Xcloud.id

Blog

  • Tangis Buruh di RI Dihantam Badai PHK, Puluhan Ribu Tunggu Nasib THR

    Tangis Buruh di RI Dihantam Badai PHK, Puluhan Ribu Tunggu Nasib THR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Partai Buruh dan KSPI mencatat sedikitnya 60 ribu buruh telah mengalami PHK dari 50 perusahaan. Bahkan, dalam dua bulan pertama tahun 2025 saja, jumlah buruh yang terkena PHK terus meningkat secara signifikan.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan berbagai faktor menyebabkan PHK.

    “Mulai dari perusahaan yang dinyatakan pailit, kebijakan efisiensi dan pengurangan karyawan, hingga relokasi pabrik ke negara lain seperti China dan Jepang,” ungkap Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2025).

    “(Kejadian PHK) Laporan dari daerah (tahun) 2025,” sambungnya.

    Berdasarkan data yang dihimpun dari daerah KSPI dan Partai Buruh se-Jawa, ada 37 perusahaan yang telah melakukan PHK tanpa kepastian untuk mendapatkan pesangon dan THR nya. Termasuk laporan dari buruh Sritex yang mengadu ke Posko KSPI dan Partai Buruh di Sukoharjo yang mengatakan, puluhan ribu buruh Sritex bisa dipastikan tidak mendapatkan THR sampai dengan H-7 lebaran.

    “Jadi, janji manis pemerintah, dalam hal ini Menaker yang mengatakan akan membayar THR buruh Sritex sebelum H-7 adalah patut diduga sebuah kebohongan publik, karena bertolak belakang dengan laporan pengaduan lebih dari 30 orang buruh Sritex ke Posko KSPI dan Partai Buruh yang lokasinya di depan pabrik Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah,” menurut keterangan resmi Partai Buruh.

    Ada 37 perusahaan yang sudah melakukan PHK dalam bulan Januari – Februari 2025 dengan jumlah 44.069 buruh yang tidak dibayar pesangon dan THR-nya oleh pengusaha tersebut.

    Masih ada data dari 13 perusahaan lainnya dengan jumlah buruh ter-PHK sekitar 16 ribu orang (Januari – Februari 2025) sedang diverifikasi ulang oleh Posko KSPI dan Partai Buruh Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Kepri, dan Sumatra Utara. Sektor industri yang mengalami PHK besar-besaran di 13 perusahaan lainnya tersebut meliputi sektor industri kelapa sawit, tekstil garmen sepatu, elektronik, industri jasa dan perdagangan (startup dan industri retail seperti KFC), dan industri otomotif truk/dump truck.

    “16 ribuan orang lagi termasuk PHK KFC sedang diverifikasi di lapangan,” ucapnya.

    KSPI dan Partai Buruh mempertanyakan di mana pemerintah dan apa yang akan dilakukan pemerintah (khusus Menteri Tenaga Kerja RI) yang bisa dipastikan 60 ribu buruh ter-PHK tersebut tidak dibayar THR nya hingga H-7, termasuk buruh Sritex tidak akan dibayar THR nya H-7. 

    Menurut data, ada 37 perusahaan dari total 50 perusahaan (yang masih diverifikasi oleh KSPI dan Partai Buruh 13 perusahaan lagi) dengan total buruh ter-PHK 60 ribuan orang selama kurun waktu Januari – Februari 2025. Di mana dipastikan 60 ribu buruh ter-PHK tersebut 90%-nya tidak mendapatkan pesangon dan THR hingga H-7, termasuk Sritex.

    Terkait dengan hal ini, KSPI dan Partai Buruh mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK guna menangani dan menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh. Pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada kasus Sritex, tetapi juga harus berlaku adil dengan menangani kasus PHK di berbagai perusahaan lain.

    “Pemerintah tidak boleh diam! Kami menuntut Menteri Ketenagakerjaan segera membentuk Satgas PHK untuk mengawal penyelesaian kasus ini. Jangan hanya fokus pada Sritex, tetapi juga tangani kasus-kasus PHK lainnya secara menyeluruh,” ujar Said Iqbal.

    “Menteri Ketenagakerjaan bukan hanya menteri bagi buruh Sritex,” lanjutnya.

