Blog

  • KI Pusat: Mudikpedia inovasi keterbukaan informasi publik serta-merta

    KI Pusat: Mudikpedia inovasi keterbukaan informasi publik serta-merta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha mengapresiasi kanal informasi elektronik mudik Lebaran Mudikpedia 2025 yang baru diluncurkan Kementerian Komunikasi Digital sebagai implementasi keterbukaan informasi publik serta-merta yang inovatif.

    “Mudikpedia ini wujud nyata inovasi dalam implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama Pasal 10 soal informasi serta-merta,” kata Arya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan tiga unsur utama yang mendasari penilaiannya tersebut. Pertama, karena Mudikpedia menyangkut hajat hidup orang banyak dan terkait ketertiban umum seperti di Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

    “Momen mudik ini salah satu peristiwa pergeseran warga dengan jumlah sangat besar. Ini inovasi sangat baik karena informasi serta-merta, bukan setelah gangguan nyata terjadi, namun informasi ini justru ikhtiar mengantisipasi sebelum ada potensi gangguan ketertiban umum saat mudik,” ujarnya.

    Kedua, lanjut dia, lantaran di dalam Mudikpedia terdapat panduan lalu lintas secara waktu nyata (real-time) yang terus diperbaharui.

    “Ini unsur kesertamertaan jelas,” ucapnya.

    Ketiga, tambah dia, lantaran Mudikpedia mudah dijangkau dan bahasa komunikasi mudah dipahami, sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

    “Kemarin saya dengar Menkomdigi Bu Meutya Hafid menggunakan pesan tujuan Mudikpedia ini agar perjalanan mudik lebih aman dan menyenangkan. Jadi, tujuan informasi serta-merta untuk ketertiban umum dalam UU itu telah dikemas dengan bahasa yang enak dan mudah dikunyah,” paparnya.

    Dia pun mengapresiasi keterlibatan beberapa badan publik dalam menghadirkan Mudikpedia bagi publik, di antaranya Kemkomdigi, Kementerian Perhubungan, Bina Marga, Kementerian Kesehatan, dan lainnya, termasuk untuk lalu lintas.

    “Ini sangat positif ketika badan publik terkait kolaborasi berinovasi mewujudkan keterbukaan informasi serta-merta,” tuturnya.

    Untuk itu, Arya mengapresiasi Mudikpedia yang dapat menginspirasi badan publik lain untuk membuat inovasi informasi serta-merta.

    Ia berharap bertambah pula inovasi informasi antisipatif, yang tidak menunggu terjadi bencana atau gangguan telah telanjur terjadi.

    “Mudikpedia sementara ini jadi salah satu inspirasi dalam inovasi informasi serta-merta. Banyak momen lain yang melibatkan aktivitas dengan jumlah warga sangat besar, yang dapat jadi bahan pemikiran badan publik menghasilkan inovasi informasi serta-merta untuk kebaikan hajat hidup orang banyak dan mencegah gangguan pada ketertiban umum,” katanya.

    Sebelumnya, pada Selasa (18/3), Kemkomdigi meluncurkan Mudikpedia 2025, buku elektronik berisi berbagai informasi seputar mudik Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Mudikpedia ini merupakan platform digital terintegrasi, jadi seperti satu informasi mudik yang memberikan panduan lengkap bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada acara peluncuran Mudikpedia 2025 di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat.

    Mudikpedia 2025 mencakup informasi mudik dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk info jalur mudik dari Kementerian Perhubungan dan Bina Marga serta panduan mudik sehat dari Kementerian Kesehatan.

    Selain itu, ada informasi pantauan lalu lintas kendaraan real time dari CCTV, layanan mudik gratis, lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) milik PLN, prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), layanan penukaran uang dari Bank Indonesia, hingga layanan pemesanan kereta api dan kapal feri.

    Informasi yang disajikan dalam Mudikpedia 2025 terus diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru di lapangan. Mudikpedia 2025 dapat diakses melalui tautan s.id/mudikpedia dan diunduh dalam format buku elektronik.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I DPR sebut isu dwifungsi lewat RUU TNI sudah terbantahkan

    Komisi I DPR sebut isu dwifungsi lewat RUU TNI sudah terbantahkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi I DPR sebut isu dwifungsi lewat RUU TNI sudah terbantahkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan isu bangkitnya `dwifungsi` di tubuh militer melalui revisi Undang-Undang (RUU) TNI sudah terbantahkan karena hal itu justru membatasi jumlah jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif.

