Xcloud.id

Blog

  • Hajar Maling hingga Tewas, 4 Orang di Sumut Jadi Tersangka dan Terancam 7 Tahun Penjara – Halaman all

    Hajar Maling hingga Tewas, 4 Orang di Sumut Jadi Tersangka dan Terancam 7 Tahun Penjara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polsek Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara menangkap empat orang pria karena main hakim sendiri.

    Empat orang pria tersebut diduga memukuli maling hingga tewas dan jasad korban dibuang di semak-semak.

    Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan, korban yang dianiaya adalah maling jemuran.

    “Sehingga benar sebelum pada hari yang sama telah ditemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran yang tidak jauh dari lokasi,” kata AKBP Bayu Putro Wijayanto, dikutip dari Tribun-Medan.com.

    Empat orang yang pria yang kini jadi tersangka tersebut yakni Sudirman (32), Hasan Ashri (32), Muhammad Ridho (24), Rahmat Dermawan (31).

    Sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan barang bukti hasil curian jemuran turut diamankan polisi.

    Atas tindakannya, keempat tersangka dikenakan pasal 170 ayat (1) ke 3e KHUPidana atau pasal 351 ayat (3) KHUPidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

    Sementara itu, salah satu tersangka, Sudirman menceritakan bahwa aksi main hakim sendiri tersebut terjadi pada Senin (10/3/2025) dini hari di di Jalan Mahoni, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan.

    Ia mengatakan, pertama kali mengetahui adanya maling (korban) saat angsa miliknya berisik.

    “Angsa saya awalnya bising. Jadi saya dibangunin istri saya,” kata Sudirman.

    Saat ia terbangun dan melihat kondisi angsanya, ternyata jemurannya sudah tidak ada.

    Tak lama kemudian, saat keluar dari pintu depan,  ia melihat korban sedang memegang jemuran.

    “Jadi saya tendang terus saya piting. Maling! maling! Saya teriak terus minta tolong Amat (tersangka),”

    ”Saya gak sanggup karena dia (korban) berontak. Lalu datang Ridho (tersangka), digiringlah di masjid jemuran saya pikul dan bawa ke masjid juga,” lanjut sudirman, dikutip dari TribunMedan.com.

    Ia pun memanggil kepala lingkungan terkait aksi maling tersebut.

    “Jadi saya panggil juga kepling setelah itu Pak Eko,”

    “Begitu saya kembali, korban diikat di tiang listrik. Disiramlah dia (korban) pakai air biar mau mengaku orang mana,”

    “Kemudian kami pukul bersama warga setempat (massa). Diikat dan telah meninggal.” tutup sudirman.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Kronologi Maling Jemuran di Jalan Mahoni Dihajar Warga hingga Tewas, 4 Pelaku Ditangkap

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunMedan.com, Haikal Faried Hermawan)

  • Pasien Ginjal Ingin Puasa Ramadan? Ini Syarat dan Aturan Konsumsi Obatnya – Halaman all

    Pasien Ginjal Ingin Puasa Ramadan? Ini Syarat dan Aturan Konsumsi Obatnya – Halaman all

    Laporan Gabriela Irvine Dharma​

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi umat Muslim, namun bagi pasien dengan Penyakit Ginjal Kronis (PGK) menjalankan ibadah puasa perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

    Jika tidak dikelola dengan baik, puasa justru bisa memperberat kerja ginjal dan meningkatkan risiko komplikasi kesehatan.

    Terkait hal ini, dr. Tunggul D Situmorang, Sp.PD-KGH, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi menyampaikan sejumlah tips agar pasien ginjal dapat berpuasa dengan aman.

    Menurut dr. Tunggul, pasien dengan PGK tetap diperbolehkan menjalankan ibadah puasa, asalkan telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. 

    Setiap pasien memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda, sehingga penting untuk memastikan bahwa tubuh mampu bertahan tanpa asupan cairan dan makanan dalam waktu yang cukup lama.

    Sebagai langkah awal, pasien ginjal disarankan untuk mencoba berpuasa selama satu minggu sebelum Ramadan guna melihat apakah tubuh mereka bisa beradaptasi dengan perubahan pola makan dan cairan.

    Jika selama masa percobaan tidak ada keluhan serius seperti pusing, mual, muntah, atau sesak napas, maka puasa dapat dilanjutkan.

