Blog

  • Calon Kepala Daerah Baru Mendaftar ke KPU untuk Gantikan Kandidat yang Didiskualifikasi

    Calon Kepala Daerah Baru Mendaftar ke KPU untuk Gantikan Kandidat yang Didiskualifikasi

    loading…

    Ketua KPU Mochammad Afifudin menyampaikan bahwa sejumlah calon kepala daerah mulai melakukan pendaftaran di daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Foto/Danandaya Arya Putra

    JAKARTA – Ketua KPU Mochammad Afifudin menyampaikan bahwa sejumlah calon kepala daerah mulai melakukan pendaftaran di daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Mereka mendaftar untuk menggantikan calon yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

    “PSU sekarang pada tahapan pencalonan, di daerah yang ada pencalonan sedang pada daftar, calon-calon yang memang ada yang didiskualifikasi di beberapa penggantian seperti yang sudah kita sampaikan pada RDP kemarin itu sudah pada daftar,” ucap Afifudin kepada wartawan di kantornya, Jumat (14/3/2025).

    Dia menyebut bahwa penetapan pengumuman calon akan dilaksanakan pada 17 Maret 2025. Adapun terdapat 24 daerah yang diperintahkan MK untuk melaksanakan PSU.

    “Nanti akan ada masa pengumuman dari teman-teman setelah pendaftaran tanggal 17 apa ya kalau nggak salah masih ada waktu,” katanya.

    Di sisi lain, terkait kekurangan anggaran di Kabupaten Boven Digoel dan Kebupaten Pasaman, Afif mengaku hal tersebut belum ada kabar terbaru.

    “Kalau anggaran masih belum ada update dari dua daerah tersebut tapi dipastikan nanti terfasilitasi lah kalau teman-teman dari Kemendagri,” tuturnya.

    Dia menjelaskan, bahwa kekurangan anggaran di dua wilayah itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengintruksikan Pemerintah Daerah untuk mencari jalan keluar. Nantinya jika anggaran daerah tidak mampu, maka Afif meyakini akan ada support dari pemerintah pusat.

    “Kalau kemarin informasi dari teman-teman kemendagri, Pemda cuma minta waktu mencari jalan keluarnya di daerah, jadi kayaknya ada anggarannya. kalau di daerah lain kan juga ada semua tinggal dua tempat aja kemarin. jadi kami meyakini insyallah bisa terfasilitasi. kalau pun tidak kan ada mekanismenya bisa disupport dari anggaran pusat,” jelasnya.

    (shf)

  • Oracle Pertimbangkan Bangun Pusat Data di Batam

    Oracle Pertimbangkan Bangun Pusat Data di Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — Oracle Corp. sedang mempertimbangkan untuk membangun cloud service center atau pusat data di Batam, Kepulauan Riau.

    Dilansir dari Bloomberg, salah seorang sumber menjelaskan bahwa pihak Oracle sedang berdiskusi dengan pemerintah untuk membangun pusat layanan komputasi awan (cloud) di Batam. Alasannya, raksasa teknologi Amerika Serikat tersebut ingin memperluas portofolio pusat data di Asia Tenggara.

    Oracle yang berkantor pusat di Austin, Texas, mengincar Batam yang berada di lepas pantai selatan Singapura. Nongsa Digital Park di Batam menjadi dipertimbangkan sebagai lokasi mengingat ada beberapa pusat data lain di sana, kata sumber tersebut.

    Status zona perdagangan bebas Batam juga menarik, seperti juga kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia—tempat Oracle telah memiliki rencana untuk bisnis layanan cloud serupa. Sumber tersebut menambahkan bahwa diskusi tersebut belum final dan dapat berubah.

    Oracle tidak menanggapi permintaan komentar dari Bloomberg. Pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia juga tidak menanggapi permintaan komentar.

    Para pemimpin teknologi AS dari Meta Platforms Inc. hingga Google sedang membangun pusat data di seluruh Asia dengan cepat, menyiapkan infrastruktur untuk mendukung ledakan layanan kecerdasan buatan yang dibayangkan di seluruh dunia.

    Sebagian besar investasi itu telah diberikan kepada negara-negara dengan ekosistem dan jaringan teknologi yang lebih mapan seperti Malaysia dan Singapura. Salesforce Inc. baru-baru ini mengumumkan investasi sebesar US$1 miliar di Singapura.

