Xcloud.id

Blog

  • Petinggi Golkar Telponan dengan Ridwan Kamil, Ungkap Dua Fakta

    Petinggi Golkar Telponan dengan Ridwan Kamil, Ungkap Dua Fakta

    Jakarta, CNBC Indonesia — Kondisi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini dalam keadaan baik. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara.

    Pihaknya mengatakan bahwa saat ini Ridwan Kamil berada di Bandung dalam keadaan baik. Dalam percakapannya, Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Alhamdulillah, kami sudah berhasil berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil. Semalam, beliau menghubungi saya melalui ponsel stafnya. Sebelumnya, saya memang sempat menyampaikan bahwa kami belum bisa berkomunikasi dengannya. Namun, sekitar pukul 22.00 WIB tadi malam, kami akhirnya berbicara,” ungkap Iswara di Tasikmalaya, dikutip dari Detikcom, Minggu (16/3/2025).

    Dalam percakapan melalui sambungan telepon tersebut, Iswara mengungkapkan beberapa poin utama yang disampaikan oleh pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

    “Pertama, Kang Emil menyatakan bahwa saat ini beliau berada di Bandung dan dalam kondisi baik,” ujarnya.

    Selain itu, Ridwan Kamil juga menegaskan komitmennya untuk menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

    “Beliau menegaskan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dan memenuhi apa pun yang diminta oleh penyidik KPK,” tambah Iswara.

    Ia menambahkan, Ridwan Kamil menyadari konsekuensi sebagai seorang Gubernur atas apa yang terjadi di bawahannya. Meski demikian Ridwan Kamil mengaku tidak terkait dalam perkara korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah itu.

    “Kang Emil juga menyampaikan bahwa sebagai Gubernur saat itu, jika ada permasalahan di bawah, tentunya sudah sebuah konsekuensi, sebagai sebuah risiko jabatan, untuk memberikan informasi,” kata Iswara.

    “Tapi beliau menegaskan bahwa InsyaAllah beliau tidak terkait dengan hal tersebut. Itu saya mengutip apa yang disampaikan, itu adalah kalimat yang disampaikan Ridwan Kamil,” kata Iswara.

    Sikap Golkar

    Terkait sikap atau langkah Partai Golkar sendiri terhadap apa yang menimpa Ridwan Kamil, Iswara mengaku tak ingin berandai-andai. Karena saat ini status Ridwan Kamil masih sebagai saksi.

    “Pak Ridwan Kamil ini kan pengurus DPP Golkar ya, Ketua Bidang Kebijakan Politik. Sebenarnya saya tidak ingin berandai-andai, karena saat ini statusnya saksi, tapi apabila nanti Kang Emil membutuhkan pendampingan hukum, ya tentunya DPP Golkar siap untuk memberikan pendampingan,” kata Iswara.

    Sebelummya KPK melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Cimbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

    Ridwan Kamil sendiri sempat membenarkan jika KPK mendatangi kediaman pribadinya. Dia juga menyatakan bersikap koperatif saat KPK menggeledah rumahnya.

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” ucap Ridwan Kamil saat memberi pernyataan tertulis kepada awak media melalui secarik kertas terkait penggeledahan yang dilakukan KPK.

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/membantu tim KPK secara profesional,” ucapnya.

    (mkh/mkh)

  • Kemarahan Keluarga Korban atas Aksi Pelecehan Eks Kapolres Ngada – Halaman all

    Kemarahan Keluarga Korban atas Aksi Pelecehan Eks Kapolres Ngada – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Keluarga korban asusila mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, menyatakan kemarahan dan kekecewaan mendalam atas tindakan keji yang dilakukan oleh tersangka.

    Ibu korban mengecam tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Fajar terhadap anaknya yang masih di bawah umur.

    “Orang tuanya (korban) sangat terpukul, marah, dan sebenarnya mereka sangat kecewa dengan situasi yang terjadi saat ini,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, Veronika Ata, Minggu (16/3/2025) dikutip dari tayangan YouTube KompasTV. 

    Veronika menjelaskan bahwa keluarga korban baru mengetahui anak mereka menjadi korban setelah polisi datang ke rumah mereka.

