Xcloud.id

Blog

  • Pertamina Geothermal (PGEO) Teratas Calon Pemenang PSPE Panas Bumi Cubadak

    Pertamina Geothermal (PGEO) Teratas Calon Pemenang PSPE Panas Bumi Cubadak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) mengumumkan tiga calon pelaksana penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) panas bumi di daerah Cubadak Panti, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat. 

    Dalam pengumuman yang tertuang dalam surat bernomor 4.Pm/EK.04/DEP/2026 tersebut, panitia pemilihan PSPE panas bumi menyampaikan hasil penilaian terhadap peserta penawaran PSPE panas bumi di daerah Cubadak Panti, Provinsi Sumatra Barat, yang ditetapkan berdasarkan peringkat.

    Berdasarkan hasil penilaian, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menempati peringkat pertama dengan total penilaian sebesar 87,01. Selanjutnya, peringkat kedua ditempati oleh PT Star Energy Geothermal Indonesia dengan nilai 86,81, sedangkan PT Dyfco Energy berada di peringkat ketiga dengan total penilaian 81,73.

    Penetapan peringkat tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi, serta Dokumen Pemilihan PSPE Panas Bumi di Daerah Cubadak Panti, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat.

    Dalam ketentuan pengumuman tersebut dijelaskan bahwa peringkat teratas calon pelaksana PSPE wajib menempatkan 5% dari komitmen eksplorasi dalam bentuk standby letter of credit pada bank yang berstatus badan usaha milik negara dan berkedudukan di Jakarta.

    Apabila peringkat teratas calon pelaksana PSPE tidak dapat menempatkan komitmen eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 22 hari kerja sejak pengumuman hasil calon pelaksana PSPE, maka peringkat teratas dinyatakan gugur dan peringkat selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon pelaksana PSPE dengan kewajiban yang sama.

    Selain itu, calon pelaksana PSPE yang telah menempatkan 5% dari komitmen eksplorasi diwajibkan menyerahkan bukti setor penempatan sebagian komitmen eksplorasi kepada panitia pemilihan sebagai persyaratan pengusulan penetapan pelaksana PSPE oleh menteri ESDM.

    Sebagaimana diketahui, wilayah panas bumi Cubadak Panti berada di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat. Area ini termasuk dalam jalur vulkanik Bukit Barisan yang dikenal memiliki potensi panas bumi, dengan manifestasi permukaan seperti mata air panas yang menjadi indikasi awal keberadaan sumber daya panas bumi. 

    Daerah panas bumi Cubadak-Panti termasuk salah satu titik dengan potensi sumber energi panas bumi di Provinsi Sumatra Barat. Berdasarkan data Kementerian ESDM potensi panas bumi di wilayah ini diperkirakan memiliki cadangan energi sekitar 73 MWe (cadangan mungkin) di luas WPSPE 29.897 hektare. 

  • Menlu Sugiono: Program MBG adalah Kesadaran Politik Negara

    Menlu Sugiono: Program MBG adalah Kesadaran Politik Negara

    Menlu Sugiono: Program MBG adalah Kesadaran Politik Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan wujud kesadaran politik negara bahwa pembangunan manusia merupakan fondasi utama kekuatan nasional Indonesia.
    “Dan lebih dari sekadar kebijakan sosial, program
    Makan Bergizi Gratis
    adalah kesadaran politik bahwa pembangunan manusia menjadi tumpuan kekuatan nasional Indonesia,” kata Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Rabu (14/1/2026).
    Sugiono menegaskan bahwa
    diplomasi Indonesia
    dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, termasuk program MBG.
    “Guna menunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Indonesia telah menggalang kerja sama dengan School Meals Coalition, badan-badan dunia terkait, serta negara-negara mitra,” ujar Sugiono.
    Politikus Partai Gerindra itu mengeklaim, program MBG telah menjadi rujukan setelah berhasil menyediakan makanan bagi lebih dari 55 juta anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
    Selain ketahanan pangan, Sugiono menegaskan bahwa pemenuhan energi juga merupakan kebutuhan strategis dalam memperkuat ketahanan nasional.
    Di tengah ketidakpastian global, ketergantungan energi terhadap pihak eksternal harus dihindari.
    “Diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mewujudkan swasembada energi dan memastikan transisi serta bauran energi yang adil dan terjangkau,” ucap dia.
    Sugiono menambahkan, seluruh upaya tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
    Selain memperkuat fondasi pembangunan nasional, langkah ini juga disebut menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau
    Sustainable Development Goals
    (SDGs) serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terbongkar, Ini Kronologi Pencurian Rumah Kosong di Sukorejo Ponorogo oleh Tetangga Sendiri

