilaksanakan demi mempercepat proses pelimpahan perkara,” ujar mantan Juru Bicara KPK tersebut.
    “Nah, sekarang justru pasal itu yang salah tulis begitu. Nah, itu catatan kami tentu saja yang pertama,” tambah dia.
    Tak hanya itu, Febri juga menyoroti inkonsistensi dalam materi dakwaan terkait sumber uang Rp 400 juta yang digunakan Harun Masiku untuk menyuap Wahyu Setiawan.
    Ia menjelaskan, dakwaan tersebut merupakan gabungan dari beberapa surat dakwaan yang berbeda.
    Menurut dia, terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang diajukan dalam surat dakwaan yang berbeda oleh KPK.
    “Kami menemukan inkonsistensi,” ungkapnya.
    Dia menuturkan, dakwaan yang dibacakan jaksa KPK merupakan gabungan dari tiga surat dakwaan Wahyu Setiawan dan eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, Saeful Bahri, dan Hasto.
    Mantan Juru Bicara KPK itu mengatakan, dalam surat dakwaan Wahyu, disebutkan pada kurun sekitar 17 atau 19 Desember 2019, uang Rp 400 juta diberikan Harun Masiku kepada Saeful Bahri.
    Adapun Wahyu dan Tio saat ini sudah berstatus terpidana dan menghirup udara bebas.
    Sementara, dalam dakwaan yang dibacakan hari ini disebutkan, uang Rp 400 juta seolah-olah berasal dari Hasto.
    Adapun perkara Hasto dan Wahyu Setiawan merupakan satu rangkaian dan masih dalam kasus suap Harun Masiku.
    Ia mempertanyakan bagaimana KPK bisa membuat dua dakwaan dengan fakta yang saling bertolak belakang.
    “Apakah sedemikian rupa mengubah dakwaan hanya untuk menjerat Hasto Kristiyanto?” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil ‘Turun Gunung’ Cek Kualitas BBM Pertamina, Begini Hasilnya

    Bahlil ‘Turun Gunung’ Cek Kualitas BBM Pertamina, Begini Hasilnya

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memimpin proses pengecekan kualitas bahan bakar minyak (BBM) di fasilitas penyimpanan dan distribusi PT Pertamina (Persero), Banten, Kamis (13/3). Lantas, bagaimana hasil pengecekan tersebut?

    Disitat dari laman resmi Kementerian ESDM, Bahlil yang didampingi Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memastikan BBM dari perusahaan plat merah tersebut punya kualitas baik dan aman dipakai masyarakat.

    “Kita mengecek dan semuanya dengan teknologi, dengan laboratorium rata-rata semuanya di dalam batas aturan di atas 725. Ini membuktikan bahwa kualitas BBM yang disiapkan Pertamina sangat baik dan aman untuk digunakan oleh masyarakat,” kata Bahlil.

    BBM Pertamina Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Selain Dirut Pertamina, proses pengecekan BBM tersebut juga didampingi perwakilan dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Lemigas. Pengecekan dilakukan menggunakan teknologi laboratorium untuk memastikan BBM yang disalurkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

    Bahlil menerangkan hasil standar ini di atas ambang batas dari Keputusan Direktur Jenderal Migas tentang standar dan mutu BBM yang dipasarkan di dalam negeri. Standar berat jenis bahan bakar minyak (BBM) yang diuji pada suhu 15°C ditetapkan antara 715 kg/m3 sebagai nilai minimum dan 770 kg/m3 sebagai nilai maksimum.

    Selain menjamin kualitas, Bahlil juga memastikan ketersediaan BBM cukup untuk menghadapi lonjakan permintaan selama periode Ramadan dan Idulfitri. Dia menegaskan, stok BBM, termasuk Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo, dalam kondisi aman dengan ketahanan pasokan mencapai 20 hingga 21 hari ke depan.

    “Kami telah mengecek untuk wilayah Jawa Barat dan Banten untuk BBM. Untuk BBM baik Pertamax, Pertalite dan Turbo semuanya clear, masanya sampai dengan 20 sampai dengan 21 hari. Jadi ketersediaan kita sangat luar biasa sekali,” tuturnya.

    Data PT Pertamina (Persero) menunjukkan adanya proyeksi kenaikan permintaan bensin sekitar 7% dari kondisi normal, dengan lonjakan signifikan sebesar 21% (Pertalite dan Pertamax Series) pada H-7 hingga Hari H, dan puncak permintaan diperkirakan terjadi pada H-2 dengan kenaikan 33%.

