Xcloud.id

Blog

  • Kronologi Pengurus RW 02 Jembatan Lima Minta THR Rp 1 Juta ke Pengusaha yang Berujung Minta Maaf – Page 3

    Kronologi Pengurus RW 02 Jembatan Lima Minta THR Rp 1 Juta ke Pengusaha yang Berujung Minta Maaf – Page 3

    Polri siap menindak tegas oknum Organisasi Masyarakat (Ormas) yang coba-coba mengganggu dunia usaha dan investasi.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan Polri tidak akan mentoleransi aksi pemerasan, pungutan liar, atau intimidasi yang dilakukan oknum ormas.

    “Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi,” kata Trunoyudo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

    Dia menegaskan, Polri sudah siapkan strategi jitu. Selain tindakan hukum, juga akan menggunakan pendekatan preventif dan edukasi. Jadi, ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.

    “Selain tindakan represif melalui penegakan hukum, Polri juga melakukan pendekatan preventif dan pre-emtif dengan memberikan pemahaman kepada anggota ormas agar tidak menyalahgunakan keorganisasian nya. Pembinaan ini penting agar mereka bisa berkontribusi secara positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung iklim investasi yang kondusif,” ucap dia.

    Selain itu, Polri juga gencar melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tolak aksi premanisme yang berkedok ormas. Langkah ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami modus-modus yang digunakan oknum tertentu untuk melakukan pemerasan atau tindakan intimidatif terhadap dunia usaha.

    “Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar lebih waspada terhadap aksi premanisme berkedok ormas. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap bentuk gangguan terhadap investasi,” ujar dia.

    “Setiap laporan dari pengusaha dan investor akan kami tindaklanjuti dengan serius. Polri tidak akan ragu menindak oknum anggota ormas yang berperilaku preman dan menghambat investasi di Indonesia,” sambung dia.

  • Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Page 3

    Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komitmen untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas) disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Hal tersebut diungkapkan Bahlil ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada Jumat (14/3/2025).

    Sebelumnya, Bahlil bercerita bahwa banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Ia menganggap butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Tak lupa Bahlil meminta dukungan kepada para santri dan kiai yang ada di Tebuireng.

    “Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” kata Bahlil.

    Menurut Bahlil, pemerintah kinii sedang berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG subsidi ukuran 3 kg juga sedang diupayakan dengan maksimal oleh Menteri Bahlil. Biarpun banyak tantangan, namun ia tetap akan melanjutkan upaya tersebut.

    “LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ujarnya.

    Hati Bahlil pun terenyuh mendengar tingginya angka gas LPG 3 kg di masyarakat sehingga ia ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, beberapa pihak menurutnya tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran.

    “Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini,” ucapnya.

    Bahlil juga menegaskan bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Ia mengungkap bahwa sebesar 15% dari total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun atau sekitar Rp420 triliun, di antaranya dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik.

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, kemudian Rp150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir sebesar Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke rakyat yang berhak.

    “Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.

  • Di Politik, Paling Repot Cari Titik Temunya

    Di Politik, Paling Repot Cari Titik Temunya

    loading…

    Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, pihaknya ingin pembahasan RUU TNI segera rampung. Namun di politik terkadang sulit mencari titik temu. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, pihaknya ingin pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) segera rampung. Bahkan, tak menutup kemungkinan RUU TNI bisa rampung sebelum Hari Raya Idufitri 1446 H.

    “Kalau kita bisa selesai, kenapa harus lambat?” kata Utut Adianto usai rapat Panja Revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (14/4/2025).

    Namun, menurut legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pembahasan RUU tak bisa diperkirakan kapan rampung. Pasalnya, kata dia, sulit untuk menemukan titik tengah dalam sebuah kesepakatan politik, termasuk pembahasan UU.