    Oracle telah memiliki dua pusat komputasi awan di Singapura, dan tahun lalu mengumumkan rencana senilai US$6,5 miliar untuk membangun fasilitas serupa di Malaysia.

    Adapun, Bain & Co. memperkirakan bahwa pasar global untuk produk terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat mencapai US$990 miliar pada 2027 karena adopsi teknologi tersebut mengubah cara perusahaan dan negara menjalankan bisnis.

  • Usut Korupsi Pertamina, Kejagung Didukung Presiden

    Usut Korupsi Pertamina, Kejagung Didukung Presiden

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan moral ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah

    JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan moral ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 hingga tuntas. Tujuannya, agar Korps Adhyaksa tidak takut mengusut kasus yang telah menjerat sembilan orang tersangka itu.

    “Bukan mengintervensi tapi memberi dukungan moral agar Kejagung jangan takut, jangan gentar untuk mengusut orang-orang di balik layar yang menikmati keuntungan itu. Harus dibersihkan agar minyak tidak kotor lagi,” kata Nasir, Jumat (14/3/2025).

    Kasus ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk membersihkan Pertamina Patraniaga dari orang-orang yang tidak berkompeten. “Yang mungkin mereka hanya seperti wayang, yang digerakkan para dalang, Jika tidak dibersihkan, minyak kotor ini akan menggenangi Pertamina dan anak usahanya,” kata dia.

    Dia pun melihat Presiden Prabowo juga sedang ‘nge-gas’ masalah sawit, timah, dan sebagainya. “Jadi tidak ada kata takut untuk Presiden membersihkan Pertamina dari orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar,” ungkap Nasir.

    Menurut Nasir, jika ada perkara hukum yang disidik Pertamina memang akan mempengaruhi pada perekonomian negara. “Sedikit banyaknya memang akan mengganggu perekonomian nasional. Meskipun tidak banya memberikan dampak,” ungkapnya.

    Nasir melihat adanya pembiaran atau persekongkolan. Dia mengatakan, apa yang terjadi di Pertamina adalah karena lemahnya pengawasan internal. Termasuk dugaan praktik kongkalikong, persekongkolan jahat, yang menguntungkan sejumlah orang.

    Nasir bersyukur Kejagung bisa membongkar kasus dugaan korupsi di Pertamina. Menurut Nasir, kasus Pertamina melibatkan mafia yang terorganisir. “Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, sehingga persekongkolan ini terus terjadi” ungkapnya.

    “Harapan kita, penyidik Kejagung bisa menyasar ke aktor. Walaupun mereka menjabat direktur, tapi kan mereka digerakkan. Ini kan bagian dari perdagangan gelap. Jika hanya tujuh orang itu yang dijadikan tersangka maka aktor intelektual akan main lagi. Dengan demikian mata rantai ini hanya akan terputus sebentar,” kata Nasir.

    Jika aktor intelektual disikat habis, kata Nasir, akan lahir mata rantai baru, yang tidak akan merugikan keuangan negara. “Nama RC ini kan sudah lama. Bahkan pernah dicarilah. menjadi buronlah. Tapi kasusnya kemudian mengambang,” pungkasnya.

    (cip)

  • Dijual Rp 1,495 Miliar, Ini Spesifikasi VW ID. Buzz Long Wheelbase

    Dijual Rp 1,495 Miliar, Ini Spesifikasi VW ID. Buzz Long Wheelbase

    Jakarta

    Volkswagen ID. Buzz LWB (Long Wheelbase) hadir sebagai MPV ramah lingkungan dengan filosofi desain dan teknik khas Jerman yang dikenal akan kualitas, serta ketelitian tinggi, desain presisi, dan inovasi. Yuk intip spesifikasinya.

    Desain dan Dimensi

    All-Electric ID. Buzz Long Wheelbase merupakan interpretasi modern dari ikon klasik Volkswagen, yaitu Volkswagen Kombi. ID. Buzz LWB adalah sebuah EV Van ikonis yang hadir dengan dimensi lebih panjang dan wheelbase lebih luas untuk kenyamanan ruang maksimal dengan kapasitas hingga enam penumpang (6-seater).