    Dia mengatakan perubahan jumlah jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif memang ditambah dalam RUU TNI, tetapi hal itu hanya memasukkan ketentuan saat ini yang sudah terjadi. Adapun beberapa lembaga seperti Kejaksaan hingga BNPB, sebelumnya sudah memiliki undang-undang tersendiri dan memungkinkan diisi TNI.

    “Karena itu memang sekarang ini TNI sudah mengisi di posisi kementerian tersebut, di lembaga tersebut seperti BSSN, Bakamla, BNPB, terus di Dewan Pertahanan Nasional, itu semua kan TNI sudah mengisi semua posisinya,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dengan begitu, menurut dia, sudah tidak perlu lagi ada lagi perdebatan. Namun, dia menilai bahwa pro dan kontra yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lazim terjadi.

    Menurut dia, RUU itu pun mencegah TNI untuk keluar dari fungsi utamanya, serta memastikan supremasi sipil dan supremasi hukum tetap berjalan.

    “Hal-hal yang berkaitan tentang kembalinya dwifungsi di TNI atau ABRI itu tidak akan mungkin terjadi, karena hal-hal yang katakan pemberangusan supremasi sipil itu tidak ada,” kata dia.

    Selain itu, dia pun tak melarang bila ada elemen masyarakat atau mahasiswa yang bakal menggelar unjuk rasa terkait RUU TNI, karena hal itu merupakan bagian dari hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dan bagian dari demokrasi.

    “Jadi selama masih mengikuti aturan, selama tidak anarkis, itu adalah hak untuk masyarakat menyatakan pandangan dan pendapatnya masing masing,” kata dia.

    Sebelumnya pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

    Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Rencananya RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (20/3).

    Sumber : Antara

  • Kasus Korupsi Rusun Cengkareng, Kortas Tipidkor Polri Buka Peluang Kembali Periksa Prasetyo Edi – Halaman all

    Kasus Korupsi Rusun Cengkareng, Kortas Tipidkor Polri Buka Peluang Kembali Periksa Prasetyo Edi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri telah memeriksa eks Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi atau Pras dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng Jakarta Barat.

    Meski begitu, penyidik Kortas Tipidkor Polri tak menutup kemungkinan akan memeriksa kembali Pras dalam perkara ini.

    “Kalau ada fakta yang bertentangan pasti akan kita panggil (Prasetyo lagi), akan kita klarifikasi lagi. Ada kemungkinan (kembali panggil Prasetyo),” kata Kakortas Tipikor Polri, Irjen Cahyono Wibowo kepada wartawan, Rabu (13/2/2025).

    Dalam pemeriksaan Februari lalu, Pras sendiri mengaku tidak tahu menahu soal pembelian lahan tersebut.

    “Nanti kita lihat, kan tentu keterangan beliau seperti itu mendalilkan. Nanti kita lihat apakah ada fakta lain yang menambah kekuatan penyampaian beliau,” ucapnya.

    Saat ini, lanjut Cahyono, penyidik masih terus melakukan pendalaman soal kasus tersebut.

    Sebelumnya, Untuk informasi, Kortastipidkor Polri masih mengembangkan dugaan korupsi yang berpotensi rugikan negara sebesar Rp649,89 miliar terkait pengukuran dan penjualan tanah untuk pembangunan rumah susun di Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

    Adapun polisi telah menyita sejumlah aset senilai Rp700.970.000.000 atau Rp700,9 miliar milik tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

    Dalam hal ini, Bareskrim telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Sukmana selaku eks Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Lalu, Rudy Hartono yang merupakan terdakwa kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur (Jaktim). Adapun penyitaan aset ini bagian upaya pemulihan aset kerugian negara.

    “Jadi kalau kita melihat ini kerugian keuangan negara dari sekitar Rp650 miliar, tapi kita melakukan recovery itu sekitar Rp700 miliar,” kata Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

    Dijelaskan Cahyono, aset yang disita didapatkan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Khususnya, uang itu dari hasil korupsi maupun pencucian uang dari pengadaan lahan untuk rusun di Cengkareng.

    “Aset-aset perolehan tersebut dilakukan setelah dilakukannya kejahatan korupsi yang bersangkutan terkait dengan pengadaan tanah di Cengkareng. Kemudian kita lakukan penyitaan di saat ini tentunya ada penilaian pertambahan aset. Di samping itu juga terdapat fakta yang kitq temukan bahwa uang hasil kejahatan berada dalam sistem korporasi,” pungkasnya.