    Mereka tidak menyangka bahwa perantara yang menghubungkan korban dengan tersangka adalah orang yang dikenal baik oleh mereka.

    “Ibunya sendiri sangat mengecam atas situasi ini, apalagi anaknya masih sangat kecil dan yang menjadi perantara itu juga adalah orang yang dikenal sangat baik, bahkan tinggal di situ,” katanya. 

    Veronika mengatakan, keluarga korban meminta, agar tersangka dihukum berat. 

    “Mereka sangat marah, mereka menuntut untuk hukuman yang seberat-beratnya, hukuman harus maksimal, bahkan harus hukuman seumur hidup atau hukuman mati, mereka berharap seperti itu,” tegasnya. 

    AKBP Fajar diketahui telah mencabuli empat orang korban, tiga di antaranya adalah anak di bawah umur.

    Modus F Ajak Korban Main 

    Aksi keji Fajar ini dibantu oleh seorang wanita berinisial F sebagai perantara dengan korban. 

    F membawakan anak seperti permintaan Fajar. 

    F membawa anak di bawah umur tersebut ke kamar sebuah hotel di Kupang yang telah dipesan oleh Fajar.

    Setelah membawakan anak untuk Fajar, F mendapatkan bayaran sebanyak Rp3 juta. 

    Veronika Ata, mengatakan bahwa F mengenal baik dengan keluarga korban. 

    Oleh karena itu, keluarga selama ini tak menaruh curiga kepada F. 

    “Ibunya sendiri sangat mengecam atas situasi ini, apalagi anaknya masih sangat kecil dan yang menjadi perantara itu juga adalah orang yang dikenal sangat baik, bahkan tinggal di situ,”  kata Veronika Ata. 

    Veronika mengatakan bahwa modus F adalah dengan mengajak korban bermain. 

    F meminta izin langsung kepada orang tua korban untuk mengajak korban. 

    “Kalau menurut keluarga korban, awalnya terjadi seperti apa itu tidak tahu sama sekali karena ketahuan ketika mereka didatangi oleh teman-teman dari Polda NTT untuk menginformasikan.”

    “Dan menurut mamanya setelah kejadian itu baru dia tahu bahwa selama ini si F yang jadi perantara, dia datang ke rumahnya dan kemudian setelah datang dia minta izin secara baik dengan mama dan bapaknya si anak itu,” jelas Veronika. 

    Alih-alih diajak bermain, korban justru diajak untuk bertemu AKBP Fajar. 

    “Mau jalan-jalan, mau pergi untuk bermain, nah diluar dugaan sama sekali bahwa ternyata dia mengajak untuk pergi untuk makan dan bertemu si pelaku,” kata Veronika. 

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Sedan Accord Tabrak Pengendara Motor hingga Pejalan Kaki di Bogor, Satu Tewas, 4 Luka-luka Bandung 16 Maret 2025

    Sedan Accord Tabrak Pengendara Motor hingga Pejalan Kaki di Bogor, Satu Tewas, 4 Luka-luka Bandung 16 Maret 2025