    Foto: Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat ditemui wartawan di lokasi aksi unjuk rasa, di Patung Kuda MONAS Jakarta, Kamis (24/10/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat ditemui wartawan di lokasi aksi unjuk rasa, di Patung Kuda MONAS Jakarta, Kamis (24/10/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    Eks Pekerja Sritex Mengaku Diintimidasi

    Sementara itu, Koordinator Posko Orange KSPI-Partai Buruh Lukman Hakim, mengungkapkan, beberapa eks buruh PT Sritex yang telah melaporkan permasalahan mereka ke Posko Orange mengalami intimidasi, termasuk ancaman penculikan. Akibatnya, mereka menjadi takut untuk kembali ke Posko dan menandatangani surat kuasa untuk melanjutkan advokasi hukum.

    Menanggapi hal ini, Said Iqbal telah menginstruksikan Posko Orange KSPI-Partai Buruh untuk mendalami lebih lanjut laporan tersebut. Ia juga menyerukan kepada semua pihak agar tidak melakukan intimidasi terhadap para buruh yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Jika ancaman itu benar adanya, ini adalah permasalahan serius yang harus disikapi oleh semua pihak. Said Iqbal juga menegaskan pentingnya pemerintah secepatnya mengambil langkah-langkah agar kasus buruh Sritex tidak berlarut-larut.

    Lebih lanjut, Said Iqbal menyoroti ancaman yang dihadapi buruh ter-PHK terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Menurutnya, banyak buruh yang terkena PHK berisiko tidak menerima THR, padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan secara jelas mengatur bahwa selama perselisihan PHK masih berlangsung, perusahaan wajib membayar upah serta hak-hak pekerja lainnya, termasuk THR.

    “Oleh karena itu, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera turun tangan dan memastikan perusahaan-perusahaan yang bermasalah memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada buruh yang terkena PHK. THR harus dibayarkan selambat-lambatnya H-7 sebelum Lebaran,” tegasnya.

    Foto: Daftar Perusahaan yang Melakukan PHK. (Said Iqbal – Presiden KSPI & Presiden Partai Buruh, Sabtu (15/3/2025)
    Daftar Perusahaan yang Melakukan PHK. (Said Iqbal – Presiden KSPI & Presiden Partai Buruh, Sabtu (15/3/2025)

    (dce)

  • Rapat Panja DPR RI Sepakat Instansi Sipil Bisa Dijabat TNI Aktif jadi 16, Ini Daftarnya

    Rapat Panja DPR RI Sepakat Instansi Sipil Bisa Dijabat TNI Aktif jadi 16, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin menyampaikan jumlah Kementerian atau Lembaga (K/L) sipil yang dapat dijabat TNI bertambah menjadi 16 instansi.

    Berdasarkan rapat panitia kerja bersama pemerintah itu telah menyepakati instansi yang bertambah itu yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    “Mungkin sudah tahu ya teman-teman. Sekarang ada ditambah satu yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” ujarnya di sela rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI, di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025).

    Dia menyampaikan, penambahan jumlah instansi sipil itu sudah disepakati dalam rapat panitia kerja antara legislatif dengan pemerintah.

    “Sudah, sudah [sepakat]. Saya bilang dari 15 jadi 16. Satu itu Badan Perbatasan,” tambahnya.

    Berdasarkan UU No 34/2004 pasal 47, ayat (2) menyebutkan Prajurit hanya dapat menduduki 10 jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. 

    Kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan lima Kementerian/Lembaga (K/L) yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Alhasil, dengan penambahan BNPP, total instansi yang bisa diisi TNI menjadi 16 K/L.

    Berikut daftar K/L yang diisi oleh prajurit TNI aktif yang telah disepakati di rapat panja Sabtu (15/3/2025) :

    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) 

    2. Kementerian Pertahanan 

    3. Sekretariat Militer Presiden 

    4. Badan Intelijen Negara (BIN) 

    5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

    6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 

    7. Dewan Pertahanan Nasional (DPN) 

    8. Badan SAR Nasional (Basarnas)

    9. Badan Narkotika Nasional (BNN) 

    10. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

    11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

    12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

    13. Badan Keamanan Laut (Bakamla) 

    14. Kejaksaan Agung (Kejagung) 

    15. Mahkamah Agung (MA)

    16. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

  • Keutamaan Puasa Ramadan dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer

    Keutamaan Puasa Ramadan dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer

    Ramadan adalah bulan suci yang ditunggu-tunggu umat Islam. Sebelum memasuki bulan ini, umumnya umat Muslim mempersiapkan hati, niat dan ilmu yang berkaitan dengannya. Begitu pula dengan segala keutamaannya, sehingga bisa benar-benar memaksimalkan kesempatan emas sebulan penuh tanpa sia-sia.  