    Adapun aset-aset yang disita dari tersangka kasus pengadaan lahan Cengkareng, sebagai berikut:

    Tindak pidana korupsi:

    • Uang tunai sebanyak Rp1.731.000.000 yang disita dari 5 orang
    • Aset tanah dan atau bangunan yang telah disita senilai Rp371.415.000.000 yang terdiri dari 5 bidang di TB Simatupang Cilandak Tur dan 1 bidang di Cengkareng
    • Aset tanah dan atau bangunan yang telah memperoleh izin penyitaan dan akan segera dilakukan penyitaan oleh penyidik senilai Rp100.325.000.000 yang terdiri dari 5 bidang di TB Simatupang Cilandak Timur, 1 bidang di Cilandak Barat
    • Aset tanah dan atau bangunan yang diblokir senilai Rp2.730.000.000 yang terdiri dari 1 bidang di Palmerah

    Tindak pidana pencucian uang:
    • Aset tanah dan atau bangunan yang telah memperoleh izin penyitaan dan akan segera dilakukan penyitaan oleh penyidik senilai Rp166.215.000.000 yang terdiri dari 3 bidang di Cilandak Barat, 2 bidang di Pondok Indah
    • Aset tanah dan atau bangunan yang sedang proses memperoleh izin penyitaan senilai Rp57.354.000.000 yang terdiri dari 1 bidang di Kuta Bali, 1 satu bidang di Denpasar Bali
    • Saham Pondok Indah Golf yang diblokir senilai Rp1.200.000.000
    • Sebagian uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening yang berada di Amerika Serikat dan Singapura serta dipergunakan untuk pembelian aset

     

     

     

  • KPK Panggil Rasamala Aritonang Terkait Kasus SYL

    KPK Panggil Rasamala Aritonang Terkait Kasus SYL

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap karyawan swasta Rasamala Aritonang (RA), Rabu (19/3/2025). Dia hendak dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (19/3/2025).

    KPK belum membeberkan soal detail materi yang hendak didalami melakukan pemeriksaan saksi tersebut. Hasilnya dapat disampaikan ketika saksi hadir dan agenda pemeriksaan telah rampung.

    Rasamala Aritonang bersama Febri Diansyah diketahui sempat menjadi pengacara SYL. Keduanya menjadi pengacara SYL saat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) masih dalam tahap penyelidikan KPK.

    “Kami mendapatkan surat kuasa khusus sejak tanggal 15 Juni 2023 di tingkat penyelidikan. Jadi kami mendampingi salah satunya pak menteri pertanian dalam proses penyelidikan tersebut,” kata Febri seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/10/2023) malam.

    Keduanya juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus SYL, Senin (2/10/2023). Saat pemeriksaan, keduanya dicecar soal temuan dokumen saat tim penyidik KPK menggeledah rumah para tersangka dalam kasus Kementan.

    Dokumen yang ditemukan tersebut diduga berisi tentang perkara yang tengah diusut KPK. Untuk itu, tim penyidik KPK membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari Febri dan Rasamala Aritonang.

    Seusai diperiksa, Febri mengaku dirinya dan Rasamala Aritonang dicecar tim penyidik KPK terkait dokumen draf pendapat hukum terkait kasus dugaan korupsi di Kementan.

    Febri memastikan pihaknya melaksanakan tugas melakukan pendampingan sebagai pengacara sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya selaku pengacara juga mendapatkan sejumlah informasi dan dokumen, kemudian disusun sedemikian rupa menjadi suatu pendapat hukum.

    “Jadi ada legal opinion yang kami susun, dan itulah tadi yang dikonfirmasi oleh penyidik. Kenapa itu dikonfirmasi? Tadi kami ditunjukkan ada draf pendapat hukum yang ditemukan oleh penyidik di salah satu lokasi yang digeledah,” tutur Febri.

    Dalam draf itu, mantan Jubir KPK ini menjelaskan pihaknya memetakan sejumlah potensi masalah hukum. Berangkat dari hal itu, pihaknya menyusun sembilan rekomendasi yang disampaikan kepada kliennya.

    “Sembilan rekomendasi itu poin utamanya adalah bagaimana memperkuat sistem pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi di Kementerian Pertanian. Itulah yang diklarifikasi tadi oleh penyidik kepada kami, kepada saya dan Rasamala,” ucap Febri.

    “Jadi yang dikonfirmasi adalah draf pendapat hukum,” imbuhnya.

    TPPU yang menjerat SYL diketahui masih dalam penyidikan KPK. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan kasasi Syahrul Yasin Limpo.

    Ketua majelis hakim Yohanes Priyana didampingi dua anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono memutuskan hukuman SYL tetap 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding.

