Xcloud.id

Blog

  • Bidik Hilirisasi Batu Bara Peranap Riau, PTBA Gandeng PT PIR

    Bidik Hilirisasi Batu Bara Peranap Riau, PTBA Gandeng PT PIR

    Bisnis.com, PEKANBARU — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) membuka peluang kolaborasi strategis dengan PT Pengembangan Investasi Riau (PT PIR) dalam proyek hilirisasi batu bara non-energi di Peranap, Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

    Sinergi antara BUMN dan BUMD ini diproyeksikan bakal memperkuat ekosistem industri hulu untuk mendukung ketahanan pangan. 

    Director of Downstream Development & Product Diversification PTBA Turino Yulianto mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mematangkan rencana pengembangan pabrik pengolahan batubara menjadi pupuk atau unsur humat di Riau. 

    Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap kajian studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk menentukan skala ekonomi dan nilai investasinya. 

    “Kami memproyeksikan konstruksi pabrik dapat dimulai pada 2026 dengan target produksi pada 2027. Fokus pengembangannya adalah mengolah batu bara kalori rendah di Peranap yang memiliki potensi besar untuk dikonversi menjadi pengendali unsur hara,” ujar Turino, Rabu (14/1/2026).

    Dalam skema pengembangan tersebut, PTBA menginisiasi keterlibatan PT PIR sebagai mitra strategis dari unsur daerah. Keterlibatan BUMD ini diharapkan dapat menjembatani komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Riau serta para pelaku usaha perkebunan lokal. 

    Pada kesempatan terpisah, Direktur PT PIR Muhammad Suhandi menilai inisiatif kolaborasi ini sangat strategis mengingat Riau memiliki luas perkebunan kelapa sawit mencapai lebih dari 2,9 juta hektare, yang merupakan basis pasar potensial bagi produk hilirisasi batu bara. 

    Melalui rencana kemitraan ini, PT PIR akan berfungsi sebagai platform yang menyelaraskan kepentingan investasi nasional dengan arah pembangunan daerah. 

    “Transformasi PT PIR diarahkan untuk menjadi penggerak kolaborasi investasi. Dengan dukungan BUMN, hilirisasi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi daerah sekaligus meningkatkan produktivitas lahan tanpa membebani fiskal daerah,” kata Suhandi. 

    Jika kajian FS berjalan sesuai rencana, proyek ini diestimasikan mampu menyerap ratusan tenaga kerja lokal di sekitar area pabrik. Selain itu, manajemen juga membuka ruang koordinasi bagi pelaku usaha daerah untuk terlibat dalam rantai distribusi pupuk secara profesional. 

    Langkah hilirisasi ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan uji coba yang sebelumnya dilakukan di Yogyakarta melalui kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Implementasi skala komersial di Peranap akan menjadi tonggak penting bagi diversifikasi produk batubara non-energi di Indonesia.

  • RI Masih Dilanda Badai PHK, Berikut Tren dalam 5 Tahun Terakhir

    RI Masih Dilanda Badai PHK, Berikut Tren dalam 5 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA — Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih melanda sektor ketenagakerjaan Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan angka PHK cenderung kembali terjadi usai memuncak pada masa pandemi Covid-19.

    Terbaru, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK mencapai 88.519 orang sepanjang Januari–Desember 2025.

    Mengutip portal Satu Data Kemnaker, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

    Apabila dikalkulasi, maka jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada 2025 naik sebesar 13,54% dibandingkan 2024. Sepanjang Januari–Desember 2024, Kemnaker melaporkan jumlah tenaga kerja ter-PHK sebanyak 77.965 orang.

    Jumlah PHK pada 2024 itu lebih tinggi dibandingkan pada 2023 yang terdapat 64.885 pekerja ter-PHK. Secara persentase, kenaikan PHK pada periode itu adalah sebesar 20,16%.

    Lonjakan PHK tertinggi terjadi pada akhir 2023 dibandingkan akhir 2022 yang sebesar 158,35%. Kemnaker mencatat 25.114 pekerja terdampak PHK pada 2022.