    “Kami akan terus memantau ketersediaan dan kualitasnya agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan nyaman selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Halaman all

    Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas). Hal tersebut disampaikan Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025). 

    Awalnya, Bahlil bercerita banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Menurutnya, butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Bahlil pun meminta dukungan kepada para santri dan kiai di Tebuireng. 

    “Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Ia menekankan bahwa dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Menteri Bahlil kemudian bicara soal perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Meski menghadapi banyak tantangan, ia memastikan akan tetap melanjutkan upaya ini.

    “LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ujarnya.

    Mendengar tingginya angka gas LPG 3 kilogram di masyarakat, hati Bahlil pun terenyuh dan ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, ia mengakui bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran.

    “Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini,” ucapnya.

    Bahlil menegaskan bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Dari total total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, Bahlil mengungkap sebesar 15 persen atau Rp420 triliun di antaranya dikelola Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik. 

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, kemudian Rp150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir sebesar Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke rakyat yang berhak. 

    “Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.

  • BAZNAS jajaki kerja sama strategis pelayanan mustahik dan ketenagakerjaan

    BAZNAS jajaki kerja sama strategis pelayanan mustahik dan ketenagakerjaan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kemnaker – BAZNAS jajaki kerja sama strategis pelayanan mustahik dan ketenagakerjaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 16:06 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menerima kunjungan Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli guna menjajaki kerja sama strategis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program-program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi, di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Rabu (12/3/2024).

    Dalam audiensi tersebut, Ketua BAZNAS RI, KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan apresiasinya atas silaturahmi yang dilakukan Kemnaker RI.

    “Kami menyambut baik inisiatif dari Kemnaker RI untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kolaborasi ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

    Kiai Noor menambahkan, kerja sama ini dapat membuka peluang baru bagi mustahik agar lebih mandiri secara ekonomi.

    “Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat menghadirkan program pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja atau magang bagi para mustahik, sehingga mereka bisa lebih berdaya dan memiliki peluang kerja yang lebih baik,” tambahnya.

    Menurutnya, sinergi antara BAZNAS dan Kemnaker akan memperkuat ekosistem zakat yang lebih produktif.

    “Kami di BAZNAS terus berupaya mengoptimalkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk mengentaskan kemiskinan. Dukungan dari Kemnaker RI akan sangat membantu dalam membangun model pemberdayaan yang berkelanjutan,” katanya.

    Selain itu, Kiai Noor uga menekankan pentingnya program yang berbasis pelatihan kerja bagi mustahik agar dapat terserap di dunia kerja.

    “Kami ingin memastikan bahwa mustahik yang kami bantu tidak hanya mendapatkan bantuan sesaat, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat membawa mereka keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.

    Sebagai langkah awal, BAZNAS siap berkolaborasi dengan Kemnaker dalam berbagai program yang mendukung peningkatan kesejahteraan mustahik.

    “Kami berharap ada program konkret yang bisa segera dijalankan, seperti pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, pelatihan kerja atau magang, dan akses lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas,” ucapnya 

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli menyampaikan, pihaknya sangat mendukung kerja sama dengan BAZNAS guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya mustahik.

    “Kami melihat BAZNAS memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, kami ingin menjalin kerja sama dalam berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang membutuhkan,” ujar Prof. Yassierli.

    Beliau menekankan, program pelatihan kerja dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran di kalangan masyarakat prasejahtera.

    “Kemnaker siap bersinergi dengan BAZNAS untuk menghadirkan program pelatihan dan sertifikasi keterampilan bagi mustahik, agar mereka memiliki daya saing di pasar tenaga kerja,” jelasnya.

    Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya dukungan bagi pekerja penyandang disabilitas dari kalangan mustahik agar mereka dapat berkembang.

    “Kami juga ingin memastikan penyandang disabilitas dan para pekerja penyandang disabilitas dapat memperoleh pendampingan, pelatihan skill yang memadai, dan kontrak kerja yang lebih panjang,” tambahnya.

    Sebagai penutup, Prof. Yassierli menyampaikan optimismenya terhadap kerja sama ini.

    “Kami yakin kolaborasi antara Kemnaker dan BAZNAS akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan program yang tepat, kita bisa membantu mustahik menjadi lebih mandiri dan sejahtera,” tutupnya.