    Sedan Accord Tabrak Pengendara Motor hingga Pejalan Kaki di Bogor, Satu Tewas, 4 Luka-luka
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sebuah kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Ciawi-Sukabumi, tepatnya di depan Pasar Caringin, Kabupaten
    Bogor
    , Jawa Barat, pada Minggu (16/3/2025).
    Sebuah mobil
    Sedan Accord
    menabrak seorang pengendara motor dan beberapa pejalan kaki, mengakibatkan satu orang tewas di tempat kejadian perkara dan empat lainnya mengalami luka-luka.
    “Korban laka yang terjadi di depan pasar tadi pagi yaitu satu orang meninggal dunia dan empat mengalami luka ringan,” ungkap Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan Mulya, saat dikonfirmasi.
    Ferdhyan menjelaskan bahwa kecelakaan beruntun ini melibatkan lima kendaraan, terdiri dari dua unit mobil dan tiga sepeda motor.
    Kelima kendaraan tersebut adalah mobil Sedan Accord, minibus Daihatsu Xenia, serta sepeda motor Yamaha N-Max, Suzuki Smash, dan Supra X.
    Kecelakaan bermula ketika Sedan Accord dengan nomor polisi F1145QL melaju dari arah Ciawi menuju Sukabumi.
    “Di TKP, kondisi jalan menikung ke kiri sehingga Sedan Accord bergerak ke kanan dan menabrak sejumlah kendaraan serta pejalan kaki,” terang Ferdhyan.
    Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), Sedan tersebut menabrak dua sepeda motor, yaitu Smash dan N-Max, yang sedang melaju dari arah berlawanan.
    Setelah itu, Sedan terus melaju dengan cepat, menabrak pejalan kaki dan minibus Daihatsu Xenia yang sedang parkir di pinggir jalan.
    “Menabrak dua orang yang sedang berjalan di pinggir jalan dan satu orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian minibus yang parkir sehingga terdorong ke belakang dan kembali menabrak Supra X yang juga terparkir di pinggir jalan,” jelasnya.
    Akibat insiden tersebut, pengendara N-Max yang berinisial P (59) mengalami luka terbuka di kepala dan dinyatakan meninggal dunia di TKP.
    Sementara itu, empat pejalan kaki yang terluka adalah S (43), A (24), dan D (69), yang semuanya dibawa ke Puskesmas Caringin untuk mendapatkan perawatan.
    Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti dari kecelakaan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pintar.bi..goid Tak Bisa Dibuka, Publik Ngamuk Minta Kejaksaan Mengusut: Pintar tapi Bodoh

    Pintar.bi..goid Tak Bisa Dibuka, Publik Ngamuk Minta Kejaksaan Mengusut: Pintar tapi Bodoh

    PIKIRAN RAKYAT – Website link BI PINTAR pintar.bi.go.id masih tidak bisa dibuka alias error sampai saat ini, Minggu 16 Maret 2025 pukul 12.30 WIB. Warganet mengamuk di kolom komentar akun Instagram resmi Bank Indonesia dan meminta Kejaksaan mengusutnya.

    Pendaftaran penukaran uang baru dilakukan melalui website BI PINTAR tersebut. Hanya saja, terjadi error pada pukul 9.00 WIB saat baru dibuka. Setelah dilakukan pemeliharaan aplikasi oleh Bank Indonesia dan pelayanan dibuka lagi pukul 11.00 WIB, eror kembali terjadi.

    “Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, Sabtu, 16 Maret 2025 pukul 09.30-11.00 WIB PINTAR sementara waktu tidak dapat diakses karena adanya pemeliharaan aplikasi. Aplikasi PINTAR dapat kembali diakses pada tanggal 16 Maret 2025 setelah pukul 11.00 WIB,” kata Bank Indonesia dalam laman BI PINTAR.

    Link BI PINTAR pintar.bi.go.id error parah, ada apa?

    Muncul banyak keluhan warganet di media sosial X (Twitter), Instagram, dan sebagainya. Mereka menyayangkan kenapa website untuk penukaran uang baru Lebaran 2025 itu masih belum bisa diakses sampai sekarang.

    Salah satu kendala adalah, meskipun website sudah bisa diakses dan lokasi provinsi dan penukaran sudah dipilih, ternyata masih belum bisa memilih tanggal penukaran. Padahal, data pribadi seperti NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan email sudah disiapkan sebelumnya.

    Warganet ngamuk, geruduk IG Bank Indonesia

    Akun Instagram resmi Bank Indonesia, @bank_indonesia, digeruduk warganet utamanya pada unggahan terakhir yang diunggah pada 15 Maret 2025 tentang “Kuis Tebak Kata Fitur Baru QRIS”. Unggahan itu sudah mendapat lebih dari 1.300 like dan 11 ribu komentar sampai saat ini, Minggu 16 Maret 2025 pukul 12.45 WIB. Bahkan ada yang menyebut perlunya Kejaksaan untuk mengusut kasus tersebut.

