Xcloud.id

Blog

  • Cek Fakta Dihapus di Facebook-IG, Penggantinya Buatan Elon Musk

    Cek Fakta Dihapus di Facebook-IG, Penggantinya Buatan Elon Musk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Meta (Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp) akan meluncurkan program catatan komunitas atau ‘Community Notes’ pada pekan depan untuk mengganti program cek fakta atau ‘Fact-Checking’ pihak ketiga yang sudah dihapus.

    Kepala Kebijakan Global Meta, Joe Kaplan, mengatakan konten yang dibubuhkan catatan komunitas tak akan dibatasi distribusinya ke pengguna. Konten itu juga tak akan mendapatkan hukuman atau pinalti.

    Pada Januari 2025, Meta menghapus program Fact-Checking dan membasmi pembatasan konten pada platformnya. Pengumuman itu dibuat berdekatan dengan momen pelantikan Presiden AS Donald Trump yang kerap mengkritik media sosial seperti Facebook karena dinilai sering melakukan penyensoran konten.

    Meta berdalih penghapusan Fact-Checking di Facebook dan Instagram dilakukan untuk menjunjung kebebasan berpendapat. Meta terang-terangan menyebut praktik moderasi konten perusahaan sudah berkembang terlalu jauh.

    “Kami memiliki program fact-checking pihak ketiga yang dirancang dengan niat baik, tetapi terbukti rentan dengan bias politik tertentu dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas sistem kami,” kata Kaplan dalam wawancara bersama Fox News.

    “Kami memutuskan mengganti sistem tersebut dan akan dimulai di AS. Pendekatannya lebih bersumber pada audiens dan berbasis komunitas,” ia menambahkan, dikutip dari Fox News, Jumat (14/3/2025).

    Pekan depan, Meta akan mulai meluncurkan Community Notes yang memungkinkan pengguna membubuhkan catatan dan pemeringkatan pada konten-konten yang tersebar di Facebook, Instagram, dan Threads.

    Kaplan mengatakan sudah ada ratusan pengguna Facebook dan Instagram yang masuk daftar tunggu untuk menjajal program Community Notes di AS.

    “Pengguna ingin menambahkan konteks pada konten yang mereka lihat di platform dan kemungkinan berpotensi menyesatkan (misleading,” kata Kaplan.

    Menurut Kaplan, hal terbaik dari Community Notes adalah fokusnya pada pengguna, dibandingkan mengandalkan para pakar pihak ketiga untuk melakukan pengecekan fakta.

    “Sumbernya adalah komunitas kami yang basisnya luas dengan perbedaan ideologi dan spektrum politik,” Kaplan menuturkan.

    Meta akan mulai bertahap untuk mengoperasikan Community Notes. Dimulai dari pengguna secara acak yang telah masuk daftar tunggu. Mereka akan diberikan waktu untuk menguji penulisan dan sistem pemeringkatan sebelum catatan pada konten dipublikasikan.

    Kaplan mengatakan Meta meminjam algoritma yang digunakan X, media sosial milik Elon Musk yang dekat dengan pemerintahan Donald Trump.

    Lebih lanjut, Kaplan menjelaskan semua konten kecuali iklan bisa menjadi subjek pencatatan pada Community Notes.

    (fab/fab)

  • Menanti Peluncuran Satelit ‘Mata-Mata’ Dewa Petir Berkuasa

    Menanti Peluncuran Satelit ‘Mata-Mata’ Dewa Petir Berkuasa

    Bisnis.com, JAKARTA – Roket Electron besutan Rocket Lab USA Inc. tengah bersiap di Semenanjung Mahia, di timur Selandia Baru akhir pekan ini. Rencananya, roket dengan tinggi 18 meter dan diameter 1,2 meter itu dijadwalkan lepas landas pada Sabtu (15/3/2025) Pukul 13.00 waktu setempat.

    Pada peluncuran kali ini, Electron akan mengangkut satelit milik Institute for Q-shu Pioneers of Space Inc. (iQPS), sebuah perusahaan fabrikasi satelit dengan spesialis pada satelit radar dan satelit dengan resolusi tinggi untuk observasi Bumi.

