Xcloud.id

Blog

  • Teddy Tak Penuhi Syarat jadi Ajudan Presiden

    Teddy Tak Penuhi Syarat jadi Ajudan Presiden

  • Prabowo Angkat Bicara soal Penundaan Pengangkatan CASN 2024 – Page 3

    Prabowo Angkat Bicara soal Penundaan Pengangkatan CASN 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Prabowo mengatakan pemerintah sedang mengurus semuanya terkait pengangkatan CASN.

    “Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo Subianto di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Prabowo tak menjelaskan lebih lanjut soal pengunduran pengangkatan CASN 2024. Dia hanya mengangkat jempol saat dicecar awak media.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan terkait penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara serentak pada 1 Oktober 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 1 Maret 2026.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi untuk penundaan pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Gibran menekankan bahwa solusi yang ada akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait.

    “Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang meng-update,” kata Gibran di SMA 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025). “Sudah ada solusinya ya, tunggu saja,” ujarnya.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi peserta seleksi CASN 2024 tetap berjalan sesuai jadwal yang telah diperbarui melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tanggal 7 Maret 2025.

    Berdasarkan surat ini, penetapan NIP CPNS akan selesai paling lambat 30 Juni 2025, sedangkan untuk PPPK akan diselesaikan paling lambat 30 November 2025.

    Melalui Surat Kepala BKN Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 yang terbit pada 8 Maret 2025, pemerintah mengatur bahwa pengangkatan resmi CPNS akan berlaku per 1 Oktober 2025, sementara PPPK akan diangkat mulai 1 Maret 2026. Semua instansi yang telah menetapkan SK Pengangkatan sebelumnya dengan tanggal berbeda diwajibkan untuk menyesuaikan jadwal mereka sesuai aturan ini.

    Dengan adanya ketentuan ini, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang telah dinyatakan lulus dapat segera mempersiapkan diri untuk menerima SK Pengangkatan dan melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

    “BKN menargetkan usul penetapan NIP CASN 2024 akan selesai paling lambat 30 Juni 2025 bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 30 November 2025 bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” bunyi surat tersebut, dilansir dari bkn.go.id.

    Imas Kustiani, guru honorer di Karawang yang sempat viral karena harus digendong panitia saat tes CASN harus menerima fakta bahwa dirinya dan suami tak lulus seleksi. Kesedihan mendalam dirasakan, 17 tahun dirinya telah mengabdikan diri untuk pendidi…

  • Bareskrim Ungkap Kasus Oplos Gas LPG 3 Kg, Pelaku Untung Rp10 Miliar!

    Bareskrim Ungkap Kasus Oplos Gas LPG 3 Kg, Pelaku Untung Rp10 Miliar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus penyalahgunaan LPG 3 Kg bersubsidi di Bogor, Bekasi, dan Tegal.

    Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Nunung mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah menetapkan lima tersangka yang terdiri dari RJ dan K di Bogor, F als K di Bekasi.

    Selanjutnya, tersangka MT dan MK di Tegal. Kelima tersangka ini disebut telah meraup untung Rp10 miliar dari praktik culas tersebut.

    “Dari hasil penyelidikan yang dilakukan sejak awal Maret, kami berhasil menangkap lima tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan LPG subsidi ini,” ujarnya di Bareskrim, Kamis (13/3/2025).

    Dia menambahkan, ketiga kasus ini memiliki modus yang sama yaitu dengan cara memindahkan isi gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung 12 kg non-subsidi dengan menggunakan es batu.

    Setelah tabung 12 kg non-subsidi itu penuh, para pelaku kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Di samping itu, isi gas tersebut dinyatakan tidak sesuai standar.

    “Mereka memodifikasi regulator dan menggunakan es batu untuk menyuntikkan gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg. Kemudian, tabung yang telah disuntikkan ini dijual kepada masyarakat dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” tuturnya.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat terancam dengan jeratan pasal mulai dari Pasal 40 angka 9 UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja serta Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Adapun, barang bukti yang berhasil diamankan di tiga lokasi itu yakni lebih dari seribu tabung gas, alat suntik, timbangan elektronik, dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan ilegal ini. 

    “Kami akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap praktik penyalahgunaan barang subsidi, karena ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan program subsidi yang seharusnya tepat sasaran,” pungkas Nunung.

  • Rocket Lab Pasok Panel Surya Satelit Airbus

    Rocket Lab Pasok Panel Surya Satelit Airbus

    Bisnis.com, JAKARTA – Rocket Lab USA Inc. bakal memasok kebutuhan panel surya bagi fabrikasi satelit Airbus Defence and Space untuk memenuhi 100 satelit milik Eutelsat Group.