    “Kalo belom siap digitalisasi jgn sok sok basis online lah,” kata akun Instagram @put***

    “Servernya bukan down tapi lagi di pake dulu sama ordal,” tulis akun lainnya, @wia***

    “DZALIM SEMUA WEB PEMERINTAH DZALIM SEMUA MENYUSAHKAN MASYARAKAT! GAK WEB BI, GAK WEB MUDIK GRATIS, GAK APLIKASI KAI, GAK FERIZY ERORRRR SEMUA !!!!” ujar akun @mar***

    “@kejaksaan.ri tolong usut nih BI,” kata akun @xw***

    Keluhan publik soal errornya website BI PINTAR pintar.bi.go.id sampai saat ini. Kolase foto Instagram @bank_indonesia

    “Saya dengar dari temen yang bekerja di bank, jumlah uang baru mereka dibatasi supaya penukaran uang nya ke BI. Mohon maaf, mau daftar di web susah nya minta ampun. Mau nukar langsung, tp BI nya gak ada di tiap kab/kota. Udahlah, sekiranya fasilitas terbatas, berdayakan saja bank² BUMN dan Swasta. Jangan dipegang sendiri pdahal tidak sanggup. Tahun ini mau nukerin uang susah !!” tulis akun @es***

    “Sumpah nyebelin bgt yaa BI. Ganggu aktivitas orang aja. Seharian cuma buat mantengin web yg katanya pintar tapi aslinya enggak,” ujar akun @bel***

    Demikian keluhan publik soal errornya website BI PINTAR pintar.bi.go.id, ada yang meminta Kejaksaan mengusutnya karena sudah menyulitkan masyarakat. Imbas errornya situs itu adalah proses penukaran uang baru Lebaran 2025 terhambat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 34 Organisasi Sipil Tolak Pembahasan RUU TNI, Ini Segudang Masalahnya

    34 Organisasi Sipil Tolak Pembahasan RUU TNI, Ini Segudang Masalahnya

    Bisnis.com, JAKARTA – 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG) mengecam pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

    Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra menilai bahwa revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.

    “Draf revisi ini bertentangan dengan rekomendasi Komite Hak Sipil dan Politik [CCPR], Universal Periodic Review [UPR], serta instrumen HAM global seperti Statuta Roma ICC dan Konvensi Anti-Penyiksaan [CAT],” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/3/2025)

    Apalagi, belum lama ini Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM inti, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Anti-Penyiksaan (CAT), yang mewajibkan negara memastikan akuntabilitas militer dan perlindungan hak sipil

    Dia melanjutkan bahwa revisi UU TNI justru bertentangan dengan rekomendasi dari Komite HAM PBB (2023) yang menuntut Indonesia mengakhiri imunitas TNI, mengadili pelanggaran HAM di pengadilan sipil, dan menghentikan operasi militer berlebihan di Papua.   

    Belum lagi, aturan ini juga bertentangan dengan UPR 2022 yang merekomendasikan penghapusan bisnis militer dan pembatasan peran TNI hanya untuk ancaman eksternal.  

    Termasuk turut bertentangan dengan laporan Khusus PBB tentang penyiksaan yang menyoroti praktik penyiksaan oleh aparat militer di wilayah konflik.   

    Koalisi masyarakat sipil juga menolak rencana revisi UU TNI dengan alasan berikut adanya pelanggaran Terhadap Rekomendasi CCPR/UPR yang tertuang dalam Pasal 65 UU TNI yang mempertahankan yurisdiksi pengadilan militer untuk kasus HAM bertentangan dengan rekomendasi CCPR (No. 45/2023) dan Prinsip Yurisdiksi Universal Statuta Roma ICC.

    Pembiaran operasi militer di Papua tanpa protokol HAM melanggar rekomendasi UPR 2022 tentang perlindungan masyarakat adat dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).   

    Belum lagi, aturan ini diyakini mengabaikan Prinsip Pemisahan Fungsi Militer-Sipil: Keterlibatan TNI dalam program pembangunan dan keamanan dalam negeri melanggar Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Peran Militer, yang ditegaskan kembali dalam rekomendasi UPR 2017.  

    Termasuk akan adanya ancaman terhadap Prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM Kegagalan revisi UU TNI menghapus bisnis militer bertentangan dengan UN Guiding Principles on Business and Human Rights dan rekomendasi UPR agar Indonesia menghentikan eksploitasi sumber daya alam oleh aktor militer.  