    Dalam keterangan resmi Rocket Lab, Electron akan mengangkut satelit QPS-SAR-9 lewat misi The Lightning God Reigns alias Dewa Petir Berkuasa menuju orbit di ketinggian 575 kilometer (km) dari Launch Complex 1-Pad B.

    Adapun, jendela peluncuran telah dibuka sejak Senin (10/3/2025). Awalnya, QPS-SAR-9 memang dijadwalkan meluncur pada Senin (10/3/2025). Akan tetapi, rencana tersebut ditunda hingga paling cepat Sabtu (15/3/2025).

    Dalam keterangan resmi iQPS menunjukkan bahwa selama proses verifikasi pra-peluncuran untuk QPS-SAR-9, uji darat tambahan dilakukan untuk mengevaluasi beberapa area yang perlu diperhatikan, dan integritasnya telah berhasil dikonfirmasi.

    Namun, untuk lebih meningkatkan keandalan satelit dan memastikan peluncuran yang sukses, iQPS telah memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah tambahan di lokasi.

    Kini, Rocket Lab telah menjadwalkan kembali peluncuran QPS-SAR-9 pada Sabtu (15/3/2025) pukul 13.00 waktu Selandia Baru.

    Pada misi Dewa Petir Berkuasa, Electron akan menempatkan satelit Synthetic Aperture Radar (SAR) tunggal yang dinamakan SUSANOO-I untuk bergabung dengan konstelasi pencitraan Bumi milik iQPS yang tengah berkembang, guna memberikan pemantauan resolusi tinggi dari lokasi tertentu setiap 10 menit.

    Dewa Petir Berkuasa merupakan peluncuran pertama dari total delapan peluncuran untuk iQPS sepanjang 2025 dan 2026 guna membangun konstelasi iQPS. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang diteken kedua perusahaan pada 27 Februari 2025.

    Dalam keterangan resminya saat itu, Rocket Lab mengungkapkan bahwa kesepakatan baru tersebut merupakan tindak lanjut dari kontrak peluncuran ganda sebelumnya yang diteken kedua perusahaan pada 2024 dan menjadikan jumlah total peluncuran khusus Electron yang dipesan untuk iQPS menjadi delapan. Dari kedua pesanan massal tersebut, enam misi dijadwalkan untuk diluncurkan pada 2025 dan dua pada 2026. 

    Misi Dewa Petir Berkuasa diharapkan dapat mengikuti misi sukses Rocket Lab sebelumnya untuk iQPS yang diluncurkan pada Desember 2023 saat perusahaan yang berbasis di Long Beach, California, Amerika Serikat ini meluncurkan satelit QPS-SAR-5 dengan nama TSUKOYOMI-I.

    Adapun, setiap misi mendatang juga akan mencakup Rocket Lab Motorized Lightband, yang digunakan untuk memisahkan dan menyebarkan satelit dari Electron setelah berada di luar angkasa.

    Peluncuran kali ini akan menjadi misi ketiga Rocket Lab pada 2025 sekaligus peluncuran Electron ke-61 secara keseluruhan. Peluncuran tersebut bakal menambah jumlah total satelit yang dikirim ke luar angkasa oleh Rocket Lab menjadi 211.

    Pendiri dan CEO Rocket Lab Peter Beck mengungkapkan bahwa pembuatan konstelasi yang presisi pada garis waktu yang disesuaikan adalah kekuatan Electron. Pihaknya tahu posisi orbit yang presisi sangat penting untuk setiap misi pencitraan Bumi, sehingga sangat dicari oleh operator konstelasi.

    “Permintaan ini tercermin dalam banyaknya kontrak peluncuran ganda yang terus kami tandatangani dengan operator konstelasi seperti iQPS. Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan iQPS sekali lagi untuk menghadirkan kemampuan ini,” katanya saat penandatanganan kontrak tersebut.

    Sementara itu, CEO iQPS Shunsuke Onishi mengungkapkan kegembiraannya dan bersyukur dapat mengumumkan kontrak peluncuran tambahan untuk empat satelit lagi di Electron, menyusul pengumuman perusahaan sebelumnya.