    Namun, jika muncul gejala-gejala tersebut, pasien dianjurkan untuk membatalkan puasa dan segera berkonsultasi dengan dokter.

    Saat menjalankan puasa, sejatinya tubuh tidak mendapatkan asupan cairan selama lebih dari 12 jam.  Oleh karena itu, penting bagi pasien ginjal untuk memastikan konsumsi air yang cukup saat sahur dan berbuka puasa guna mencegah dehidrasi. 

    Hal ini dikarenakan dehidrasi dapat memperburuk kondisi ginjal dan meningkatkan risiko komplikasi serius.

    Selain itu, pola makan juga harus diperhatikan. Pasien dengan penyakit ginjal kronis dianjurkan untuk mengkonsumsi diet seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan serat. 

    Makanan yang tinggi kalium dan fosfor seperti pisang, alpukat, kurma, kelapa, dan belimbing sebaiknya dihindari karena dapat memperberat kerja ginjal. 

    Sebagai gantinya, pasien bisa memilih apel, blueberry, anggur, nanas, atau pir, yang lebih aman untuk kesehatan ginjal.

    Bagi pasien yang mengkonsumsi obat-obatan, dr. Tunggul menekankan bahwa rutinitas minum obat tetap harus dijaga dengan menyesuaikan waktu sahur dan berbuka puasa. 

    Jangan sampai karena berpuasa, pasien melewatkan konsumsi obat yang sebenarnya sangat penting untuk menjaga fungsi ginjal tetap stabil.

    Jika selama berpuasa pasien mulai merasakan gejala kelelahan berlebihan, pusing, mual, muntah, atau sesak napas, puasa harus segera dihentikan dan pasien dianjurkan untuk segera berkonsultasi ke dokter.

    Dengan perencanaan yang baik dan pemantauan kesehatan yang ketat, pasien ginjal tetap dapat menjalankan ibadah puasa tanpa membahayakan kondisi mereka. 

    Namun, yang paling penting adalah mendengarkan tubuh dan tidak memaksakan diri jika kesehatan mulai terganggu.

  • Menteri P2MI lapor Presiden soal desk PMI hingga moratorium Arab Saudi

    Menteri P2MI lapor Presiden soal desk PMI hingga moratorium Arab Saudi

    Pelayanan harus diperbaiki serta menindak tegas calo dan sindikat perdagangan manusia.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaporkan pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang hingga moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi.

    Hal itu disampaikan Menteri Karding saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, untuk temui Presiden Prabowo Subianto.

    “Hari ini laporan aja sama Presiden terkait dengan pekerja migran Indonesia. Satu soal telah dibentuknya Desk Perlindungan Pekerja Migran. Kedua tentang rencana membuka kerja sama dengan Arab Saudi, yang kita ketahui sedang ada proses moratorium,” kata Karding dalam wawancara cegat dengan media.

    Karding menjelaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan telah menunjuk Kementerian P2MI untuk memimpin Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Target dari pembentukan desk tersebut, kata Karding, adalah memberi perlindungan PMI dengan memperbaiki tata kelola perlindungan.

    Selain itu, Kementerian P2MI juga berupaya meminimalisasi terjadinya kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking di luar negeri.

    Menurut Karding, upaya perlindungan untuk PMI dapat dengan melakukan keberangkatan dan penempatan PMI secara prosedural dan legal.

    “Yang paling utama dia harus prosedural, itu karena 95 persen (PMI) itu inprosedural. Kedua, skill harus ditingkatkan karena kita punya pekerja migran itu 80 persen domestik,” kata Karding.

    Ia menyebutkan sejumlah upaya agar keberangkatan PMI menjadi prosedural dengan memperbaiki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

    Selain itu, pelayanan harus diperbaiki serta menindak tegas calo dan sindikat perdagangan manusia.

    “Keempat sosialisasi yang masif agar orang mengerti bagaimana bekerja secara prosedural, kemudian kunci di perjanjian bilateral, itu penting kalau kita kunci bahwa perlindungan bagus, itu kuncinya dan memastikan negara itu tidak menerima pekerja yang ilegal,” kata Karding.

    Sementara itu, pemerintah Indonesia juga masih mengkaji pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi agar kerja sama dapat berjalan kembali.