    “Pasal-pasal revisi UU TNI yang melegalkan intervensi TNI dalam urusan sipil, misalnya program TNI Manunggal Membangun Desa dan operasi keamanan domestik, mengembalikan praktik dwifungsi yang menjadi ciri represif Orde Baru,” ujarnya.

    Padahal, dia melanjutkan UU No 34/2004 telah membatasi peran TNI hanya untuk pertahanan eksternal. Menurutnya, dwifungsi militer terbukti menjadi akar pelanggaran HAM, korupsi, dan kontrol militer atas politik sipil pada masa lalu.  

    “Revisi UU TNI ini tidak hanya merusak agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pembangkang terhadap komitmen HAM internasional,” imbuhnya. 

    Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa koalisi yang tergabung pun meminta agar pemerintah segera menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang cacat prosedur dan bertentangan dengan rekomendasi CCPR/UPR.   

    Kemudian, dorongan lainnya adalah membentuk panitia independen untuk meninjau ulang draf dengan melibatkan Komnas HAM, korban pelanggaran HAM, dan masyarakat sipil. Serta, mendesak Komnas HAM dan Kementerian HAM memberikan desakan kepada DPR agar menjalankan rekomendasi-rekomendasi dan menolak RUU TNI. 

    “Koalisi memandang, jika draft revisi RUU TNI dipaksakan, Indonesia akan menghadapi konsekuensi serius di berbagai forum HAM PBB, termasuk sanksi diplomatik dan penurunan peringkat kebebasan sipil,” pungkasnya. 

    Sekadar informasi, HRWG adalah koalisi 34 masyarakat sipil Indonesia yang berkomitmen mendorong akuntabilitas Indonesia dalam menjalankan prinsip dan komitmen terhadap hukum HAM internasional, di antaranya: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Arus Pelangi, Asosiasi LBH APIK Indonesia, ELSAM, GAYa Nusantara, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI), HuMa, IKOHI, ILRC, IMPARSIAL, INFID.

    Selain itu, koalisi lainnya adalah Institute for Ecosoc Rights, JATAM, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Banda Aceh, LBH Jakarta, LBH Pers, Migrant Care, Mitra Perempuan, PBHI, RPUK Aceh, SBMI, SETARA Institute, SKPKC Papua, Solidaritas Perempuan, TURC, WALHI, YAPPIKA, Yayasan Kalyanamitra, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Pulih.

  • KPK Tetapkan 6 Tersangka Suap Proyek di Dinas PUPR OKU Sumsel

    KPK Tetapkan 6 Tersangka Suap Proyek di Dinas PUPR OKU Sumsel

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).

    Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (15/3/2025) dan melakukan pemeriksaan intensif selama 24 jam. Saat ini, dua orang lainnya masih berstatus saksi.

    KPK menetapkan empat tersangka dari kalangan pejabat DPRD dan pemerintah daerah, serta dua tersangka dari pihak swasta.

    Untuk penerima suap adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah, Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin, Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah, dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati.

    Sementara itu, untuk pemberi suap dua dari pihak swasta, yaitu M Fauzi alias Fablo dan Ahmad Sugeng Santoso. KPK telah menahan M Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso di rutan selama 20 hari pertama sejak 16 Maret hingga 4 April 2025.

    Kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR OKU, Sumsel bermula dari pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten OKU 2025. Saat itu, sejumlah anggota DPRD meminta jatah dana pokok-pokok pikiran (pokir) yang akhirnya disamarkan dalam bentuk proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp 40 miliar.

    Dalam kasus tersebut, ketua dan wakil ketua DPRD mendapat jatah proyek Rp 5 miliar, anggota DPRD menerima Rp 1 miliar per orang. Namun, total proyek turun menjadi Rp 35 miliar karena keterbatasan anggaran dan fee untuk anggota DPRD tetap 20% atau setara dengan Rp 7 miliar.

    Permintaan tersebut disetujui sehingga dana pokir yang awalnya diperuntukkan bagi aspirasi masyarakat diubah menjadi fee proyek yang dikendalikan oleh pejabat DPRD.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan operasi ini adalah bagian dari strategi penindakan KPK terhadap korupsi anggaran daerah.

    “KPK terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah. Kami akan menindak tegas setiap pelaku yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (16/3/2025).