    Terbongkar, Ini Kronologi Pencurian Rumah Kosong di Sukorejo Ponorogo oleh Tetangga Sendiri

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aksi pencurian rumah kosong di Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, akhirnya terbongkar. Pelaku memanfaatkan kondisi rumah yang ditinggal pemiliknya dengan masuk melalui bagian atap rumah di area belakang.

    Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (12/1/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Saat kejadian, pemilik rumah, Sugito (56), sedang berada di luar rumah. Meski tidak berada di lokasi, korban tetap memantau kondisi rumahnya melalui aplikasi kamera pengawas (CCTV) di ponsel.

    Pantauan itu mendadak berubah mencekam. Melalui layar ponsel, korban melihat sosok tak dikenal berada di dalam rumahnya. Menyadari ada yang tidak beres, korban segera bergegas pulang untuk memastikan kondisi rumah.

    Sesampainya di lokasi, korban mendapati genteng di bagian belakang rumah dalam kondisi terbuka. Setelah dilakukan pengecekan, sejumlah harta benda diketahui telah raib. Uang tunai yang disimpan di almari kamar utama dan kamar anak hilang, disusul dua gelang emas milik istri korban dengan total berat sekitar 17 gram.

    Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiel yang ditaksir mencapai Rp17.665.000. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sukorejo dengan melampirkan rekaman CCTV yang merekam jelas aksi pelaku.

    “Berbekal rekaman CCTV dari rumah korban, anggota kami langsung melakukan penyelidikan,” kata Iptu Agus Tri Cahyo Wiyono, Rabu (14/1/2026).

    Laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Unit Reskrim Polsek Sukorejo. Berdasarkan hasil penyelidikan dan identifikasi dari rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengungkap identitas pelaku.

    “Kami berhasil mengamankan tersangka, yang masih tetangga korban,” ujar Agus.

    Pelaku diketahui berinisial MBF (20), warga Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti.

    Barang bukti yang disita antara lain uang tunai sebesar Rp2.665.000, tas selempang hitam merek “LIVE, S”, dua potong celana jeans, dua kaos oblong, serta rekaman CCTV saat kejadian.

    “Kami juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, perhiasan, serta pakaian dan tas yang digunakan pelaku saat beraksi,” ungkapnya.

    Saat ini, pelaku telah diamankan dan kasus pencurian rumah kosong tersebut telah masuk tahap penyidikan lebih lanjut. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat rumah dalam kondisi ditinggal kosong.

    “Kami mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan jika memungkinkan memasang CCTV di titik-titik rawan. Ini sangat efektif untuk memantau situasi keamanan lingkungan secara real time,” pungkas Agus. [end/beq]

  • Startup Casion Lolos Grab Ventures Velocity Batch 8, Tancap Gas Ekspansi Jaringan Charging EV di Indonesia

    Startup Casion Lolos Grab Ventures Velocity Batch 8, Tancap Gas Ekspansi Jaringan Charging EV di Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Grab telah mengumumkan startup terpilih dalam program akselerator Grab Ventures Velocity (GVV) Batch 8. Dari sekitar 180 pendaftar, hanya lima yang dinyatakan lolos setelah melalui proses kurasi ketat. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Casion, stratup fokus membangun jaringan pengisian daya kendaraan listrik.

    Melalui program ini, Casion membuka peluang kolaborasi langsung dengan Grab, termasuk pengembangan solusi pengisian daya untuk kendaraan listrik yang digunakan oleh mitra pengemudi.

