Xcloud.id

Blog

  • Waspada Bus Tak Laik Jalan Jelang Musim Mudik

    Waspada Bus Tak Laik Jalan Jelang Musim Mudik

    Jakarta –

    Menjelang musim mudik Lebaran tahun ini, masih ditemukan bus tak laik jalan. Calon penumpang yang hendak pulang kampung menggunakan moda transportasi itu harus waspada.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi masih menemukan bus tak laik jalan. Bus tak laik jalan itu ditemukan saat Menhub melakukan pengecekan kesiapan Angkutan Lebaran di terminal Giwangan.

    “Saya meninjau Terminal Giwangan karena di sini adalah salah satu terminal tujuan pemudik yang terpadat pada saat Lebaran. Saya lihat revitalisasi terminal Giwangan sudah bagus, nanti mohon dipelihara dengan baik. Saya juga melihat operasional bus. Tadi saya sekalian melakukan ramp check bus, dan menemukan ada satu bus yang tidak laik operasi,” ujar Dudy dalam keterangan tertulisnya.

    Satu bus dalam kondisi yang tidak laik jalan tersebut adalah bus dengan rute Purwokerto-Purworejo-Yogyakarta-Solo. Dari hasil pemeriksaan administrasi, Kartu Uji Berkala bus tersebut sudah habis masa berlakunya sejak 16 Mei 2024. Sementara Kartu Pengawasan (Izin Penyelenggaraan Angkutan AKAP) habis masa berlakunya sejak 2 Oktober 2024.

    Menhub Dudy menyatakan bus tersebut tidak laik jalan dan dilarang beroperasi mengangkut penumpang sampai dengan dipenuhinya kewajiban administrasi (mengurus Uji Berkala dan Kartu Pengawasan). Menhub menempel stiker tidak laik operasi pada kaca depan bus.

    “Ada satu bus yang tidak layak untuk dioperasionalkan dan tadi saya minta untuk tidak dioperasionalkan karena dari sisi administrasinya tidak lengkap. Ini untuk menjamin juga keselamatan dan kenyamanan penumpang, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di jalan,” tegasnya.

    Jika kalian mudik menggunakan bus, pastikan cek bus yang akan kamu tumpangi. Pastikan sudah laik jalan agar perjalanan lebih aman dan nyaman. Cara cek kelaikan bus yang pertama adalah menggunakan aplikasi MitraDarat yang dapat digunakan di HP Android maupun iOS.

    (rgr/dry)

  • Wamen Investasi Minta Koperasi-UMKM Ikut Urusi Pertambangan

    Wamen Investasi Minta Koperasi-UMKM Ikut Urusi Pertambangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu meminta agar pemerintah daerah membuat aturan yang memungkinkan koperasi dan UMKM ikut terlibat dalam usaha pertambangan.

    Permintaan itu disampaikan Todotua ketika menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPK, Jakarta Selatan pada Kamis (13/3/2025).

    Pansus II sendiri merupakan penyusun Rancangan Peraturan Khusus Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan regulasi investasi daerah dengan kebijakan nasional. 

    Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah langkah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kalimantan Selatan. Salah satunya fokus utama adalah revisi Perda No.10/2010 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal agar selaras dengan UU Cipta Kerja dan Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. 

    Todotua pun mengingatkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan investasi, terutama melalui pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sumber daya alam unggulan seperti batu bara dan kelapa sawit.

    Oleh sebab itu, sambungnya, regulasi baru perlu dirancang untuk memberikan insentif yang lebih jelas bagi investor, memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam ekosistem investasi, serta membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja daerah. 

    ”Saran saya untuk adanya pasal penyertaan usaha terhadap kegiatan investasi itu sendiri, agar operasi pertambangan dan lain-lain dapat melibatkan UMKM atau koperasi supaya pelaku usaha lokal bisa mendapatkan porsi yang baik terhadap kegiatan investasi di daerah,” ucap Todotua dikutip dari rilis media BKPM, Sabtu (15/3/2025).