    Pada bulan ini, Allah mewajibkan ibadah puasa sebulan penuh sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat (183): 

    يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

    “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.”

    Ayat ini memberi makna bahwa puasa bukan hanya kewajiban ritual, namun juga memiliki  tujuan utama yaitu membentuk ketakwaan. Tafsir klasik dan kontemporer memberikan berbagai pandangan mengenai keutamaan puasa Ramadan, baik dari segi pahala, manfaat  spiritual, hingga dampak sosialnya. 

    Keutamaan Puasa dalam Tafsir Klasik (Tafsir Ibnu Katsir) 

    Dalam kitab tafsirnya, imam Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa Allah memerintahkan puasa bagi  orang-orang yang beriman. Makna puasa sendiri adalah menahan diri dari makan, minum,  berhubungan badan, dengan niat yang murni karena Allah جل جلاله. 

    Berpuasa mengandung hikmah dalam membersihkan dan menyucikan jiwa serta membebaskannya dari hal-hal negatif, baik  bagi kesehatan tubuh maupun akhlak. Allah menegaskan bahwa sebagaimana puasa diwajibkan bagi umat Islam, kewajiban ini juga telah diterapkan pada umat-umat sebelumnya. 

    Dengan adanya teladan dari generasi terdahulu, hal ini menjadi dorongan bagi umat islam untuk menjalankan ibadah puasa dengan lebih sempurna dibandingkan yang telah dilakukan oleh umat sebelumnya.  

    Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa puasa Ramadan memiliki tujuan yang sangat  penting yaitu untuk menumbuhkan ketakwaan dalam diri seorang Muslim. Beliau menafsirkan  ُكْم تَتَّقُو َن kataَّلَعَ ل (agar kamu bertakwa) karena dengan berpuasa dapat menyucikan jiwa dan mempersempit jalan setan, sebagaimana dalam sebuah hadis di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :  

    يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

    Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu memberi nafkah, maka kawinlah; dan  barang siapa yang tidak mampu (memberi nafkah), hendaklah ia berpuasa, karena  sesungguhnya puasa merupakan peredam baginya. 

    Dalam tafsirnya terhadap ayat (185) dari Surah Al-Baqarah: 

    شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۗ

    “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk  bagi manusia serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil), barang siapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di  bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” 

    Allah جل جلاله mengistimewakan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya karena dalam bulan inilah Al-Qur’an yang mulia diturunkan. Sebagaimana Allah menetapkan Ramadan sebagai waktu turunnya Al-Qur’an, dalam hadis juga disebutkan bahwa kitab-kitab Allah lainnya pun diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pada bulan yang  penuh berkah ini. 

    Keutamaan Puasa dalam Tafsir Kontemporer 

    Dalam kajian tafsir modern, puasa tidak hanya dilihat dari aspek spiritual, tetapi juga dari  perspektif sosial dan kesehatan. Beberapa penelitian dalam jurnal ilmiah menyoroti beberapa aspek berikut: 

    1. Puasa sebagai Sarana Pembersihan Diri 

    Beberapa kajian tafsir modern menyebutkan bahwa puasa memiliki dampak positif dalam membentuk disiplin diri dan mengurangi kecanduan terhadap hal-hal yang merusak tubuh seperti makanan berlebihan, rokok, dan kebiasaan buruk lainnya. 

    Puasa juga mengajarkan kesabaran dan kepedulian sosial terhadap sesama, terutama terhadap mereka yang kurang mampu. 

    2. Dampak Sosial Puasa 

    Dalam kajian tafsir kontemporer, puasa dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan solidaritas sosial. Dengan menahan diri dari makanan dan minuman, seseorang lebih  dapat merasakan penderitaan kaum fakir miskin. Karena jika setiap harinya hidup berkecukupan atau bahkan lebih, mesti tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya orang-orang fakir menjalani hari-hari mereka yang penuh kekurangan. 

    Hal ini mendorong kita sebagai umat Islam untuk lebih banyak berbagi dan bersedekah selama bulan Ramadan dan diharapkan menjadi kebiasaan baik yang akan terus berjalan bahkan setelah Ramadan berakhir. 

    3. Manfaat Kesehatan Puasa 

    Dalam sebuah jurnal yang berjudul “Puasa Ramadhan dalam Perspektif Kesehatan” yang ditulis oleh Sumarno Adi Subrata, ia menjelaskan bahwa puasa Ramadan selain  memiliki manfaat untuk membentuk Muslim yang bertakwa, juga memiliki manfaat  dari sisi kesehatan mulai dari kesehatan saraf mata, ibu hamil, pasien dengan diabetes,  gangguan fungsi renal, gangguan kolesterol dan obesitas, hormon kortisol, sistem  kekebalan subuh, pasien dengan ulkus peptikum, dan pasien dengan kanker. 

