Xcloud.id

Blog

  • Jelang Lebaran, Intip Perbandingan Harga Tiket Mudik dan Transportasi yang Paling Efisien

    Jelang Lebaran, Intip Perbandingan Harga Tiket Mudik dan Transportasi yang Paling Efisien

    3. Bus Umum

    Bus umum adalah pilihan populer ketiga bagi pemudik yang ingin menghemat biaya ketika perjalanan mudik. Harga tiket bus biasanya lebih murah dibandingkan kereta api dan pesawat terbang.

    Namun, efisiensi waktu perjalanan dengan bus dapat terpengaruh oleh kondisi lalu lintas terutama saat puncak arus mudik. Meskipun demikian, dengan perkembangan infrastruktur jalan tol perjalanan dengan bus saat ini bisa menjadi lebih nyaman dan efisien.

    4. Mobil Pribadi

    Bagi yang memiliki mobil pribadi, moda transportasi ini menawarkan fleksibilitas dalam menentukan waktu dan rute perjalanan. Namun, biaya yang dikeluarkan cukup banyak karena meliputi bahan bakar, tol, dan perawatan kendaraan.

    Selain itu, pengemudi juga harus siap menghadapi kemacetan dan kelelahan selama perjalanan. Untuk perjalanan jarak menengah, mobil pribadi bisa menjadi pilihan efisien jika biaya dibagi dengan penumpang lain.

    5. Kapal Laut

    Kapal laut adalah alternatif transportasi bagi pemudik yang ingin menikmati perjalanan sambil menghemat biaya. Meskipun waktu tempuhnya lebih lama, harga tiket kapal laut biasanya lebih terjangkau.

    Moda ini cocok bagi mereka yang tidak terburu-buru dan ingin menikmati pemandangan laut selama perjalanan terutama untuk pemudik yang kampung halamannya berada di luar pulau tempat mereka merantau.

  • Dijambret OTK Saat Berolahraga, Wanita di Depok Ini Kehilangan Ponsel Pintarnya – Page 3

    Dijambret OTK Saat Berolahraga, Wanita di Depok Ini Kehilangan Ponsel Pintarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seorang wanita di Bojongsari, Kota Depok, menjadi korban penjambretan saat sedang menikmati olahraga pagi. Kejadian tersebut terjadi pada Senin, 6 Januari 2025, sekitar pukul 05.30 WIB, di Jalan Reni Jaya Barat 1B, Pondok Petir, Bojongsari.

    Korban yang berinisial ARO, tengah jalan santai sambil menggenggam iPhone 15 Pro miliknya. Namun, kejadian nahas terjadi ketika seorang pria tak dikenal dengan sepeda motor tiba-tiba menyambar ponsel yang digenggamnya.

    “Tiba-tiba saat di TKP, terlapor datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil dengan paksa handphone tersebut milik korban,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

    Tarikan kuat dari pelaku membuat korban kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur di jalan aspal. Sementara itu, pelaku langsung tancap gas, membawa lari iPhone 15 Pro milik korban.

    “Korban terjatuh tersungkur dan pelaku kabur dengan membawa handphone tersebut di atas milik pelapor korban,” tambahnya.

     

  • Promosi Bintang Satu, Kombes Faizal Jabat Dirgakkum Korlantas Polri

    Promosi Bintang Satu, Kombes Faizal Jabat Dirgakkum Korlantas Polri

    Jakarta –

    Kombes Faizal dipromosikan untuk menduduki pos jabatan bintang satu. Alumni Akademi Kepolisian 1996 itu ditunjuk menjadi Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri.

    Penunjukan Kombes Faizal itu berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/488/III/KEP/2025 pada 12 Maret 2025. Sebelum ditunjuk menjadi Dirgakum Korlantas Polri, Kombes Faizal menjabat sebagai Kasubditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri.

    Adapun jabatan Dirgakum Korlantas Polri sebelumnya dijabat oleh Brigjen Raden Slamet Santoso. Brigjen Raden kini dimutasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) Baharkam Polri.