    KPK juga mengimbau masyarakat dan pejabat daerah untuk melaporkan dugaan korupsi agar dapat dicegah sejak dini, terutama terkait kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR OKU, Sumsel.

  • Paksa Anak Tiri Pegang Alat Vital, Mantan Ketua Ormas Ditangkap Polisi

    Paksa Anak Tiri Pegang Alat Vital, Mantan Ketua Ormas Ditangkap Polisi

    Surabaya (beritajatim.com) – Cabuli anak tiri, M Rosuli mantan ketua organisasi kemasyarakatan (ormas) Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) ditangkap polisi. Diketahui, nama M Rosuli sempat menjadi sorotan publik usai sempat berseteru dengan camat Asemrowo beberapa waktu lalu.

    Dirreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman mengatakan, Rosuli diamankan para Rabu (12/03/2025) di Krembangan. Ia ditangkap usai Subdit Renakta Polda Jatim menerima laporan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Rosuli kepada anak tirinya yang masih berusia 15 tahun.

    “Iya benar sudah diamankan kemarin. Saat ini masih proses penyelidikan lebih lanjut,” kata Farman, Minggu (16/03/2025).

    Farman menjelaskan, tindakan cabul yang dilakukan Rosuli itu dirasakan oleh korban sejak akhir 2024. Pada 9 Desember 2024, Rosuli dengan modus meminjam charger handphone meminta korban untuk ke kamarnya. Korban pun menurut. Saat itu, Rosuli menerima charger korban dengan kondisi telanjang bulat.

    Perbuatan menyimpang Rosuli juga terjadi ketika ia melihat video porno di ruang tamu. Karena kondisi rumah tak terlalu besar, ruangan itu menjadi satu-satunya akses keluar masuk ke rumah.

    “Dia mulai mancing-mancing dengan video porno. Saat korban pulang, dia seolah-olah menunjukkan video itu ke korban. Itu yang dilakukan tersangka awal-awal ke korban. Selalu tengah malam,” tutur Farman.

    Aksi cabul Rosuli berlanjut. Ia kerap menunggu korban pulang ke rumah dengan hanya menggunakan celana dalam. Korban juga kerap dipaksa memegang alat vital Rosuli. Sehingga, korban kerap pulang pagi dengan harapan pelaku sudah tidur.

    “Korban ini benar-benar ketakutan kalau mau pulang. Sampai dia itu sering miss sekolah,” tutur salah satu perwakilan keluarga. (ang/but)

  • 38 Pabrik Tutup dan PHK Massal dalam 3 Bulan Pertama 2025

    38 Pabrik Tutup dan PHK Massal dalam 3 Bulan Pertama 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik makin marak terjadi periode awal tahun ini. Tak hanya raksasa tekstil, Sritex Group yang berada di pusaran kebangkrutan, puluhan pabrik lain menutup operasional dan mengorbankan puluhan ribu buruh. 

    Merujuk data terbaru yang terverifikasi dari situs resmi Satu Data Kemnaker, sebanyak 3.325 pekerja menjadi korban PHK pada Januari 2025. Namun, belum ada laporan data terbaru Februari-Maret 2025. 

    Sementara itu, pada periode Januari-Maret 2024 lalu jumah tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.395 pekerja. Kondisi ini paling banyak terjadi di DKI Jakarta, kala itu, sebanyak 5.225 orang kehilangan pekerjaan pada periode tersebut. 

    Kendati demikian, laporan dari berbagai serikat buruh menyebut setidaknya puluhan ribu buruh terimbas PHK massal akibat penutupan pabrik, efisiensi karyawan, hingga relokasi pabrik ke wilayah atau negara lain. 

    Data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebanyak 44.069 buruh yang ter-PHK pada Januari-Februari 2025 dari 37 perusahaan. Adapun, 37 perusahaan tersebut ada yang menutup pabriknya, pailit, dalam PKPU, efisiensi, dan relokasi. 

    Beberapa informasi perusahaan besar yang tutup misalnya, Sritex Group dengan total karyawan ter-PHK sebanyak 11.025 buruh, PT Yamaha Music Piano 1.110 buruh PHK, PT Sanken Indonesia 900 butuh PHK, hingga PT Victory Ching Luh 2.000 PHK. 