    MA juga menghukum SYL wajib membayar uang pengganti senilai Rp 44,2 miliar ditambah US$ 30.000 dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini. Jika tidak mampu maka diganti dengan kurungan 5 tahun penjara.

    Rasamala Aritonang, yang dipanggil KPK hari ini, diketahui sempat menjadi pengacara SYL.

  • Trump Pecat 2 Pejabat Demokrat di Komisi Perdagangan Federal

    Trump Pecat 2 Pejabat Demokrat di Komisi Perdagangan Federal

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memecat dua pejabat Partai Demokrat dari jabatan mereka sebagai komisaris di Komisi Perdagangan Federal AS (FTC), yang berfungsi melindungi masyarakat AS dari praktik bisnis yang menipu atau tidak adil.

    Pemecatan komisaris FTC yang dilakukan oleh Trump ini, seperti dilansir AFP, Rabu (19/3/2025), membuka pintu bagi Partai Republik untuk menunjuk para loyalis mereka di badan regulasi independen tersebut.

    Fungsi utama FTC adalah melindungi publik AS dari praktik bisnis yang menipu atau tidak adil.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang enggan disebut namanya, mengonfirmasi bahwa dua komisaris FTC, Alvaro Bedoya dan Rebecca Kelly Slaughter, yang mewakili Partai Demokrat telah diberhentikan dari jabatannya.

    FTC terdiri dari lima komisaris, yang biasanya mewakili dua partai politik utama di AS.

    “Presiden baru saja memecat saya secara ilegal. Ini adalah korupsi yang sangat jelas,” tulis Bedoya dalam pernyataannya via media sosial X.

    Bedoya berjanji dalam salah satu postingannya bahwa dirinya akan “melihat presiden di pengadilan” atas pemecatan dirinya ini.

    Pemecatan para pegawai federal AS merajalela sejak Trump menjabat kembali pada Januari lalu, dan mendirikan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh miliarder ternama AS, Elon Musk, yang kini menjadi penasihat senior dan pendukung utama kampanye Trump.

    “FTC merupakan lembaga independen yang didirikan 111 tahun lalu untuk memerangi para penipu dan pelaku monopoli. Sekarang, presiden ingin FTC menjadi anjing penjilat bagi teman-teman golfnya,” sebut Bedoya melontarkan tudingan untuk Trump.

    Di bawah Trump dan mantan Presiden Joe Biden, FTC menghadapi kasus melawan Apple, Amazon, Google dan induk perusahaan Facebook, Meta, terkait cara perusahaan-perusahaan itu menggunakan kekuatan pasar.

    Dalam wawancara dengan Fox Business pada Februari lalu, Kepala FTC yang baru diangkat, Andrew Ferguson, mengonfirmasi bahwa kasus yang sedang berlangsung melawan Amazon dan Meta akan dilanjutkan. Dia menegaskan komitmen dalam “menekan Big Tech dengan keras”.

    Namun kini pertanyaan muncul mengenai apakah kepresidenan Trump akan melanjutkan kasus-kasus tersebut, mengingat adanya keselarasan yang jelas antara para miliarder teknologi dan Partai Republik sejak Trump memenangkan pilpres tahun lalu.

    Musk bersama bos Amazon Jeff Bezos dan para miliarder teknologi lainnya mendapatkan tempat terkemuka dalam seremoni pelantikan Trump pada pertengahan Januari lalu. Beberapa di antara mereka telah memberikan donasi jutaan dolar kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Geliat Ambisius Danantara dan Minat Investor Menurut Ekonom

    Geliat Ambisius Danantara dan Minat Investor Menurut Ekonom

    Menurut Yusuf, pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp13.523 triliun hingga 2029, dengan nilai tahunan berkisar Rp1.500 hingga Rp4.000 triliun.

    Meskipun target tersebut dinilai ambisius, ia menilai bahwa pencapaian investasi dalam dua hingga tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif, yang kemudian menjadikannya target yang realistis.

    “Kalau kita perhatikan dalam realisasi investasi, setidaknya dalam 2-3 tahun terakhir ini pencapaiannya tidak begitu buruk. Artinya dari target yang ditetapkan itu selalu tercapai target realisasi investasi terutama yang dicatat oleh BKPM,” tuturnya.

    Selain mempercepat investasi nasional, Danantara juga diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di daerah-daerah yang sebelumnya kurang diminati.

    “Sebagian investor masih ragu untuk berinvestasi di daerah karena berbagai faktor. Dengan adanya Danantara, minat mereka diharapkan meningkat,” ujarnya.

    Selain itu, Yusuf meyakini bahwa Danantara dapat berperan dalam menarik investasi asing dan swasta.