    “Frekuensi peluncuran dan keandalan Electron yang tinggi menjadikannya pilihan ideal untuk misi kami, dan mengamankan peluang ini pada tahap awal sungguh mengasyikkan. Kontrak ini membawa kami selangkah lebih dekat untuk membangun konstelasi satelit kami selama dua tahun ke depan, dan kami tetap berkomitmen penuh untuk mewujudkan visi ini,” jelas Onishi.

    iQPS merupakan perusahaan rintisan luar angkasa pionir yang didirikan pada 2005 oleh dua profesor emeritus dari Universitas Kyushu dan seorang pengembang roket dengan misi membangun industri luar angkasa di wilayah Kyushu, Jepang.

    Dengan keahlian lebih dari 20 tahun pada pengembangan satelit kecil di Universitas Kyushu, iQPS kini menyatukan tim dinamis yang terdiri dari para insinyur muda, pemimpin industri, dan profesor emeritus yang visioner. Langkah pertumbuhan IQPS juga makin diperkuat dengan dukungan lebih dari 25 perusahaan mitra di seluruh Jepang, yang sebagian besar berpusat di utara Kyushu.

    Dalam keterangan resminya, IQPS menjelaskan bahwa QPS-SAR adalah satelit SAR kecil canggih. Perusahaan telah merancang antena besar yang dapat disebarluaskan dan dipatenkan, yang ringan dan sangat ringkas, yang memungkinkan satelit tersebut memancarkan gelombang radio yang kuat.

    Terobosan ini diklaim mampu menghasilkan pengembangan QPS-SAR yang sukses, satelit SAR kecil beresolusi tinggi yang beratnya hanya 1/20 kali lebih ringan dan biayanya 1/100 kali lebih murah daripada satelit SAR tradisional.

    Hingga saat ini, sebanyak delapan satelit QPS-SAR telah diluncurkan dan iQPS bermaksud untuk membangun konstelasi yang terdiri dari 36 satelit. Hal ini akan memungkinkan pengiriman NearReal-Time Data Provisioning Service alias pengiriman data beresolusi tinggi mendekati waktu yang bersamaan.

    Hal ini memungkinkan pengamatan wilayah-wilayah tertentu di seluruh dunia pada interval rata-rata 10 menit. Tak hanya itu, lewat teknologi ini maka akan memungkinkan pengumpulan citra berkelanjutan sebagai data, dan untuk mengumpulkan data tidak hanya pada Objek Tetap (stationery objects) seperti tanah dan bangunan, tetapi juga pada objek bergerak (moving objects) seperti kendaraan, kapal, dan ternak.

    Manajemen iQPS dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa data yang dikumpulkan oleh konstelasi QPS-SAR berpotensi untuk merevolusi industri dan membentuk kembali masa depan.

    Dengan memanfaatkan wawasan dari data objek bergerak, iQPS dapat membuka nilai ekonomi baru, meningkatkan keselamatan dan keamanan perkotaan, dan menyediakan analisis prediktif untuk pertanian, ekonomi nasional, dan pasar regional ketika terintegrasi dengan data cuaca, pasar, dan ekonomi.

    Kemungkinannya tidak terbatas. QPS-SAR juga memungkinkan kesadaran situasional yang cepat dalam keadaan darurat. Dengan sejumlah satelit di orbit, yang mampu menembus awan dan gumpalan, ia menyediakan pemantauan 24/7, memastikan penilaian cepat dan perencanaan tindakan penanggulangan yang efektif—terlepas dari kondisi cuaca.

  • Top! BRI Borong 5 Penghargaan di RBI Asia Trailblazer Awards 2025

    Top! BRI Borong 5 Penghargaan di RBI Asia Trailblazer Awards 2025

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meraih lima penghargaan global dalam ajang Retail Banker International (RBI) Asia Trailblazer Awards 2025 di Singapura. Kelima penghargaan ini di antaranya Best Retail Bank Indonesia, SME Bank of The Year, Best CSR Initiative, Excellence in Employee Engagement dan Best Current Account Offering.

    Direktur Utama BRI Sunarso menilai penghargaan ini sebagai pengakuan nyata atas komitmen BRI dalam mencetak economic value dan men-deliver social value. BRI, kata dia, telah menghadirkan kinerja positif yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan UMKM serta memperkuat peran sosial dan keberlanjutan dalam operasional maupun proses bisnisnya.