    Kombes Faizal memang dikenal sebagai perwira polisi yang banyak berkarier di bidang lalu lintas. Kombes Faizal juga pernah menjabat sebagai Kapolres Kebumen pada 2013 dan Kapolres Klaten pada 2015. Setelah itu, Kombes Faizal dimutasi menjadi Wakapolres Jakbar. Lalu dia bertugas di Denwal Korlantas Polri.

    Kemudian pada 2017, Kombes Faizal ditunjuk menjadi Wadirlantas Polda Jabar. Dia juga pernah menjadi Dirlantas Polda Sultra pada 2019 dan Dirlantas Polda Sulsel 2021. Terakhir, dia menjabat sebagai Kasubditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri.

    (knv/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Duh! DPR Temukan Minyak Goreng Kemasan Selain MinyaKita Tak Sesuai Takaran

    Duh! DPR Temukan Minyak Goreng Kemasan Selain MinyaKita Tak Sesuai Takaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemukan minyak goreng kemasan, selain MinyaKita, yang tidak sesuai dengan takaran 1 liter, seusai ramainya polemik MinyaKita di masyarakat.

    Hal itu dia temukan kala dirinya bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI RPR RI Andre Rosiade dan Eko Hendro Purnomo, serta anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    “Tadi juga ada, kami temukan juga di salah satu penjual, ada minyak dengan merek lain, dengan takaran yang kurang,” ujarnya di lokasi kepada wartawan.

    Ketua Harian Gerindra itu menyebut minyak goreng kemasan botol itu bermerek Rizki. Dia juga mengungkapkan harganya lebih mahal, terlebih tidak memiliki barcode yang bisa dideteksi.

    “Dia tidak ada volumenya berapa, masa kedaluwarsanya tidak ada. Kemudian, barcode-nya ternyata tidak bisa di-detect. Sehingga harganya lebih mahal, ini Rp16.000 untuk 800 liter dan ini kita tes juga tidak sampai 800 [mililiter],” urainya.

    Maka itu, Dasco menuturkan minyak goreng kemasan merek Rizki ini harus ditarik dari pasaran lantaran merugikan masyarakat. 

    Baik dari segi kesehatan karena tak ada tanggal kedaluwarsanya dan segi ekonominya itu sangat mahal bila dibandingkan dengan yang 1 liter.

    Lebih jauh, Dasco mengaku akan melaporkan hal tersebut ke Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuannya.

    “Ini nanti mesti di-take dan dinonaktifkan. Nanti kita minta kepada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan kami pada hari ini,” tegasnya.

    Dia pun menekankan pihaknya beserta komisi terkait akan terus melakukan sidak dan memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat jelang Hari Raya IdulFitri 1446 Hijriah. 

    “Kita juga akan terus aktif memonitor aparat penegak hukum, satgas pangan untuk aktif memonitor ke seluruh Indonesia, supaya harga bisa tetap stabil dan juga kemudian tidak ada pengurangan volume,” pungkas Dasco.

  • Hasto Sesumbar Kasusnya Bisa Hambat Kepercayaan Investor

    Hasto Sesumbar Kasusnya Bisa Hambat Kepercayaan Investor

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sesumbar bahwa kasusnya menunjukkan tidak adanya supremasi hukum dan bisa berdampak terhadap kepercayaan investor.

    Hasto adalah terdakwa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan alias obstruction of justice kasus Harun Masiku. Harun Masiku adalah tersangka kasus suap pergantian anggota DPR antar waktu. Dia menyebut komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    “Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia,” tuturnya di PN Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025). 

    Adapun Hasto menghadapi sidang perdana kasus perintangan penyidikan dan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025). 

    Usai didakwa dengan dua pasal Undang-Undang (UU) Tipikor, Hasto menyebut percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dia menyinggung bahwa tanpa adanya supremasi hukum maka bisa memengaruhi berbagai hal, termasuk investasi yang membutuhkan kepastian hukum. 