    Rencananya, lewat kerja sama tersebut, Rocket Lab bakal menyediakan panel surya kelas antariksa dengan efisiensi tinggi pada proyek Airbus Constellation Satellites untuk fabrikasi satelit OneWeb. Satelit ini dirancang untuk dapat menyediakan akses internet global berkecepatan tinggi dan latensi rendah ke daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani.

    Dalam kerja sama tersebut, Rocket Lab bakal menyediakan 200 panel surya, termasuk substrat panel komposit karbon, sel surya, dan rakitan fotovoltaik. Panel-panel tersebut akan diproduksi pada fasilitas produksi surya luar angkasa milik Rocket Lab seluas 150.000 kaki persegi di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat.

    Panel surya milik Rocket Lab akan menyediakan konstelasi orbit rendah bumi (low earth orbit/LEO) besar dengan daya sekitar 80 kilowatt (KW), yang cukup untuk memasok daya 16 teleskop luar angkasa berukuran Hubble.

    Vice President of Space Systems at Rocket Lab Brad Clevenger mengaku gembira dapat memperluas kemitraan dengan Airbus untuk menyediakan panel surya luar angkasa terdepan di dunia untuk memberi daya pada konstelasi OneWeb generasi berikutnya milik Eutelsat.

    “Kolaborasi ini akan melengkapi 100 satelit lagi dengan teknologi Rocket Lab, yang akan memastikan solusi canggih dan andal, yang memajukan konektivitas global,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (12/3/2025) waktu California, Amerika Serikat, atau Kamis (13/3/2025) WIB.

    Adapun, pada 2021, Rocket Lab telah menyediakan 450 set panel surya untuk Airbus pada armada satelit OneWeb pertama mereka. Kini, Airbus siap untuk membangun gelombang pertama dari 100 satelit generasi berikutnya dengan target pengiriman pada 2026. Seluruh 100 satelit baru tersebut bakal dibangun di markas Airbus di Toulouse, Prancis.

    Sebelumnya, pada medio Desember 2024, Airbus Defence and Space telah menandatangani kontrak dengan Eutelsat untuk membangun perluasan konstelasi OneWeb LEO. 

    Dari kontrak tersebut, Airbus akan membangun gelombang pertama perluasan dengan jumlah 100 satelit,  dengan target pengiriman pada akhir 2026. Lewat kontrak ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan dan peningkatan layanan bagi pelanggan saat ini dan di masa mendatang. 

    Head of Space Systems di Airbus Defence and Space Alain Faure mengungkapkan bahwa pihak telah memproduksi seluruh armada satelit OneWeb saat ini.

    “Kami berkomitmen untuk melanjutkan konstelasi OneWeb dengan sukses dan terus melayani bisnis Eutelsat seperti yang telah kami lakukan selama beberapa dekade terakhir,” katanya kala itu. 

    Chief Executive Officer Eutelsat Group Eva Berneke menjelaskan bahwa pihaknya mengandalkan mitra lama perusahaan, Airbus, untuk mulai membangun gelombang pertama konstelasi OneWeb LEO generasi berikutnya.

    “Ini akan memastikan kami memberikan kesinambungan layanan konstelasi yang ada dengan fitur layanan yang ditingkatkan, seiring kami bergerak menuju arsitektur yang sejalan dengan konstelasi IRIS 2  Eropa pada 2030. Pengalaman kami di pasar menunjukkan kepada kami bahwa kebutuhan akan kapasitas orbit rendah Bumi tumbuh pesat, dan kami bersemangat untuk memulai tahap berikutnya dalam perjalanan kami untuk memenuhi permintaan tersebut,” jelasnya.

    Adapun, satelit baru ini akan memungkinkan peningkatan teknologi utama, terutama integrasi 5G di darat dan memastikan kompatibilitas arsitektur teknologi dengan konstelasi multi-orbit IRIS 2 yang direncanakan Eropa bakal memasuki layanan operasional pada 2030. Pada rencana ini, Eutelsat akan menjadi salah satu operator utamanya.

  • BNI Siapkan Uang Tunai Rp21 Triliun untuk Lebaran

    BNI Siapkan Uang Tunai Rp21 Triliun untuk Lebaran

    Jakarta: Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan uang tunai di masyarakat selalu meningkat. PT Bank Negara Indonesia (BNI) menyiapkan uang tunai sebesar Rp21 triliun untuk memenuhi kebutuhan transaksi selama periode Lebaran 2025.
     
    Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa meskipun transaksi digital semakin dominan, permintaan uang tunai saat Lebaran masih tinggi. 
     
    ”Meskipun telah terjadi perubahan masyarakat yang lebih ke arah digital, kami memahami bahwa kebutuhan uang tunai saat Lebaran dan libur panjang masih cukup besar dibandingkan saat normal,” kata Okki dilansir Antara, Kamis, 13 Maret 2025.
     

    Lebih sedikit dari tahun lalu
    Menariknya, jumlah uang tunai yang disiapkan BNI tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tren peralihan nasabah dari transaksi konvensional ke digital. 