    Sekilas perbandingan ID. Buzz versi NWB (Normal Wheel Base) dan LWB (Long Wheel Base), terletak dari sisi dimensi, di mana versi NWB punya panjang 4.712 mm dengan jarak sumbu roda (wheel base) 2.989 mm, sedangkan varian LWB memiliki panjang 4.962 mm dan jarak sumbu roda 3.239 mm.

    ID. Buzz LWB memastikan penumpang di bangku baris ketiga merasa tetap lega dengan legroom dan headroom yang luas, ditambah ada fitur 3rd row yang bisa dilipat dan dilepas sesuai kebutuhan – meningkatkan kapasitas bagasi hingga 2.469 liter.

    VW ID. Buzz Long Wheelbase Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Performa dan Fitur

    Mobil ini diklaim menjadi EV Van dengan torsi terbesar di kelasnya, ID. Buzz LWB didukung oleh performa impresif berupa torsi 560 Nm. Dengan jarak tempuh hingga 487 km dan akselerasi dari 0-100 km hanya dalam 7,9 detik, ID. Buzz LWB menyuguhkan pengalaman berkendara yang dinamis, juga efisien.

    Sisi interior mobil ini semakin menonjol dengan kehadiran One Touch Panoramic Smart Roof Glass elektrik yang bisa dikendalikan melalui satu sentuhan, lalu jok depan dengan fitur Memory, Massage, dan Heater, serta sistem audio premium Harman Kardon dengan 12+1 speaker yang memberikan pengalaman berkendara semakin menyenangkan. Ditambah lagi, ID. BUZZ LWB didukung oleh fitur Powered Sliding Doors dan Kick Sensor untuk pintu samping dan bagasi – menambah fungsionalitas perjalanan bagi penumpang.

    VW ID. Buzz Long Wheelbase Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Layanan Purnajual

    Volkswagen Indonesia berkomitmen untuk memberi pengalaman terbaik bagi pelanggan dengan menghadirkan paket layanan purna jual yang lengkap untuk All-Electric ID. Buzz Long Wheelbase. Setiap pembelian kendaraan ini dilengkapi dengan garansi 4 tahun atau 100.000 km (2+2 tahun), garansi baterai HV hingga 8 tahun atau 160.000 km, serta pemeliharaan gratis selama 5 tahun atau 100.000 km.

    Selain itu, pelanggan juga mendapatkan free wall charging 11 kW, memastikan kenyamanan dalam pengisian daya di rumah. Dengan layanan ini, Volkswagen tidak hanya menawarkan kendaraan listrik inovatif, tetapi juga memberikan ketenangan bagi pelanggan dalam setiap perjalanan pelanggan.

    (lua/rgr)

  • Serapan Gabah Bulog Tembus 300.000 Ton, Siap Hadapi Panen Raya 2025

    Serapan Gabah Bulog Tembus 300.000 Ton, Siap Hadapi Panen Raya 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog berhasil mencapai angka serapan gabah dan beras sebesar 300.000 ton setara beras menjelang puncak musim panen raya yang diperkirakan akan berlangsung pada bulan April 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Bulog dalam mendukung program swasembada pangan yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog Sudaryono mengungkapkan bahwa surplus produksi beras diperkirakan akan mencapai 2,8 hingga 3,5 juta ton hingga April 2025. Ia berharap dengan surplus ini, para petani dapat menanam dua hingga tiga kali dalam setahun, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan.

    “Setelah panen kali ini, saya harapkan para petani bisa kembali menanam lagi. Jadi dalam setahun bisa menanam hingga 2 sampai 3 kali, tidak hanya sekali menanam saja,” kata Sudaryono yang juga merupakan Wakil Menteri Pertanian beberapa hari lalu.

    Perum Bulog sebagai BUMN yang diamanahkan untuk melakukan penyerapan gabah/beras hasil petani dalam negeri sebagai cadangan pangan pemerintah, semakin gencar melakukan penyerapan gabah/beras dari petani. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bulog bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, TNI-Polri, kelompok tani, dan penggilingan padi untuk memastikan proses penyerapan dapat berjalan dengan baik.

    Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso menegaskan bahwa Bulog tetap berkomitmen untuk mendukung swasembada pangan melalui pembelian gabah dan beras dari petani dalam negeri.