    Dia turut menyampaikan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memfasilitasi program kemitraan bagi usaha besar dengan UMKM melalui fitur Kemitraan dalam sistem Online Single Submission (OSS).

    Todotua pun meminta agar DPRD Kalimantan Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bisa terus berkoordinasi dengan pemerintah pemerintah pusat guna mengatasi berbagai tantangan dalam perizinan dan pengelolaan tata ruang.

    ”Sehingga peluang investasi dapat dioptimalkan,” tutupnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kalimantan Selatan mencatatkan nilai realisasi sebesar Rp24,8 triliun (peringkat ke-16 dari 38 provinsi) pada 2024. Nilai tersebut berasal dari tiga besar sektor yaitu Pertambangan (51,56%), Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (14,12%), Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (7,08%).

  • Protes RUU TNI, Koalisi Sipil Gedor Pintu Ruang Rapat Panja DPR di Hotel Mewah

    Protes RUU TNI, Koalisi Sipil Gedor Pintu Ruang Rapat Panja DPR di Hotel Mewah

    Protes RUU TNI, Koalisi Sipil Gedor Pintu Ruang Rapat Panja DPR di Hotel Mewah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi Undang-Undang (UU) TNI di ruang Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
    Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie, yang mengenakan baju hitam, terlihat mendesak masuk ke dalam ruang rapat.
    Namun, ia dihalang oleh dua orang staf berbaju batik. Dia juga sempat didorong keluar dan terjatuh.
    “Woi, anda mendorong, teman-teman, bagaimana kita kemudian direpresif,” katanya sambil kembali bangkit.
    Andrie bersama dua aktivis lainnya meneriakkan tuntutan mereka di depan pintu yang sudah tertutup. Mereka meminta agar pembahasan
    RUU TNI
    tersebut dihentikan.
    “Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI,” teriak Andrie.
    “Hentikan pembahasan dwifungsi RUU TNI, hentikan, hentikan bapak ibu,” katanya.
    “Kami meminta dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup,” ujarnya lagi.
    Dalam tuntutannya, Koalisi Masyarakat Sipil menganggap pembahasan RUU TNI di hotel mewah ini sebagai bentuk dari rendahnya komitmen terhadap
    transparansi
    dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi. 
    Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan, secara substansi, RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.
    Selain itu, agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer dan sangat berpotensi mengembalikan
    dwifungsi TNI
    .
    “Perluasan penempatan TNI aktif di jabatan sipil tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan pembuatan kebijakan, serta loyalitas ganda,” katanya.
    Sebagai informasi, rapat revisi UU TNI di Fairmont Hotel selama dua hari menjadi sorotan karena dilakukan di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah.
    DPR
    dan Kementerian Pertahanan menggelar rapat selama dua hari di hotel bintang lima Fairmont, yang berjarak hanya dua kilometer dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.
    Untuk diketahui, Komisi I DPR tengah membahas revisi UU TNI bersama pemerintah sejak Selasa (12/3/2025).
    Perubahan UU TNI akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.
    Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun.
    Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.
    Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kinerja Melesat, BSI Syukuri dengan Santunan kepada 4.444 Anak Yatim

    Kinerja Melesat, BSI Syukuri dengan Santunan kepada 4.444 Anak Yatim

    Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memberikan santunan kepada 4.444 anak yatim sebagai bentuk syukur perseroan atas kinerja tahun lalu yang solid dan tumbuh di atas rerata industri. 
     
    Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan santunan tersebut diberikan pula dalam rangka momentum Ramadan 1446 Hijriah dan milad keempat perseroan awal tahun ini. Adapun jumlah anak yatim penerima santunan pada 2025 mengalami kenaikan 33,3% atau sejumlah 1.111 orang dari tahun lalu yang sebanyak 3.333 anak.
     
    Nominal santunan yang diberikan pada 2025 mengalami kenaikan 28,6% dari tahun lalu. Yaitu dari Rp3,5 miliar menjadi Rp4,5 miliar.