    “Statusnya sebagai institusi independen dianggap lebih menarik bagi investor asing dibandingkan jika mereka harus berinvestasi langsung ke daerah,” tambahnya.

    Di sisi lain, Muliadi San, Founder Tumbuh Makna (TMB), turut mendukung kehadiran Danantara, khususnya dalam penguatan pasar modal Indonesia. Ia menilai bahwa Danantara berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

    “Dengan mengelola aset besar milik BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, dan Pertamina, institusi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan investor lokal melalui pengelolaan yang profesional dan transparan. Hal tersebut dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, sehingga partisipasi investor domestik dapat semakin meluas,” ujar Muliadi.

  • Pertamina Tegas Tindak SPBU Nakal, Utamakan Layanan Masyarakat

    Pertamina Tegas Tindak SPBU Nakal, Utamakan Layanan Masyarakat


    PIKIRAN RAKYAT
    – Penyegelan dispenser SPBU 34.431.11 di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor pada Rabu (19/03) menandai langkah tegas Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perdagangan, dan Polri dalam meningkatkan pengawasan BBM menjelang Arus Mudik Idul Fitri 2025.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso, bersama Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Polisi Nunung Syaifuddin dan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, hadir dalam aksi penyegelan sebagai komitmen melindungi hak-hak konsumen atas BBM yang tepat dan berkualitas.

    Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama antara Kemendag, Pertamina Patra Niaga, dan Polri dalam menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan kecurangan di SPBU.

    Budi juga menyampaikan komitmen Kementerian Perdagangan untuk mengawasi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan (UTTP) metrologi legal di seluruh Indonesia.

    ”Kami mengimbau kepada pengusaha SPBU yang berkaitan dengan takaran, ukuran, dan alat timbangan agar tidak melakukan praktik seperti ini lagi, karena ini merugikan masyarakat. Pemerintah akan bertindak tegas untuk melakukan tindakan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha,” tegasnya.

    Sementara, Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Nunung Syaifuddin, mengungkapkan hasil penelusuran timnya yang menemukan praktik pengurangan volume BBM yang melampaui batas toleransi.

    ”Penyembunyian alat tambahan berupa komponen elektronik pada PCB yang terbukti berfungsi mencurangi atau mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pengguna BBM,” jelas Nunung.

    Nunung juga menambahkan kepolisian akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap praktik ilegal yang merugikan konsumen.

    “Terhadap penggunaan alat tambahan secara ilegal yang dipasang pada dispenser BBM secara melanggar hukum, pemilik SPBU diduga telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Semoga ini bisa menjadi shock therapy bagi pengusaha SPBU untuk tidak melakukan kecurangan – kecurangan lagi karena cepat atau lambat kami pasti akan menemukan kecurangan itu dan akan kita tindak tegas,” pungkasnya.

    Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari tegaskan bahwa penyegelan SPBU 34.167.12 bentuk keseriusan Pertamina Patra Niaga bersama Bareskrim Polri dan Kementerian Perdagangan menjaga hak konsumen atas jumlah dan kualitas BBM yang diterima masyarakat.

    “Kami tidak mentolerir segala bentuk kecurangan dan menindak secara hukum kepada SPBU yang melanggar ketentuan dan mengapresiasi kerja sama kepolisian serta Kementerian Perdagangan yang membantu mengungkap kasus ini,” ujar Heppy.

    Heppy juga menambahkan bahwa sebagai bukti keseriusan Pertamina benahi layanan operasional SPBU, pengelolaan SPBU 34.167.12 akan di alih kelola oleh Pertamina Retail, anak perusahaan Pertamina Patra Niaga.

    “Tujuan alih kelola ini untuk memastikan bahwa konsumen mendapat layanan prima dari SPBU dan operasional SPBU berjalan lancar sesuai dengan SOP yang telah diatur perusahaan,” tambahnya.

    Kegiatan penyegelan ini diharapkan dapat memberikan rasa percaya dan aman pada konsumen untuk bertransaksi di SPBU, terutama jelang perjalanan mudik Lebaran.

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina akan menindak tegas lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan masyarakat.

    “Pertamina terus mendorong pengecekan kualitas produk dan pembenahan layanan. Fokus saat ini adalah memberikan jaminan pasokan energi dan layanan terbaik untuk masyarakat selama Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri,” jelas Fadjar.

    Untuk mencegah adanya praktik penggunaan alat manipulatif di dispenser SPBU, Pertamina Patra Niaga bersama Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan membekali pengetahuan tim di lapangan guna memastikan keakuratan dispenser SPBU dan mempertebal pengawasan kualitas di lapangan.