    Semakin banyak orang menggunakan layanan digital banking untuk kebutuhan keuangan mereka, sehingga alokasi uang tunai bisa lebih rendah tanpa mengganggu kelancaran transaksi.
     
    Meski begitu, BNI tetap memastikan bahwa uang tunai tersedia dalam jumlah yang cukup, terutama di daerah-daerah dengan permintaan tinggi selama arus mudik dan perayaan Lebaran.
     

    Pelayanan perbankan selama lebaran
    Selain menyiapkan uang tunai, BNI juga tetap membuka beberapa layanan perbankan dalam operasional terbatas. Berikut adalah beberapa layanan yang tetap berjalan:
     
    – 31 Kantor Cabang Operasional Terbatas: Beroperasi mulai 28 Maret hingga 7 April 2025, kantor cabang ini melayani transaksi seperti setoran, penarikan, pemindahan rekening sesama BNI hingga Rp25 juta, setoran BBM Pertamina, pembukaan rekening, hingga akad kredit (H-2 sebelum Lebaran).
     
    – Layanan Gerak BNI (O-Branch): Tersebar di 16 lokasi strategis, termasuk jalur mudik dan tempat wisata.
     
    – Agen46: Sebanyak 214 ribu Agen46 BNI siap membantu transaksi nasabah di berbagai wilayah di Indonesia.
     
    -ATM dan CRM: Ketersediaan uang tunai juga dijamin melalui jaringan ATM dan CRM (Cash Recycling Machine) yang tersebar luas.
     
    – Aplikasi Digital wondr by BNI: Alternatif transaksi digital dengan pengguna yang sudah mencapai 6,4 juta hingga akhir Februari 2025.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • LPSK Ungkap Alasan Nilai Restitusi Dibebankan ke Oknum TNI AL Pembunuh Bos Rental Berbeda

    LPSK Ungkap Alasan Nilai Restitusi Dibebankan ke Oknum TNI AL Pembunuh Bos Rental Berbeda

  • Pengacara Baim Wong: Paula Verhoeven Diam Bukti Adanya Perselingkuhan

    Pengacara Baim Wong: Paula Verhoeven Diam Bukti Adanya Perselingkuhan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid mengeklaim selama persidangan perceraian yang berlangsung, pihak Paula Verhoeven tidak pernah membantah adanya dugaan perselingkuhan. 

    Fahmi menegaskan bahwa Paula dan timnya tidak memberikan bantahan atas isi gugatan yang diajukan oleh Baim Wong.

    “Gugatan yang diajukan menyebutkan adanya perselingkuhan yang melibatkan seorang wanita yang berduaan dengan pria yang bukan muhrimnya. Sejak gugatan tersebut diajukan, hingga kini tidak ada satupun bantahan dari saksi yang dihadirkan dalam sidang perceraian ini,” ujar Fahmi Bachmid di Jakarta belum lama ini.

    Lebih lanjut, Fahmi juga menyampaikan pria yang diduga sebagai selingkuhan Paula Verhoeven yang seharusnya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, juga tidak pernah hadir. 

    Tindakan Paula itu semakin memperkuat dugaan adanya perselingkuhan di belakang Baim Wong, karena tidak ada pihak yang memberikan klarifikasi atau bantahan terkait hal tersebut.

    “Orang yang disebutkan dalam gugatan, yang seharusnya hadir untuk memberikan pernyataan tidak pernah muncul di persidangan ini. Tidak adanya bantahan atau penyangkalan berarti mengakui secara diam-diam, perselingkuhan itu memang ada. Ini telah terbukti dalam persidangan,” tambah Fahmi.

    Fahmi juga menegaskan, meskipun proses persidangan masih berlangsung, Baim Wong sebagai penggugat akan terus melanjutkan kasusnya. Ia menambahkan hingga saat ini, Baim Wong tidak pernah memberikan instruksi untuk mencabut gugatan cerainya kepada Paula Verhoeven.

    “Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah menerima perintah dari Baim untuk mencabut gugatan perceraian ini,” tandas Fahmi.

    Dengan pernyataan tersebut, Fahmi Bachmid menegaskan bahwa Baim Wong akan tetap melanjutkan proses perceraian dan tetap bertekad untuk berpisah dari Paula Verhoeven.

  • Komnas HAM Desak Sanksi Ganda untuk Mantan Kapolres Ngada – Page 3

    Komnas HAM Desak Sanksi Ganda untuk Mantan Kapolres Ngada – Page 3

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut angkat bicara terkait kasus ini. Mereka mendesak agar mantan Kapolres Ngada dikenai sanksi etik dan pidana atas dugaan penyalahgunaan narkoba dan pencabulan anak.