    Adapun, data PHK Kemnaker pada 2021 terbilang fluktuatif imbas pandemi Covid-19. Dalam catatan Bisnis, Kemnaker sempat melaporkan data PHK Januari–Agustus 2021 sebanyak 538.305 orang berdasarkan jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

    Namun demikian, dalam laporan tenaga kerja ter-PHK periode 2022, jumlah 25.114 orang ter-PHK itu disebut menurun sekitar 80,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, perkiraan jumlah PHK pada akhir 2021 mencapai 127.100 orang.

    Berikut tren PHK lima tahun terakhir berdasarkan data Kemnaker:

    2025: 88.519 orang

    2024: 77.965

    2023: 64.885

    2022: 25.114

    2021: 127.100 (perkiraan)

  • Bamsoet Harap RI Mampu Mainkan Peran Substantif soal Isu Kemanusiaan Global

    Bamsoet Harap RI Mampu Mainkan Peran Substantif soal Isu Kemanusiaan Global

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, akan diuji melalui kontribusinya dalam isu-isu kemanusiaan global. Hal ini mengingat Dewan HAM PBB, berfungsi sebagai ruang advokasi, konsensus, dan perhatian internasional terhadap berbagai persoalan HAM dunia.

    Bamsoet mengatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan presidensinya untuk memainkan peran substantif dalam isu-isu global, terutama konflik kemanusiaan dan ketimpangan relasi kekuasaan antarnegara. Misalnya, peran apa yang bisa dimainkan Indonesia di Dewan HAM untuk mencegah negara besar melakukan tındakan unilateral terhadap negara-negara kecil dan lemah.

    Bamsoet mengapresiasi terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Mandat ini menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB berdiri pada tahun 2006, sekaligus menandai meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap peran, konsistensi, dan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia.

    Menurutnya, Dewan HAM PBB merupakan forum utama PBB yang menangani isu hak asasi manusia di seluruh dunia, dengan 47 negara anggota dari berbagai kawasan. Presiden Dewan HAM PBB memegang peran sentral dalam memimpin sidang-sidang resmi, mengoordinasikan agenda kerja, serta menjembatani perbedaan pandangan antar negara dalam isu HAM yang kerap sensitif dan kompleks.

    “Kepercayaan dunia ini menunjukkan Indonesia dipandang sebagai negara yang mampu menjembatani perbedaan, merawat dialog, serta mendorong penyelesaian isu HAM secara adil dan berimbang. Ini merupakan hasil dari diplomasi panjang dan kerja konsisten Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat dunia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

    Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menuturkan, Indonesia akan memimpin Dewan HAM PBB di tengah situasi global yang diwarnai konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, serta meningkatnya tantangan terhadap kebebasan sipil dan hak kelompok rentan.

    “Indonesia berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, harus menjaga prinsip universal HAM. Di sisi lain, harus mampu merangkul perbedaan pendekatan dan kepentingan politik negara-negara anggota. Di sinilah pengalaman Indonesia sebagai bridge builder diuji,” kata Bamsoet.

    “Indonesia memiliki modal sejarah diplomasi, nilai Pancasila, serta pengalaman sebagai negara demokrasi besar di dunia. Dengan bekal itu, Indonesia diharapkan mampu menjalankan peran sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara bermartabat dan membawa kontribusi nyata bagi perdamaian serta keadilan dunia,” pungkas Bamsoet.

    (akd/ega)

  • Catat Shortfall Terburuk, Said Didu: Bagaiman dengan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen?

    Catat Shortfall Terburuk, Said Didu: Bagaiman dengan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu memberi catatan penting soal pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Ini merupakan respon Said Didu dari data yang disajikan oleh salah satu ekonom, Awalil Rizky.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu memberi catatan penting.

    Menurutnya ini adalah Shortfall adalah yang terburuk yang selama ini dicapai.