    Analisis Komparatif 

    Puasa Ramadan memiliki keutamaan yang dibahas secara luas dalam berbagai tafsir, baik klasik maupun kontemporer. Meskipun kedua pendekatan ini berlandaskan pada sumber yang  sama, yakni Al-Qur’an dan hadis, terdapat perbedaan dalam cara pemaknaan dan penekanannya. 

    Tafsir klasik lebih banyak berfokus pada aspek spiritual dan ibadah puasa sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Sedangkan tafsir kontemporer melihat dengan berkembangnya zaman dan teknologi, ia tetap mempertahankan aspek spiritual dari puasa, namun juga mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan modern, baik dalam bidang sosial  maupun kesehatan. 

    Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, tafsir kontemporer membantu umat Islam memahami relevansi puasa dalam kehidupan modern tanpa menghilangkan esensi spiritual yang telah ditekankan dalam tafsir klasik.

    Kesimpulan  

    Berdasarkan kajian tafsir klasik dan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa puasa memiliki  berbagai keutamaan yang relevan dengan kehidupan modern, di antaranya: 

    Penguatan Spiritual: Puasa membangun kedisiplinan dan ketakwaan kepada Allah. Peningkatan Kesehatan: Studi ilmiah membuktikan bahwa puasa memiliki manfaat  kesehatan yang signifikan. Kesejahteraan Sosial: Puasa meningkatkan rasa empati dan kepedulian terhadap kaum duafa. Kontrol Diri: Puasa melatih kesabaran dan kemampuan menahan diri dari hawa nafsu.

    *Penulis adalah mahasiswi Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI)

  • Video: Jangan Anggap Tabu! Pendidikan Seks pada Anak Bisa Cegah Child Grooming

    Video: Jangan Anggap Tabu! Pendidikan Seks pada Anak Bisa Cegah Child Grooming

    Video: Jangan Anggap Tabu! Pendidikan Seks pada Anak Bisa Cegah Child Grooming

  • KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Bahlil Respons Begini…

    KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Bahlil Respons Begini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan korupsi proyek iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    “Kami serahkan kepada proses hukum, dan kami hormati semuanya,” ujar Bahlil saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).

    Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil pada Senin (10/3/2025). Dalam keterangannya, Ridwan Kamil membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia juga menyatakan akan bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses penyidikan.

    “Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin (10/3/2025).

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang. Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan barang-barang sitaan itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang tengah disidik.

    “Pastinya kalau yang disita, pasti ada ya beberapa dokumen, beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji sedang diteliti oleh para penyidik,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Namun demikian, Setyo belum merinci lebih jauh mengenai isi dokumen dan barang yang disita. Menurut dia, saat ini penyidik masih mendalami keterkaitan barang-barang tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi di BJB.

  • Masuk ke Ruang Rapat, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Tunda Pembahasan RUU TNI

    Masuk ke Ruang Rapat, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Tunda Pembahasan RUU TNI

    PIKIRAN RAKYAT – Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025. Mereka menyuarakan penolakan dengan masuk ke ruangan tempat berlangsungnya rapat. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak tiga orang masuk ke dalam ruang rapat melalui pintu samping pada sekira pukul 17.49 WIB. Mereka lantas menyuarakan penolakan RUU TNI yang digelar secara tertutup di hotel mewah.

    “Tolak RUU TNI, ini dilakukan tertutup bapak ibu,” kata seorang anggota koalisi di ruangan tempat rapat.

    Mereka menolak pembahasan RUU TNI lantaran prosesnya dilakukan secara tertutup dan ada pasal yang dinilai dapat menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Tidak lama berselang, aksi mereka masuk ke ruang rapat langsung dihentikan pihak protokol. 

    “Tolak dwifungsi TNI,” ujar peserta aksi. 

    Prajurit Aktif Bisa Duduk di 16 Kementerian dan Lembaga

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin menyatakan, pihaknya bersama Pemerintah telah menyepakati soal perluasan peran TNI untuk menduduki jabatan sipil di 16 kementerian dan lembaga. Hal tersebut termaktub dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau RUU TNI. 

    TB Hasanuddin mengebut, prajurit TNI aktif bisa menduduki lembaga Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri. Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat Panitian Kerja (Panja) RUU TNI yang digelar di di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025. 