    Menurut Hasto, kasus yang menjeratnya itu adalah bentuk daur ulang kembali proses hukum yang sebelumnya sudah memeroleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht. 

    Oleh sebab itu, Hasto mengatakan bahwa kasusnya ini akan menjadi suatu pelajaran terbaik terkait dengan cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

    Dakwaan Kepada Hasto

    Adapun Hasto didakwa oleh jaksa dalam dakwaan pertama melakukan perintangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 yang menyeret mantan caleg PDIP, Harun Masiku. 

    Politisi asal Yogyakarta itu didakwa melakukan perbuatan selama kurun waktu Desember 2019 sampai dengan Juni 2024, atau sekitar 2019 hingga 2024, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, yakni dengan sengaja mencegah, merintangi dan mengagalkan secara langsung arau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada pengadilan terhadap terdakwa, tersangka atau saksi perkara korupsi. 

    “Yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah merintangi atay menggagalkan secara langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,”  tutur JPU. 

    Menurut dakwaan jaksa, perbuatan merintangi proses hukum itu meliputi di antaranya memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. 

    “Dan memerintahkan Kusnadi [staf Hasto, red] untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK,” terang jaksa. 

    Dengan demikian, perbuatan Hasto diancam pidana pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana diatur pada pasal 21 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

    Kemudian, pada dakwaan kedua, Hasto disebut memberikan suap kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022 Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW 2019–2024. 

    Berdasarkan dakwaan yang dibacakan, Hasto disebut dalam kurun waktu Juni 2019 sampai dengan Januari 2020, atau sekitar 2019-2020, di beberapa lokasi memberikan suap kepada anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. Uang suap itu diberikan bersama-sama dengan tiga kader PDIP yaitu Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri serta Harun Masiku. 

    Uang suap itu berjumlah SGD57.350 serta Rp600 juta. Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun Masiku. 

  • Iming-iming Duit, Intelijen Rusia Rekrut Remaja Ukraina untuk Serangan Teroris di Ivano-Frankivsk – Halaman all

    Iming-iming Duit, Intelijen Rusia Rekrut Remaja Ukraina untuk Serangan Teroris di Ivano-Frankivsk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dinas Keamanan Ukraina (SBU) melaporkan pada Selasa (11/3/2025) melam kemarin, dua remaja Ukraina yang direkrut oleh intelijen Rusia melakukan serangan teroris di kota barat Ivano-Frankivsk.

    Dalam aksi tersebut, mereka meledakkan diri di dekat stasiun kereta api, yang tak jauh sebuah gedung bertingkat tinggi.

    Akibat ledakan tersebut satu korban tewas dan tiga orang lainnya terluka.

    Menurut laporan dari Dinas Keamanan Ukraina (SBU), agen intelijen Rusia merekrut dua remaja berusia 15 dan 17 tahun melalui saluran Telegram.

    Mereka diiming-imingi uang sebagai imbalan.

    Mereka dijanjikan hadiah untuk melakukan serangkaian serangan teroris di kota tersebut.

    SBU mengungkapkan bahwa agen Rusia menyewa sebuah apartemen untuk para remaja itu di dekat stasiun kereta api.

    Di sana, mereka diminta untuk merakit dua alat peledak yang disamarkan sebagai termos.

    Kedua alat peledak tersebut dilengkapi dengan detonator yang dapat diaktifkan dari jarak jauh, Kyiv Independent melaporkan.

    Ketika kedua remaja itu sedang dalam perjalanan untuk menanam bahan peledak, agen Rusia mengaktifkan perangkat yang ada di dalam tas mereka.

    Ledakan itu menyebabkan remaja berusia 17 tahun tewas seketika, sementara remaja berusia 15 tahun mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit.

    Pihak berwenang juga melaporkan bahwa dua orang yang sedang melintas, seorang pria berusia 20 tahun dan seorang wanita berusia 23 tahun, turut mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut.