    “Ini adalah wujud dari rasa syukur kami karena bank syariah ini berdiri tidak hanya memikirkan kelangsungan bisnis, mengejar profit, mengejar market share, tapi juga ingin menjadi sahabat sosial dan sahabat spiritual,” kata Hery menegaskan.
     

    Santunan tersebut diserahkan BSI secara simbolis di Jakarta Convention Center (JCC) pada Jumat, 14 Maret 2025. Turut hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar.
     
    Sementara itu, jumlah yayasan yang diberi santunan di daerah Jabodetabek sebanyak 35, meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 32 yayasan. Keistimewaan santunan  4.444 anak yatim piatu tahun ini juga BSI mengedukasi anak-anak untuk mencintai dan melestarikan lingkungan  lewat penggunaan peralatan ramah lingkungan selama acara dilangsungkan untuk mendukung Green Ramadhan.
     
    Dari 4.444 anak yatim penerima santunan, sebanyak 1.644 orang berasal dari daerah Jabodetabek, sedangkan sisanya yaitu 2.800 anak yatim tersebar dari 8 wilayah kerja BSI di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, BSI memberikan paket santunan berupa uang saku, makanan dan merchandise ramah lingkungan.
     
    “Sebagai bank syariah kami secara rutin setiap tahun menghimpun zakat yang besarnya adalah 2,5% dari laba operasional perusahaan. Dan sudah kami jalankan sejak merger sampai hari ini. Alhamdulillah zakat yang dikumpulkan dan sumbangan dari nasabah prioritas cukup besar jumlahnya dan ini bisa digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, umat dan anak-anak yatim yang ada di Indonesia,” tutur Hery.
     
    Hery pun mengatakan, melalui acara semacam ini perseroan juga ingin mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari sahabat sosial dan spiritual BSI. Oleh karena itu BSI mengajak masyarakat mengikuti berbagai program donasi di BYOND yang telah bekerja sama dengan 25 Lembaga Amil Zakat (LAZ).
     
    Sementara itu terkait kinerja penghimpunan zakat perseroan, sebagai gambaran sepanjang 2024 BSI telah menyalurkan zakat perusahaan dan pegawai mencapai Rp268,6 miliar dengan total penerima manfaat mencapai 225 ribu orang. Nilai zakat tersebut meningkat dari 2023 yang sebesar Rp222,8 miliar. Sedangkan total penerima manfaat zakat BSI khususnya dalam hal sosial dan kemanusiaan hingga periode Februari 2025 adalah 13.118 orang.
     
    Hery pun menambahkan bahwa santunan terhadap anak yatim merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social , and Governance (ESG). Hal ini juga terkait pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No. 1 dan 3 yaitu Tanpa Kemiskinan serta mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera. 
     
    “Mudah mudahan BSI bisa terus seperti ini, tumbuh bisnisnya secara baik dan berkesinambungan dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai bagian dari pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini,” kata Hery.

    Apresiasi Menteri Agama

    Pada kesempatan tersebut Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam sambutannya sangat mengapresiasi langkah BSI. Nasaruddin pun mengucapkan selamat atas milad ke-4 perseroan dan pencapaiaan pertumbuhan berkelanjutan BSI.
     
    “Saya ucapkan selamat atas ulang tahun, hari jadi, atau hari penting bagi BSI. Di sini ada 4.444 anak yatim, saya mengajak membaca Al-Fatihah induknya segala surat dan doa. Semoga BSI diberkati oleh Allah SWT,” kata Nasaruddin yang disambut ucapan “aamiin” dari para penerima santunan.
     
    Menurutnya, anak yatim penerima santunan bagaikan ‘malaikat kecil’ yang bersih tanpa dosa. Sehingga ketika 4.444 anak yatim ini berdoa serentak maka dalam tempo singkat InsyaAllah BSI akan bisa menyalip kinerja bank-bank lain yang ada di Tanah Air.
     