    “Tim Jemput Gabah Perum Bulog concern melakukan penyerapan dengan melibatkan banyak pihak dari stakeholders perusahaan, seperti Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, TNI-Polri, kelompok tani, gapoktan dan penggilingan padi. Tentunya sinergi ini kami harapkan untuk dapat mengoptimalkan penyerapan kami menjelang musim panen raya,” ujar Arwakhudin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Selain itu, Arwakhudin juga menyatakan bahwa Perum Bulog tengah gencar melakukan sosialisasi terhadap harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani. Pembelian gabah itu dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram.

    Menurutnya, harga tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan harga yang wajar untuk gabah kering panen.

    “Sesuai dengan arahan Presiden bahwa harga yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian Gabah Kering Panen di tingkat petani adalah sebesar Rp 6.500,-/kg. Tentunya harga ini adalah bentuk pemerintah hadir dalam upaya menyejahterakan petani dengan melakukan pembelian gabah dengan harga yang baik dan dapat menguntungkan para petani,” ujarnya.

    Arwakhudin mengungkapkan, capaian serapan gabah sebanyak 300.000 ton ini menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dengan rata-rata penyerapan harian yang sudah mencapai belasan ribu ton, Bulog optimistis dapat terus menjaga momentum ini hingga akhir musim panen raya.

    “Dalam 5 tahun terakhir penyerapan sebanyak 300.000 ton merupakan angka tertinggi, rata-rata penyerapan harian sudah belasan ribu ton, semoga kami bisa terus menjaga momentum ini menjelang panen raya di akhir Maret hingga April nanti,” tutup Arwakhudin.

    Bulog terus berupaya untuk memastikan bahwa pasokan pangan dalam negeri tetap stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi puncak panen raya yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi petani Indonesia.

  • Bayar Parkir Lebih Sat-set Pakai Qris Tap, Tinggal Tempel Hp

    Bayar Parkir Lebih Sat-set Pakai Qris Tap, Tinggal Tempel Hp

    Jakarta

    Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta melakukan uji coba layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap di parkiran Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan. Filianingsih mengajak masyarakat menggunakan layanan QRIS Tap karena dianggap sangat mudah, cepat dan andal. Pastikan aplikasi pembayaran yang digunakan memiliki saldo cukup.

    “Ayo semua pakai QRIS Tap, sangat mudah, cepat dan andal. Jangan lupa isi saldonya, kalau nggak diisi, ditempel-tempel juga nggak akan bisa. QRIS Tap oke, terus dukung ya,” kata Filianingsih kepada wartawan di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

    Berdasarkan pantauan detikcom, Filianingsih menggunakan layanan QRIS Tap saat ingin memasuki parkiran Lippo Mall Nusantara. Dari dalam mobil, ia cukup dekatkan handphone (HP) ke mesin tap atau Electronic Data Capture (EDC) yang sudah bertuliskan ‘Terima QRIS Tap’.

    Dari layar HP Filianingsih terlihat bahwa ia menggunakan Nobu Bank. Adapun limit per transaksi dibatasi Rp 5 juta.

    “Tahan posisi hp-mu sampai mesin pembayaran berikan status transaksi,” tulis di layar HP tersebut.

    Salah satu masyarakat yang sudah coba layanan QRIS Tap adalah Lala. Dia juga mengaku merasakan kemudahan dengan adanya layanan baru tersebut.

    “Cepat banget pakai QRIS Tap nyaman, terus karena saya juga kemana-mana bawa handphone jadi semakin efisien. Saya bayar pakai ShopeePay, bisa pakai ShopeePay dan digital wallet lainnya,” ucapnya.

    Terdapat 15 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang bisa melayani penggunaan QRIS Tap. Terdiri dari BCA, BRI, BNI, Bank Mega, CIMB Niaga, Mandiri, Gopay, ShopeePay, Dana, Bank DKI, Permata Bank, Bank Sinarmas, Bank BPD Bali, Nobu Bank, serta Netzme.

    Saat ini layanan QRIS Tap baru bisa digunakan di HP Android, tentunya dengan HP yang memiliki kapabilitas NFC. Sementara untuk pengguna iPhone belum bisa merasakan kemudahan ini.