    Operasi Rahasia

    Menurut Serhii Andrushchenko, Wakil Kepala SBU, taktik yang digunakan oleh Rusia dalam serangan ini adalah bagian dari operasi rahasia yang memungkinkan mereka melakukan serangan teroris sambil menghindari risiko bagi pelaku yang direkrut.

    Para remaja ini, yang sedang mencari uang tambahan, dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan kriminal melalui perekrutan daring.

    SBU juga menambahkan bahwa jika remaja berusia 15 tahun itu dijatuhi hukuman, dia bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup, united24media melaporkan.

    Tindakan mereka termasuk terlibat dalam aksi teroris yang mengakibatkan kematian dan memproduksi bahan peledak secara ilegal.

    Selain itu, pihak berwenang sedang menyelidiki keterlibatan dua gadis berusia 15 tahun yang ada dalam kelompok yang sama dengan para tersangka.

    Mereka mungkin juga akan menghadapi konsekuensi hukum.

    Kasus ini menambah panjang daftar upaya Rusia yang memanfaatkan media sosial untuk merekrut anak di bawah umur sebagai pelaku serangan teroris.

    Sebelumnya, pada bulan Februari, Rusia juga merekrut penyerang untuk ledakan mematikan di kantor pendaftaran militer di Rivne.

    Rusia bahkan berusaha menjadikan seorang gadis berusia 15 tahun sebagai pelaku bom bunuh diri, memaksanya membawa alat peledak ke kantor polisi di Chernihiv.

    Kejadian ini mengungkap betapa mudahnya pihak yang terlibat dalam konflik memanfaatkan kerentanannya remaja untuk melakukan tindakan kekerasan.

    Ini juga menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap penyalahgunaan media sosial yang dapat mengeksploitasi anak-anak muda untuk kepentingan terorisme.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Kata Jokowi soal Ada Utusan agar Dirinya Tidak Dipecat PDIP: Saya Diam, tapi Ada Batasnya – Halaman all

    Kata Jokowi soal Ada Utusan agar Dirinya Tidak Dipecat PDIP: Saya Diam, tapi Ada Batasnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal isu adanya utusan yang menemui PDIP sebelum dirinya dipecat sebagai kader pada pertengahan Desember 2024.

    Jokowi mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut.

    Dia pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud tersebut.

    “Nggak ada (komentar). Ya harusnya disebutkan siapa biar jelas. Nggak ada,” katanya di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), dikutip dari Tribun Solo.

    Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut.

    Menurutnya, tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP.

    Mantan Wali Kota Solo itu lantas menyinggung soal dirinya yang tidak membalas meski dituduh macam-macam.

    “Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu. Coba logikanya. Saya udah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Tapi ada batasnya,” tuturnya.

    Sebelumnya, tudingan bahwa Jokowi mengirim utusan sebelum pemecatan disampaikan oleh politisi PDIP, Deddy Sitorus.

    Bahkan, Deddy juga menyebut bahwa utusan tersebut turut meminta Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekjen PDIP.

    Deddy mengatakan utusan tersebut langsung menyampaikannya kepada jajaran petinggi PDIP pada 14 Desember 2024 lalu.

    “Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu, ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” kata Deddy kepada Tribunnews.com, Kamis (13/3/2025).

    Tak cuma itu, Deddy juga mengatakan utusan tersebut turut menyampaikan bahwa ada 9 kader PDIP yang ditarget oleh aparat penegak hukum (APH).

    “Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkap Deddy.

    Sehingga, menurut Deddy, ditersangkakannya Hasto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku merupakan bentuk kriminalisasi hukum.

    Menurutnya, pernyataan tersebut tidak diungkap tanpa sebab lantaran ada seorang anggota Komisi II DPR mengatakan uturan tersebut adalah orang yang memiliki wewenang.

    “Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” kata Deddy.

    “Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat dan itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” sambungnya.

