Blog

  • Kubu Hasto Siapkan Eksepsi terhadap Dakwaan KPK Jumat Pekan Depan

    Kubu Hasto Siapkan Eksepsi terhadap Dakwaan KPK Jumat Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam perkara perintangan penyidikan serta suap. 

    Penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail awalnya memohon kepada Majelis Hakim agar mereka diberikan jeda waktu 10 hari untuk menyiapkan eksepsi. Dia menyebut pihaknya hanya memiliki satu hari untuk memelajari berkas perkara JPU sebelum sidang perdana digelar. 

    “Jadi, kami meminta waktu, yang kami khawatirkan kami ini tidak punya kemampuan seperti Bandung Bondowoso Yang Mulia, yang membangun Candi Prambanan dalam waktu satu malam. Sehingga kami meminta waktu untuk sampai pada 10 hari atau tanggal 24 Maret, supaya ada waktu yang cukup untuk kami juga mempelajari berkas perkara ini,” terangnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025). 

    Meski demikian, Majelis Hakim tidak menerima permintaan pihak Hasto kerena terdapat jadwal sidang lain yang harus dihadiri. Kemudian, sesuai KUHAP, terdakwa diberikan waktu tujuh hari untuk menyiapkan nota keberatan terhadap dakwaan jaksa. 

    Oleh sebab itu, Majelis Hakim memutuskan jadwal sidang dengan agenda pembacaan eksepsi bakal digelar satu pekan dari sekarang, Jumat (21/3/2025). 

    “Sekarang kita fokus pada eksepsi dulu, dari penasihat hukum kita tunda hari Jumat tanggal 21 Maret 2025. Dengan acara mendengarkan eksepsi penasihat hukum terdakwa,” ujar Hakim Ketua Rios Rahmanto. 

    Dakwaan Kasus Hasto 

    Adapun Hasto didakwa oleh jaksa dalam dakwaan pertama melakukan perintangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 yang menyeret mantan caleg PDIP, Harun Masiku. 

    Politisi asal Yogyakarta itu didakwa melakukan perbuatan selama kurun waktu Desember 2019 sampai dengan Juni 2024, atau sekitar 2019 hingga 2024, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, yakni dengan sengaja mencegah, merintangi dan mengagalkan secara langsung arau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada pengadilan terhadap terdakwa, tersangka atau saksi perkara korupsi. 

    “Yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah merintangi atay menggagalkan secara langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,”  tutur JPU. 

    Menurut dakwaan jaksa, perbuatan merintangi proses hukum itu meliputi di antaranya memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. 

    “Dan memerintahkan Kusnadi [staf Hasto, red] untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK,” terang jaksa. 

    Dengan demikian, perbuatan Hasto diancam pidana pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana diatur pada pasal 21 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

    Kemudian, pada dakwaan kedua, Hasto disebut memberikan suap kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022 Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW 2019–2024. 

    Berdasarkan dakwaan yang dibacakan, Hasto disebut dalam kurun waktu Juni 2019 sampai dengan Januari 2020, atau sekitar 2019-2020, di beberapa lokasi memberikan suap kepada anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. Uang suap itu diberikan bersama-sama dengan tiga kader PDIP yaitu Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri serta Harun Masiku. 

    Uang suap itu berjumlah SGD57.350 serta Rp600 juta. Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun Masiku. 

  • Benyamin Tinjau Ramp Check di Terminal Pondok Cabe, Pastikan Keselamatan Pemudik Jelang Idulfitri

    Benyamin Tinjau Ramp Check di Terminal Pondok Cabe, Pastikan Keselamatan Pemudik Jelang Idulfitri

    Tangerang Selatan: Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama instansi terkait menggelar inspeksi keselamatan atau ramp check terhadap bus antarkota di Terminal Pondok Cabe, Rabu 12 Maret 2025. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kelayakan kendaraan dan keamanan para pemudik.

    Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, turun langsung memantau kesiapan armada yang akan mengangkut pemudik ke berbagai daerah.

    “Kebetulan hari ini kita lakukan ramp check kepada bus-bus yang memang akan melakukan perjalanan jarak jauh, dan sudah dilakukan penelitian, pengecekan, kemudian ditempel stiker bahwa dia sudah lolos uji ramp checknya itu sendiri,” ujarnya.