    “Hal ini menjadi bukti bahwa BRI mampu mencatatkan fundamental kinerja positif secara berkelanjutan, meskipun dalam kondisi yang tidak mudah. Kepercayaan dan apresiasi ini akan semakin memotivasi kami untuk terus bertransformasi, memberikan layanan terbaik bagi nasabah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM dan inisiatif sosial yang berdampak luas,” ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

    Dinobatkan sebagai Best Retail Bank Indonesia, BRI terus menghadirkan layanan perbankan berbasis digital yang semakin inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara penghargaan SME Bank of The Year menegaskan peran BRI sebagai pemimpin dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai skema pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan usaha.

    Hingga akhir Desember 2024 tercatat penyaluran kredit BRI sebesar Rp1.354,64 triliun atau tumbuh 6,97% secara year on year dengan seluruh segmen pinjaman tercatat tumbuh positif. Penyaluran kredit BRI didominasi untuk segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,97 persen dibandingkan dengan total kredit BRI, atau dengan nominal sebesar Rp1.110,37 triliun.

    Di sisi lain, penghargaan Best CSR Initiative menunjukkan komitmen BRI dalam menciptakan dampak sosial positif bagi masyarakat melalui berbagai program keberlanjutan. Sedangakan, penghargaan Excellence in Employee Engagement juga menjadi bukti bahwa BRI tidak hanya fokus pada pelayanan kepada nasabah, tetapi juga terus membangun budaya kerja yang kuat dan inklusif bagi seluruh pekerjanya.

    Sementara itu, penghargaan Best Current Account Offering menegaskan bahwa produk BRI, khususnya di segmen rekening giro, memberikan nilai tambah dan kemudahan bagi nasabah dalam mengelola transaksi bisnis mereka.

    Pencapaian ini semakin memperkuat posisi BRI sebagai institusi keuangan yang adaptif terhadap perubahan dan terus berinovasi dalam memberikan solusi keuangan yang relevan bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “BRI semakin menegaskan eksistensinya sebagai bank yang tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga diakui di tingkat internasional sebagai bank dengan kinerja berkelanjutan serta berdampak ekonomi dan sosial bagi seluruh stakeholders,” ujar Sunarso.

    Sebagai informasi, RBI Asia Trailblazer Awards adalah ajang penghargaan internasional yang diselenggarakan oleh MEED, sebuah manajemen media brand terkemuka bersama dengan Global Data, perusahaan analisis dan konsultasi data yang ternama.

    RBI Asia Trailblazer Awards diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk pengakuan terhadap perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan melalui inovasi produk dan proyek visioner yang turut membentuk masa depan industri perbankan di kawasan Asia. Penghargaan ini menjangkau beberapa negara di Asia termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, India, Hong Kong, Taiwan, dan lainnya.

    Hadir menerima penghargaan dalam acara tersebut pada Kamis (13/3/2025), Direktur Utama BRI Sunarso, Director of Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto dan Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi.

    (akd/ega)

  • Fatal!Jaksa KPK Salah Gunakan UU di Dakwaan Hasto, Febri Diansyah: Tidak Ekstra Hati-hati

    Fatal!Jaksa KPK Salah Gunakan UU di Dakwaan Hasto, Febri Diansyah: Tidak Ekstra Hati-hati

    PIKIRAN RAKYAT – Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah mengungkapkan adanya ketidakhati-hatian jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan dakwaan terhadap kliennya. Menurutnya, terdapat sejumlah kesalahan, salah satunya penggunaan Undang-Undang (UU) yang tidak tepat. 

    “Dakwaan tersebut tidak disusun dengan ekstra hati-hati. Salah satu pasal yang paling penting yang didakwakan pada dakwaan ke-1 ternyata salah menggunakan undang-undang,” kata Febri usai mendampingi Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025. 

    Febri menyebut, pasal yang digunakan dalam dakwaan pertama yakni Pasal 65 yang seharusnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun yang tercantum justru Pasal 65 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Meskipun ini hanya satu huruf, tapi perbedaan pengaturannya sangat luar biasa,” ujar Febri.