    Kolaborasi ini sejalan dengan arah perusahaan yang sedang memperkuat layanan e-mobilitas sebagai strategi jangka panjang. CEO dan Co-founder Casion, Kevin Pudjiadi, menilai dengan Grab sangat relevan dengan fokus bisnis perusahaannya.

    “Sinergi yang kita dapatkan dengan Grab itu sangat cocok, karena dengan ambisi growth-nya Grab untuk e-livery, kita bisa bantu untuk support, bukan hanya untuk dari sisi charging-nya, tapi juga untuk pin point area mana saja yang kita bisa ekspansi,” ujar Kevin, di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

    Pendekatan Berbasis Data Pengemudi

    Kevin menjelaskan, keunggulan Casion terletak pada pendekatan berbasis data. Sejak awal, startup ini melakukan riset langsung untuk memahami kebiasaan pengemudi kendaraan listrik, termasuk pola dan waktu pengisian daya.

    “Jadi kita melakukan focus group just to understand dimana, kapan dia akan charge. Dan juga yang kita ingin fokuskan adalah bagaimana kita bisa pasang charging station yang dekat alamat dia (pengemudi) tinggal,” kata Kevin.

    Dari hasil riset tersebut, Casion menemukan pengemudi umumnya mengisi daya dua kali dalam sehari. Pengisian pertama dilakukan sebelum beroperasi, selanjutnya setelah selesai bekerja. Temuan ini menjadi dasar penentuan lokasi stasiun pengisian daya.

    “Bagaimana kita bisa non-fulfill itu. Misalnya di area yang supir yang tinggal, mungkin di area bekasi, charge pointnya masih lumayan underserved,” jelasnya.

  • PPATK Diminta Diminta Selidiki Dugaan Pencucian Uang Timothy Ronald: Kenapa Nih Orang Tiba-tiba Sekaya Ini Gitu Lho?

    PPATK Diminta Diminta Selidiki Dugaan Pencucian Uang Timothy Ronald: Kenapa Nih Orang Tiba-tiba Sekaya Ini Gitu Lho?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta menelusuri harta kekayaan Timothy Ronald. Itu diungkapkan kuasa hukum korban dugaan penipuan trading kripto, Younger, Jajang.

    Jajang merupakan kuasa hukum Younger yang melaporkan Timothy ke Polda Metro Jaya. Dia meminta polisi menyeliki dugan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    “Tidak menutup kemungkinan bahwa PPATK juga harus turun, ditelusuri,” kata Jajang kepada jurnalis di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026) malam.

    Dia mengatakan, pihaknya melaporkan Timothy dengan salah satu pasal dugaan TPPU.

    “Pasal yang kami laporkan kan ada pasal dugaan tindak pidana pencucian uang. Itu kan dugaan, tidak menutup kemungkinan, itu bisa dicek kan,” ujarnya.

    Jajang mengaku heran dengan gaya hidup Timothy. Dia menanyakan asal kekayaannya.

    “Ini orang hartanya dari mana? Apakah semua betul-betul dari jagonya dia seorang profesional trading? Atau ada indikasi-indikasi tindak pidana pencucian uang atau aliran uang yang tidak sah masuk ke orang tersebut,” terangnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Budi Santoso membenarkan adanya laporan dugaan penipuan trading kripto tersebut.

    “Benar, Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan penipuan trading kripto,” ujar Budi saat dikonfirmasi.

    Budi mengatakan, pihak kepolisian segera memanggil pelapor untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut.

    “Saat ini masih dilakukan pendalaman dan pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” terangnya.

  • Tak Banyak Diketahui, Banyuwangi Miliki Bank Sperma Sapi dan Kerbau Beku Bersuhu Minus 196 Derajat

    Tak Banyak Diketahui, Banyuwangi Miliki Bank Sperma Sapi dan Kerbau Beku Bersuhu Minus 196 Derajat

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Tak banyak yang tahu, Kabupaten Banyuwangi memiliki bank sperma khusus hewan ternak sapi dan kerbau. Fasilitas ini menjadi salah satu penopang utama keberhasilan program inseminasi buatan yang mampu menghasilkan ribuan kelahiran ternak setiap bulannya.