    Baca: Dorong UMKM dan Ekonomi Masyarakat Lewat Ramadan Street Carnival Bintaro

    Sebagai terminal tipe A yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, Terminal Pondok Cabe menjadi titik penting bagi perjalanan antarprovinsi, terutama menuju Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

    Dalam inspeksi tersebut, sejumlah bus menjalani pemeriksaan teknis menyeluruh, mencakup sistem rem, lampu, wiper, kondisi ban, hingga kelengkapan dokumen kendaraan.

    Selain kendaraan, kesehatan para pengemudi dan awak bus juga diperiksa secara ketat. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, kolesterol, hingga tes urine guna memastikan mereka bebas dari pengaruh narkotika.

    “Kemudian juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi awak kendaraannya, dua supir dan satu kernet, sampai saat ini masih dilakukan, tadi ada beberapa awak bus yang sudah lolos pemeriksaan, dan nanti akan diberikan keterangan (lulus) yang siap untuk perjalanan jauh masyarakat saat arus mudik nanti,” jelasnya.

    Selain inspeksi kendaraan dan kesehatan awak bus, pemerintah juga mendukung program mudik gratis yang digagas Kementerian Perhubungan. Program ini menyediakan sekitar 400 bus yang siap mengangkut hingga 1.200 pemudik. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring maupun langsung di terminal.

    Tak lupa, Benyamin mengingatkan masyarakat untuk memastikan keamanan rumah sebelum berangkat mudik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain mengunci pintu, mengamankan kendaraan, serta memeriksa instalasi listrik dan gas.

    “Mudik harus nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan,” pungkasnya.

    Dengan koordinasi yang melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel, Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel, serta Jasa Raharja, Benyamin optimis arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti.

    Tangerang Selatan: Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama instansi terkait menggelar inspeksi keselamatan atau ramp check terhadap bus antarkota di Terminal Pondok Cabe, Rabu 12 Maret 2025. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kelayakan kendaraan dan keamanan para pemudik.

    Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, turun langsung memantau kesiapan armada yang akan mengangkut pemudik ke berbagai daerah.

    “Kebetulan hari ini kita lakukan ramp check kepada bus-bus yang memang akan melakukan perjalanan jarak jauh, dan sudah dilakukan penelitian, pengecekan, kemudian ditempel stiker bahwa dia sudah lolos uji ramp checknya itu sendiri,” ujarnya.
     
    Baca: Dorong UMKM dan Ekonomi Masyarakat Lewat Ramadan Street Carnival Bintaro

    Sebagai terminal tipe A yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, Terminal Pondok Cabe menjadi titik penting bagi perjalanan antarprovinsi, terutama menuju Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

    Dalam inspeksi tersebut, sejumlah bus menjalani pemeriksaan teknis menyeluruh, mencakup sistem rem, lampu, wiper, kondisi ban, hingga kelengkapan dokumen kendaraan.

    Selain kendaraan, kesehatan para pengemudi dan awak bus juga diperiksa secara ketat. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, kolesterol, hingga tes urine guna memastikan mereka bebas dari pengaruh narkotika.

    “Kemudian juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi awak kendaraannya, dua supir dan satu kernet, sampai saat ini masih dilakukan, tadi ada beberapa awak bus yang sudah lolos pemeriksaan, dan nanti akan diberikan keterangan (lulus) yang siap untuk perjalanan jauh masyarakat saat arus mudik nanti,” jelasnya.

    Selain inspeksi kendaraan dan kesehatan awak bus, pemerintah juga mendukung program mudik gratis yang digagas Kementerian Perhubungan. Program ini menyediakan sekitar 400 bus yang siap mengangkut hingga 1.200 pemudik. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring maupun langsung di terminal.

    Tak lupa, Benyamin mengingatkan masyarakat untuk memastikan keamanan rumah sebelum berangkat mudik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain mengunci pintu, mengamankan kendaraan, serta memeriksa instalasi listrik dan gas.

    “Mudik harus nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan,” pungkasnya.

    Dengan koordinasi yang melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel, Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel, serta Jasa Raharja, Benyamin optimis arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Sudin KPKP Jakut Gelar Sidak ke Pasar Pastikan Komoditas Pangan Aman Dikonsumsi Jelang Lebaran 2025

    Sudin KPKP Jakut Gelar Sidak ke Pasar Pastikan Komoditas Pangan Aman Dikonsumsi Jelang Lebaran 2025

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, KELAPA GADING – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Utara menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar memasuki Idulfitri 2025.

    Ini dilakukan untuk mengawasi produk pangan peternakan, perikanan, dan pertanian aman dikonsumsi masyarakat.