    Febri menjelaskan, Pasal 65 KUHAP berkaitan dengan hak tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Pasal tersebut, kata dia, justru diabaikan KPK ketika tim kuasa hukum mengajukan ahli meringankan dalam proses penyidikan. 

    “Jadi pasal itu diabaikan, tidak dilaksanakan demi mempercepat proses pelimpahan perkara. Sekarang justru pasal itu yang salah tulis,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Febri mengungkapkan adanya inkonsistensi dalam dakwaan yang dibuat oleh KPK. Ia menyebutkan terdapat perbedaan signifikan dalam dakwaan terhadap Hasto Kristiyanto, Wahyu Setiawan, dan Saiful Bahri, khususnya terkait sumber dana Rp400 juta yang sebelumnya disebut diberikan oleh Harun Masiku pada Saiful Bahri.

    “Sedangkan pada dakwaan tadi kita dengar, itu diubah. Diubah sedemikian rupa sehingga seolah-olah Rp400 juta itu berasal dari Pak Hasto,” ujar Febri. 

    Menurut Febri, perbedaan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait apakah perubahan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menjerat Hasto.

    “Bagaimana mungkin KPK yang sama, lembaga yang sama membuat dua dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang,” tuturnya.

    Febri juga menyoroti soal tuduhan Hasto memerintahkan Nurhasan menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan telepon genggamnya. Menurutnya, tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. 

    “Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga. Apa sebenarnya maksud di balik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan,” tutur Febri.

    Jaksa Dakwa Hasto Suap Wahyu Setiawan Rp600 Juta 

    Jaksa mendakwa Hasto Kristiyanto menyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta. Suap diberikan dengan tujuan memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku. 

    Jaksa dalam surat dakwaannya menyebut, Hasto menyuap Wahyu bersama-sama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku pada Juni 2019 hingga Januari 2020.

    “Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025.

    Hasto Kristiyanto Juga Didakwa Rintangi Penyidikan 

    Jaksa juga mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel ke dalam air setelah mendapat kabar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.

    “Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” kata jaksa.

    “Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masikuagar merendam telepon genggam miliknya kedalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK,” ucap jaksa melanjutkan.

    Kemudian bertempat di sekitar salah satu hotel di Jakarta Pusat, Harun Masiku bertemu Nurhasan. Menindaklanjuti perintah Hasto atas bantuan Nurhasan, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak.

    Perbuatan merintangi penyidikan lainnya yakni, Hasto sempat dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada 6 Juni 2024, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Kusnadi pun menuruti perintah Hasto.

    “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi, namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam,” ucap jaksa.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, kata Jaksa, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Akan tetapi, penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komdigi Dukung Penuh Penegakan Hukum Proyek PDNS: Siap Beri Infomasi dan Data yang Dibutuhkan – Page 3

    Komdigi Dukung Penuh Penegakan Hukum Proyek PDNS: Siap Beri Infomasi dan Data yang Dibutuhkan – Page 3

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2024.

    Kasus ini mengarah pada tindakan yang merugikan negara dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

    Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting, menjelaskan bahwa kasus ini berawal pada tahun 2020 hingga 2024, ketika Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa untuk pengelolaan PDNS dengan total pagu anggaran sebesar Rp958 miliar.

    Dalam pelaksanaannya, pejabat di Kominfo bersama perusahaan swasta melakukan pengondisian untuk memenangkan PT AL sebagai pelaksana tender pada tahun 2020 dengan nilai kontrak Rp60.378.450.000.

    “Tahun 2021 kembali perusahaan swasta yang sama memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp102.671.346.360,” kata Beni melalui keterangan tertulis, Jumat, (14/3/2025).

    “Pada tahun 2022, terdapat adanya pengondisian lagi antara pejabat di Kominfo dengan perusahaan swasta tersebut untuk memenangkan perusahaan yang sama,” sambungnya.

    Bani menjelaskan, hal itu dilakukan dengan menghilangkan persyaratan tertentu sehingga perusahaan tersebut dapat terpilih sebagai pelaksana kegiatan dengan nilai kontrak Rp188.900.000.000.

    Perusahaan yang sama kembali memenangkan pekerjaan komputasi awan dengan nilai kontrak Rp350.959.942.158 pada 2023 dan Rp256.575.442.952 pada 2024. Perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301.