    “Kalau bisa nggak bisa ya tergantung kecepatan. Kalau di politik itu, yang paling repot itu kan sampai titik temunya. Kalau titik temunya sudah ketemu, misalnya kan yang paling krusial, TNI sudah bersedia mengundurkan diri atau non-aktif apabila di luar kementerian yang disampaikan oleh Pak Sajfrie,” kata Utut.

    “Nah, kalau sudah itu kan udah nggak ada masalah. Orang dia sudah jadi orang sipil lagi. Jadi hak itu dengan sendirinya sudah kukuh. Nah, kalau ditanya cepat apa nggaknya, ya kita lihat,” imbuh Utut.

    Sebelummya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir memastikan, Revisi UU TNI tidak mungkin diselesaikan pada masa sidang ini. Hal ini lantaran DPR sudah memasuki waktu reses pada pekan depan.

    “Ini kan lagi berjalan, kalau dalam waktu dekat ini mungkin tidak mungkin, sebentar lagi mau Idul Fitri ada reses dan sebagainya. Tanggal 20 kita udah akhir, reses. Saya rasa tidak mungkin lah,” kata Adies di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Menurut Adies, kemungkinan paling cepat revisi UU TNI diselesaikan pada masa sidang berikutnya. Bisa cepat selesai bila tidak ada perdebatan panjang. “Kemarin saya sempat ngomong paling kalau mau cepat ya masa sidang berikutnya, dua masa sidang, itu kalau paling cepat kalau tidak ada perdebatan ya,” ujarnya.

    (abd)

  • IKA UPI Desak Gubernur Jabar Segera Bentuk Tim Perlindungan Guru

    IKA UPI Desak Gubernur Jabar Segera Bentuk Tim Perlindungan Guru

    Bandung, Beritasatu.com – Fenomena kekerasan terhadap guru semakin menjadi preseden buruk yang terus berulang dan berkembang, seperti fenomena gunung es yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat. Untuk memutus mata rantai kekerasan ini, Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk segera membentuk tim perlindungan guru.

    Desakan ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Advokasi Guru IKA UPI, Iwan Hermawan dalam diskusi pendidikan bertajuk “Perlindungan Profesi Guru di Jawa Barat,” yang digelar di sekretariat IKA UPI di Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat (14/3/2025) sore.

    Tim perlindungan guru yang dimaksud merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.

    “Pergub tersebut sudah jelas mengatur pembentukan tim perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Tim ini harus melibatkan unsur Dinas Pendidikan, praktisi hukum, akademisi, dan pihak lain yang relevan. Namun, hampir lima tahun sejak pergub tersebut diterbitkan, tim perlindungan guru belum juga terbentuk,” ungkap Iwan.

    Iwan menegaskan, Pasal 2 dalam Pergub tersebut secara jelas mengatur kewajiban gubernur untuk memberikan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, terutama terkait dengan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas.

    Perlindungan yang dimaksud mencakup perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak kekayaan intelektual.

    “Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi menunjukkan, perlindungan terhadap guru sangat lemah. Kasus kekerasan oleh orang tua atau peserta didik menjadi bukti bahwa guru sangat rentan dan rawan mengalami kekerasan, persekusi, atau tindakan merugikan lainnya,” tegas Iwan.

    Pakar hukum pendidikan dan Wakil Ketua Dewan Pakar IKA UPI Cecep Darmawan, juga menekankan pentingnya perlindungan bagi guru. Ia menilai, hingga saat ini belum ada sinergi yang terbangun antara berbagai elemen pendidikan dan pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, masyarakat, maupun pihak lain, dalam upaya memberikan perlindungan kepada guru.

    “Siapa yang harus memberikan perlindungan kepada guru? Jawabannya adalah semua pihak. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen serta Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017, perlindungan terhadap guru adalah kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ujar Cecep.

    Cecep juga menyoroti pentingnya hukum dan perlindungan guru, yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil.

    Menurutnya, perlindungan guru harus diberikan baik oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan.

    Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) UPI ini juga mengungkapkan, regulasi perlindungan terhadap guru sebenarnya sudah memadai. Perlindungan terhadap guru sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Undang-Undang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017, dan Pergub Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2020.