    Kabar terbaru datang dari pabrik pengolahan kelapa menjadi krim santan dan kelapa parut kering, PT Pulau Sambu atau Sambu Group yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang disebut melakukan PHK 1.800 pekerja. 

    Wakil Menteri Ketenagakejaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait PHK di perusahaan pengolahan kelapa terbesar di Riau itu. Kendati demikian, dia tak memungkiri 

    “Saya baru dengar informasi itu, nanti kita cek. Kalau krisis bahan baku, memang itu sering terjadi, dari impor nya susah Bea Cukai juga kan kadang-kadang main disana,”ujar pria yang akrab disapa Noel kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025). 

    Bisnis juga mencoba untuk konfirmasi ke sejumlah serikat buruh seperti Presiden KSPI Said Iqbal dan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi. Keduanya mengaku sudah mendengar, namun masih memperdalam kebenaran atas kabar tersebut. 

    Daftar 38 Pabrik yang melakukan PHK pada 3 bulan pertama 2025 ….

  • Video: Anak Nggak Mau Makan, Apakah Bisa Diganti Susu?

    Video: Anak Nggak Mau Makan, Apakah Bisa Diganti Susu?

    Video: Anak Nggak Mau Makan, Apakah Bisa Diganti Susu?

  • Memancing di Pinggir Tebing, Warga Banyuwangi Tersapu Ombak dan Tergulung ke Tengah Laut

    Memancing di Pinggir Tebing, Warga Banyuwangi Tersapu Ombak dan Tergulung ke Tengah Laut

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin

    TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI – Seorang pemancing terseret ombak di Pantai Sukamade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (15/3/2025).

    GBU Tim SAR gabungan masih mencari keberadaan korban.

    Koordinator Pos Basarnas Banyuwangi, Wahyu Setia Budi menjelaskan, korban tenggelam adalah Iwan Krisdianto, warga Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi.

    “Korban berangkat memancing ke Pantai Sukamade bersama empat orang temannya,” kata Wahyu, Minggu (16/3/2025). 

    Keempat rekan korban, yakni Okky, Wahid, Sulis, dan Didik.

    Okky dan Wahid adalah sekaligus tetangga korban.

    Sementara dua lainnya warga Desa Sumbersuko, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi.

    Mereka berangkat bersama-sama ke Pantai Sukamade dari Pantai Rajagwesi sekitar pukul 21.00 WIB.

    Setelah berjalanan laut sekitar sejam, rombongan pemancing itu akhirnya tiba di lokasi.

    Lokasi yang mereka tuju lebih tepatnya berada di Pulau Musing. Sebuah daratan kecil yang dekat dengan Pantai Sukamade.

    Korban memancing tepat di pinggir tebing.

    “Setelah tiba di lokasi, mereka langsung melanjutkan memancing,” terang Wahyu.

    Sekitar pukul 22.30 WIB, korban tersapu ombak dan ikut tergulung ke tengah laut.

    Hal itu disaksikan langsung oleh salah satu rekan mereka.

    Rekan itu sempat mencoba melemparkan alat apung ke arah korban.

    “Tapi korban tidak bisa meraih dan tenggelam hingga tidak terlihat,” tutur dia.

    Melihat temannya hilang tergulung ombak, para pemancing mencari bantuan dengan kembali ke Pantai Rajagwesi.

    Informasi hilangnya korban pun dilaporkan ke perangkat desa setempat.

    “Pagi tadi, keluarga korban mencari keberadaan korban dengan hasil nihil. Selanjutnya perangkat Desa Sarongan dan Kecamatan Pesanggaran berkoordinasi dengan Pos SAR Banyuwangi terkait kejadian tersebut,” ujarnya.

    Pos Basarnas Banyuwangi memberangkatkan lima orang untuk mencari korban.

    Tim SAR dibantu juga oleh anggota BPBD, polairud, polsek, koramil, Pos AL, Destana, agen informasi bencana, ambulans RKD, dan nelayan setempat.

    Tim dibekali dengan berbagai kelengkapan untuk menunjang pencarian korban.