    Adapun Shortfall adalah kekurangan atau selisih negatif antara target yang diharapkan dengan realisasi yang dicapai.

    “Catatan penting : Ini shortfall terburuk selama ini !!!,” tulisnya dikutip Rabu (14/1/2026).

    Dari data terbaru ini, Said Didu menyebut penghasilan perusahaan dan penghasilan rakyat mengalami penurunan.

    Penurunan ini tentu berdampak yang artinya tidak tercapai sekitar 25 persen.

    Yang jadi pertanyaan besar baginya saat ini adalah soal target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    “Artinya : penghasilan perusahaan dan rakyat turun atau tdk tercapai sktr 25 %,” sebutnya.

    “Bagaimana nasib target pertumbuhan 8% ?,” tanyanya.

    Sebelumnya, dalam paparannya Awalil Rizky memberi penjelasan soal pajak pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima.

    Termasuk didalamnya ada keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah.

    “Pajak Penghasilan merupakan pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima,” ungkap Awalil.

    “Seperti: keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dll,” ujarnya.

    Dan kondisi saat ini, Indonesia berada dalam realisasi sementara PPh pada 2025 sebesar Rp915,3 triliun.

    Sang Ekonomi itu pun tegas mengatakan melihat data ini, bahwa Shortfall yang dialami Indonesia jadi yang terburuk.

  • Menjemput Nafkah di Tengah Hujan dan Ombak: Potret Ojek Kapal di Pantai Meneng Banyuwangi

    Menjemput Nafkah di Tengah Hujan dan Ombak: Potret Ojek Kapal di Pantai Meneng Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Hujan turun nyaris tanpa jeda di Pantai Meneng, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Langit kelabu menggantung rendah, sementara muara sungai yang bermuara langsung ke laut tampak keruh dan beriak pelan. Di sanalah deretan sampan bermesin bergoyang kecil, menunggu panggilan dari tengah laut.

    Di atas salah satu sampan, Sunaryo (60) berdiri sambil memastikan mesin perahunya siap dinyalakan. Tangannya yang kasar bergerak luwes, seolah menyatu dengan kayu dan besi yang telah menemaninya puluhan tahun. Usia tak lagi muda, tapi hujan dan ombak tak pernah menjadi alasan baginya untuk berhenti bekerja.

    Sunaryo adalah tukang ojek kapal, profesi khas kawasan pesisir Pantai Meneng. Tugasnya mengantar dan menjemput anak buah kapal (ABK) dari kapal-kapal besar pencari ikan yang bersandar sekitar 200 meter dari bibir pantai.

    Di kejauhan, belasan kapal motor tampak berderet. Mayoritas kapal itu berasal dari Jawa Tengah, melakukan pelayaran panjang selama berbulan-bulan. Banyuwangi menjadi salah satu tempat singgah mereka, sekadar untuk mengisi logistik dan memberi ruang jeda bagi para ABK yang terlalu lama hidup di tengah laut.

    “Kalau kelamaan di kapal, mereka bosan,” ujar Sunaryo. “Biasanya minta diantar ke darat buat belanja atau sekadar jalan.”

    Setiap kapal rata-rata membawa sekitar 20 orang ABK. Selama kapal bersandar, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di atas kapal—tidur, memasak, dan menunggu waktu berlayar kembali. Daratan menjadi sesuatu yang dinanti, meski hanya sebentar.

    Sunaryo menjadi penghubung rindu itu.

    Ia tak perlu menunggu lama di pantai. Begitu ponselnya berdering, ia langsung menyalakan mesin dan meluncur ke arah kapal yang memanggil. Perjalanan dari muara ke kapal hanya sekitar lima menit, tapi bolak-balik itu bisa dilakukan puluhan kali dalam sehari.

    “Satu kali antar Rp10 ribu per orang. Kalau pulang pergi Rp20 ribu,” katanya.