    “Akibat dari tidak dimasukkannya pertimbangan kelaikan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai syarat penawaran, sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposenya data diri penduduk Indonesia,” ungkap Beni.

     

  • 6 Jokowi Tantang Deddy Sitorus Ungkap Sosok Utusan: Biar Jelas! Regional

    6 Jokowi Tantang Deddy Sitorus Ungkap Sosok Utusan: Biar Jelas! Regional

    Jokowi Tantang Deddy Sitorus Ungkap Sosok Utusan: Biar Jelas!
    Editor
    SOLO, KOMPAS.com –
     Joko Widodo (
    Jokowi
    ) menantang politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, untuk mengungkap identitas “utusan” yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatannya dari PDIP serta pencopotan Hasto Kristiyanto dari jabatan Sekretaris Jenderal PDIP.
    Dalam keterangannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), Jokowi dengan tegas membantah tudingan tersebut.
    “Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas,” ujar Jokowi.
    Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto. Mantan kader PDIP itu mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dilontarkan kepadanya.
    “Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya,” ujarnya dengan nada tegas.
    Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini ia memilih diam terhadap berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun, ia memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya.
    “Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya,” lanjutnya.
    Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa seorang utusan menemui jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024.
    “Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ujar Deddy dalam keterangan yang diterima Kompas TV pada Kamis (13/3/2025).
    Selain itu, Deddy juga mengklaim bahwa utusan tersebut menyampaikan informasi mengenai sembilan kader PDIP yang disebut-sebut menjadi target aparat penegak hukum.
    “Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkapnya.
    Deddy meyakini bahwa kasus yang menyeret Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum. Ia menegaskan bahwa tuduhannya memiliki dasar kuat, merujuk pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menyebut utusan itu sebagai sosok berwenang.
    “Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya.
    “Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Harus Menghentikan Blokade Tak Manusiawi di Gaza

    Israel Harus Menghentikan Blokade Tak Manusiawi di Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Israel saat ini memutus akses listrik di Jalur Gaza dan membuat warga Gaza dalam situasi sulit. Kendati saat ini Palestina dan Israel tengah dalam gencatan senjata, Israel terus berulah.

    Keputusan Israel memutus pasokan listrik ini telah menuai kecaman dari banyak negara dan organisasi. Dokter Lintas Batas (MSF) mendesak Israel untuk berhenti memanfaatkan bantuan sebagai alat perang di Gaza.

    “Pihak berwenang Israel telah memanfaatkan kebutuhan kemanusiaan dengan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar, seperti memutus pasokan listrik ke Jalur Gaza pada 9 Maret dan mencegah semua bantuan masuk. Kebijakan ini, yang merupakan hukuman kolektif, harus segera dihentikan,” kata MSF dalam sebuah pernyataan.

    MSF mengutuk keras tindakan Israel yang mengepung jalur gaza dan melakukan blokade. Hal ini telah menyebabkan warga Gaza tidak mendapatkan pasokan dasar seperti air dan listrik.

    Israel juga diminta untuk mengakhiri blokade tidak manusiawi di Gaza dan menghormati hukum humaniter internasional.

    “Sekutu Israel sengaja mengabaikan pelanggaran berat hukum humaniter internasional ini dan menormalisasi tindakan ini. MSF juga mendesak sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat, untuk menahan diri dari menormalisasi tindakan tersebut dan bertindak tegas untuk mencegah Gaza terjerumus lebih dalam ke dalam kehancuran,” demikian pernyataan MSF.

    Koordinator tanggap darurat MSF, Myriam Laaroussi menggambarkan hal tersebut sebagai hal yang keterlaluan. Blokade yang dilakukan Israel bisa berakibat fatal dan mematikan.

    “Pada saat gencatan senjata seharusnya berarti peningkatan respons kemanusiaan, otoritas Israel telah menghentikan masuknya semua bantuan secara tiba-tiba,” katanya.

    Terakhir kali warga di Gaza mendapatkan pasokan adalah pada 27 Februari dengan 3 truk yang sebagian besar berisi pasokan medis.

    Tak hanya krisis air dan listrik, warga Gaza juga dibiarkan tanpa bahan bakar dalam bertahan hidup.