    “Sayangnya, implementasi regulasi tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu, wajar jika kasus kekerasan, ancaman, intimidasi, pelecehan, pemerasan, bullying, serta perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap guru masih sering terjadi,” ujar Cecep.

    Cecep juga mendorong organisasi profesi guru untuk menjadi motor penggerak dalam memberikan perlindungan terhadap guru, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Apalagi, menurut undang-undang tersebut, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

    Sekretaris Jenderal IKA UPI, Najip Hendra SP, yang membuka diskusi mewakili Ketua Umum IKA UPI, Enggartiasto Lukita, menegaskan komitmen IKA UPI untuk memberikan perhatian utama terhadap nasib guru. Komitmen ini sejalan dengan semangat dan cita-cita IKA UPI untuk turut memberikan perlindungan kepada alumni UPI, yang sebagian besar berprofesi sebagai guru.

    “Hampir setiap saat, diskusi di grup percakapan kami selalu membicarakan nasib guru, termasuk pentingnya perlindungan bagi mereka. Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan internal kami. Kami ingin memberikan masukan konkret kepada pemerintah dan pemerintah daerah agar segera membentuk tim perlindungan guru, sehingga perlindungan terhadap guru bisa dilakukan secara efektif dan menyeluruh,” ungkap Najip.

    Pengamat pendidikan, Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi IKA UPI yang secara aktif menggalang dukungan dan memberikan advokasi terhadap nasib dan perlindungan guru di Jawa Barat. “Langkah-langkah yang dilakukan IKA UPI merupakan ikhtiar untuk memuliakan guru dan menjaga harkat martabat mereka,” tandasnya.

  • AS Usir Duta Besar Afrika Selatan, Menlu Rubio: Dia Benci Trump!

    AS Usir Duta Besar Afrika Selatan, Menlu Rubio: Dia Benci Trump!

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengusir Duta Besar Afrika Selatan, Ebrahim Rasool, dari negara tersebut. Alasannya, Rasool dituding membenci AS dan membenci Presiden Donald Trump.

    Pengusiran Rasool dari AS ini, seperti dilansir AFP, Sabtu (15/3/2025), diumumkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio dalam pernyataan via media sosial X pada Jumat (14/3) waktu setempat.

    “Duta Besar Afrika Selatan untuk Amerika Serikat tidak lagi diterima di negara kita yang hebat ini,” tegas Rubio dalam pernyataannya.

    Disebutkan oleh Rubio bahwa Rasool merupakan “politisi yang gemar menghasut tentang ras, yang membenci Amerika dan membenci @POTUS” — merujuk pada sebutan Trump sebagai Presiden AS.

    “Kami tidak memiliki hal untuk dibicarakan dengannya dan oleh karena itu, dia ditetapkan PERSONA NON GRATA,” ucap Rubio dalam pernyataan tersebut.

    Istilah “persona non grata” merupakan istilah bahasa Latin dalam dunia diplomasi yang berarti seseorang tidak diinginkan atau tidak diterima oleh suatu negara. Penetapan ini biasanya dilakukan saat menetapkan sanksi pengusiran terhadap pejabat atau diplomat asing.

    Pengusiran seorang duta besar tergolong langkah yang sangat langka oleh AS.

    Dalam pernyataannya, Rubio menyertakan artikel dari outlet berita konservatif Breitbart yang mengulas soal pernyataan Rassol dalam seminar kebijakan luar negeri pada Jumat (14/3), yang membuatnya dituduh membenci AS dan Trump.

    “Dia (Rasool-red) mengatakan bahwa supremasi kulit putih memotivasi ‘rasa tidak hormat’ Trump terhadap ‘tatanan hegemoni saat ini’ di dunia,” demikian bunyi artikel Breitbart.

    Disebutkan juga bahwa dalam seminar itu, Rasool menyebut gerakan Make America Great Again (MAGA) yang digagas Trump “merupakan respons supremasi kulit putih terhadap keberagaman demografi yang berkembang di Amerika Serikat”.