    Dalam sehari, Sunaryo bisa mengantar puluhan ABK. Pendapatannya bergantung pada ramai sepinya kapal yang bersandar. Saat sepi, ia membawa pulang sekitar Rp200 ribu. Saat ramai, penghasilannya bisa mencapai Rp600 ribu per hari.

    Konsekuensinya, bahan bakar cepat habis. Jika lalu lintas penumpang padat, tiga botol pertalite bisa ludes hanya untuk antar-jemput laut dan darat. Sunaryo biasa bekerja sejak pukul 05.00 WIB hingga sekitar pukul 16.00 WIB.

    Sampan yang ia gunakan adalah milik pribadi. Dari perahu itulah kehidupan keluarganya bergantung. Profesi ini bukan hal baru baginya. Sunaryo sudah mengenal laut sejak kecil.

    “Dulu masih SD sudah bisa bawa perahu,” kenangnya. “Belajar dari bapak.”

    Puluhan tahun berlalu, laut tetap menjadi ruang hidupnya.

    Di Pantai Meneng, regenerasi tukang ojek kapal berjalan alami. Salah satunya Fikri Firdaus Putra Handata (24). Usianya terpaut jauh dari Sunaryo, tapi kelincahannya mengemudikan sampan tak kalah terampil saat membelah arus dari laut ke muara.

    Fikri mulai mengojek sejak usia 16 tahun. Ia tumbuh bersama deru mesin perahu dan gelombang air laut.

    “Setiap hari pasti ada yang diantar jemput,” kata Fikri. “Pekerjaan saya ya mengantar anak buah kapal.”

    Berbeda dengan Sunaryo, sampan yang dikemudikan Fikri bukan miliknya. Penghasilan harian harus dibagi dengan pemilik perahu. Namun baginya, pekerjaan ini sudah menjadi bagian hidup yang ia pahami dan kuasai.

    Di Pantai Meneng, sekitar delapan sampan beroperasi setiap hari. Masing-masing dikemudikan orang berbeda, dengan ritme kerja yang nyaris sama. Mereka hafal betul waktu sibuk, karakter kapal, hingga para ABK yang menjadi pelanggan tetap.

    Menariknya, para tukang ojek ini tidak melayani semua penumpang. Ada pembagian peran yang dipahami bersama.

    “Kalau pemancing ada yang khusus antar,” ujar Fikri. “Saya hanya mengantar anak buah kapal.”

    Hujan kembali turun lebih deras. Mesin sampan Sunaryo menyala, memecah kesunyian pantai. Sebuah kapal di kejauhan menunggu. Lima menit lagi, ia akan kembali ke darat, membawa penumpang dengan cerita dan kebutuhan masing-masing.

    Di Pantai Meneng, laut bukan sekadar bentang alam. Ia adalah ruang kerja, ruang hidup, dan sumber penghidupan. Selama kapal-kapal besar masih bersandar, sampan-sampan kecil itu akan terus bergerak—menjemput nafkah, di tengah hujan dan ombak. [alr/beq]

  • PDIP Serukan Reformasi Sistem Politik, Apa Panduannya?

    PDIP Serukan Reformasi Sistem Politik, Apa Panduannya?