    “Nanti ya kita tunggu moratorium kalau bisa dibuka lebih cepat lebih baik,” kata dia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Angkat Bicara soal Penundaan Pengangkatan CASN 2024

    Prabowo Angkat Bicara soal Penundaan Pengangkatan CASN 2024

    Prabowo Angkat Bicara soal Penundaan Pengangkatan CASN 2024

  • Taliban Menyangkal Terlibat Pembajakan Kereta di Pakistan: Fokus pada Masalahmu Sendiri – Halaman all

    Taliban Menyangkal Terlibat Pembajakan Kereta di Pakistan: Fokus pada Masalahmu Sendiri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Taliban di Afghanistan membantah tuduhan yang menyebutkan mereka terlibat dalam aksi pembajakan kereta di Balochistan, Pakistan.

    Insiden pembajakan yang terjadi Selasa (11/3/2025) kemarin dilaporkan menewaskan sedikitnya 25 orang dan menambah ketegangan antara kedua negara.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi menyatakan tuduhan yang diajukan oleh militer Pakistan adalah “tak berdasar.”

    “Kami dengan tegas menolak tuduhan tak berdasar dari Juru bicara militer Pakistan, yang mengaitkan serangan terhadap kereta penumpang di provinsi Balochistan dengan Afghanistan,” kata Balkhi, dikutip dari India Times.

    Menurutnya, Taliban tidak terlibat dalam insiden tersebut dan mendesak Pakistan untuk fokus pada penanganan masalah keamanan internalnya daripada membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab.

    “Jangan kaitkan Afghanistan dengan masalah Anda,” tulisnya dalam unggahan di X (Twitter), dikutip dari Anadolu, VOA.

    Balkhi juga menegaskan bahwa tidak ada anggota oposisi Baloch yang beroperasi dari wilayah Afghanistan.

    Juru bicara Taliban lainnya, Zabihullah Mujahid mengatakan tuduhan tersebut hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah internal Pakistan.

    “Pakistan harus fokus pada masalah keamanannya sendiri daripada mengeluarkan tuduhan tanpa dasar terhadap Afghanistan,” ujar Mujahid.

    Militer Pakistan menyatakan bahwa militan yang terlibat dalam pembajakan tersebut berkomunikasi langsung dengan pengurus mereka yang berada di Afghanistan selama operasi penyelamatan.

    “Serangan itu diatur dan diarahkan oleh para pemimpin teroris yang beroperasi dari Afghanistan,” kata Juru bicara militer Pakistan, Letjen Ahmed Sharif Chaudhry.

    Militer Pakistan juga menuduh bahwa para teroris menggunakan telepon satelit untuk berkomunikasi dengan pengurus mereka di Afghanistan selama insiden tersebut.

    Pakistan terus menuntut agar Taliban bertanggung jawab atas kelompok-kelompok teroris yang beroperasi dari wilayah Afghanistan.

    “Pakistan telah berulang kali meminta Afghanistan untuk menanggulangi kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di wilayahnya,” kata juru bicara militer Pakistan, Mayor Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry.

    Beberapa kelompok oposisi di Afghanistan, termasuk Jamiat-e-Islami dan Front Perlawanan Nasional (NRF), mengkritik kebijakan Taliban terkait terorisme.

    Jamiat-e-Islami mengaitkan peningkatan aktivitas teroris dengan pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.

    Sementara NRF menuduh Taliban memberikan tempat berlindung bagi kelompok-kelompok teroris yang menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut.

    Kronologi Serangan Terhadap Kereta di Balochistan

    Dikutip dari Anadolu Agency dan AFP, kelompok separatis Baloch telah beberapa kali menyerang kereta Jaffar Express dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada November 2024, serangan besar terjadi di stasiun kereta api Quetta, di mana seorang pembom bunuh diri meledakkan dirinya, menewaskan 30 orang.

    Sebelumnya, pada Agustus 2024, penyerang meledakkan rel kereta di Balochistan, menyebabkan penghentian layanan kereta selama dua bulan, dan pada Januari 2024, bom meledak di jalur kereta di Bolan, melukai 13 orang.