    Seperti diketahui, secara profit hingga akhir 2024 lalu BSI sudah menjadi bank nomor lima terbesar di Indonesia. Sedangkan secara kapitalisasi pasar sudah menjadi bank syariah terbesar nomor 9 di dunia. Manajemen perseroan berharap, dalam waktu yang tidak terlalu lama BSI dapat menjadi 5 besar di dunia, melalui optimalisasi jumlah umat muslim Indonesia yang kedua terbesar di dunia.
     
    “Karena itu anak-anakku semua,  perhatikan ya, sebelum ananda semua mendapatkan bantuan dari BSI, saya minta supaya kita berdoa bersama untuk kejayaan BSI,” kata Nasaruddin.
     
    Nasaruddin pun menambahkan ucapan selamatnya kepada BSI karena di usianya yang keempat pula, perseroan ditunjuk pemerintah sebagai salah satu pengelola bisnis bulion atau bank emas di Tanah Air. Adanya tabungan emas menurutnya goresan sejarah pertama di Indonesia. 
     
    “Ini ke depan akan lebih monumental lebih berkah. Karena kalau kita membaca hadits Nabi, tabungan itu identik dengan emas. Emasnya ini mudah-mudahan bukan saja menambah keuntungan BSI, tapi berkah karena ini mencontoh pada masa Rosulullah,” tuturnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Rano Karno: Rusun Jagakarsa Lebih Bagus dari Apartemen Singapura Megapolitan 15 Maret 2025

    Rano Karno: Rusun Jagakarsa Lebih Bagus dari Apartemen Singapura Megapolitan 15 Maret 2025

    Rano Karno: Rusun Jagakarsa Lebih Bagus dari Apartemen Singapura
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    mengeklaim kualitas
    Rusunawa Green Jagakarsa
    lebih bagus daripada apartement di Singapura.
    “Kalau untuk rumah susun (Jagakarsa) ini, saya bilang ini jauh lebih bagus dari Singapura,” kata Rano, saat diwawancara, di Rusunawa Green Jagakarsa, Sabtu (15/3/2025).
    Namun, Rano tidak menjelaskan secara spesifik apa alasan Rusunawa Green Jagakarsa lebih bagus daripada apartemen di Singapura.
    Selain dengan Singapura, Rusunawa Green Jagakarsa juga dinilai lebih bagus dari rusun lainnya di Jakarta.
    “Kalau kita berpikir rumah susun di Pulomas, di Tanah Abang, tentu ini (Green Jagakarsa) jauh lebih bagus,” ungkap dia.
    Sebelumnya, Rano menyampaikan, kualitas sejumlah rusun di Jakarta sudah baik, salah satunya
    Rusun Jagakarsa
    di Jakarta Selatan.
    Ia bahkan mengklaim kualitas rusun tersebut setara dengan yang ada di Singapura.
    “Kita baru kelar nih rusun di Jagakarsa. Itu ada tiga tawaran. Kalau dihitung mungkin 800 kamar dan saya minta maaf, kualitasnya sama dengan Singapura. Kalau mau pindah, yuk,” kata Rano, saat ditemui di Lebak Bulus, Selasa (4/3/2025).
    Rano menyampaikan, tinggal di rumah susun menjadi salah satu solusi untuk warga yang tinggal di daerah rawan banjir.
    Menurutnya, merelokasi warga ke rusun merupakan solusi paling realistis untuk menghindarkan warga dari dampak banjir yang terus berulang.
    “Saya selalu mensosialisasikan kesempatan ini. ‘Ayo kita pindah ke rusun. Kalau mau pindah, yuk’,” ucap Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KCIC Siapkan 808.946 Tempat Duduk Whoosh selama Lebaran

    KCIC Siapkan 808.946 Tempat Duduk Whoosh selama Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – PT KCIC menyiapkan sebanyak 808.946 tempat duduk dalam 1.346 perjalanan kereta cepat Whoosh selama masa angkutan Lebaran 2025.

    Masa angkutan Lebaran KCIC akan berlangsung selama 22 hari, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025.