    Kasudin KPKP Jakarta Utara Unang Rustanto mengatakan, sidak dilakukan di dua pasar swalayan dan empat pasar tradisional di Jakarta Utara.

    “Dalam pengawasan pangan ini kami melakukan uji sampel secara langsung di lokasi menggunakan mobil laboratorium keliling,” kata Unang, Jumat (14/3/2025).

    Unang menjelaskan, sidak pertama dilakukan di pasar swalayan Lottemart Kelapa Gading.

    Dalam kunjungan itu, dilakukan pengujian terhadap sembilan sampel produk pertanian dan dua produk peternakan.

    Kemudian, di Pasar Swalayan Metro Sunter sebanyak enam sampel produk pertanian dan dua sampel produk peternakan.

    Sementara, di Pasar Koja Baru dan Pasar Sukapura masing-masing diambil sebanyak sembilan sampel pertanian dan dua sampel produk peternakan.

    “Untuk Pasar Pluit dan Pasar Pademangan Barat masing-masing diuji 11 sampel produk pertanian dan dua produk peternakan. Total ada 55 sampel pangan produk pertanian dan 12 produk peternakan yang diuji,” terangnya.

    Menurutnya, seluruh sampel produk pasangan tersebut dilakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui kandungan residu Pestisida, Formalin, serta kadar kebusukan (Uji Eber).

    “Berdasarkan hasil dari pengujian serta pemeriksaan semua produk, kami nyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi,” pungkas Unang.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Naik Rp28 Ribu! Harga Emas Antam Naik Pecah Rekor, Saatnya Cuan?

    Naik Rp28 Ribu! Harga Emas Antam Naik Pecah Rekor, Saatnya Cuan?

    Jakarta: Harga emas Antam kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah! Pada hari ini, harga emas Antam melonjak fantastis, membuat para investor emas tersenyum lebar. 
     
    Apakah ini saat yang tepat untuk menjual emas dan meraup keuntungan? Yuk, simak ulasan lengkapnya!
    Harga emas Antam hari ini melonjak tinggi
    Menurut data dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini, 14 Maret 2025, berada di angka Rp1.742.000 per gram. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp28.000 dibandingkan harga kemarin yang berada di Rp1.714.000 per gram.
     
    Kenaikan harga emas Antam ini juga diikuti oleh harga buyback (jual kembali) yang naik menjadi Rp1.591.000 per gram. 

    Artinya, jika kamu membeli emas Antam tahun lalu dan menjualnya hari ini, kamu akan mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan.
     

    Perbandingan harga emas Antam tahun lalu

    Pada tanggal 14 Maret 2024, harga emas Antam masih berada di angka Rp1.200.000 per gram, dengan harga buyback sebesar Rp1.095.000 per gram. 
     
    Jika dibandingkan dengan harga hari ini, maka terjadi peningkatan harga sebesar Rp542.000 per gram dalam kurun waktu satu tahun.
     
    Daftar harga emas Antam berbagai ukuran
     
    Berikut adalah rincian harga emas Antam berdasarkan ukuran:
     
    Emas batangan 0,5 gram: Rp921 ribu.
    Emas batangan 1 gram: Rp1,742 juta.
    Emas batangan 2 gram: Rp3,424 juta.
    Emas batangan 3 gram: Rp5,111 juta.
    Emas batangan 5 gram: Rp8,485 juta.
    Emas batangan 10 gram: Rp16,915 juta.
    Emas batangan 25 gram: Rp42,162 juta.
    Emas batangan 50 gram: Rp84,245 juta.
    Emas batangan 100 gram: Rp168,412 juta.
    Emas batangan 250 gram: Rp420,765 juta.
    Emas batangan 500 gram: Rp841,320 juta.
    Emas batangan 1.000 gram: Rp1,682 miliar.
     

    Saatnya jual emas dan raup keuntungan?
    Dengan kenaikan harga yang fantastis ini, banyak investor emas yang bertanya-tanya, apakah ini saat yang tepat untuk menjual emas dan meraup keuntungan? Jawabannya tergantung pada tujuan investasi masing-masing.
     
    Jika kamu membeli emas untuk investasi jangka pendek dan ingin mendapatkan keuntungan cepat, maka ini bisa menjadi saat yang tepat untuk menjual emas. 
     
    Namun, jika kamu membeli emas untuk investasi jangka panjang, maka kamu bisa mempertimbangkan untuk menahan emas tersebut, karena harga emas cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu.
     
    Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu yang ingin berinvestasi emas!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Deddy Sitorus PDIP Sebut Dakwaan KPK ke Hasto Kristiyanto Lemah dan Dipaksakan – Page 3

    Deddy Sitorus PDIP Sebut Dakwaan KPK ke Hasto Kristiyanto Lemah dan Dipaksakan – Page 3

    Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merampungkan sidang perdananya dalam kasus suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Kepada awak media, Hasto menegaskan dirinya makin yakin bahwa kasus yang menjeratnya adalah bentuk kriminalisasi.

    “Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum, bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan-kepentingan politik di luarnya,” kata Hasto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Meski demikian, Hasto menyatakan tetap bakal mengikuti seluruh proses hukum dengan sebaik-baiknya. Dia percaya bahwa keadilan bisa ditegakkan.

    “Semuanya demi membangun suatu negara hukum, tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita Republik ini tidak akan berdiri kokoh,” pesan Hasto.

    “Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia,” imbuhhya.

    Hasto berharap, kasus hukum yang menjeratnya saat ini dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia agar hukum di Indonesia semakin lebih baik.

    “Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita terimakasih,” Hasto memungkasi.

  • Kuasa Hukum Soroti Proses Penyidikan Kasus Hasto Kristiyanto yang Dinilai Tidak Lazim – Page 3

    Kuasa Hukum Soroti Proses Penyidikan Kasus Hasto Kristiyanto yang Dinilai Tidak Lazim – Page 3

    Febri juga menyoroti proses penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke pengadilan yang terkesan tergesa-gesa. Menurutnya, tindakan KPK dalam menangani kasus ini memperlihatkan adanya tekanan politik yang besar, sehingga prinsip profesionalisme penyidikan menjadi terabaikan.

    “Dalam perkara biasa di KPK, jarak waktu pelimpahan dari tahap penyidikan ke penuntutan hingga pengadilan bisa dua minggu hingga 20 hari. Namun, dalam perkara ini hanya satu hari. Ini sangat tidak lazim,” ungkap Febri.

    Febri juga mengungkapkan kejanggalan serius terkait saksi-saksi yang digunakan KPK dalam penyidikan kasus ini. Tim hukum menemukan sedikitnya ada 12 orang saksi yang merupakan penyidik atau mantan penyidik KPK, salah satunya Kepala Satgas Penyidikan, Rossa Purbo Bekti.

    “Sangat tidak masuk akal jika Kepala Satgas Penyidikan perkara ini kemudian diperiksa oleh penyidiknya sendiri. Jelas ini melanggar prinsip hukum acara pidana dan menunjukkan adanya pelanggaran integritas dalam proses penyidikan,” jelas Febri.

     

  • 3
                    
                        Dedi Mulyadi Cari Kades yang Marah soal Pembongkaran Bangunan Liar di Bekasi
                        Megapolitan

    3 Dedi Mulyadi Cari Kades yang Marah soal Pembongkaran Bangunan Liar di Bekasi Megapolitan

    Dedi Mulyadi Cari Kades yang Marah soal Pembongkaran Bangunan Liar di Bekasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mencari keberadaan
    Kepala Desa Srijaya
    Canih Hermansyah yang sempat marah pada dirinya atas
    pembongkaran bangunan liar
    (bangli) di sana.
    Pembongkaran tersebut berlangsung di sepanjang bantaran
    Kali Sepak
    , anak Kali Bekasi, di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (14/3/2025).
    Sebelum pembongkaran, Dedi berbincang dengan seorang pemilik bangunan yang merupakan pria lanjut usia. Perbincangan berlangsung di hadapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa.
    Dalam perbincangan tersebut, Dedi menjanjikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan dana untuk pembangunan warung baru bagi warga di lokasi lain.
    “Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Siap setuju kan?” tanya Dedi kepada warga di lokasi.
    “Siap, Pak,” jawab warga.
    Dedi kemudian menjelaskan bahwa pembongkaran tersebut dilakukan untuk mencegah banjir dan mengatasi penumpukan sampah di Kali Sepak.
    “Pengen kan warga di sini enggak banjir, enggak numpuk sampah, rapi dan bersih. Jadi setuju saya bongkar?” ujar Dedi.
    “Setuju, Pak,” jawab warga.
    Setelah mendengar dukungan tersebut, Dedi langsung mencari Canih, yang sebelumnya disebutnya sempat marah.
    “Mana yang tadi yang agak marah sama saya. Pak kades, setuju kan?” ungkap Dedi.
    Canih, yang awalnya mengkritik Dedi sebagai gubernur otoriter karena dinilai tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dalam pembongkaran, tiba-tiba menyatakan setuju.
    “Setuju kalau ada penggantian,” jawab Canih.
    Sikapnya pun berubah, dan ia menyatakan dukungannya terhadap program Dedi.
    “Alhamdulillah, jadi saya mendukung program Pak Gubernur,” tegas Canih.
    Namun, Dedi membantah pernyataan Canih dan menegaskan bahwa pembongkaran bangli ini bukanlah program gubernur.
    “Bukan program saya, program Bapak. Kan yang kebanjiran Bapak, bukan saya,” imbuh Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ria Ricis Ungkap 3 Hal yang Bikin Trauma, Salah Satunya Pernikahan