    “Sudah (sepakat). Kan saya bilang dari 15 jadi 16. Satu adalah badan perbatasan,” kata TB Hasanuddin.

    TB Hasanuddin menjelaskan alasan DPR dan pemerintah menyepakati TNI bisa menempati posisi di BNPP. Menurutnya, daerah perbatasan memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga memerlukan keterlibatan TNI untuk menjaga wilayah tersebut.

    “Karena dalam perpres itu dan dalam pernyataannya badan pengelola perbatasan yang rawan, berbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI,” tutur TB Hasanuddin.

    Meskipun begitu, TB Hasanuddin menegaskan, prajurit harus mengundurkan diri jika ingin menduduki jabatan di luar kementerian dan lembaga yang telah disepakati dalam revisi UU TNI.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan ada 15 Kementerian dan Lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan, yakni: 

    1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara

    2. Pertahanan Negara

    3. Sekretaris Militer Presiden

    4. Inteligen Negara

    5. Sandi Negara

    6. Lemhannas

    7. DPN

    8. SAR Nasional

    9. Narkotika Nasional

    10. Kelautan dan Perikanan

    11. BNPB

    12. BNPT

    13. Keamanan Laut

    14. Kejaksaan Agung

    15. Mahkamah Agung

    “Soal penempatan prajurit TNI di tempat lain di luar yang 16 itu tetap harus mengundurkan diri. Jadi kalau itu sudah final,” ujar TB Hasanuddin.

    Prajurit Bisa Bantu Atasi Narkoba dan Kejahatan Siber 

    Diberitakan sebelumnya, TB Hasanuddin mengatakan, dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ada perluasan cakupan mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang sebelumnya terdiri dari 14 menjadi 17 tugas pokok.

    “Pembahas yang lebih fokus itu tadi menarik itu adalah operasi militer selain perang. Jadi dari 14 berubah menjadi 17. Tadi panjang lebar dan sebagainya, dan kemudian disepakati 17 itu dengan narasi-narasi yang diubah,” kata TB Hasanuddin. 

    TB Hasanuddin menyebutkan penambahan tugas pokok TNI dalam OMSP adalah membantu dalam urusan pertahanan siber, khususnya yang berkaitan dengan pemerintah dan mengatasi masalah narkoba.

    Mengenai implementasi dari revisi ini, TB Hasanuddin menyatakan hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun, ia menegaskan terkait perbantuan di masalah narkoba TNI tidak akan terlibat dalam penegakan hukum.

    “Saya kira nanti akan diatur dengan Perpres, di mana perbantuannya yang dilakukan oleh TNI, perbantuan kepada pemerintah, dan kemudian di mana ranah hukumnya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas TNI tidak ikut dalam penegakan hukumnya,” ucapnya.

    Untuk bidang siber, TB Hasanuddin menekankan TNI akan memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui kemampuan siber yang dimiliki prajurit untuk kepentingan bangsa dan negara. 

    Siber itu sekarang sudah ada di BSSN. Untuk memperkuat BSSN dan kemudian memiliki kemampuan dari siber TNI yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu intinya,” ujar TB Hasanuddin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rasakan Kesegaran AC Diskon di Transmart Full Day Sale, Jadi Segini

    Rasakan Kesegaran AC Diskon di Transmart Full Day Sale, Jadi Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberadaan Air Conditioner (AC) memberikan kesehatan sekaligus kenyamanan bagi penghuni rumah. Alat ini membantu mengatur suhu ruangan agar tetap nyaman dan sejuk, terutama di daerah tropis dengan suhu yang tinggi.

    Sedangkan untuk kesehatan, AC membantu mengurangi kelembaban udara, sehingga mengurangi risiko pertumbuhan jamur dan bakteri. AC juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur.

    Nah, bagi yang ingin mengganti produk AC yang lama dengan yang baru, ini menjadi waktu yang tepat. Pasalnya Transmart memberikan diskon untuk AC Split 1 PK berbagai merek seperti Samsung, Polytron, LG, Panasonic, dan Sharp.

    Program Transmart Full Day Sale yang kembali digelar Transmart pada Minggu, 19 Maret 2025.

    Produk tersebut bisa kamu dapatkan dengan harga Sale di angka Rp 3.299.200 dari harga normal semula Rp 4.549.000 untuk Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

    Sedangkan untuk wilayah luar Jawa, Bali, dan Lampung, produk ini dibanderol dengan harga Rp 3.999.200 dari harga normal Rp 4.649.000.