    “Tangan kami terikat, dan tanpa jaringan pasokan, akan semakin sulit untuk membantu warga Gaza saat persediaan kami habis. Gencatan senjata tanpa meningkatkan bantuan kemanusiaan adalah hal yang kontradiktif,” tutur Laaroussi dilaporkan Anadolu Agency.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cair Sebelum Idul Fitri? Ini Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Maret 2025

    Cair Sebelum Idul Fitri? Ini Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan Sosial (bansos) Maret 2025 diperkirakan akan cair sebelum Idul Fitri. Diharapkan KPM (Keluarga Penerima manfaat) untuk cek NIK KTP agar dapat memastikan sebagai penerima bansos.

    Program bansos masih menjadi komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat Indonesia pra sejahtera.

    Sama seperti tahun lalu, bansos yang diberikan mencangkup pendidikan, pangan, hingga dana tunai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bulan Ramadhan.

    Berikut adalah daftar bansos yang diperkirakan akan cair bulan Maret 2025 dan dan cara cek NIK KTP untuk mendapatkannya:

    1. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

    Bansos BPNT merupakan program bantuan dari pemerintah berupa non tunai yang diberikan melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

    Periode pencairan dana ini dari bulan Januari sampai Maret 2025, agar KPM dapat memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

    2. PKH (Program Keluarga Harapan)

    PKH merupakan salah satu bansos yang dinantikan pencairannya oleh KPM. Bantuan berupa dana tunai ini ditujukan untuk keluarga Indonesia pra sejahtera dan sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

    Pencairan bansos PKH melalui empat tahap dalam setahun, dimulai dari bulan Januari sampai Maret 2025.

    3. BLT BBM (Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak)

    Bantuan berupa BBM ini diberikan kepada masyarakat menjelang Idul Fitri, jumlah yang diterima KPM masih menunggu informasi selanjutnya dari pemerintah.

    Bansos BLT BBM diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan kebutuhan pokok seperti bahan pangan.

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Maret 2025 via Situs

    · Kunjungi situs resmi Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id/ .

    · Masukkan data diri dengan benar seperti nama wilayah dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan sesuai KTP.

    · Isi data di kolom nama penerima manfaat sesuai KTP.

    · Masukkan kode captcha untuk verifikasi sistem.

    · Klik tombol Cari Data, tunggu sampai sistem menampilkan informasi apakah terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

    · Jika terdaftar, akan tampil informasi mengenai jenis bantuan yang akan diterima.

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Maret 2025 Via Aplikasi

    · Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store lalu install.

    · Lalu buka aplikasi dan mulai Buat Akun.

    · Isi data diri sesuai KTP seperti NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat, nomor ponsel, email, dan wilayah seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa.

    · Unggah foto selfie sambil memegang KTP dan foto KTP.

    · Sebelumnya periksa kembali kelengkapan data yang diperlukan jangan sampai ada kesalahan dalam mengisi data.

    · Lalu tekan tombol Buat Akun Baru.

    · Tunggu sampai akun diverifikasi oleh admin Kemensos.

    · Setelah akun terverifikasi, selanjutnya masuk ke aplikasi menggunakan username dan password yang telah dibuat.

    · Untuk melihat status sebagai penerima bansos, pilih menu Cek Bansos.

    · Selanjutnya akan tampil Informasi mengenai jenis bantuan yang akan terima beserta data anggota keluarga yang telah terdaftar di DTKS.

    Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pastikan pengecekan bansos dilakukan melalui jalur resmi agar terhindar dari penipuan. Dan selalu pantau informasi dari Kemensos untuk mendapatkan bantuan secara tepat. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apple dan Google Hambat Persaingan Pasar Peramban Seluler di Inggris

    Apple dan Google Hambat Persaingan Pasar Peramban Seluler di Inggris

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Persaingan dan Pasar (CMA) Inggris menyatakan bahwa pasar peramban seluler di Inggris tidak berfungsi dengan baik untuk konsumen dan bisnis. Apple dan Google dianggap bertanggung jawab besar atas masalah ini.

    Melansir dari The Verge, Kamis (13/3/2025) investigasi yang dilakukan oleh kelompok penyelidikan independen ini mengungkapkan bahwa kebijakan Apple terkait iOS, Safari, dan WebKit mempersulit persaingan antara penyedia peramban web pihak ketiga, sehingga, membatasi dinamika pasar.