    Ria Ricis Ungkap 3 Hal yang Bikin Trauma, Salah Satunya Pernikahan

    Jakarta, Beritasatu.com – YouTuber Ria Ricis mencurahkan isi hatinya di media sosial (medsos) miliknya yang selama ini membuatnya trauma.

    “Enggak hanya di kuda yang bikin aku trauma, tetapi ada beberapa hal lainnya, yaitu pertemanan, perjalanan, dan pernikahan,” kata Ria Ricis yang diunggah ulang akun Instagram @nyinyir_update_official, Jumat (14/3/2024).

    Ungkapan pertama dari Ria Ricis perihal trauma mengenai pertemanan.

    “Pernah ada yang aku anggap sahabat, malah yang terjadi jelek-jelekin. Makanya, aku trauma untuk kenal lagi. Aku memilih untuk memisahkan diri,” ujarnya.

    Berikutnya mengenai kegiatan yang pernah dilakukan Ria Ricis di Wei Rebo. Pasalnya, saat berada di Wei Rebo, ayah tercintanya harus berpulang ke Sang Pencipta.

    “Perjalanan yang buruk, aku enggak mau balik lagi ke sana. Misalkan ke Wei Rebo merupakan tempat di mana waktu itu papa aku meninggal di rumah,” lanjutnya.

    Terakhir adalah soal pernikahan. Bahkan, untuk trauma mengenai pernikahannya dengan Teuku Ryan, Ria Ricis memilih untuk tidak membahasnya.

    “Pernikahan enggak usah dibahas lagi, ya. Semua sudah mengetahuinya dan aku berterima kasih sama semua atensi kalian,” tuturnya.

    Ria Ricis menganggap dirinya sangat sulit melupakan pahit kehidupan yang pernah dilaluinya.

    “Aku traumaan orangnya, cuma aku enggak tahu bagaimana untuk menyembuhkannya, meski aku mengetahui bahwa hal ini buruk banget,” tutup Ria Ricis yang mengungkap tiga hal yang membuatnya trauma.

  • Surat Edaran Minta THR Viral,Pengurus RW di Jakbar Ngaku Sudah Jadi Agenda Tahunan ‘Palak’ Pengusaha

    Surat Edaran Minta THR Viral,Pengurus RW di Jakbar Ngaku Sudah Jadi Agenda Tahunan ‘Palak’ Pengusaha

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, TAMBORA – Setelah surat edaran yang dibuatnya kepada para pengusaha untuk meminta tunjangan hari raya (THR) viral di media sosial, pengurus RW di Tambora, Jakarta Barat harus berurusan dengan polisi dan kelurahan setempat.

    Kapolsek Tambora, Kompol Kukuh Islami mengatakan, pihaknya telah memeriksa pengurus RW 02 Jembatan Lima untuk menjelaskan maksud mereka membuat surat minta THR kepada sejumlah pengusaha yang ada di wilayahnya.

    “Kita sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap RW tersebut dan kita sudah koordinasi dengan Pak Camat dan Pak Lurah,” kata Kukuh kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

    Kukuh mengatakan, saat dimintai keterangan di Polsek, pengurus RW 02 Jembatan Lima mengaku memang tiap tahun melakukan hal tersebut atau sudah menjadi agenda rutin mereka ‘memalak’ para pengusaha.

    “Kalau berdasarkan keterangan dari RW tersebut sudah berlaku dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Kukuh.

    Namun, pengurus RW membantah mematok THR sebesar Rp 1 juta kepada tiap pengusaha kendati nominal tersebut tertulis dalam surat yang beredar.