    Rasool merupakan aktivis anti-apartheid di masa mudanya dan pernah menyampaikan kemarahannya terhadap perang yang dipicu Israel di Jalur Gaza.

    Pengusiran Duta Besar Afrika Selatan ini menjadi perkembangan terbaru dalam meningkatnya ketegangan antara Washington dan Pretoria beberapa waktu terakhir. Pada Februari lalu, Trump membekukan bantuan AS untuk Afrika Selatan, dengan mengutip undang-undang di negara itu yang diklaim olehnya telah memungkinkan tanah dirampas dari para petani kulit putih.

    Pekan lalu, Trump semakin mengobarkan ketegangan dengan mengatakan bahwa para petani Afrika Selatan dipersilakan untuk menetap di AS, setelah mengulangi kembali tuduhannya soal pemerintah Pretoria “menyita” tanah dari orang-orang kulit putih.

    Dalam postingan media sosial Truth Social, Trump menyatakan bahwa “setiap petani (dengan keluarga!) dari Afrika Selatan, yang ingin melarikan diri dari negara itu demi alasan keamanan, akan diundang ke Amerika Serikat dengan jalur cepat menuju Kewarganegaraan”.

    Elon Musk, miliarder AS kelahiran Afrika Selatan dan kini menjadi sekutu dekat Trump, menuduh pemerintahan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa memiliki “undang-undang kepemilikan tanah yang secara terang-terangan rasis”.

    Kepemilikan tanah menjadi isu kontroversial di Afrika Selatan, dengan sebagian besar lahan pertanian masih dimiliki oleh orang-orang kulit putih tiga dekade setelah berakhirnya apartheid dan pemerintah negara itu berada di bawah tekanan untuk melaksanakan reformasi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Diperiksa 10 Jam, Ahok Malah Kaget dengan Data Kejagung soal Kasus Korupsi Pertamina – Page 3

    Diperiksa 10 Jam, Ahok Malah Kaget dengan Data Kejagung soal Kasus Korupsi Pertamina – Page 3

    Selama pemeriksaan, Ahok menyerahkan data berupa agenda rapat yang terekam dan tercatat selama masa jabatannya di Pertamina. Namun, yang mengejutkan Ahok adalah data yang dimiliki Kejagung ternyata jauh lebih banyak.

    “Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala,” ujar Ahok.

    Hal ini menunjukkan bahwa Kejagung telah melakukan investigasi yang mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti yang signifikan.

    Ahok juga menyarankan Kejagung untuk berkoordinasi langsung dengan Pertamina untuk memperoleh data tambahan. Ia menekankan kesiapannya untuk kembali memenuhi panggilan jika diperlukan.

    “Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina setelah mereka pelajari, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan, nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ahok juga mengkritik lemahnya sistem pengawasan di Pertamina. Ia mempertanyakan mengapa pengujian kualitas minyak baru dilakukan setelah minyak tiba di Tanjung Priok.

    “Kita punya insinyur-insinyur, bisa ngetes dong. Masak minyak masuk kapal baru dites di Tanjung Priok? Kalau gitu semua pecat aja!” tegasnya.

  • Kapan Waktu Olahraga yang Paling Baik Saat Puasa?

    Kapan Waktu Olahraga yang Paling Baik Saat Puasa?

    Jakarta –

    Di bulan Ramadan, meskipun tubuh tidak mendapatkan asupan energi seperti hari-hari biasa, olahraga tetap penting untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Tapi, olahraga saat puasa memang memerlukan strategi khusus.

    Jangan sampai ingin tubuh bugar, malah mengalami dehidrasi atau kelelahan berlebihan. Pemilihan waktu yang tepat menjadi faktor krusial, agar manfaat olahraga tetap maksimal tanpa mengganggu kondisi fisik.