    PDIP Serukan Reformasi Sistem Politik, Apa Panduannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana reformasi sistem politik nasional mencuat dalam rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). 
    Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan, reformasi sistem
    politik
    sejatinya bukan konsep baru dan bukan pula gagasan yang belum memiliki panduan.
    “Sebenarnya kita sudah punya panduan yang cukup baik terkait dengan reformasi sistem politik dan pemilu Indonesia,” ujar Titi kepada
    Kompas.com
    , Selasa (13/1/2026).
    Menurut Titi, panduan reformasi tersebut antara lain terdapat dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi (
    MK
    ) yang selama ini memberikan rambu-rambu konstitusional mengenai arsitektur hukum demokrasi, pemilu, dan partai politik Indonesia.
    “Mulai dari sistem dan variabelnya, sejumlah Putusan MK terlalu terang benderang memberikan penjelasan terkait pilihan yang sejalan dengan kehendak dan cita konstitusi,” kata dia.
    Dalam pandangan Titi, MK tidak hanya berperan sebagai penguji norma undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga arah demokrasi konstitusional.
    Oleh karena itu, reformasi sistem politik seharusnya berdiri dan bersandar pada kepatuhan terhadap seluruh Putusan MK yang telah memengaruhi pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu.
    “Reformasi pemilu harusnya berdiri dan bersandar pada kepatuhan pada semua Putusan MK yang telah diputuskan dan memengaruhi pengaturan dalam UU Pemilu,” ujarnya.
    Salah satu pokok penting reformasi sistem politik nasional, menurut Titi, adalah penataan sistem pemilu agar sejalan dengan prinsip konstitusi.
    MK, kata dia, menegaskan bahwa pilihan sistem pemilu harus mampu menyeimbangkan peran partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu dengan prinsip kedaulatan rakyat.
    MK menyebut, sistem pemilu harus memperhatikan Pasal 22E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menegaskan partai politik sebagai peserta pemilu, sekaligus Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat.
    “Pilihan sistem pemilu diharapkan mampu menyeimbangkan antara peran partai sebagai peserta pemilu dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat,” kata Titi.
    Selain itu, MK juga memberikan panduan terkait pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Panduan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu tidak terlalu kompleks dan tetap menjaga kualitas demokrasi.
    Dalam konteks pencalonan presiden, Titi menyebut MK juga telah memberikan arahan tegas. MK, kata dia, menyatakan perlunya penghapusan ambang batas pencalonan presiden serta larangan adanya dominasi politik dalam proses pencalonan.
    Titi bilang, MK juga memberikan panduan tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan larangan adanya dominasi politik dalam proses pencalonan presiden.
    Selain itu, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merekonstruksi besaran ambang batas parlemen agar tetap menjaga proporsionalitas hasil pemilu. Hal ini penting agar sistem politik tidak menghasilkan distorsi keterwakilan rakyat.
    Reformasi sistem politik nasional juga menyentuh peran dan tata kelola partai politik. Titi menekankan bahwa MK memberikan perhatian besar terhadap kaderisasi dan demokrasi internal partai.
    Dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, MK mengatur syarat masa keanggotaan minimal bagi calon anggota legislatif, yakni tiga tahun untuk calon anggota DPR dan dua tahun untuk calon anggota DPRD.
    “(Tujuannya) untuk memastikan internalisasi nilai-nilai ideologi partai,” kata Titi.
    MK juga menyebut perlunya mekanisme
    preliminary elections
    atau pemilihan internal partai guna mencegah menjamurnya kader “kutu loncat” dan praktik politik transaksional dalam pemilu DPR dan DPRD.
    Bahkan, MK menegaskan pembentuk undang-undang seharusnya berani mengatur diskualifikasi sebagai peserta pemilu bagi partai politik yang membiarkan kadernya melakukan politik uang atau jual beli suara.
    Selain partai politik, MK juga memberikan panduan terkait reformasi penyelenggara pemilu. Melalui Putusan MK Nomor 120/PUU-XX/2022, MK menekankan pentingnya keserentakan seleksi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.
    “Seleksi penyelenggara pemilu pada tingkatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus sudah selesai sebelum dimulainya tahapan pemilu,” ujar Titi.
    Tujuan dari keserentakan tersebut adalah agar tersedia waktu yang cukup untuk pelatihan, penguatan kapasitas, dan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu.
    Titi menegaskan, reformasi sistem politik nasional juga harus berorientasi pada upaya sungguh-sungguh mengatasi politik biaya tinggi dan praktik politik transaksional.
    “Penegakan hukum harus didesain dan dipastikan berjalan efektif dan memberi efek jera,” katanya.
    Selain itu, pengaturan dana politik dan dana kampanye harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Pembentuk undang-undang, menurut Titi, tidak boleh lagi menolerir dana-dana ilegal yang beroperasi di ruang gelap politik.
    “Mestinya pembentuk UU bersungguh-sungguh mengatur akuntabilitas dana kampanye dan dana politik agar bisa dikelola secara bersih, antikorupsi, dan tidak menolerir dana ilegal,” ujar dia.
    Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menilai reformasi sistem politik nasional merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia. “Reformasi sistem politik suatu kebutuhan bagi Indonesia,” kata Irawan.
    Namun, ia menekankan bahwa reformasi regulasi harus berjalan seiring dengan perubahan kultur politik. “Untuk mendapatkan hasil maksimal, reformasi tersebut harus dibarengi dengan reformasi kultur politik,” ujarnya.
    Menurut Irawan, revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta berbagai undang-undang terkait menjadi pintu masuk utama reformasi sistem politik nasional.
    Wacana reformasi sistem politik nasional menguat setelah Rakernas I PDI Perjuangan yang digelar pada 10–12 Januari 2026 merekomendasikan penataan sistem politik nasional.
    “Rakernas I Partai menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional bersamaan dengan reformasi sistem hukum yang berkeadilan,” ujar Ketua DPD PDI-P Aceh Jamaluddin Idham saat membacakan risalah hasil Rakernas, Senin (12/1/2026).
    Rakernas tersebut mendorong penguatan sistem multipartai sederhana sebagai padanan sistem presidensial, menegaskan partai politik sebagai peserta pemilu legislatif, serta menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
    “Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung,” kata Jamaluddin.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada yang Naik 6 Kali Lipat!