    “Dari hasil pemeriksaan RW tersebut bahwa RW tersebut tidak mematok untuk biaya terkait surat edaran tersebut,” kata Kukuh.

    Satpol PP Jakarta Barat mengangkut 14 PSK di dua lokasi berbeda yakni kawasan RTH Tubagus Angke dan Gang Royal. Prostitusi liar terjadi di warung kopi yang disulap menjadi sarang yang kini dibangun lagi. Sebelumnya di Gang Royal sudah dibongkar pada 2023.

    Setelah kasus ini viral dan berbuntut panjang, Kukuh mengatakan bahwa surat edaran tersebut sudah ditarik kembali oleh pihak RW.

    Tak hanya itu, para pengurus RW 02 Jembatan Lima juga sudah mendapat sanksi dari pihak Kelurahan Jembatan Lima.

    Di sisi lain, Kukuh mengimbau kepada masyarakat untuk berani melapor jika mendapati adanya permintaan THR yang meresahkan.

    “Imbauan kepada masyarakat terkait masalah surat edaran jika mengetahui ada surat edaran tersebut dapat melaporkan ke pihak kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, media sosial viral surat edaran dari pengurus RW di Tambora, Jakarta Barat yang meminta uang THR.

    Dalam surat edaran yang bercap Pengurus RW 02 Jembatan Lima, Tambora tertulis surat permintaan THR itu ditujukan kepada pengguna jasa parkir Laksa Street.

    Dimana isi surat edaran itu meminta THR kepada para perusahaan yang ada di Laksa Street sebesar Rp 1 juta dan harus diberikan paling lambat sepekan sebelum Idul Fitri.

    Masih dalam surat tersebut dituliskan bahwa THR itu nantinya akan diberikan kepada petugas linmas dan juga keperluan di RW tersebut.

    Tak ayal surat edaran itu mendapat banyak cibiran dari netizen yang menganggap hal itu sebagai bentuk pemalakan karena mematok tarif Rp 1 juta. 

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dipicu Gagal Ginjal, Ada 134 Ribu Orang di RI yang Jalani Cuci Darah di 2024

    Dipicu Gagal Ginjal, Ada 134 Ribu Orang di RI yang Jalani Cuci Darah di 2024

    Jakarta

    Pembiayaan pengobatan penyakit ginjal kronis pada 2024 mencapai Rp 11 triliun karena adanya peningkatan jumlah pasien yang mendapat perawatan. Data dari BPJS Kesehatan menujukkan terdapat 134.057 pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisa atau cuci darah di tahun 2024.

    “Tingkat rawat inap pasien gagal ginjal cukup tinggi. Walau sudah cuci darah, tetap bolak balik k RS,” kata Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani dalam agenda World Kidney Day, Rabu (12/3/2025).

    Sementara itu data dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) tahun 2023 mencatat insidensi kumulatif pasien yang menjalani dialisis sebanyak 60.526, dengan prevalensi kumulatif mencapai 127.900 pasien.

    Ketua Umum Pernefri dr Pringgodigdo Nugroho, SpPD KGH mengatakan penyakit ginjal kronik (PGK) sering kali tidak terdeteksi hingga fungsi ginjal telah menurun lebih dari 90 persen. Ketika fungsi ginjal menurun dan tak lagi bisa dikompensasi oleh kedua organ tersebut, maka pasien harus menjalani prosedur hemodialisa.

    “Bagaimana kita bisa menghentikan orang sampai tingkat gagal ginjal, inilah peran untuk mendeteksi dini,” kata dr Priggodigdo.

    Terkait faktor pemicu gagal ginjal kronis, dr Priggodigdo menyebut hipertensi dan diabetes merupakan dua penyakit penyebab terbesar kondisi tersebut. Selain itu, faktor lain seperti penuaan populasi, obesitas, kemiskinan, prematuritas, dan masalah lingkungan juga berkontribusi menjadi pemicu gagal ginjal.

    Penyakit gagal ginjal kronik bersifat irreversible atau tidak dapat pulih sepenuhnya, tetapi bisa diperlambat perkembangannya jika dideteksi lebih awal.

    “Oleh karena itu semakin dini sebenarnya semakin baik sehingga menjadi kesempatan kita untuk menghambat penyakit ginjal ini menjadi gagal ginjal. Untuk itu diperlukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan darah dan urine, supaya tidak berlanjut menjadi gagal ginjal,” ujar dr Pringgodigdo.

    (kna/kna)