    Dengan adanya penjajakan kerja sama ini, diharapkan sinergi antara BAZNAS RI dan Kemnaker RI dapat segera diwujudkan dalam bentuk program konkret yang memberikan manfaat luas bagi mustahik dan dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, M.Si., CFRM., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum, Kolonel Caj (Purn) Drs. Nur Chamdani, serta Sekretaris Utama BAZNAS RI, H. Subhan Cholid, Lc.

    Sumber : Elshinta.Com

  • DPRD Bogor evaluasi Pemkot dalam tanggulangi bencana

    DPRD Bogor evaluasi Pemkot dalam tanggulangi bencana

    Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor rapat pembahasan penanggulangan bencana di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor)

    DPRD Bogor evaluasi Pemkot dalam tanggulangi bencana
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kota Bogor Jawa Barat mengevaluasi pemerintah daerah setempat dalam menanggulangi bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di kota hujan beberapa waktu lalu.Sejumlah evaluasi disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor dalam rapat kerja agenda pembahasan percepatan penanggulangan bencana, Jumat.

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan dalam rapat tersebut meminta Pemerintah Kota Bogor segera melakukan perbaikan dan memaksimalkan upaya mitigasi bencana sebagai antisipasi.

    “Dengan banyaknya bencana yang terjadi kemarin dan menyebabkan adanya korban jiwa. Kami menekankan kepada Pemkot Bogor agar bergerak cepat melakukan perbaikan dan mitigasi bencana kedepannya,” kata Ence.

    Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Juhana menyampaikan bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh BPBD Kota Bogor, sejak awal tahun sampai Maret ini, terjadi 276 kejadian bencana di Kota Bogor yang didominasi oleh tanah longsor sebanyak 95 kejadian. Sehingga Juhana menekankan kepada Bapperida, BPBD dan Asisten Pemerintah (Aspem) agar melakukan pencegahan yang sudah dipetakan melalui peta rawan bencana.

    “Jadi APBD Kota Bogor tidak hanya difokuskan kepada pembangunan infrastruktur yang menjadi kegiatan seremonial saja. Tetapi membangun Kota yang bisa meminimalisir terjadinya bencana sesuai dengan kajian yang sudah disusun,” kata Juhana.

    Di lokasi yang sama, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menyoroti pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Menurut Endah, Pemkot Bogor masih lalai dalam pelaksanaan Perda ini karena belum menerbitkan Perwali yang mengatur petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

    “Jadi kami mempertanyakan kenapa setelah tujuh tahun masih belum ada perwali. Kami mendorong agar perwali ini segera diterbitkan agar menjadi juklak juknis pelaksanaan perda,” kataEndah.

    Tak hanya itu, di dalam Perda tersebut juga terdapat pasal yang mengamanatkan agar Pemkot Bogor menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk penanggulangan bencana.

    “Kami meminta kepada Bapperida agar identifikasi RAD dimasukkan ke dalam RPJMD yang akan dibahas tahun ini,” ujar Endah.

    Sumber : Antara

  • Persiapan Bagi-Bagi THR Lebaran, Simak Cara Tukar Uang Baru di BI

    Persiapan Bagi-Bagi THR Lebaran, Simak Cara Tukar Uang Baru di BI

    Jakarta, CNBC Indonesia – BI mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idulfitri. BI menyediakan 4.000 lokasi dengan 1.200 lokasi dikelola BI untuk penukaran uang tersebut.

    Pengguna bisa mengunjungi mobil kas keliling untuk melakukan penukaran uang. Adapun, pada tahun ini, setiap orang (per NIK) dapat menukarkan uang mencapai Rp 4,3 juta.

    “Ini tiga layanan itu, sama perbankan sampai 4.000 titik, termasuk dengan BI 1.200 titik,” kata Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Nantinya, BI akan menaikkan batas nilai penukaran dari sebelumnya Rp 3 juta menjadi Rp 4,3 juta per orang. Ini dilakukan untuk mengurangi keramaian dan antrian. Doni menambahkan penukaran dilakukan tetap menggunakan aplikasi Pintar BI.

    “Kita tidak terima gross tapi kita minta masih aplikasi Pintar supaya bisa rapi dan jelas di sana (titip penukaran),” tegasnya.

    Tahun ini, kata Doni, BI menyiapkan pasokan uang tunai sebesar Rp 180,9 triliun untuk melengkapi tradisi penukaran uang baru saat hari raya Idul Fitri 2025. Nilai ini hampir mencapai 25% dari total kebutuhan uang kartal setahun ini. Pasokan uang tunai ini lebih rendah dibandingkan pasokan tahun lalu yang mencapai Rp 197,6 triliun.