    Berikut tata cara penggunaan QRIS Tap:

    1. Pengguna buka aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran lainnya dan pilih menu QRIS
    2. Pengguna pilih fitur QRIS Tap
    3. Pengguna pilih sumber dana (simpanan, UE, fasilitas kredit/KKI)
    4. Pengguna input pin transaksi
    5. HP didekatkan ke terminal contactless di merchant
    6. Transaksi selesai

    (acd/acd)

  • Komisi I DPR Tekankan Pentingnya Perlindungan Anak di Era Digital

    Komisi I DPR Tekankan Pentingnya Perlindungan Anak di Era Digital

    loading…

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Trinovi Khairani menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak di era digital. Foto/istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Trinovi Khairani menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak di era digital. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama memastikan anak-anak Indonesia terbebas dari ancaman kekerasan , eksploitasi, serta dampak negatif perkembangan teknologi.

    “Perlindungan anak bukan sekadar tanggung jawab keluarga, tetapi juga negara dan seluruh elemen masyarakat. Kita harus memiliki kebijakan yang tegas dan sistem perlindungan yang efektif agar setiap anak dapat tumbuh dengan aman dan sejahtera,” ujar Trinovi di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan intelijen, Trinovi menyoroti meningkatnya kasus eksploitasi anak di ruang digital. Maraknya konten negatif, judi online, kejahatan siber, hingga penyebaran data pribadi anak-anak menjadi ancaman serius yang perlu ditangani dengan pendekatan komprehensif.

    “Kami di DPR terus mendorong penguatan regulasi untuk melindungi anak-anak dari bahaya di dunia digital. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap platform digital dan mempercepat literasi digital bagi anak-anak serta orang tua,” tegasnya.

    Selain isu digital, Trinovi juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi. Trinovi mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi anak, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

    Politisi perempuan Partai Golkar dari dapil Sumut 2 itu juga menegaskan agar semua pihak tidak boleh abai terhadap hak-hak anak.

    “Saya berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak, baik dalam ruang digital maupun dalam kehidupan sehari-hari. Masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana kita melindungi dan mendidik anak-anak hari ini,” tegasnya.

    (cip)

  • Dasco Dorong Polri Hukum Berat Kapolres Ngada Non-aktif AKBP Fajar

    Dasco Dorong Polri Hukum Berat Kapolres Ngada Non-aktif AKBP Fajar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong Polri memberikan hukuman berat terhadap mantan Kapolres Ngada non-aktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

    Lukman diduga menggunakan narkoba hingga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

    Ketua Harian Gerindra ini menilai langkah Polri dalam menindak AKBP Fajar sudah tepat. AKBP Fajar, seperti diketahui, akan menjalani sidang etik terkait kasus pelecehan hingga narkoba pada Senin, 17 Maret 2025 mendatang.

    “Saya pikir, langkah yang dilakukan Polri sudah tepat, bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak semestinya,” ujarnya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    Dasco juga mendorong Polri agar memberikan hukuman berat secara pidana hingga pemecatan dari Polri terhadap AKBP Fajar. “Tentunya hukuman berat yang apabila benar-benar terbukti, saya pikir harus selain pidana juga harus dipecat dari Polri,” pungkas Dasco.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bakal menindak tegas dengan memberi sanksi etik dan pidana terhadap mantan Kapolres Ngada, NTT non-aktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang diduga menggunakan narkoba dan mencabuli anak di bawah umur. 

    Hal itu disampaikan langsung oleh Listyo usai menghadiri peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah ke rekening guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025).  

    “Yang jelas kasus tersebut akan ditindak tegas, baik [sanksi] pidana maupun etik,” kata Listyo dikutip dari Antara.

  • Diserang Kelompok Bersenjata, Tentara Myanmar Kabur ke Thailand

    Diserang Kelompok Bersenjata, Tentara Myanmar Kabur ke Thailand

    Bangkok

    Sekelompok tentara Myanmar melarikan diri dari negaranya hingga melintasi perbatasan dan masuk ke wilayah Thailand pada Jumat (13/4), setelah diserang oleh kelompok etnis bersenjata. Serangan kelompok bersenjata itu mengusir tentara-tentara Myanmar dari pangkalan militer mereka sendiri.

    Myanmar terkoyak oleh perang sipil yang berkecamuk setelah militer negara itu merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 lalu. Sejak saat itu, junta militer Myanmar harus memerangi berbagai kelompok etnis bersenjata bersenjata dan para partisan pro-demokrasi.