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Solo dengan judul “Di Solo, Jokowi Jawab Klaim PDIP Soal Utusan Agar Tak Dipecat : Saya Difitnah Diam Tapi Ada Batasnya”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)

     

  • Pemerintah Akan Tindak Ormas Preman yang Ganggu Investasi

    Pemerintah Akan Tindak Ormas Preman yang Ganggu Investasi

    Jakarta –

    Ketua dewan ekonomi nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menindak oknum ormas nakal yang melakukan aksi premanisme. Menurutnya aksi premanisme ini dapat mengganggu iklim investasi dalam negeri.

    “Kita akan kaji ulang dan juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kadin serta DPR agar mana ormas yang bermanfaat dan yang meresahkan bagi iklim investasi di negara kita,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (14/03/2025).

    Senada dengan Luhut, Wakil ketua umum Kadin bidang kepatuhan dan etika bisnis Haryara Tambunan mengatakan tindakan premanisme ini sangat tidak dibenarkan dan bisa mengganggu minat para investor, khususnya dari asing, untuk menanamkan modalnya di RI.

    Haryara menjelaskan saat pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan penegak hukum untuk bekerja sama menertibkan ormas-ormas nakal yang melakukan aksi premanisme kepada sejumlah perusahaan, baik asing maupun lokal.

    “Kita akan terus berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi hukum lainnya terkait keluhan yang masuk dari para rekan pengusaha dan investor, dan kami percaya serta berharap kepada mereka agar kasus-kasus seperti ini segera diselesaikan,” jelasnya.

    Di sisi lain Haryara turut mengingatkan bahwa tidak semua ormas melakukan aksi premanisme dan merugikan banyak pihak. Untuk itu ia meminta kepada masyarakat dan terutama para pengusaha untuk tidak menilai buruh keberadaan ormas di RI.

    “Ya tidak boleh kita sama ratakan begitu (premanisme ormas), buktinya masih banyak ormas-ormas di negara ini yang berkompeten dalam membantu pembangunan negara kita baik secara ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya,” tegasnya.

    (fdl/fdl)

  • Kadin soal Pemerintah Imbau WFA Jelang Lebaran: Tak Bisa Semua Sektor Jalankan

    Kadin soal Pemerintah Imbau WFA Jelang Lebaran: Tak Bisa Semua Sektor Jalankan

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut tak semua sektor industri dapat menjalankan arahan pemerintah untuk dapat menerapkan sistem work from anywhere (WFA) jelang Lebaran 2025.

    Pasalnya, implementasi WFA itu perlu dijalankan dengan tetap mempertimbangkan produktivitas industri.

    “Tidak bisa semua sektor. Kalau seperti pabrik-pabrik kan mesti tenggang rasa ya. Karena ada kliennya, tanggung jawabnya dan kapasitasnya sudah terpenuhi. Tapi yang berbasis service mungkin bisa lebih memadai,” jelasnya saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (14/3/2025).

    Namun demikian, Anindya juga mengaku telah bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk membahas keputusan WFA tersebut. 

    Di sisi lain, Anindya juga mengungkap telah mendapat mandat dari Menhub untuk dapat segera mengguyurkan tunjangan hari raya (THR) maksimal pada H-7 Lebaran. 

    Selain itu, Anindya menjelaskan bahwa Menhub Dudy juga meminta kepada pengusaha agar membuka opsi THR dapat dicairkan saat WFA diimplementasikan.

    “Kita secara umum akan diskusi dengan konstituen kami. Tapi kalau produktivitas tetap dijaga karena kami kan dunia usaha ya. Kita sih open saja untuk membantu supaya tidak terlalu macet, kecelakaan dan itulah alasannya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan agar pemerintah dapat merencanakan penerapan kerja dari mana saja atau WFA jelang libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri. 

    Dudy menjelaskan, usulan tersebut disampaikan guna mengurai kepadatan pergerakan masyarakat. Kedua hari raya itu akan jatuh pada waktu yang berdekatan yakni pada 28 Maret 2025 (Nyepi) dan 30 Maret 2025 (Idulfitri). 