    Pada Selasa (11/3/2025), militan separatis dari Tentara Pembebasan Baloch (BLA) menyerang dan membajak kereta Jaffar Express yang tengah dalam perjalanan dari Quetta menuju Peshawar.

    Serangan dimulai dengan ledakan yang merusak rel kereta, membuat kereta berhenti.

    Militan kemudian menyandera lebih dari 450 penumpang, yang menyebabkan baku tembak yang menewaskan tiga orang.

    Pasukan keamanan Pakistan berhasil membebaskan 155 sandera, namun beberapa penumpang dan masinis tewas dalam penyergapan tersebut.

    Sebanyak 27 militan tewas dalam operasi penyelamatan.

    BLA mengklaim akan menukar sandera dengan “aktivis politik Baloch” serta anggota BLA yang dipenjara.

    Pemerintah Pakistan mengutuk serangan ini dan mengirim pasukan tambahan ke Balochistan, dan melanjutkan operasi penyelamatan.

    Beberapa korban selamat mengungkapkan bagaimana militan menargetkan penumpang yang berasal dari luar Balochistan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Mendag Ungkap Modus Produsen Sunat Takaran Minyakita

    Mendag Ungkap Modus Produsen Sunat Takaran Minyakita

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap modus produsen saat mengurangi takaran kemasan Minyakita 1 liter. Budi menyebut minyak yang digunakan adalah minyak goreng non Domestic Market Obligation (DMO).

    Minyak goreng non-DMO adalah minyak goreng komersial, seperti minyak goreng curah dan premium. Sementara minyak goreng DMO atau Minyakita yang didistribusikan oleh produsen dan mendapatkan insentif pengajuan hak ekspor.

    “Kita kan lagi pelajari minyak komersial yang dipakai apa, apakah curah, kita kan belum tahu. Yang jelas non DMO,” kata dia di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

    Budi menyebut belum tahu apakah modus itulah yang menyebabkan harga Minyakita meningkat. Pihaknya akan mengevaluasi kembali setelah Lebaran.

    “Jadi kita lihat dulu, evaluasi itu, cuma belum sekarang. Ini kan sekarang sifatnya pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita belum tahu apakah itu murni karena HET. Jadi, kita evaluasi dulu kejadian ini penyebab utamanya apa, nanti kita kumpul-kumpul abis Lebaran,” terang dia.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang juga mengatakan indikasi yang ditemukan di sejumlah pelaku usaha menjual Minyakita menggunakan minyak goreng non-DMO kemudian mengurangi volume isi.

    “Dengan mengurangi volume isi, harga non-DMO disamakan dengan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Saat ini, barang bukti sudah disita Bareskrim,” ujar Moga.

    Moga menambahkan, bagi pelaku usaha yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, dapat dikenakan sanksi lima tahun penjara atau denda Rp 2 miliar seperti yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dia menegaskan, Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan Polri akan terus berkoordinasi serta melakukan pengawasan ke beberapa daerah lainnya.

    “Selain untuk memastikan kesesuaian produk, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok untuk mencegah adanya kelangkaan, terutama menjelang Lebaran,” ungkap Moga.

    (ada/ara)

  • Komdigi Dorong Berbagi Jaringan 5G, Keputusan Akhir di Operator Seluler

    Komdigi Dorong Berbagi Jaringan 5G, Keputusan Akhir di Operator Seluler

    Bisnis.com, JAKARTA — Usulan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN) atau berbagi jaringan 5G hanya dapat terealisasi jika terjadi kesepakatan antar-operator seluler. 

    Pengamat Telekomunikasi dari STEI ITB, Agung Harsoyo. Agung menuturkan model MOCN ini memungkikan operator selular dapat memanfaatkan infrastruktur di sisi akses dan backhaul.  

    Sehingga, dengan model MOCN pemerintah bisa mempercepat pagelaran jaringan 5G di Tanah Air.

    Terkait dengan dasar hukum model MOCN, Agung menyebut bahwa model ini secara regulasi dibenarkan. Karena dasar hukumnya berada pada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait Postelsiar.

    “Secara regulasi hal ini dibenarkan, dasar hukumnya ada di UU Cipta Kerja terkait Postelsiar,” ujar Agung kepada Bisnis, Jumat (14/3/2025).

    Namun, Agung menyebut model seperti ini dapat dimulai, berdasar kesepakatan para operator seluler. 