    Jika masyarakat menemukan adanya indikasi praktik pelayanan yang tidak sesuai di SPBU, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau menghubungi Pertamina Call Center 135. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Kembali Membombardir Gaza, Palestina Desak Dunia Internasional Bertindak

    Israel Kembali Membombardir Gaza, Palestina Desak Dunia Internasional Bertindak

    PIKIRAN RAKYAT – Warga Palestina di Gaza kembali dalam situasi yang menakutkan setelah Israel melakukan serangan udara besar-besaran pada Selasa, 18 Maret 2025.

    Dalam laporan terbaru yang dirilis otoritas setempat, serangan tersebut menewaskan lebih dari 400 orang. Lebih dari 500 orang juga dilaporkan mengalami luka-luka.

    Para korban yang mayoritas warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak dibom rumahnya pada malam hari. Saat warga Gaza tertidur lelap, Israel melakukan agresi yang menuai kecaman banyak pihak.

    Terkait serangan yang kembali digencarkan Israel di Jalur Gaza, Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak dunia internasional untuk segera bertindak agar Israel tak lagi melakukan serangan. 

    “Gangguan terhadap upaya internasional untuk membangun kembali Gaza dan penghindaran Israel terhadap kewajiban gencatan senjata,” demikian pernyataannya seperti dilaporkan Anadolu Agency.

    “Kami menyerukan sikap internasional yang tegas untuk menegakkan penghentian agresi segera dan memperingatkan terhadap upaya pendudukan untuk melaksanakan rencananya untuk menggusur rakyat kami,” kata kementerian tersebut.

    Sejak kampanye brutal Israel di Gaza Oktober 2023 lalu, Israel telah menewaskan 48.500 warga Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak. Selain itu, 112.000 warga Gaza mengalami luka-luka.

    Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant.

    Keduanya disebut telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida Mahkamah Internasional.

    Fasilitas Kesehatan rusak

    Dampak serangan Israel ini juga telah menyebabkan banyak fasilitas medis di Gaza rusak. Palang Merah Internasional memperingatkan soal kondisi ekstrem yang bisa mengganggu fasilitas kesehatan di Gaza.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengonfirmasi kekurangan obat-obatan di Jalur Gaza yang juga telah dikonfirmasi oleh Palang Merah Palestina (PRCS).

    “Banyak fasilitas medis benar-benar kewalahan di seluruh Gaza”, kata Tommaso Della Longa, juru bicara Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

    Della Longa mengatakan fasilitas medis sedang berjuang dengan jumlah pasien dan tekanan pada persediaan medis yang semakin menipis.

    “Terjadi kekurangan makanan, perlengkapan, dan bahan bakar,” katanya.

    Juru bicara WHO, Tarik Jasarevic memperingatkan bahwa stok obat-obatan semakin menipis.

    “Sayangnya, karena kekurangan obat-obatan ini, ada risiko petugas kesehatan tidak dapat memberikan perawatan untuk berbagai kondisi medis, tidak hanya untuk cedera trauma,” katanya kepada wartawan.

    Kondisi fasilitas medis di Gaza yang mengkhawatirkan ini juga diperparah dengan ditutupnya akses bantuan. Padahal, WHO memiliki 16 truk berisi persediaan medis yang siap memasuki Gaza, yang mana untuk itu diperlukan gencatan senjata dan akses.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Cara Tambah Kecepatan WiFi di Rumah agar Makin Kencang

    5 Cara Tambah Kecepatan WiFi di Rumah agar Makin Kencang

    Jakarta

    Kehadiran WiFi telah membantu banyak orang yang ingin berselancar di internet. Namun, koneksi internet WiFi terkadang sering mengalami lemot sehingga mengganggu kenyamanan berinternet.

    Memiliki koneksi internet yang cepat tentu merupakan hal yang positif. Kamu bisa mengunduh aplikasi, mengunggah foto, streaming video, hingga bermain game online dengan lancar.

    Bayangkan kalau internet WiFi lambat, detikers akan kesusahan ketika harus download aplikasi yang besarnya cuma 100 MB saja. Bahkan untuk sekadar panggilan video pun juga putus-putus koneksinya.

    Untuk mengatasi hal tersebut, kamu bisa menambah kecepatan WiFi di rumah agar semakin kencang. Lantas, bagaimana caranya? Simak pembahasannya dalam artikel ini.