    “Ini agak sedikit turun 1,6% karena kita pertimbangkan ekspektasi nontunai jadi kita kurangi sedikit,” ungkapnya.

    Berikut ini cara tukar uang melalui situs Pintar BI:

    1. Kunjungi link penukaran uang baru https://pintar.bi.go.id/.
    2. Pilih menu “Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling” yang berada di halaman awal situs.
    3. Pilih provinsi lokasi penukaran uang baru pada mobil kas keliling yang diinginkan.
    4. Akan muncul daftar lokasi dan tanggal yang tersedia.
    5. Pilih lokasi dan tanggal penukaran uang sesuai kebutuhan.
    6. Isi data pemesanan, yang meliputi NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat e-mail.
    7. Isi jumlah lembar atau keping uang rupiah yang akan ditukarkan melalui kas keliling, dan akan diberi bukti pemesanan.
    8. Bawa bukti pemesanan tersebut ke petugas kas keliling saat melakukan penukaran uang baru buat Lebaran, sesuai dengan lokasi dan waktu yang dipilih.

    Patut diingat pemesanan harus menggunakan NIK KTP. NIK-KTP yang telah digunakan untuk melakukan pemesanan penukaran dengan status menunggu pelaksanaan penukaran, tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan pemesanan penukaran.

    Bukti pemesanan penukaran akan dikirimkan melalui e-mail, atau dapat langsung diunduh pada saat masyarakat selesai melakukan pengisian data pemesanan.

    Penukar harus terlebih dahulu memilah dan mengemas uang rupiah yang ditukarkan.Tata cara pemilahan dan pengemasan uang rupiah yaitu:

    a. Uang Rupiah dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi, serta disusun searah.

    b. Tidak menggunakan selotip, perekat, lakban, atau steples untuk mengelompokkan atau menggabungkan uang rupiah.

    (luc/luc)

  • Harga Minyak Menguat Jelang Akhir Pekan, Ini Penyebabnya – Page 3

    Harga Minyak Menguat Jelang Akhir Pekan, Ini Penyebabnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak mentah melonjak 1 persen pada Jumat, 14 Maret 2025. Harga minyak mengakhir pekan ini cenderung stagnan seiring investor mempertimbangkan prospek yang semakin menipis dan berakhirnya perang Ukraina yang dapat kembali membawa lebih banyak pasokan energi Rusia ke pasar Barat.

    Mengutip CNBC, Sabtu (15/3/2025), harga minyak Brent ditutup 70 sen atau 1 persen lebih tinggi menjadi USD 70,58 per barel. Harga minyak sempat turun 1,5 persen pada sesi sebelumnya. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) ditutup naik 63 sen atau 1 persen ke posisi USD 67,18 per barel. Kenaikan harga minyak WTI terjadi setelah melemah 1,7 persen.

    Kedua patokan tersebut mengakhiri minggu ini dengan sedikit perubahan dari Jumat lalu, ketika Brent ditutup pada USD 70,36 dan WTI pada usd 67,04.

    “Minyak Brent telah bertahan di sekitar angka USD 70 selama dua minggu terakhir. Apakah akan tetap pada level ini dalam minggu mendatang tergantung pada situasi berita politik,” kata analis Commerzbank dalam sebuah catatan.

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Kamis, Moskow mendukung usulan AS untuk gencatan senjata di Ukraina pada prinsipnya, tetapi meminta sejumlah klarifikasi dan syarat yang tampaknya mengesampingkan kemungkinan berakhirnya pertempuran dengan cepat.

    “Jika prospek gencatan senjata terus berlanjut di masa mendatang, pasar akan memperkirakan minyak Rusia akan berada di bawah sanksi untuk jangka waktu yang lama,” kata Presiden Lipow Oil Associates yang berpusat di Houston, Andrew Lipow.

    Pada Jumat, Donald Trump kembali mendesak Rusia untuk menyetujui usulan gencatan senjata, dengan mengatakan di platform media sosial pribadinya ia akan mengeluarkan AS dari apa yang disebutnya “kekacauan nyata” dengan Rusia”.

    Pemerintahan Trump mengatakan lisensi yang mengizinkan transaksi energi dengan lembaga keuangan Rusia telah berakhir minggu ini. Perusahaan-perusahaan negara Tiongkok juga mengekang impor minyak Rusia karena risiko sanksi, kata sumber kepada Reuters.

    Di sisi lain, Northvolt, pembuat sel baterai Swedia untuk kendaraan listrik, mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah mengajukan kebangkrutan.