    Ada yang Naik 6 Kali Lipat!

    Jakarta –

    Merek mobil China mulai menunjukkan taringnya di Indonesia sepanjang 2025. Satu nama menunjukkan dominasi yang sulit digoyang, yakni BYD.

    Berdasarkan data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD membukukan distribusi 46.711 unit, unggul jauh dari para pesaingnya. Angka ini menempatkan BYD sebagai merek mobil China terlaris di Indonesia sepanjang 2025, sekaligus mempertegas posisinya sebagai pemain utama di segmen elektrifikasi.

    Padahal sepanjang tahun lalu, BYD cuma membukukan angka 15.429 unit. Artinya ada lonjakan 202,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Sementara itu, penjualan retail sales (distribusi dealer ke konsumen) BYD tercatat mencapai 44.342 unit sepanjang 2025. Sebagai pembanding, periode yang sama tahun 2024 itu cuma 13.964 unit.

    Kalau dilihat secara wholesales. Mobil China terlaris di Indonesia posisi kedua mengekor Chery dengan wholesales 19.391 unit. Baru posisi tiga besar ditempati oleh Wuling dengan capaian 18.605 unit.

    Pertarungan paling menarik terjadi di posisi kedua dan ketiga. Jika melihat angka retail sales, Wuling sebenarnya lebih unggul dengan 20.607 unit dibandingkan Chery yang mencatat 19.485 unit.

    Kejutan datang dari Denza. Sebagai merek premium di bawah naungan BYD, Denza langsung merangsek ke posisi empat dengan penjualan retail 7.324 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen kelas atas di Indonesia sudah mulai melirik merek China untuk segmen MPV atau SUV mewah mereka.

    Menutup posisi lima besar, AION berhasil mencatatkan penjualan retail sebesar 6.940 unit. Sepanjang tahun lalu, AION itu cuma mengirim mobil ke konsumen sebanyak 960 unit. Lonjakan lebih dari enam kali lipat!