    Bank sperma ternak tersebut berada di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi. Di salah satu ruangan khusus, ribuan sperma sapi, domba, dan kerbau disimpan rapi dalam kontainer berteknologi pembekuan ekstrem menggunakan nitrogen cair.

    Sperma-sperma itu dibekukan pada suhu minus 196 derajat Celsius. Dengan perlakuan tersebut, kualitas sperma dapat bertahan sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun, selama penanganannya dilakukan sesuai prosedur.

    Bank sperma ini didirikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan populasi ternak, khususnya sapi, melalui program inseminasi buatan yang dijalankan secara rutin oleh pemerintah daerah.

    Setiap bulannya, program inseminasi buatan di Banyuwangi mampu menghasilkan sekitar 2.300 kelahiran ternak. Angka ini menjadi indikator keberhasilan pemanfaatan teknologi reproduksi di sektor peternakan.

    Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Ilham Juanda, melalui Kepala Bidang Budidaya dan Usaha Peternakan, Abdul Rozak, menjelaskan bahwa satu kontainer penyimpanan dapat menampung ratusan dosis sperma.

    “Dalam satu kontainer memuat sekitar 500 hingga 600 straw atau dosis sperma,” kata Rozak, Rabu (14/1/2026).

    Ia menjelaskan, penyimpanan sperma dilakukan di dalam kontainer khusus yang diisi nitrogen cair untuk menjaga suhu ekstrem.

    “Penyimpanan dilakukan di dalam kontainer khusus yang berisi nitrogen cair. Suhunya minus 196 derajat. Sehingga kualitas sperma bisa bertahan hingga bertahun-tahun asalkan penanganannya benar,” ujarnya.

    Sperma ternak yang disimpan di Banyuwangi berasal dari Balai Inseminasi Buatan (BIB) Singosari dan BIB Lembang. Saat dikirim ke daerah, sperma sudah dalam kondisi beku dan langsung ditempatkan ke dalam kontainer penyimpanan.

    Jenis sperma yang tersedia pun beragam. Mulai dari sapi Limousin, Simental, Belgian Blue, Brahman, Peranakan Ongole (PO), Friesian Holstein (FH), Angus, sapi Bali, hingga sperma kerbau dan domba.

    “Ribuan sperma sapi tiba dua minggu sekali sebelum kami distribusikan ke inseminator yang tersebar di seluruh kecamatan di Banyuwangi,” terang Rozak.

    Menurutnya, sapi jenis Simental dan Limousin menjadi yang paling banyak diminati oleh peternak di Banyuwangi. Sementara itu, Brahman menempati urutan ketiga sebagai jenis yang cukup banyak digunakan.

    Untuk mendukung program tersebut, Banyuwangi memiliki 52 petugas inseminator yang aktif melakukan pelayanan inseminasi buatan di lapangan. Dalam praktiknya, untuk membuntingkan satu ekor sapi rata-rata dibutuhkan sekitar 1,5 dosis sperma.

    “Satu dosis berisi 0,25 mililiter dan hanya digunakan sekali pakai saat proses inseminasi,” jelasnya.

    Program inseminasi buatan ini tidak hanya berperan dalam menjaga dan meningkatkan populasi ternak, tetapi juga menjadi strategi penting untuk menjamin ketersediaan daging serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan peternak di Banyuwangi.

    “Program inseminasi ini terbukti berhasil. Tidak hanya untuk menjaga populasi ternak, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan daging di Banyuwangi serta meningkatkan produktivitas peternak,” pungkas Rozak. [alr/beq]

  • Harga Telur & Daging Ayam Melambung Gegara Harga Pakan & MBG

    Harga Telur & Daging Ayam Melambung Gegara Harga Pakan & MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga telur ayam ras dan daging ayam ras masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP) secara rerata nasional hingga pekan kedua Januari 2026.