    Waktu Olahraga yang Paling Baik Saat Puasa

    Lantas, kapan sebenarnya waktu terbaik untuk berolahraga saat berpuasa? Apakah lebih baik dilakukan sebelum berbuka atau setelahnya? Praktisi olahraga, dr. Yohanes Toban Layuk Allo, SpOT(K) dalam arsip catatan detikcom menjelaskan bahwa sebelum berolahraga saat puasa, kenali dulu kemampuan diri. Dr Toban mengatakan, pilihan waktu yang ideal adalah sekitar satu jam sebelum berbuka puasa.

    “Puasa itukan kekurangan cairan terutama elektrolit sama gula. Nah jadi waktu olahraga yang paling tepat, tentu menjelang bisa minum dan setelah minum. Jadi waktunya adalah sekitar satu jam menjelang berbuka puasa, karena pada saat misalnya udah olahraga nih, udah haus banget, kan nggak mungkin batalin puasa, tapi kalau emang udah waktunya berbuka kan enak tinggal minum,” jelasnya.

    Selain itu, bagi mereka yang sulit menoleransi penurunan kadar gula dalam darah, berolahraga setelah berbuka puasa bisa menjadi alternatif.

    “Kan beberapa orang kurang bisa menoleransi penurunan gula dalam darah, untuk yang seperti itu lebih disarankan yaudah olahraganya setelah berbuka aja, jadi isi dulu nih gulanya, isi dulu elektrolitnya, bisa berbuka dengan yang manis, kan yang manis ada kandungan gula tuh, nah gula ini bisa diperlukan untuk menambah energi tubuh, baru setelah itu olahraga,” ungkapnya.

    “Untuk orang-orang yang seperti itu saya lebih merekomendasikan olahraganya setelah berbuka, tapi ada orang yang beda dan nggak semua kebutuhannya sama, jadi kembali lagi kenali diri sendiri,” lanjut dia.

    Sama halnya dengan penjelasan dari Dosen Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM, Tony Arjuna. Disadur dari laman resmi FK UGM, ia menjelaskan olahraga saat berpuasa tetap bisa dilakukan, kira-kira 30 menit sampai 1 jam sebelum berbuka atau setelah tarawih.

    Ia tidak menyarankan olahraga di pagi hari selama berpuasa. Menurutnya, berolahraga di pagi hari saat puasa bukanlah pilihan yang ideal, bahkan bisa berisiko bagi mereka yang belum terbiasa.

    Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kalori selama aktivitas fisik, yang mempercepat penurunan kadar gula darah. Akibatnya, tubuh menjadi lemas dan rasa lapar akan lebih terasa sepanjang hari.

    Kondisi ini terutama berbahaya bagi penderita diabetes karena dapat meningkatkan risiko serangan hipoglikemia yang mengancam nyawa. Tony juga menambahkan, bahwa jika seseorang tidak berolahraga sama sekali pada hari pertama dan kedua puasa, rasa lapar yang dialami akan berbeda dibandingkan dengan hari-hari selanjutnya. Hal ini terjadi karena tubuh masih berada dalam fase awal defisit kalori yang cukup besar.

    Olahraga yang Bisa Dilakukan Saat Puasa

    Apa olahraga terbaik yang bisa dilakukan saat puasa? Kartika Prahasanti, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, menyarankan beberapa olahraga ringan saat puasa.

    Dilansir dari laman resmi FK UM Surabaya, bahwa jenis serta durasi olahraga pun harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Adapun jenis olahraga yang dianjurkan saat berpuasa yaitu olahraga yang dapat melatih jantung.

    Contohnya jogging, jalan cepat, hingga bersepeda. Latihan kekuatan seperti gerakan push up, sit up, back up, plank, dan squat juga dianjurkan. Dengan catatan, disesuaikan dengan kemampuan tubuh masing-masing.

    Selain itu, latihan kelenturan seperti yoga, pilates, atau gerakan sederhana seperti cium lutut dan menggerakkan anggota tubuh sesuai ruang sendi, juga dianjurkan. Hal ini agar tubuh tetap fleksibel dan terhindar dari cedera.