    Cara Tambah Kecepatan WiFi di Rumah

    Ada sejumlah faktor yang membuat kecepatan internet WiFi menjadi lambat, mulai dari banyaknya perangkat yang terhubung di jaringan yang sama, jarak antara router dan perangkat, kualitas sinyal, hingga beban lalu lintas internet.

    Kalau koneksi internet WiFi di rumah terasa lemot, jangan khawatir. Berikut cara menambah kecepatan WiFi yang dibagikan oleh Biznet:

    1. Pakai Router Baru dan Canggih

    Tips yang pertama adalah menggunakan router WiFi terbaru dan canggih. Sebab, router yang lebih baru dan canggih memiliki kemampuan untuk mengirimkan sinyal WiFi dengan kecepatan yang lebih cepat dan stabil.

    Selain itu, router versi terbaru juga memiliki sejumlah fitur canggih, seperti MU-MIMO dan beamforming, sehingga dapat meningkatkan kecepatan internet dan jangkauan sinyal WiFi yang lebih luas.

    2. Letakkan Router di Tempat yang Tepat

    Lokasi router WiFi juga mempengaruhi kecepatan internet WiFi. Untuk itu, pastikan menempatkan router di lokasi yang strategis dan terbuka.

    Sebaiknya hindari meletakkan router di sudut ruangan atau di balik furnitur yang besar. Hal ini dapat membatasi jangkauan sinyal dan kecepatan WiFi.

    Kamu bisa menempatkan router di tengah ruangan, di atas meja, atau ditempel di dinding. Hal ini agar sinyal WiFi dapat menyebar secara merata ke seluruh sudut rumah.

    3. Memperbarui Firmware Router

    Tips berikutnya adalah memperbarui firmware router. Sebagai informasi, firmware merupakan sistem operasi yang berjalan pada router WiFi. Maka dari itu, disarankan untuk memperbarui firmware router WiFi secara teratur.

    Tujuan lain dari pembaruan firmware adalah untuk memperbaiki bug, masalah keamanan, serta meningkatkan kecepatan dan performa router. Untuk melakukan update firmware bisa melalui aplikasi atau situs web router.

    4. Pilih Frekuensi 5 GHz

    Kecepatan internet WiFi juga dipengaruhi oleh frekuensi yang digunakan. Pada frekuensi 2,4 GHz umumnya lebih lambat dan rentan terhadap gangguan dari perangkat elektronik lain.

    Sementara itu, frekuensi 5 GHZ dinilai lebih cepat dan stabil. Jadi, kalau perangkat sudah mendukung frekuensi 5GHz, sebaiknya kamu memilih frekuensi tersebut agar koneksi internet WiFi makin kencang.

    5. Tambah Extender WiFi

    Apabila rumah detikers cukup besar, misalnya terdiri dari tiga lantai, mungkin ada sejumlah area yang tidak terjangkau sinyal WiFi. Meskipun ada, tetapi sinyalnya sangat kecil sehingga mempengaruhi kecepatan internet.

    Untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan extender WiFi agar meningkatkan jangkauan sinyal dan kecepatan WiFi. Bagi yang belum tahu, extender WiFi adalah perangkat kecil yang dapat menambah jangkauan sinyal WiFi dan memperluas area cakupan WiFi.

    Cara Mengecek Kecepatan Internet WiFi

    Saat ini, detikers sudah bisa mengecek seberapa cepat koneksi internet WiFi yang terpasang di rumah. Tak perlu repot-repot menggunakan software khusus, sebab kamu bisa mengetahuinya lewat aplikasi bernama Speedtest.

    Aplikasi tersebut tersedia gratis di App Store dan Play Store. Cara pakainya juga mudah, lho. Simak langkah-langkahnya di bawah ini:

    Download aplikasi Speedtest di SmartphoneJika sudah diunduh, buka aplikasi tersebutDi halaman utama, ketuk ‘GO’Tunggu hingga proses pengecekan koneksi internet WiFi selesaiSetelah selesai, akan muncul hasil kecepatan internet WiFi saat download dan upload.

    Selain lewat aplikasi, kamu juga bisa mengecek kecepatan internet WiFi melalui situs fast.com. Bagaimana caranya? Simak berikut ini:

    Buka situs fast.com di browser smartphone dan PC/laptopKemudian, situs secara otomatis akan mengukur kecepatan koneksi internetTunggu beberapa saat, setelah itu akan muncul hasil kecepatan internet yang sedang kamu gunakan.

    Demikian penjelasan tentang cara menambah kecepatan internet WiFi di rumah agar semakin kencang. Semoga membantu detikers!