    Maka dari itu, Pemerintah dapat menjadi katalisator program ini. Karena, Situasi saat ini sangat menguntungkan baik pelanggan maupun operator seluler.

    “Pelanggan seluler akan diuntungkan dengan layanan berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Industri telko juga diharapkan dengan program ini akan dapat bertumbuh sehat/profitable,” tutur Agung.

    Multi-Operator Core Network (MOCN) adalah model berbagi jaringan telekomunikasi yang memungkinkan beberapa operator seluler untuk berbagi infrastruktur jaringan akses radio (RAN) yang sama, termasuk menara, antena, dan spektrum frekuensi, sambil tetap mempertahankan jaringan inti (core network) mereka secara terpisah.

    Model ini diklaim berhasil diterapkan di Malaysia. Sehingga, cakupan 5G di Malaysia sudah mencapai 80%.

    Sementara itu, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai MOCN merupakan langkah yang sangat baik dan tepat sebagai upaya mendorong adopsi 5G di Indonesia.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan model ini akan menguntungkan karena pendekatan sharing infrastruktur yang ada dalam model MOCN.

    “Sharing infrastruktur dinilai menjadi pendekatan yang tepat untuk mengurangi biaya penggelaran 5G yang lumayan tinggi, banyak negara sudah membuktikan,” kata Sigit.

    Sigit menyebut MOCN merupakan satu bentuk infrastruktur sharing yang menurut definisi 3GPP, pendekatan ini memungkinkan infrastruktur jaringan tunggal ataupun RAN (Radio Access Network) digunakan secara bersama.

    Sehingga, infrastruktur akan terhubung ke core network dari berbagai operator jaringan. Hal ini, kata Sigit sudah dilakukan di Malaysia yang sukses dengan DNBnya.

    Maka dari itu, Sigit menyampaikan bahwa pemerintah perlu terlibat lebih aktif jika mau menggunakan model ini untuk mempercepat adopsi 5G.

    “Dengan pemerintah terlibat lebih aktif, diharapkan dapat mengurangi keraguan industri kekhawatiran melanggar aturan, regulasi dan sebagainya,” ujarnya.

  • Sri Mulyani Temui 60 Ekonom Bahas Kondisi APBN

    Sri Mulyani Temui 60 Ekonom Bahas Kondisi APBN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bertemu dengan 60 ekonom di kantornya. Menurut Bendahara Negara, pertemuan itu membahas isu APBN terkini.

    “Kemarin sore (13/03), saya bersama jajaran @kemenkeuri bertemu dengan lebih dari 60 analis ekonomi untuk membahas #APBNKiTa terkini,” tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Jumat (14/3/2025).

    Sri Mulyani mengatakan, pihaknya memaparkan soal fundamental perekonomian nasional dan global serta implikasinya terhadap kinerja APBN.

    “Kami paparkan secara holistik mengenai fundamental perekonomian nasional dan global serta implikasinya terhadap kinerja APBN,” tuturnya.

    Ia juga menyatakan Indonesia ikut terdampak oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menjabat untuk kedua kalinya. Kebijakan Trump dinilai memicu pecahnya perang dagang dan disrupsi perekonomian.

    Meski demikian, kata dia, Indonesia berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Di sisi lain pemerintah juga berkomitmen memberi stimulus demi mendorong daya beli masyarakat, khususnya di bulan Ramadan.

    “Indonesia turut terdampak oleh kebijakan Trump 2.0 yang memicu perang dagang dan disrupsi perekonomian dunia. Meski demikian, Indonesia tetap berhasil mempertahankan momentum perekonomian dengan pertumbuhan stabil di atas 5%” jelasnya.

    “Pemerintah terus memberikan stimulus yang dibutuhkan untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan rantai pasok, khususnya selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri,” sambung Sri Mulyani.

    Ia juga menegaskan pemerintah akan senantiasa hadir dan berkomitmen untuk mendorong APBN bermanfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat.

    (ily/fdl)

  • Kodam Kasuari optimalkan komponen cadangan untuk pertahanan negara

    Kodam Kasuari optimalkan komponen cadangan untuk pertahanan negara

    Kita harus menyadari bersama bahwa pertahanan negara itulah milik kita bersama.