    Pemilihan jenis olahraga tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Frekuensi olahraga yang direkomendasikan adalah 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi setiap sesi antara 30-50 menit, sesuai dengan rekomendasi WHO yang menyarankan total waktu olahraga sekitar 150 menit per minggu.

    Olahraga saat berpuasa memang punya banyak khasiat, seperti merangsang proses autofagi dan autolisis, yaitu mekanisme alami tubuh dalam menghancurkan sel-sel yang rusak dan menggantinya dengan sel-sel baru yang lebih sehat.

    Tapi, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berolahraga di bulan puasa. Seperti pastikan kecukupan nutrisi dari karbohidrat, protein, lemak, serta cairan yang dikonsumsi saat sahur. Selain itu, tidur yang cukup dan berkualitas, yaitu sekitar 7-9 jam per hari, juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh selama berpuasa.

    Nah, itulah tadi penjelasan tentang waktu olahraga yang baik dan jenis serta durasi olahraga yang bisa dilakukan saat puasa. Semoga membantu dan tetap jaga kesehatan, ya!

    (aau/fds)

  • 26 Juta Perangkat Terinfeksi Malware Pencuri Data, Termasuk Kartu Bank dan Password! – Page 3

    26 Juta Perangkat Terinfeksi Malware Pencuri Data, Termasuk Kartu Bank dan Password! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Serangan malware pencuri data (infostealer) semakin meresahkan. Menurut laporan Karpersky, dari tahun 2023 sampai 2024, ada 26 juta perangkat yang terinfeksi malware ini.

    Infostealer dirancang untuk mencuri informasi penting seperti nomor kartu bank, password, dan data pribadi lainnya.

    Mengutip Phone Arena, Sabtu (15/3/2025), Kaspersky mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir, sekitar 2,3 juta data kartu bank bocor di dark web. Dari semua infeksi, satu dari 14 kasus berujung pada pencurian data kartu bank.

    Bahkan pada tahun 2024 saja, ada 9 juta perangkat yang terkena malware ini. Meski hanya 1% dari total kartu bank di dunia yang bocor, 95% di antaranya masih bisa digunakan oleh pelaku kejahatan.

    Malware Ini Tidak Hanya Curi Kartu Bank

    Infostealer juga mencuri password dan cookies yang bisa digunakan untuk mengakses akun penting. 

    Parahnya lagi, banyak korban tidak sadar perangkat mereka terinfeksi karena malware ini sering menyamar sebagai aplikasi atau software biasa, misalnya cheat game.

    Malware ini menyebar lewat berbagai cara, seperti tautan phishing, email berisi file berbahaya, atau situs web yang sudah terinfeksi.

    Sepanjang 2023, Redline jadi infostealer paling banyak ditemukan dengan 34% dari total infeksi. Sementara itu, Risepro naik dari 14% di 2023 menjadi 23% di 2024. Stealc, yang baru muncul pada 2023, juga tumbuh cepat dari 3% menjadi 13% pada 2024.

  • Forest Watch Indonesia Sebut Deforestasi 2.300 Hektare Jadi Penyebab Utama Banjir Puncak Bogor

    Forest Watch Indonesia Sebut Deforestasi 2.300 Hektare Jadi Penyebab Utama Banjir Puncak Bogor

    Liputan6.com, Bogor – Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di Kawasan Puncak Bogor, mengganggu aktivitas warga dan merusak infrastruktur publik.

    Meluapnya Sungai Ciliwung merendam pemukiman serta jalur utama yang menghubungkan Bogor dengan Puncak. Tak hanya itu, Jakarta dan Bekasi turut terdampak akibat meluapnya Sungai Ciliwung dan Kali Bekasi.

    Laporan Forest Watch Indonesia (FWI) mengungkap bahwa deforestasi di tiga daerah aliran sungai (DAS) utama, yakni Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane, mencapai 2.300 hektare.