    Investigasi tersebut menyoroti beberapa praktik yang dianggap menghambat persaingan. Salah satunya adalah kebijakan Apple yang mengharuskan semua peramban di iOS berjalan pada mesin peramban WebKit-nya sendiri.

    Hal ini memberikan Safari akses istimewa ke fitur-fitur tertentu yang tidak diberikan kepada peramban berbasis WebKit pesaing. 

    Apple, menurut penyelidik, tidak hanya mendominasi pasar melalui mekanisme ini tetapi juga mengurangi kemungkinan bagi pengguna untuk beralih ke peramban lain meskipun memungkinkan penggantian aplikasi peramban default. 

    Temuan serupa ditemukan pada Android, di mana Chrome terpasang secara default pada sebagian besar perangkat Android. 

    Meski begitu, laporan CMA mencatat bahwa Apple dan Google telah melakukan beberapa perubahan untuk mempermudah pengguna dalam beralih ke peramban alternatif sejak penyelidikan diumumkan.

    Meskipun Apple dan Google belum memberikan komentar resmi mengenai laporan CMA, regulator telah mengajukan beberapa solusi untuk meningkatkan persaingan di pasar peramban seluler. 

    Saran-saran tersebut termasuk memaksa Apple untuk memungkinkan penggunaan mesin peramban alternatif di iOS, mewajibkan kedua perusahaan menawarkan pilihan peramban saat pengaturan perangkat, serta melarang pembagian pendapatan Chrome antara Apple dan Google.

    Selain itu, CMA juga meluncurkan penyelidikan terpisah untuk mengevaluasi apakah Apple dan Google memenuhi syarat sebagai perusahaan yang memiliki status pasar strategis berdasarkan Undang-Undang Pasar Digital, Persaingan, dan Konsumen (DMCC).

    Jika status tersebut diberikan, kedua perusahaan dapat dikenakan regulasi antimonopoli yang lebih ketat dan potensi denda hingga 10% dari omzet tahunan mereka. 

    Investigasi terhadap status tersebut sedang berlangsung dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

  • Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Mendukung Revisi UU Penyiaran dan Pers – Page 3

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Mendukung Revisi UU Penyiaran dan Pers – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Pers yang saat ini tengah dibahas di Komisi I DPR. Revisi ini bertujuan untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi insan pers untuk bekerja secara merdeka serta menyehatkan industri penyiaran di Indonesia serta menjadikan aturan terkait hak cipta yang jelas.

    Dalam acara buka puasa bersama dengan pimpinan redaksi media pada Kamis, 13 Maret 2025, Menteri Supratman menyoroti pentingnya pembahasan ketiga undang-undang tersebut yang saat ini tengah bergulir di DPR, terutama revisi Undang-Undang Pers. Langkah ini dianggap bisa memberi pijakan yang kuat untuk pers bekerja secara merdeka.

    Menurut Supratman dengan bergulirnya perbincangan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Hak Cipta, berkaitan dengan kehidupan kelangsungan hidup dari dunia pers.

    “Undang-Undang Penyiaran lagi bergulir di Komisi 1 DPR, kemudian juga Undang-Undang Hak Cipta saat ini juga bergulir di DPR. Tentu semua ini berkaitan dengan kehidupan dan kelangsungan hidup dari dunia pers kita,” ucap Supratman

    “Terutama yang terkait dengan penggunaan hak cipta, terkait dengan berita-berita yang disajikan,dan kemudian dijadikan bagian dari informasi-informasi yang lain,”sambungnya.

    Supratman juga berharap revisi terhadap Undang-Undang Pers dapat segera dilakukan. Ia menegaskan bahwa selain revisi Undang-Undang Penyiaran dan Hak Cipta yang tengah dibahas, Undang-Undang Pers juga perlu mendapat perhatian.

    “Saya berharap mudah-mudahan bukan hanya kedua Undang-Undang tadi, tapi juga Undang-Undang Pers ada yang mengusulkan untuk kita bisa lakukan revisi,” kata Supratman pada saat buka bersama dengan pimpinan redaksi media.