    Pada program ini pengunjung bisa menikmati diskon 20% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater. Bahkan untuk produk unggulan diskon bisa sampai 50% + 20% tergantung jenis produknya.

    Jadi, tunggu apa lagi? segera serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu, 16 Maret 2025.

    (rah/rah)

  • Jelang Mudik Lebaran, BPJN Sulbar Kebut Perbaikan Jalan Trans Sulawesi

    Jelang Mudik Lebaran, BPJN Sulbar Kebut Perbaikan Jalan Trans Sulawesi

    Majene, Beritasatu.com – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat (Sulbar) terus mengebut perbaikan jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjelang arus mudik Lebaran 2025.

    Saat ini, perbaikan telah mencapai wilayah Desa Lalattedzong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Jalan yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah ini diperbaiki dengan metode penambalan lubang menggunakan aspal baru guna mengurangi risiko kecelakaan bagi pengendara.

    Tercatat, terdapat sekitar 495 titik jalan berlubang di Kabupaten Majene, Trans Sulawesi yang tengah dalam proses perbaikan, dengan 160 titik di antaranya telah selesai ditambal. Sisanya masih dikerjakan secara bertahap.

    PPK 1.3 BPJN Sulbar menargetkan seluruh perbaikan jalan rusak di Jalur Lintas Barat (Jalinbar) Sulawesi, Majene, rampung pada H-10 Lebaran.

    Pengawas PPK 1.3 Majene BPJN Sulbar Jalaluddin Latif menyampaikan, perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pemudik.

    “Kami melakukan penambalan di titik-titik rawan lubang di setiap ruas jalan Trans Sulawesi. Tujuannya agar arus mudik berjalan lancar dan pengendara lebih aman serta nyaman,” ujar Jalaluddin, Sabtu (15/3/2025).

    Ia menjelaskan, salah satu ruas yang diperbaiki adalah kilometer 108+700 di Tammerodo, yang selama ini mengalami kerusakan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

    “Saat ini, jumlah lubang di ruas Majene mencapai sekitar 495 titik. Dalam dua hari terakhir, kami telah menyelesaikan perbaikan di 160 titik. Target kami menyelesaikan seluruh perbaikan maksimal 10 hari sebelum Lebaran,” kata Jalaluddin terkait perbaikan jalan Trans Sulawesi menjelang periode mudik Lebaran.

  • Pimpin Safari Ramadan Golkar, Bahlil Sebut Doa Santri dan Ulama Penting untuk Keselamatan Bangsa

    Pimpin Safari Ramadan Golkar, Bahlil Sebut Doa Santri dan Ulama Penting untuk Keselamatan Bangsa

    Tasikmalaya: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membawa pengurus Golkar safari Ramadan ke pondok pesantren (ponpes) di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Sabtu, 15 Maret 2025. Salah satu ponpes yang dikunjungi Golkar ialah Miftahul Huda di Manonjaya.

    Dalam safari ini, turut hadir pimpinan Golkar lainnya, mulai dari Waketum Ace Hasan Syadzily, Waketum Wihaji, Waketum Meutya Hafid, Wabendum Dyah Roro Esti hingga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Puteri Komarudin. Bahlil bersama rombongan DPP Golkar diterima langsung oleh keluarga pengasuh Ponpes Miftahul Huda. 

    Dalam sambutannya, Bahlil meminta kepada para santri dan kiai untuk mendoakan keselamatan bangsa serta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar bisa membuat Indonesia sejahtera.

    “Kita minta agar Indonesia tetap aman, diberikan kesalamatan, karena kita tahu dunia sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi perang di timur tengah, kondisi ekonomi yang tidak menentu. Maka saatnya lah harus bergabung dan kompak antara umara (pemimpin) dan ulama,” kata Bahlil dalam sambutannya.
     

    Kemudian, Bahlil juga memohon doa para santri untuk kader Golkar, baik yang duduk di kursi legislatif maupun yang ada di Kabinet Merah Putih. Dia meminta doa agar kader Golkar selalu berada di jalan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah SWT. Dia pun menegaskan kunjungannya ke Ponpes Miftahul Huda tidak ada muatan politik.

    “Jadi tidak ada maksud lain karena kita datang untuk bersilaturahmi dan memohon doa. Biasanya kiai, kalau setiap partai politik masuk ke pesantren pertanyaan adalah, apa kepentingan kau masuk di pesantren? Ini bukan tahun politik, tapi tahun minta doa agar kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Itu tujuannya,” ucapnya.