    KCIC mengoperasikan 62 perjalanan reguler per hari, meningkat 20% dibanding angkutan Lebaran tahun lalu yang hanya mencapai 52 perjalanan per hari.

    Dengan peningkatan jumlah perjalanan ini, kapasitas tempat duduk harian Whoosh pun bertambah menjadi 37.262 tempat duduk, naik dari 31.252 tempat duduk per hari pada tahun lalu.

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, secara total, KCIC menyediakan sebanyak 808.946 tempat duduk dalam 1.346 perjalanan Whoosh selama masa angkutan Lebaran 2025.

    “Peningkatan kapasitas ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, terutama pada tanggal-tanggal favorit yang diprediksi terjadi pada 5 April atau H+2 Lebaran,” kata Eva.

    KCIC juga telah mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi sejak 21 Maret 2024, seiring dengan dimulainya libur sekolah dan kebijakan work from anywhere (WFA) yang diterapkan pemerintah.

    “Selain itu, libur Nyepi pada 28 Maret juga diperkirakan akan meningkatkan jumlah penumpang Whoosh secara bertahap,” ujar Eva.

    Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan membeli tiket secara online agar perjalanan lebih lancar dan nyaman. “Hal ini dikarenakan tren pembelian tiket Whoosh, sekitar 85% penumpang membeli tiket pada hari keberangkatan,” tambah Eva.

    Dikatakan, jumlah penumpang Whoosh selama angkutan Lebaran akan meningkat pada tahun ini. “Kami memproyeksikan jumlah penumpang Whoosh selama angkutan Lebaran akan meningkat hingga 30 persen, mencapai hingga 24.000 penumpang per hari. Sebagai perbandingan, pada hari kerja biasa, jumlah penumpang Whoosh berkisar antara 16.000-18.000 per hari, sedangkan pada akhir pekan bisa mencapai 18.000-21.000 penumpang per hari,” ujar Eva.
     

  • Begini Cara Perbarui Firmware AirPods Secara Manual

    Begini Cara Perbarui Firmware AirPods Secara Manual

    JAKARTA – Seperti perangkat pada umumnya, AirPods juga perlu diperbarui secara rutin agar kinerjanya tetap stabil dan fiturnya terus meningkat. Tanpa pembaruan, AirPods tidak akan bekerja dengan baik.

    Jika Anda pengguna AirPods sejak lama, Anda tentu menyadari bahwa Apple selalu mengunduh firmware secara otomatis di latar belakang. Dengan begitu, pengguna tidak perlu mengunduh pembaruannya secara mandiri melalui aplikasi terhubung.

    Namun, per tahun ini, Apple menyediakan dukungan pembaruan firmware secara manual. Bahkan, Apple juga menyediakan petunjuk untuk memperbarui firmware perangkat wearable-nya. Berikut ini cara memperbarui firmware di masing-masing model AirPods.

    Perbarui Firmware AirPods dan AirPods Pro 

    AirPods dan AirPods Pro memiliki cara pengunduhan firmware yang sama. Sebelum memperbarui perangkat tersebut, pastikan bahwa Bluetooth AirPods telah tersambunh ke iPhone, iPad, atau Mac, lalu lakukan tahapan berikut ini. 

    Masukan AirPods ke dalam kotak pengisi daya. Tutup kotaknya dan pasangkan kabel pengisi dayanya.Sambungkan ujung kabel ke port atau pengisi daya USB. Biarkan kotak pengisi data tertutup selama 30 menit. Firmware akan diperbarui oleh sistem selama durasi tersebut. Buka kembali tutup casing setelahnya dan sambungkan ke perangkat yang diinginkan. 

    Perbarui Firmware AirPods Max

    Model AirPods termahal ini juga bisa diperbarui secara manual, tetapi dengan cara yang sedikit berbeda. Berikut ini cara untuk memperbarui firmware perangkat wearable tersebut. 