    BPS mencatat harga telur ayam tertinggi mencapai Rp120.000 per kilogram, sedangkan harga daging ayam ras menyentuh Rp100.000 per kilogram.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai tingginya harga kedua komoditas tersebut disebabkan oleh kombinasi tekanan dari sisi biaya produksi dan lonjakan permintaan, termasuk dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Sebenarnya alasan kenapa harga tetap tinggi melampaui HAP karena ada kombinasi cost push inflation atau kenaikan biaya produksi dan demand pull inflation atau lonjakan permintaan, misalnya dari program makan bergizi gratis [MBG],” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

    Dari sisi biaya produksi, Eliza menjelaskan bahwa pakan menyumbang sekitar 60% dari total biaya produksi unggas, dengan jagung sebagai komponen vital yang porsinya hampir 50%.

    Di sisi lain, harga jagung melonjak hingga Rp6.400 per kilogram akibat kebijakan penghentian impor jagung yang memicu kelangkaan stok, terutama bagi peternak mandiri. Bahkan, Eliza menyebut biaya produksi jagung domestik dua kali lipat lebih tinggi dari Amerika Serikat (AS).

    “Peternak menggunakan jagung dalam negeri yang relatif lebih mahal karena biaya produksi jagung dalam negeri memang lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat dan Brasil,” ujarnya.

    Eliza menuturkan kenaikan harga jagung tersebut tercermin dari peningkatan nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan yang terus membaik. Namun, tekanan biaya produksi itu diperparah oleh struktur pasar yang cenderung oligopolistik.

    Menurut Eliza, pemain besar atau pabrik pakan skala raksasa mendominasi penyerapan jagung lokal, sehingga peternak mandiri skala kecil kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau.

    “Peternak mandiri akhirnya harus membeli melalui rantai distribusi yang panjang dengan harga lebih mahal, sehingga tidak efisien bagi mereka,” terangnya.

    Dari sisi permintaan, Eliza menyoroti masifnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG, terutama di Pulau Jawa yang juga menjadi sentra utama peternakan unggas. Dia menilai kondisi tersebut mendorong distributor memprioritaskan pasokan ke SPPG.

    Menurutnya, para distributor cenderung memprioritaskan penyaluran pasokan ke SPPG karena skema pembayarannya bersifat tunai dan cepat, berbeda dengan pedagang pasar tradisional yang umumnya menggunakan sistem tempo.

    Imbasnya, sambung dia, kondisi tersebut membuat ketersediaan stok di pasar menjadi terbatas dan mendorong kenaikan harga. “Ini menjadi alasan juga kenapa harga di level peternak naiknya tidak setinggi kenaikan harga di level konsumen,” ungkapnya

    Ke depan, Core memperkirakan tekanan harga telur ayam masih akan berlanjut pada awal 2026, seiring rencana pemerintah menambah jumlah SPPG serta datangnya momentum Ramadan yang jatuh lebih awal pada Februari—Maret 2026.

    Meski begitu, Eliza menilai pemerintah perlu memperkuat peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pangan. Menurutnya, Bulog perlu menyerap jagung petani dan menyalurkannya kepada peternak mandiri melalui skema subsidi agar harga pakan bisa ditekan.

    Selain itu, Bulog juga dinilai perlu menyerap telur dan ayam dari peternak mandiri sehingga memiliki cadangan untuk stabilisasi harga saat harga pasaran naik.

    “Setidaknya kalau Bulog operasi pasar secara masif ke masyarakat kalangan menengah bawah, ini akan sangat membantu menjaga daya beli mereka, karena bagi kalangan atas kenaikan harga pangan tidak menjadi masalah,” tandasnya.

  • Indonesia Teken 3 Perjanjian Ekonomi Sepanjang 2025, Ini Daftarnya!

    Indonesia Teken 3 Perjanjian Ekonomi Sepanjang 2025, Ini Daftarnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia telah menjajal tiga kerja sama ekonomi, yakni dengan Kanada, Peru, serta The Eurasian Economic Union. Kerja sama itu juga menjadi bagian dari diversifikasi mitra.

    Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026), Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan pada pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

    Diplomasi ekonomi Indonesia juga jadi inti dari diplomasi yang dilakukan. Indonesia kemudian harus mampu amankan masa depannya sendiri.