    Berikut ini data penjualan mobil China di Indonesia sepanjang 2025

    WholesalesBYD: 46.711 unitChery: 19.391 unitWuling: 18.605 unitDenza: 7.474 unitAION: 6.839 unitJaecoo: 2.653 unitGeely: 2.406 unitGWM: 1.628 unitXpeng: 894 unitJetour: 863 unitDFSK: 832 unitBAIC: 695 unitNeta: 657 unitMaxus: 294 unitSeres: 132 unitRetail salesBYD: 44.342 unitWuling: 20.607 unitChery: 19.485 unitDenza: 7.324 unitAION: 6.940 unitJaecoo: 2.500 unitGeely: 2.194 unitGWM: 1.449 unitDFSK: 849 unitXpeng: 824 unitJetour: 804 unitBAIC: 677 unitNeta: 406 unitMaxus: 192 unitSeres: 151 unit

    (riar/rgr)

  • Perumahan Elit tapi Keamanan Sulit, Warga Royal Sentraland Geram: Apa Mau Diharap? Sekuriti Saja Kecurian

    Perumahan Elit tapi Keamanan Sulit, Warga Royal Sentraland Geram: Apa Mau Diharap? Sekuriti Saja Kecurian

    Lebih jauh, warga itu mengaku khawatir adanya kemungkinan keterlibatan orang dalam. Ia menyinggung kebiasaan oknum sekuriti yang dinilai tidak disiplin, termasuk membawa tamu pribadi ke pos jaga.

    “Yang dikhawatirkan kalau ada ji orang dalam, dia temani kerja sama itu pencuri untuk pantau-pantau. Bagaimana mau aman, security saja bebas-bebas bawa masuk (red) di pos,” ungkapnya.

    Warga juga menyinggung minimnya fasilitas pendukung keamanan seperti lampu jalan dan kamera pengawas, terutama di lorong-lorong belakang yang gelap dan rawan.

    “Lorong paling belakang, rumah kedua dari sudut, gelap sekali memang. Harusnya itu estate pasang lampu jalan di situ,” katanya.

    Ia mengungkapkan bahwa usulan pemasangan CCTV di titik-titik rawan sebenarnya sudah disampaikan warga sejak empat tahun lalu. Bahkan, warga mengaku sudah beberapa kali menuntut pengelola, namun tidak pernah direalisasikan.

    “Tiap ada laporan masuk yang mencurigakan selalu dibilang mungkin hewan, padahal sering sekali didengar. Sudah 4 tahun warga sarankan sampai menuntut pengelola pasang CCTV di dalam cluster,” keluhnya.

    Kekecewaan warga semakin memuncak karena hingga kini belum ada perubahan berarti, meski iuran keamanan rutin dibayarkan setiap bulan.

    “Terus apa gunanya dong kita bayar iuran keamanan? Kita yang bayar, kita yang jaga sendiri rumahta,” ucapnya.

    Ia juga menilai pengaduan melalui media sosial justru lebih efektif dibandingkan menyampaikan keluhan langsung ke pihak pengelola.

    “Mungkin bagi yang mau mengeluh, komplain di sosmed saja. Responnya lebih nyata, daripada pengelola yang pura-pura tuli,” terangnya.

  • Global Gonjang-ganjing, Sugiono: Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas Rata-rata Dunia

    Global Gonjang-ganjing, Sugiono: Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas Rata-rata Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono membeberkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia moncer. Kondisi tersebut memperkuat peran Indonesia di panggung dunia. 

    Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026), Sugiono menjelaskan bahwa di politik luar negeri saat ini, terdapat batas kabur antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi dan teknologi semakin digunakan sebagai kebijakan geopolitik.

    Dalam kenyataan baru, kekuatan ekonomi suatu negara tidak diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tapi dari kemampuan bertahan dan beradaptasi. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia pun tidak kebal realitas tersebut. Sementara, di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia menurutnya hadir dengan fondasi kokoh.

    “Angka pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia, inflasi terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi tinggi. Ini memperkuat peran Indonesia di panggung dunia,” kata Sugiono dalam PPTM 2026 pada Rabu (14/1/2026).

    Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,04% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi itu berada di atas rata-rata global 2,8%.

    Tingkat inflasi Indonesia mencapai 2,92% pada 2025, masih rendah dibandingkan tingkat inflasi global 3,4%.

    Adapun, neraca perdagangan Indonesia berkinerja positif, dengan surplus US$38,54 miliar sepanjang periode Januari hingga November 2025. Kemudian, realisasi foreign direct investment (FDI) Indonesia Januari-September 2025 mencapai Rp644,6 triliun.