    AirPods Max harus berada di jangkauan Bluetooth iPhone, iPad, atau Mac.Pastikan salah satu perangkat yang terhubung telah tersambung koneksi WiFi. Colokkan kabel pengisi daya ke bagian kanan bawah earphone. Sambungkan ujung kabel lainnya ke pengisi daya atau port USB. Tunggu 30 menit dan firmware akan diperbarui oleh sistem. Hubungkan kembali AirPods Max dengan perangkat Apple-nya.

  • Lomba Mewarnai dan Azan BTV Semesta Ramadhan 2025 Berlangsung Meriah

    Lomba Mewarnai dan Azan BTV Semesta Ramadhan 2025 Berlangsung Meriah

    Jakarta, Beritasatu.com – Event BTV Semesta Ramadan 2025 yang digelar B-Universe di Masjid Agung At-Tin, Jakarta, berlangsung meriah pada hari kedua. Puluhan anak-anak turut serta dalam berbagai aktivitas, termasuk lomba mewarnai dan lomba azan yang diselenggarakan di pelataran masjid yang terletak di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

    “Hari ini, BTV menyelenggarakan lomba mewarnai dan lomba azan yang pesertanya adalah anak-anak. Tercatat, ada 47 peserta untuk lomba mewarnai dan 23 peserta untuk lomba adzan,” ujar perwakilan panitia dari BTV, Sabtu (15/3/2025).

    Untuk lomba azan event BTV Semesta Ramadan 2025, panitia menunjuk dua juri, yakni Yusuf Hamka dan Afzalu Rohman, untuk menilai penampilan peserta di panggung utama Semesta Ramadan 2025.

    “Dalam lomba azan ini, kami menilai peserta berdasarkan nada, pernapasan, dan makhraj saat melantunkan azan, yang merupakan panggilan untuk salat bagi umat Muslim,” jelas Yusuf Hamka.

    Sebagai perwakilan juri, Yusuf mengapresiasi penyelenggaraan event BTV Semesta Ramadan 2025, terutama karena melibatkan anak-anak dalam kegiatan positif.

    “Kami menilai event ini sangat baik karena memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak untuk tampil di depan umum, terutama di bulan Ramadan. Harapannya, kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda tahunan BTV. Jika memungkinkan, lokasi penyelenggaraan juga bisa diperluas agar lebih banyak anak-anak Muslim berbakat yang dapat berpartisipasi dan semakin mencintai agamanya,” tambahnya.

    Selain dua perlombaan tersebut, anak-anak juga berkesempatan mendengarkan dongeng kisah Nabi sambil menunggu pengumuman pemenang dan waktu berbuka puasa bersama pada event Semesta Berpesta Ramadan 2025 ini.
     

  • Revisi UU TNI: TNI Aktif Duduki Jabatan di 16 Kementerian dan Lembaga

    Revisi UU TNI: TNI Aktif Duduki Jabatan di 16 Kementerian dan Lembaga

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi I DPR menyepakati penambahan kementerian dan lembaga (K/L) yang bisa diduduki prajurit TNI aktif dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dari sebelumnya 15 menjadi 16 institusi.

    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut, penambahan ini mencakup Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengingat kebutuhan penempatan personel TNI di wilayah perbatasan yang rawan.

    “Dalam peraturan presiden, BNPP memang sudah menempatkan anggota TNI sehingga lembaga ini ditambahkan dalam revisi UU TNI,” ujar Hasanuddin dalam rapat panja revisi UU TNI di Jakarta, Sabtu (15/3/2025), seperti dilansir Antara.

    Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI hanya mengizinkan 10 kementerian/lembaga untuk diduduki prajurit TNI aktif. Dalam revisi terbaru, jumlahnya bertambah menjadi 16.

    Kementerian dan lembaga tersebut dalam revisi UU TNI, yaitu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Pertahanan Nasional, dan Badan SAR Nasional (Basarnas).

    Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang merupakan tambahan terbaru.

    TNI di Luar 16 Lembaga Wajib Mundur

    Hasanuddin menegaskan jika ada prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar 16 kementerian/lembaga yang telah disepakati, maka mereka harus mengundurkan diri dari kedinasan TNI.