    “Dengan adanya momen dua hari besar yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat mudik yang cukup banyak, maka akan kami rekomendasikan agar pemerintah dan perusahaan menerapkan WFA mulai 24 Maret 2025,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V, Kamis (23/1/2025).

    Adapun, Dudy menjelaskan bahwa pihaknya bakal mengusulkan wacana WFA itu untuk dapat diterapkan selama 4 hari mulai dari 24 – 27 Maret 2025.

  • Mendag Bakal Evaluasi Kebijakan Minyakita Usai Lebaran

    Mendag Bakal Evaluasi Kebijakan Minyakita Usai Lebaran

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan mengevaluasi kebijakan distribusi dan produksi Minyakita usai Lebaran. Evaluasi ini dilakukan menyusul adanya berbagai temuan kasus kecurangan pada distribusi Minyakita.

    Budi menjelaskan, pihaknya masih mendalami motif utama kecurangan yang dilakukan oleh para produsen Minyakita. Ia enggan menyimpulkan penyebab kecurangan yang dilakukan produsen Minyakita.

    “Kita pengin tahu dulu, penyebabnya apa dulu. Penyebabnya itu kita belum tahu. Jadi, tapi nanti saja setelah Lebaran ini. Jadi, kita yang penting pasokan untuk Lebaran terjaga, harga terjaga, ya. Ini kan tiga minggu lagi sudah selesai. Kita konsentrasi di situ ya, kita amankan harga-harga,” kata Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Budi mengatakan, hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar perubahan kebijakan Minyakita. Sepanjang belum ada hasil evaluasi, ia mengaku tidak dapat memastikan penyebab kecurangan produsen Minyakita.

    “Jadi kan semua kebijakan itu bisa dievaluasi. Kita liat dulu apa penyebab masalah-masalah ini apa. Belum tentu juga karena HET-nya kan belum tentu juga. Makanya kita evaluasi dulu. Kita evaluasi, hasil evaluasinya apa, perlu perubahan atau tidak,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Budi juga mengaku akan terus berkomunikasi dengan para distributor minyak untuk memastikan pemenuhan stok. Selain itu, ia juga turut mengawasi pihak pengemasan atau repacker.

    “Kita komunikasi terus dengan produsen, jangan sampai tersendat, terus juga dengan distributor sama repacker. Repacker kan juga sekarang sering kita awasi ya. Akan kita pantau terus, akan kita awasi. Jangan sampai masih ada yang nggak sesuai kebutuhan,” tutupnya.

    Untuk diketahui, Kemendag menutup salah satu produsen minyakita PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3). Dari penutupan produsen tersebut, Kemendag mengamankan sebanyak 140 karton dengan volume kurang dari 1 liter dan 32.284 botol kemas kosong berukuran 750-800 ml.

    Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diterima Kemendag dan Satgas Pangan Polri. Mulanya, laporan itu diterima kepada produsen minyak di kawasan Depok. Sayangnya, begitu sampai di lokasi, produsen tersebut ternyata sudah menutup pabrik kemasnya.

    Setelah melakukan penelusuran, ditemukan fakta Artha Eka Global Asia (AEGA) memindahkan lokasi pabrik kemasnya ke kawasan Karawang Sentra Bizhub, Karawang, Jawa Barat. Pabrik itu lah yang hari ini ditutup Kemendag dan Satgas Pangan Polri.

    “Jadi PT AEGA pindah ke sini baru sekitar 1 bulan. Nah seperti teman-teman lihat, kita temukan banyak botol-botol yang berukuran 750 mL yang rencananya akan digunakan untuk produksi MinyaKita,” kata Budi di pabrik kemas MinyaKita PT AEGA, Kabupaten Karawang, Kamis (13/3/2025).

    “Ya ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi, dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi,” tukasnya.

    (ara/ara)