    Kaburnya tentara-tentara Myanmar hingga melintasi perbatasan itu, seperti dilansir AFP, Jumat (13/4/2025), dilaporkan oleh militer Thailand dalam pernyataannya. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari junta militer Myanmar terkait hal tersebut.

    Dalam pernyataannya, militer Thailand menyebut para petempur dari Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) menyerang pangkalan militer Myanmar di area perbatasan Pulu Tu pada Jumat (13/4) dini hari waktu setempat.

    “Militer Myanmar mempertahankan pangkalan tersebut, tetapi akhirnya KNLA berhasil merebut kendali,” sebut militer Thailand dalam pernyataannya.

    “Sejumlah tentara Myanmar tewas dan beberapa tentara lainnya melarikan diri melintasi perbatasan ke Thailand,” kata militer Thailand.

    Pernyataan militer Thailand itu tidak menyebutkan secara detail soal berapa banyak tentara Myanmar yang telah melintasi perbatasan hingga masuk ke wilayah Provinsi Tak di Thailand. Hanya disebutkan bahwa tentara-tentara Myanmar itu telah “diberi bantuan kemanusiaan”.

    Lihat juga Video ‘Kelompok Bersenjata yang Sekap Eks Dewan di Myanmar Minta Tebusan’:

    Juru bicara sayap politik KNLA, Serikat Nasional Karen, dalam pernyataan terpisah menyebut pasukan mereka berhasil merebut pangkalan militer Myanmar pada Jumat (14/3) dini hari, sekitar pukul 03.00 waktu setempat.

    Para petempur KNLA, menurut juru bicara tersebut, merebut pangkalan itu setelah para tentara Myanmar “meninggalkan senjata mereka dan kabur ke Thailand”.

    KNLA telah berjuang selama beberapa dekade untuk membangun wilayah otonomi yang lebih besar bagi masyarakat Karen yang tinggal di sepanjang sisi tenggara Myanmar. KNLA merupakan salah satu dari puluhan kelompok etnis bersenjata, yang aktif sebelum kudeta dan kini terbukti efektif dalam melawan junta.

    Pangkalan militer Pulu Tu terletak di area berjarak sekitar 80 kilometer sebelah utara kota perbatasan Myawaddy, yang tadinya simpul perdagangan penting namun kini menjadi medan pertempuran antara pasukan anti-junta dan militer Myanmar sejak tahun lalu.

    Wilayah tersebut juga menjadi episentrum pusat penipuan yang marak di Myanmar, dengan ribuan warga negara asing (WNA) dipekerjakan untuk mencari korban secara online dalam skema penipuan berkedok asmara atau investasi.

    Para WNA yang dipekerjakan di sana mengakui mereka diperdagangkan ke pusat-pusat penipuan di Myanmar. Ribuan orang telah dipulangkan melalui Thailand dalam beberapa pekan terakhir, setelah tekanan internasional semakin meningkat.

    Lihat juga Video ‘Kelompok Bersenjata yang Sekap Eks Dewan di Myanmar Minta Tebusan’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ganggu Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Audit Coretax

    Ganggu Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Audit Coretax

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari target Rp 3.005 triliun pada 2025. Sementara itu, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 187,8 triliun atau 8,6% dari target APBN 2025, yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 2.189 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Menanggapi penurunan penerimaan pajak ini, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Ruben Hutabarat menyoroti gangguan pada sistem pajak terbaru Kemenkeu, Coretax, sebagai salah satu faktor penghambat penerimaan negara. Karenanya, sistem tersebut perlu diaudit.

    “Coretax mengalami kendala sejak Januari hingga Februari, sehingga wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar PPN, pajak terutang lainnya, serta dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT),” ujar Ruben dalam wawancara daring dengan Beritasatu.com, Jumat (14/3/2025).

    Ruben menjelaskan, pemerintah sebenarnya menyadari dampak gangguan Coretax, terbukti dengan adanya kebijakan relaksasi pajak.

    Namun, ia menilai pemerintah belum secara eksplisit mengakui bahwa sistem tersebut menjadi penyebab utama anjloknya penerimaan pajak di awal tahun. Padahal, itu adalah faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah.

    Ruben menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih fokus pada faktor internal yang masih bisa dikendalikan guna menghindari dampak berkepanjangan terhadap penerimaan negara dan juga penerimaan pajak.