    Bahlil lalu menjelaskan soal peran ulama terhadap eksistensi Partai Golkar sejak pendirian Sekber pada tahun 1964 hingga sekarang. Menurut Bahlil, para ulama, santri dan kelompok sektoral lainnya memiliki kontribusi penting terhadap keberadaan Partai Golkar. Oleh karena itu, guna membalas jasa terhadap ulama dan kelompok keagamaan, Partai Golkar menjanjikan membangun satu gedung asrama untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya.

    “Khusus untuk apa yang disampaikan kiai tadi, kami berembuk dengan Kang Ace, Ketua Golkar Jawa Barat. Insya Allah, Golkar akan membangunkan 1 unit asrama putri untuk pesantren. Kiai kalau boleh, gambarnya cepat, supaya masuk hari raya, langsung kita bangunkan,” ujar Bahlil.

    “Tanpa ulama, tanpa kiai, Golkar belum tentu ada. Karena pada Sekber tahun 1964, peran para kiai, ulama dan santri punya kontribusi untuk membangun Golkar. Karena itu sudah saatnya Golkar hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa dan membangun pemimpin bangsa ke depan,” tambah Bahlil.
     

    Namun demikian, Bahlil mengaku miris lantaran setelah Indonesia merdeka justru minim keberpihakan kepada para ulama. Oleh karena itu Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengusulkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan agar ada keberpihakan kepada umat dan tidak terus menerus dinikmati oleh para konglomerat.

    “Maka alhamdulillah Golkar kemarin menginisiasi bersama garda terdepan bersama Gerindra merubah UU Minerba untuk kita berikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu kepada koperasi, UMKM dan ormas keagaman supaya ada keadilan. Kita sudah berikan kepada NU kemaren, sudah kami kasih IUP nya. Lalu menyusul Muhammadiyah,” kata Bahlil.

    Sebelumya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba menjadi undang-undang. Revisi UU Minerba itu disahkan dalam rapat paripurna ke-11 DPR RI, Selasa, 18 Februari 2025.

    Awalnya, regulasi ini antara lain mengatur ketentuan-ketentuan seperti pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan dan perguruan tinggi. Meski demikian, seiring dengan pembahasan perundangan ini, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang lalu diganti oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Tasikmalaya: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membawa pengurus Golkar safari Ramadan ke pondok pesantren (ponpes) di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Sabtu, 15 Maret 2025. Salah satu ponpes yang dikunjungi Golkar ialah Miftahul Huda di Manonjaya.
     
    Dalam safari ini, turut hadir pimpinan Golkar lainnya, mulai dari Waketum Ace Hasan Syadzily, Waketum Wihaji, Waketum Meutya Hafid, Wabendum Dyah Roro Esti hingga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Puteri Komarudin. Bahlil bersama rombongan DPP Golkar diterima langsung oleh keluarga pengasuh Ponpes Miftahul Huda. 
     
    Dalam sambutannya, Bahlil meminta kepada para santri dan kiai untuk mendoakan keselamatan bangsa serta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar bisa membuat Indonesia sejahtera.

    “Kita minta agar Indonesia tetap aman, diberikan kesalamatan, karena kita tahu dunia sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi perang di timur tengah, kondisi ekonomi yang tidak menentu. Maka saatnya lah harus bergabung dan kompak antara umara (pemimpin) dan ulama,” kata Bahlil dalam sambutannya.
     

    Kemudian, Bahlil juga memohon doa para santri untuk kader Golkar, baik yang duduk di kursi legislatif maupun yang ada di Kabinet Merah Putih. Dia meminta doa agar kader Golkar selalu berada di jalan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah SWT. Dia pun menegaskan kunjungannya ke Ponpes Miftahul Huda tidak ada muatan politik.
     
    “Jadi tidak ada maksud lain karena kita datang untuk bersilaturahmi dan memohon doa. Biasanya kiai, kalau setiap partai politik masuk ke pesantren pertanyaan adalah, apa kepentingan kau masuk di pesantren? Ini bukan tahun politik, tapi tahun minta doa agar kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Itu tujuannya,” ucapnya.
     
    Bahlil lalu menjelaskan soal peran ulama terhadap eksistensi Partai Golkar sejak pendirian Sekber pada tahun 1964 hingga sekarang. Menurut Bahlil, para ulama, santri dan kelompok sektoral lainnya memiliki kontribusi penting terhadap keberadaan Partai Golkar. Oleh karena itu, guna membalas jasa terhadap ulama dan kelompok keagamaan, Partai Golkar menjanjikan membangun satu gedung asrama untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya.
     