    Manokwari (ANTARA) – Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari terus berupaya mengoptimalkan komponen cadangan (komcad) seperti warga negara sipil di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mendukung pertahanan negara.

    Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu di Manokwari, Jumat, menyebutkan salah satu cara untuk mengoptimalkan komcad adalah dengan melakukan latihan menembak bersama.

    Pada kesempatan itu, pihaknya mengajak teman-teman pimpinan media, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI), serta Perbakin untuk berpartisipasi untuk mengasah ketrampilan dan insting menembak.

    Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, satuan komponen strategis setingkat kodam perlu menyiapkan komponen cadangan dengan berbagai keterampilan bela negara seperti kemampuan menembak dan kemampuan bela diri.

    Komcad juga sudah dibentuk oleh Kementerian Pertahanan yang saat ini jumlahnya sekitar 20.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Namun, kata dia, dengan berbagai tantangan seperti anggaran, sebaran komcad yang dibentuk Kemenhan masih kurang untuk mencukupi seluruh provinsi di Indonesia.

    Dengan begitu, Kodam Kasuari diharapkan mampu mengatasi keterbatasan anggaran dengan mengoptimalkan komcad di wilayah provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    Pangdam berharap latihan menembak bersama meski bersifat fun game dapat terjalin satu ikatan emosional komunikasi yang baik antara TNI dan komcad sehingga bisa mewujudkan rasa dan niat membela negara.

    Latihan menembak, menurut Mayjen TNI Jimmy,​​​​​​ juga dapat membentuk kedisiplinan, kesabaran, kepercayaan diri, dan pengelolaan emosi bagi masing-masing individu.

    “Kita harus menyadari bersama bahwa pertahanan negara itulah milik kita bersama sehingga komcad bisa menjadi bagian dari komponen pendukung TNI jika terjadi perang yang berkepanjangan atau keadaan darurat nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaga Pasokan Listrik Jelang Lebaran 2025, Ini Saran Komisi XII DPR ke PLN – Halaman all

    Jaga Pasokan Listrik Jelang Lebaran 2025, Ini Saran Komisi XII DPR ke PLN – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasokan listrik selama Ramadan dan Idulfitri 2025 diharapkan tetap terjaga secara aman di tengah tantangan yang ada.

    Anggota Komisi XII DPR Alfons Manibui mengatakan, hingga dua minggu bulan puasa, ketersediaan listrik di masyarakat saat ini tercukupi, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat berjalan normal tanpa kendala yang terkait dengan pasokan listrik.

    Meski demikian, Alfons menyarankan tiga hal penting agar pasokan listrik tetap aman terutama selama masa Lebaran 2025.

    Pertama, PLN harus tetap siaga terhadap kemungkinan cuaca ekstrem yang bisa mengganggu pasokan listrik.

    “Seperti kita tahu, cuaca sekarang ini makin sulit diprediksi. Diperlukan kesiagaan penuh agar potensi gangguan dapat teratasi,” ujarnya dikutip Jumat (14/3/2025).

    Kedua, PLN harus fokus memperhatikan pasokan listrik di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3 T). Daerah itu paling banyak di kawasan Indonesia timur.

    “Ini selalu jadi PR kita bersama untuk melakukan pemerataan akses listrik oleh semua daerah. Harapan kita masyarakat di daerah 3 T terkhusus di kawasan Indonesia timur dapat juga kita penuhi kebutuhan listriknya,” katanya.

    Ketiga, PLN harus mempersiapkan infrastruktur yang memadai pada masa mudik Lebaran 2025 seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) terutama di kawasan Jawa.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di Kota Cilegon, Banten, memastikan pasokan listrik saat Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 aman dan andal untuk kenyamanan masyarakat.

    “Jadi, secara umum untuk listrik, InyaAllah, enggak ada masalah. Jaringan pun sudah kita cek bersama-sama Pak Dirut, enggak ada masalah,” kata Bahlil.

    Sementara itu, beban puncak pada saat Lebaran dipastikan masih ada selisih dari total kapasitas pembangkit terpasang. Kapasitas terpasang 67 ribu megawatt, sementara beban puncaknya hanya sampai 46 ribu megawatt.

    “Jadi kita masih selisih kurang lebih sekitar 30 persen sampai 40 persen,” katanya.