    “Sepanjang 2025, Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerjasama ekonomi yakni dengan Kanada, Peru, dan The Eurasian Economic Union,” ujar Sugiono dalam PTTM 2026 pada Rabu (14/1/2026).

    Sugiono mengatakan Indonesia juga akan menyelesaikan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa, preferential trade agreement dengan Mauritius, dan memastikan implenentasi upgrade ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0, serta Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement.

    “Kemudian mendorong kerja sama perdagangan dengan mitra baru di Afrika seperti Rwanda. Diversifikasi mitra dilakukan dengan kasadaran mengurangi risiko gejolak yang dihadapi mitra tradisional. Seperti yang kita lakukan di BRICS,” kata Sugiono.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah menjajal ragam kerja sama ekonomi. Pada Agustus 2025, Pemerintah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA). Sebelumnya, Indonesia dan Peru memang memiliki komitmen kerja sama bilateral, terutama di sektor ekonomi dan perdagangan. 

  • Idiec Nilai Target Ekonomi Digital Rp155,57 Triliun pada 2026: Ambisius tapi Realistis

    Idiec Nilai Target Ekonomi Digital Rp155,57 Triliun pada 2026: Ambisius tapi Realistis

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai target kontribusi ekonomi digital yang dipatok Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebesar Rp155,57 triliun pada 2026 tergolong ambisius, namun masih dapat dicapai dengan sejumlah prasyarat.

    “Tingkat realisme target Komdigi. Idiec menilai target kontribusi ekonomi digital Komdigi ambisius namun masih realistis, dengan catatan penguatan ekosistem digital dilakukan secara konsisten dan terukur,” kata Tesar kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

    Menurut dia, keberadaan perusahaan over the top (OTT) asing berpeluang besar mendorong pencapaian target ekonomi digital. Kontribusi tersebut dapat muncul melalui peningkatan aktivitas ekonomi digital, transfer teknologi, penciptaan pasar baru, serta integrasi pelaku lokal terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam ekosistem dan rantai nilai digital global.

    Namun demikian, Tesar menegaskan kontribusi OTT asing tidak akan optimal tanpa dukungan regulasi yang kuat dan jelas.

    “Kontribusi optimal dari OTT asing sangat bergantung pada kepastian regulasi, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tata kelola data, serta kemitraan yang adil dengan pelaku domestik agar nilai tambah ekonomi dapat dirasakan secara nasional,” ujarnya.

    Selain itu, Idiec mencatat masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang berpotensi menghambat pencapaian target ekonomi digital tersebut. Tantangan utama meliputi kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan talenta digital, isu keamanan dan perlindungan data, serta regulasi yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    Tesar menilai target kontribusi ekonomi digital dapat tercapai apabila didukung pemerataan infrastruktur digital, peningkatan kualitas talenta digital, kepastian regulasi, penguatan keamanan siber, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Menurutnya, ekosistem digital nasional saat ini telah menunjukkan perkembangan positif, namun belum sepenuhnya siap menopang laju pertumbuhan yang agresif dan berkelanjutan.

    Dia juga menyoroti sejumlah aspek kebijakan yang perlu segera dibenahi pemerintah, khususnya terkait perlindungan dan keberpihakan terhadap pelaku domestik.

    “Perlu perbaikan pada integrasi kebijakan lintas sektor, penguatan tata kelola dan keamanan data, serta keberpihakan pada inovasi dan pelaku digital nasional,” kata Tesar.

    Lebih lanjut, dia mengingatkan agar kebijakan yang diterapkan tidak justru membebani UMKM digital yang masih dalam tahap pertumbuhan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif dan kemudahan akses permodalan bagi UMKM digital, sekaligus memperketat regulasi terhadap OTT asing agar patuh terhadap kewajiban perpajakan.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026. Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029 sebagai bagian dari sasaran strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital nasional.

    Dalam dokumen Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital pada 2025 ditetapkan sebesar Rp137,89 triliun. Nilai tersebut direncanakan meningkat secara bertahap menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga Rp206,16 triliun pada 2029.