    Sementara itu, pada tahun ini, Kementerian Keuangan RI mematok pertumbuhan ekonomi 2026 di rentang 5,2%—5,8%, lebih tinggi dari 2025 yang sebesar 5,2%.  

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 milik Bappenas pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di rentang 5,8%—6,3% pada 2026. Beda halnya dengan bank sentral, Bank Indonesia (BI) yang memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di rentang 4,7%—5,5% dengan nilai tengah 5,02%.

  • Meta PHK 1.000 Karyawan, Investasi Metaverse Bergeser ke Perangkat Portable

    Meta PHK 1.000 Karyawan, Investasi Metaverse Bergeser ke Perangkat Portable

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan induk Facebook, Meta, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.000 karyawan di divisi Reality Labs mulai pekan ini. Perusahaan meninggalkan bisnis metaverse.

    PHK tersebut berdampak pada sekitar 10% dari total tenaga kerja di unit bisnis yang bertanggung jawab atas pengembangan produk Extended Reality (XR).

    Melansir dari Mashable Rabu (14/1/2026), pemangkasan ini mencakup penutupan beberapa studio pengembangan gim Virtual Reality (VR) terkemuka di bawah naungan perusahaan. 

    Studio yang terdampak antara lain Sanzaru, Twisted Pixel, dan Armature. Keputusan ini diambil di tengah upaya efisiensi dan perubahan prioritas bisnis perusahaan.

    Juru bicara Meta Tracy Clayton mengonfirmasi bahwa langkah ini merupakan bagian dari realokasi sumber daya perusahaan.

    “Kami mengatakan bulan lalu bahwa kami mengalihkan sebagian investasi kami dari Metaverse menuju Wearables [perangkat portable],” ujar Clayton dalam keterangannya kepada The Verge.

    Penghematan yang dihasilkan dari pengurangan ini akan dialihkan untuk mendukung pertumbuhan segmen lain yang dinilai lebih potensial, tambahnya.

    Pergeseran fokus ini sejalan dengan memo internal dari Chief Technology Officer (CTO) Meta, Andrew Bosworth. Dalam memo tersebut, Bosworth menjelaskan bahwa perusahaan akan memfokuskan kembali upaya pengembangan metaverse ke arah produk lain, khususnya perangkat wearables.

    Hal ini mengindikasikan bahwa Meta akan mengurangi ketergantungan pada perangkat keras VR murni seperti Meta Quest 3. Sebaliknya, perusahaan akan lebih agresif mengembangkan produk serupa kacamata pintar Ray-Ban Display yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan (AI) dan Augmented Reality (AR).

    Keputusan bisnis ini didorong oleh performa pasar lini kacamata pintar yang melampaui ekspektasi. Kacamata pintar Ray-Ban milik Meta dilaporkan berhasil mencuri perhatian pasar dan mengungguli popularitas headset VR dalam beberapa tahun terakhir.

    Bahkan, diberitakan sebelumnya bahwa Ray-Ban Meta harus ditunda penjualannya karena permintaan yang membludak. Merespons kenaikan permintaan tersebut, Meta dilaporkan berencana menggandakan kapasitas produksi kacamata pintar AI mereka pada akhir tahun 2026. 

    Secara finansial, divisi Reality Labs memang menghadapi tekanan berat. Menurut data yang dihimpun Engadget, divisi ini telah mencatatkan kerugian lebih dari US$70 miliar atau sekitar Rp1.180 triliun sejak tahun 2021.

    Kendati demikian, Bosworth menegaskan dalam memonya bahwa Meta tidak sepenuhnya meninggalkan konsep metaverse. Namun, terdapat perubahan strategi mendasar di mana metaverse tidak lagi diposisikan sebagai platform yang mengutamakan VR. Ke depannya, pengembangan metaverse akan lebih difokuskan untuk perangkat seluler. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)