    (ilf/fds)

  • Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di BI dan Bank Umum Sumatera Barat 19-23 Maret 2025

    Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di BI dan Bank Umum Sumatera Barat 19-23 Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Menyambut Lebaran 2025, Bank Indonesia bersama sejumlah bank umum di Sumatera Barat kembali menyediakan layanan penukaran uang baru. Layanan ini bertujuan memastikan kebutuhan masyarakat akan uang pecahan kecil terpenuhi.

    Penukaran uang bisa dilakukan melalui kas keliling Bank Indonesia dan di berbagai kantor bank umum yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

    Lokasi dan Jadwal Layanan Penukaran Uang Rupiah Kas Keliling BI Batusangkar – Lapangan Cindua Mato, tanggal 22-23 Maret 2025, pukul 09.00-12.00 WIB. Lokasi Penukaran Uang Baru di Kantor Perbankan Sumatera Barat

    Berikut daftar lengkap lokasi bank yang melayani penukaran uang baru pada 19-23 Maret 2025, pukul 09.00-12.00 WIB:

    Padang

    BRI By Pass BRI Padang Nagari KC Siteba BRI Pondok BRI Unit Bandar Buat BRI Unit Belimbing BRI Unit Bundo Kanduang BRI Unit Bungus BRI Unit By Pass BRI Unit Pasar Baru BRI Unit Pasar Raya BRI Unit Pemuda BRI Unit Simpang Haru BRI Unit Siteba BRI Unit Tabing BRI Unit Teluk Bayur BRI Unit Kuranji BRI Unit Lubuk Begalung BRI Unit Ulak Karang BRI Padang Khatib Sulaiman Nagari KC SY Padang Nagari KC Utama Padang

    Bukittinggi

    BRI Aur Kuning BRI Bukittinggi BRI Unit Ampek Nagari BRI Unit Baso BRI Unit Biaro BRI Unit Gadih Ranti BRI Unit Koto Tangah BRI Unit Kurai V Jorong BRI Unit Lawang BRI Unit Manggopoh BRI Unit Maninjau BRI Unit Padang Luar BRI Unit Pasar Bawah BRI Unit Simpang Tembok BRI Unit Tiku Nagari KC Bukittinggi Nagari KC SY Bukittinggi

    Padang Panjang

    BRI Unit X Koto BRI Unit Kota 1 BRI Unit Kota 2 BRI Unit Batipuh BRI Unit Kayu Tanam Nagari KC Mentawai

    Payakumbuh

    Nagari KC Payakumbuh Nagari KC SY Payakumbuh BRI KC Payakumbuh BRI Unit Pangkalan BRI Unit Muara Paiti

    Pariaman

    BRI Unit Sungai Limau BRI Unit Lubuk Alung BRI Unit Sicincin BRI KC Pariaman Nagari KC Lubuk Alung Nagari KC Pariaman

    Batusangkar

    BRI KC Batusangkar BRI Unit Lubuk Jantan BRI Unit Kota II BRI Unit Simabur BRI Unit Sungai Tarab Nagari KC SY Batusangkar Nagari KC Batusangkar Nagari KC Lintau

    Solok

    BRI KC Solok BRI Unit Sumani BRI Unit Alahan Panjang Nagari KC Solok Nagari KC SY Solok Nagari KC Padang Panjang

    Painan

    Nagari KC Painan BRI Unit Tarusan BRI KC Painan

    Tapan

    Nagari KC Tapan

    Lubuk Basung

    BRI Unit Lubuk Basung Nagari KC Lubuk Basung

    Pasaman Barat

    Nagari KC Simpang Empat Nagari KC Ujung Gading BRI Unit Simpang Tiga BRI KC Simpang IV

    Sijunjung

    Nagari KC Sijunjung BRI Unit Tanjung Ampalu BRI KC Sijunjung

    Sawahlunto

    Nagari KC Sawahlunto

    Dharmasraya

    BRI KC Dharmasraya Nagari KC Koto Baru Nagari KC Pulau Punjung

    Lubuk Sikaping

    BRI KC Lubuk Sikaping Nagari KC Tapus Nagari KC Lubuk Sikaping

    Muara Labuh

    Nagari KC Lubuk Gadang Nagari KC Muara Labuh Nagari KC Alahan Panjang

    Layanan penukaran uang baru ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pecahan uang kecil yang sering dibutuhkan saat Lebaran.

    Pastikan melakukan pemesanan melalui aplikasi PINTAR BI sebelum datang ke lokasi penukaran untuk menghindari antrean panjang dan memastikan mendapat layanan dengan lancar. Selamat menyiapkan kebutuhan uang baru untuk Lebaran 2025!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News