    “Sudah final, totalnya 16 kementerian/lembaga. Jika ada yang menjabat di luar itu, mereka harus mundur dari TNI,” tegasnya.

    Revisi UU TNI ini merupakan bagian dari program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025, yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (18/2/2025).

  • Apa Itu PDNS yang Diusut Kejari Jakpus Gegara Dugaan Korupsi Rp 958 Miliar

    Apa Itu PDNS yang Diusut Kejari Jakpus Gegara Dugaan Korupsi Rp 958 Miliar

    Jakarta –

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat mengusut dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) periode 2020-2024 dengan total pagu anggaran Rp 958 miliar. Lantas, apa itu PDNS?

    PDNS adalah fasilitas penyimpanan data pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara terpusat sementara seiring proses pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dilakukan. Kementerian Komdigi bertanggung jawab atas pengelolaan data pemerintah tersebut.

    Fungsi PDNS terdiri dari menyimpan data pemerintah secara aman, terorganisir, yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk saling terhubung, memastikan berbagai layanan publik berjalan lancar dan efisien, Sabtu (15/3/2025).

    Data penting masyarakat yang tersimpan ini, yaitu seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor rekening, nomor HP, dan data pribadi lainnya. Pihak vendor yang terlibat dalam pengelolaan PDNS itu, Komdigi menggandeng Telkom Sigma dan Lintasarta.

    Namun dugaan korupsi yang terjadi membuat serangan siber terjadi di PDNS dan membuat data pribadi masyarakat terkunci. Kembali ke Juni 2024, publik sempat digemparkan dengan serangan ransomware yang melumpuhkan PDNS 2. Alhasil, sejumlah layanan publik pemerintah terkena dampaknya karena ketidakadaan backup data, sehingga operasionalnya tidak berangsur pulih secara cepat.

    Di akhir periode pemerintah lalu, tepatnya September 2024, Komdigi saat bernama Kominfo mengungkapkan kekurangan anggaran dalam mengoperasikan PDNS untuk bulan Oktober hingga Desember 2024. Namun dalam perjalanannya pemerintah mengungkapkan telah mengatasi persoalan tersebut.

    Pada kesempatan yang sama, PDNS 2 yang sempat tumbang dinyatakan pulih 100%. Progres tersebut diungkapkan saat rapat dengan Komisi I DPR.

    Tanggapan Komdigi dan Lintasarta

    Terkait dugaan korupsi proyek PDNS senilai Rp 958 miliar, Komdigi menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejari Jakpus.

    Sekjen Komdigi Ismail menekankan bahwa sebagai institusi yang taat hukum, kementerian siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung. “Kami siap memberikan informasi dan data yang dibutuhkan guna memastikan proses hukum berjalan dengan lancar,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa proyek PDNS dirancang untuk memperkuat infrastruktur data nasional guna mendukung transformasi digital Indonesia, khususnya dalam aspek keamanan data dan efisiensi layanan publik.

    Komdigi menyebut transparansi dan akuntabilitas adalah nilai fundamental yang terus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan program kementerian.

    Adapun Kejari Jakpus menerangkan kasus ini bermula pada 2020. Saat itu Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar. Dalam prosesnya, kata Bani, ada dugaan pengkondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta yakni PT Aplikanusa Lintasarta (AL).

    Menanggapi kasus ini, pihak Lintasarta menyatakan menghormati pengusutan yang sedang berlangsung. “Lintasarta menghormati seluruh proses yang berlangsung dan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, serta mengikuti prosedur yang berlaku dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,” sebut Dahlya Maryana – Head of Corporate Communications Lintasarta.

    “Dengan dukungan mitra strategis sebagai pakar keamanan siber serta standar global yang ketat, kami memastikan perlindungan optimal terhadap data pelanggan dan enterprise. Lintasarta berkomitmen penuh menjaga integritas layanan serta kepercayaan pelanggan,” tambahnya.

    (agt/hps)