     
    “Khusus untuk apa yang disampaikan kiai tadi, kami berembuk dengan Kang Ace, Ketua Golkar Jawa Barat. Insya Allah, Golkar akan membangunkan 1 unit asrama putri untuk pesantren. Kiai kalau boleh, gambarnya cepat, supaya masuk hari raya, langsung kita bangunkan,” ujar Bahlil.
     
    “Tanpa ulama, tanpa kiai, Golkar belum tentu ada. Karena pada Sekber tahun 1964, peran para kiai, ulama dan santri punya kontribusi untuk membangun Golkar. Karena itu sudah saatnya Golkar hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa dan membangun pemimpin bangsa ke depan,” tambah Bahlil.
     

    Namun demikian, Bahlil mengaku miris lantaran setelah Indonesia merdeka justru minim keberpihakan kepada para ulama. Oleh karena itu Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengusulkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan agar ada keberpihakan kepada umat dan tidak terus menerus dinikmati oleh para konglomerat.
     
    “Maka alhamdulillah Golkar kemarin menginisiasi bersama garda terdepan bersama Gerindra merubah UU Minerba untuk kita berikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu kepada koperasi, UMKM dan ormas keagaman supaya ada keadilan. Kita sudah berikan kepada NU kemaren, sudah kami kasih IUP nya. Lalu menyusul Muhammadiyah,” kata Bahlil.
     
    Sebelumya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba menjadi undang-undang. Revisi UU Minerba itu disahkan dalam rapat paripurna ke-11 DPR RI, Selasa, 18 Februari 2025.
     
    Awalnya, regulasi ini antara lain mengatur ketentuan-ketentuan seperti pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan dan perguruan tinggi. Meski demikian, seiring dengan pembahasan perundangan ini, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang lalu diganti oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Nggak Bakal Jepret, Listrik Dijamin Aman Sampai Akhir Ramadan

    Nggak Bakal Jepret, Listrik Dijamin Aman Sampai Akhir Ramadan

    Jakarta: Setiap bulan Ramadan, kebutuhan listrik di Indonesia cenderung meningkat, terutama saat sahur dan berbuka puasa. 
     
    Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi listrik, PT PLN (Persero) melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan kecukupan bahan bakar untuk pembangkit listrik tetap terjaga.
     
    Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, PLN EPI memastikan kecukupan bahan bakar pembangkit dengan terus memperkuat rantai pasok dan memperbaiki tata cara pemenuhan bahan bakar pembangkit.

    “PLN EPI siap memberikan pasokan energi primer demi listrik yang handal selama periode Ramadhan tahun ini. Stok bahan bakar pembangkit saat ini berada dalam kondisi aman”, ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Maret 2025.
     

    Strategi PLN dalam menjaga keandalan listrik
    Untuk memastikan listrik tetap stabil, PLN EPI melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya:

    1. Menjaga stok energi primer

    PLN EPI memastikan pasokan bahan bakar utama pembangkit, seperti batubara, gas, dan BBM, dalam kondisi cukup. Rata-rata cadangan batubara di pembangkit listrik PLN berada di atas 20 Hari Operasi (HOP), dengan rincian:
     
    Sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali): 24,8 HOP
    Sistem Sumatera-Kalimantan (Sumkal): 26,7 HOP
    Sistem Sulawesi-Maluku-Papua-Nusa Tenggara: 29,2 HOP
     
    Selain batubara, pasokan gas dan BBM juga dijaga agar tetap stabil demi menghindari pemadaman listrik saat Ramadan.

    2. Memantau rantai pasok secara digital

    PLN EPI menerapkan sistem pemantauan digital untuk memastikan distribusi bahan bakar berjalan lancar, mulai dari proses bongkar muat kapal hingga pengadaan energi primer di seluruh pembangkit listrik.

    3. Antisipasi lonjakan konsumsi listrik

    Pada bulan Ramadan, konsumsi listrik meningkat tajam pada jam-jam tertentu, terutama menjelang berbuka puasa dan saat sahur. PLN telah menyiapkan skema pengelolaan beban listrik agar distribusi energi tetap stabil dan tidak terjadi pemadaman.
     
    Dengan strategi yang matang dan pasokan energi yang cukup, PLN optimistis dapat menjaga keandalan listrik selama bulan suci ini.
     
    “PLN EPI berkomitmen memberikan keamanan pasokan energi primer pembangkit yang optimal agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan dengan nyaman,” ucap Iwan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)