    Kerusakan hutan ini menghilangkan fungsi konservasi air dan tanah, meningkatkan risiko banjir di wilayah sekitarnya.

    Pengampanye Hutan FWI, Tsabit Khairul Auni, menjelaskan bahwa hutan berperan penting dalam menyerap air hujan ke dalam tanah.

    Namun, alih fungsi lahan di hulu DAS Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane mempercepat aliran air ke sungai, menyebabkan banjir yang meluas hingga Jakarta dan Bekasi.

    “Ketika hutan berkurang, kemampuan tanah dalam menyerap air menurun. Hal ini meningkatkan run-off atau aliran permukaan, mempercepat terjadinya banjir,” kata Tsabit.

    Alih fungsi lahan yang masif, seperti pembangunan vila, objek wisata, dan infrastruktur jalan, semakin memperburuk situasi. Lahan terbangun menghambat infiltrasi air hujan ke dalam tanah, mempercepat banjir di kawasan permukiman.

    Data FWI (2025) menunjukkan bahwa sepanjang 2017 hingga 2023, deforestasi di DAS Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane telah mencapai 2.300 hektare. Angka ini setara dengan 850 kali luas Gedung Sate di Bandung.

    Analisis lebih lanjut menunjukkan perubahan signifikan dalam penutupan lahan di Puncak Bogor antara 2017 hingga 2024. Dari total kerusakan hutan alam seluas 310 hektare di Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua, sekitar 208,76 hektare beralih menjadi perkebunan, 26,64 hektare menjadi lahan terbangun, dan 75,33 hektare menjadi lahan terbuka.

  • THR Ojol dan Kurir Harus segera Cair!

    THR Ojol dan Kurir Harus segera Cair!

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan tunjangan hari raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online harus dicairkan. Ia mengingatkan pihak aplikator untuk mematuhi imbauan pemerintah demi kesejahteraan para pekerja berbasis aplikasi.

    “Ini langkah tepat dari pemerintah untuk memperhatikan nasib pekerja berbasis aplikasi. THR bagi ojol dan kurir online adalah bentuk apresiasi yang layak mereka terima,” ujar Netty kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

    Netty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan THR bagi pengemudi ojol dan kurir online. Menurutnya, Prabowo menunjukkan keberpihakan terhadap pekerja berbasis aplikasi yang selama ini tidak mendapat THR.

    Ia menegaskan pengemudi ojol dan kurir online memiliki peran besar dalam perekonomian digital serta mobilitas masyarakat.

    “Mereka bekerja keras, menghadapi berbagai tantangan di jalan, dan tetap melayani meskipun dalam kondisi sulit. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak yang sama dengan pekerja formal lainnya,” kata Netty.

    Presiden Prabowo sebelumnya mengimbau agar perusahaan transportasi daring memberikan bonus hari raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir online. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 yang mengatur pemberian bonus tersebut.

    Dalam SE tersebut, mitra pengemudi ojol berhak mendapatkan BHR sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Berdasarkan data Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), rata-rata penghasilan pengemudi ojol mencapai Rp 3 juta per bulan. Dengan perhitungan 20% dikalikan Rp 3 juta, maka BHR yang diterima pengemudi ojol mencapai Rp 600.000.

    “Saya mengajak perusahaan platform digital untuk menjadikan imbauan Pemerintah ini sebagai kebijakan keberlanjutan. Mari kita ciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pekerja, termasuk mereka di sektor informal,” imbuh Netty.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya membagi penerima BHR ke dalam dua kategori:

    Ojol Produktif: Mendapatkan BHR sebesar 20% dari pendapatan rata-rata bulanan.Ojol Paruh Waktu: Pemberian BHR diserahkan kepada kebijakan perusahaan aplikator.

    Berdasarkan SE Menaker, selain THR, pengemudi ojol dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik akan menerima BHR dalam bentuk uang tunai paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Sementara itu, pengemudi yang tidak masuk kategori produktif akan menerima BHR sesuai dengan kemampuan perusahaan aplikator.