    “Mendesak penegakan hukum yang adil dan transparan dengan perlunya sanksi etika dan pidana atas pelecehan seksual dan/atau tindakan pencabulan yang diduga dilakukan oleh Kapolres non-aktif Ngada,” tegas Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing.

    Komnas HAM juga meminta perlindungan bagi saksi dan korban, serta pemulihan bagi korban pencabulan melalui layanan psikologi, restitusi, dan kompensasi. Mereka menekankan pentingnya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, khususnya di lingkungan kepolisian, melalui uji narkoba rutin dan asesmen psikologi berkala. “Komnas HAM memandang anak-anak merupakan korban yang rentan mengalami tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan/atau pencabulan yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Anak-anak menjadi salah satu kelompok rentan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan,” jelas Uli dikutip dari Antara, Kamis (13/3/2025).

    Uli menambahkan bahwa pencabulan, khususnya terhadap anak di bawah umur, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 52 ayat (1) UU HAM mengatur hak anak atas perlindungan, sementara Pasal 52 ayat (2) menegaskan hak anak sebagai HAM yang dilindungi hukum sejak dalam kandungan. Perlindungan khusus terhadap anak dari kejahatan seksual juga diatur dalam Pasal 15 huruf f UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    Komnas HAM telah melakukan pemantauan terhadap kasus ini untuk memastikan penegakan hukum berjalan baik dan hak-hak anak terlindungi. Mereka memastikan pemulihan korban menjadi prioritas utama. Komnas HAM juga mendesak agar kepolisian melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

    Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum dan komitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 710,5 Miliar hingga Maret

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 710,5 Miliar hingga Maret

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengalokasikan Rp 710,5 miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 6 Januari hingga 12 Maret 2025, dengan lebih dari 2 juta penerima manfaat.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pencairan anggaran ini terus dipantau agar program berjalan sesuai target. Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp 171 triliun untuk 82,9 juta penerima, yang mencakup siswa SD, SMP, SMA, SLB, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    “Awalnya, alokasi anggaran untuk MBG hanya Rp 71 triliun, tetapi meningkat Rp 100 triliun seiring bertambahnya jumlah penerima,” ucapnya saat rilis Laporan APBN Kita di Kemenkeu, Kamis (13/3/2025).

    Saat ini, terdapat 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, dan jumlah ini akan terus ditingkatkan untuk menjangkau seluruh penerima program makan bergizi gratis.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, lembaganya mengelola anggaran Rp 70,7 triliun pada 2025. Dengan penambahan jumlah penerima dari 15 juta menjadi 82,9 juta, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 25 triliun per bulan.

    Pemerintah juga sedang mempertimbangkan waktu untuk mulai implementasi penuh, yang kemungkinan berlangsung pada September hingga Desember.

    Penambahan jumlah penerima akan dilakukan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Pemerintah memastikan bahwa distribusi program makan bergizi gratis dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

    Dadan menegaskan, apabila infrastruktur dan tenaga kerja sudah siap, anggaran tambahan akan segera diajukan untuk memperluas cakupan program.

    “Kita lihat apakah infrastrukturnya siap. Kalau infrastruktur dan SDM siap, maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya,” pungkasnya terkait program makan bergizi gratis.

  • KPK Panggil 2 Anggota DPR Fraksi Nasdem di Kasus CSR BI

    KPK Panggil 2 Anggota DPR Fraksi Nasdem di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 2 orang anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi corporate social responsibility Bank Indonesia atau CSR BI. 

    Dua orang anggota DPR Fraksi Nasdem yang dipanggil itu adalah Fauzi Amro dan Charles Meikyansah. Keduanya dipanggil oleh penyidik KPK untuk diperiksa hari ini, Kamis (13/3/2025). 

    “Hari ini Kamis (13/3) KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi terkait dengan dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama sebagai berikut: FA dan CM, Anggota DPR RI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (13/3/2025). 

    Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, Fauzi dan Charles merupakan anggota DPR Komisi XI DPR periode 2019–2024. Komisi tersebut merupakan Komisi Keuangan DPR yang merupakan mitra kerja dari BI. 

    Untuk diketahui, KPK menduga kasus dugaan korupsi pada pelaksaan program CSR BI, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), itu turut melibatkan sejumlah anggota DPR Komisi XI pada periode sebelumnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024 yang telah beberapa kali diperiksa adalah Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra, dan Satori dari Fraksi Nasdem. Rumah keduanya juga telah digeledah oleh penyidik KPK. 

    Beberapa pihak terkait dengan Heri dan Satori juga telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah. Misalnya, tenaga ahli mereka di DPR, maupun pihak yayasan diduga penerima manfaat PSBI dari daerah pemilihan (dapil) mereka. 

    Di sisi lain, penyidik KPK juga telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Meski demikian, KPK sampai saat ini diketahui belum menetapkan tersangka. Surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum. 

    Adapun KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.