    Selain itu, Komdigi menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar bisnis dari 40,38 pada 2025 menjadi 40,70 pada 2026, dan meningkat hingga 41,70 pada 2029. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap produk domestik bruto (PDB) juga ditargetkan berada di level 4,3% sepanjang 2025–2028, sebelum naik menjadi 4,4% pada 2029

    Peningkatan nilai ekonomi digital tersebut ditopang oleh sejumlah sasaran strategis lainnya, antara lain percepatan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau. Komdigi menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional pilar jaringan dan infrastruktur dari 56,08 pada 2025 menjadi 56,41 pada 2026, serta meningkat hingga 57,41 pada 2029.

    Di sisi masyarakat, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) ditargetkan naik dari 44,34 pada 2025 menjadi 45,34 pada 2026, dan terus meningkat hingga 53,23 pada 2029. Sejalan dengan itu, proporsi tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ditargetkan meningkat secara kumulatif dari 3,21% pada 2025 menjadi 5,21% pada 2029.

    Seluruh target tersebut disusun untuk mendukung tujuan utama Renstra Komdigi 2025–2029, yakni menciptakan konektivitas digital yang bermakna dan inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, dengan kontribusi ekonomi digital sebagai salah satu indikator kinerja utama.

  • Pengamat: Wacana Pilkada Tak Langsung Berpotensi Melemahkan Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan

    Pengamat: Wacana Pilkada Tak Langsung Berpotensi Melemahkan Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan

    Surabaya (beritajatim.com)– Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai wacana penerapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung berpotensi melemahkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dia menyebut perubahan mekanisme pilkada tersebut dapat menggerus ruang partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

    Airlangga berpandangan, jika dilandaskan pada aspek regulasi, pilkada tak langsung memang sah dalam sistem demokrasi. Namun dalam konteks politik Indonesia saat ini, model tersebut mempersempit ruang suara rakyat.

    “Pilihan untuk mengusung pilkada tidak langsung jelas-jelas akan melemahkan proses demokrasi dan upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Airlangga Pribadi kepada beritajatim.com, Rabu (14/1/2025).

    Dia menjelaskan kondisi partai politik yang masih menghadapi krisis representasi membuat aspirasi publik kerap tidak sejalan dengan arah politik golongan elite. Dalam situasi ini, pilkada tak langsung berpotensi memutus hubungan antara rakyat dan pemimpin yang dipilih.

    “Dalam konteks politik Indonesia, pilihan ini membonsai ruang bagi suara rakyat karena partai politik saat ini masih jauh dari kehendak publik,” ujar dia.

    Stagnasi reformasi kepartaian, dalam pandangan Airlangga, menjadi persoalan serius bila dihadapkan pada wacana ini. Menurut dia, partai politik masih bergerak berdasarkan kepentingan elite, bukan kebutuhan rakyat.

    “Pilkada oleh dewan justru menghambat reformasi partai politik untuk menyesuaikan dengan suara rakyat,” ucapnya.

    Selanjutnya, Airlngga mengingatkan potensi terjadinya penguasaan eksekutif oleh kekuatan legislatif apabila kepala daerah dipilih DPRD. Kondisi tersebut berisiko menciptakan ketergantungan politik yang berlebihan.

    “Dalam kondisi partai berjarak dari rakyat, pemilihan eksekutif oleh DPRD berpotensi memunculkan executive capture by legislative power,” katanya.

    Dampak lanjutan dari pola tersebut, lanjut Airlangga, bisa memengaruhi proses penyusunan anggaran daerah. Aspirasi publik terancam tersisih oleh kepentingan politik elite.

    “APBD berpotensi tersandera kepentingan legislatif dan menutup aspirasi rakyat. Participatory budgeting akan sulit diwujudkan,” ujarnya.

    Dia juga mengungkap potensi menguatnya kartel politik apabila pilkada tak langsung diterapkan. Dia menyebut konsentrasi kekuasaan akan semakin menguat di tangan koalisi besar.

    “Pilkada tidak langsung justru memperkuat konsentrasi kekuasaan dan membuka jalan bagi resentralisasi kekuasaan,” pungkasnya. [asg/beq]