Xcloud.id

Blog

  • Top 3 News: DPR Resmi Sahkan RUU TNI di Tengah Penolakan – Page 3

    Top 3 News: DPR Resmi Sahkan RUU TNI di Tengah Penolakan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang atau UU TNI. Itulah top 3 news hari ini.

    Rapat paripurna pengesahan digelar pada Kamis 20 Maret 2025, dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Adies Kadir dan Saan Mustopa.

    Awalnya, Puan mempersilakan pimpinan Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan laporannya terkait pembahasan tingkat 1 RUU TNI. Selanjutnya ia menanyakan persetujuan anggota terkait RUU tersebut menjadi UU.

    Sementara itu, tanggal pelaksanaan Idulfitri 1446 H selalu menjadi sorotan utama bagi umat Islam di Indonesia. Tahun ini, perbedaan metode penetapan antara Muhammadiyah dan pemerintah kembali menjadi perhatian publik.

    Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah resmi menetapkan Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Pengumuman ini sudah disampaikan beberapa waktu lalu saat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 1446 H.

    Menurut Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Sayuti, keputusan ini berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Sementara pemerintah menggabungkan metode hisab dan rukyatul hilal.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menahan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah (DTI) yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) mantan caleg PDIP, Harun Masiku (HM).

    Padahal Hasto telah ditahan KPK sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, Sekjen PDIP itu telah diseret ke meja hijau untuk menjalani persidangan.

    Terkait hal ini, Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihaknya belum menahan DTI karena masih dalam proses penyidikan berbarengan dengan Harun Masiku yang saat ini masih dalam perburuan.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 20 Maret 2025:

    Rapat Kerja Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR membahas RUU TNI di hotel mewah menuai protes. Tak cuma menuai kritik soal efisiensi, draft usulan RUU TNI juga dinilai berbahaya karena tidak senapas dengan penghapusan dwifungsi militer.

  • Menag Tolak Tegas Praktik Suap dalam Promosi Jabatan

    Menag Tolak Tegas Praktik Suap dalam Promosi Jabatan

    loading…

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen untuk memberantas praktik suap dalam promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Foto/Ist

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen untuk memberantas praktik suap dalam promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menandatangani Surat Keputusan (SK) promosi bagi siapa pun yang terbukti melakukan praktik tidak etis.

    “Saya tidak akan mempromosikan seseorang hanya karena memiliki koneksi. Lebih baik mengangkat orang yang masih perlu belajar tetapi memiliki integritas daripada orang yang cakap tetapi korup,” ujar Menag dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen Bimas Islam 2025 yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Menurut Menag, jabatan adalah amanah yang harus diperoleh dengan cara yang benar. Ia menegaskan bahwa promosi harus didasarkan pada kompetensi, dedikasi, dan integritas, bukan kedekatan atau kepentingan pribadi. Ia berharap lingkungan Kemenag semakin bersih dari praktik korupsi dan semakin profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat.

    “Jika garis tangan kita memang ditakdirkan untuk naik jabatan, maka itu akan datang dengan sendirinya. Yang terpenting adalah bekerja dengan jujur dan ikhlas demi kemaslahatan umat,” tegasnya.

    Selain itu, Menag juga mendorong seluruh jajaran Ditjen Bimas Islam untuk lebih profesional dalam melayani umat. Ia menyebut, Ditjen Bimas Islam merupakan wajah depan Kemenag, sehingga harus menjadi contoh bagi unit lainnya. Karenanya, ia mengingatkan pentingnya kebijakan berbasis data dalam setiap pengambilan keputusan.

    “Jangan membuat kebijakan yang terlalu melangit tanpa dasar kuantitatif yang kuat. Sebelum mengambil keputusan, lakukan survei agar kebijakan kita benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pemanfaatan teknologi saat ini, imbuhnya, memungkinkan akses cepat terhadap sejumlah informasi. Dengan memanfaatkan data dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan yang dibuat bisa lebih akurat dan tepat sasaran.

    “Teknologi sudah sangat maju. Dengan membuka internet, kita bisa mengetahui data terbaru secara akurat, cepat, dan terpercaya,” tandasnya.

    (shf)

  • Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit

    Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Komandan Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Mayjen TNI Yusman Madayun menyampaikan bahwa pemerintah memastikan penyegelan dan penguasaan lahan milik perusahaan besar swasta (PBS) sektor perkebunan sawit tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyitaan yang dilakukan tidak serta merta menghentikan operasional perusahaan. Pengelolaan lahan yang telah diambil alih akan tetap berjalan sebagaimana mestinya di bawah manajemen baru, sehingga tidak ada dampak negatif terhadap karyawan,” kata Yusman dalam keterangannya yang diterima di Sampit, Kamis.

    Yusman telah memimpin penertiban kawasan hutan di sejumlah PBS di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur sejak awal Maret 2025.

    Penertiban dilakukan terhadap lahan yang penguasaannya dinilai tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

    Pemerintah telah mengantisipasi segala potensi dampak dari kebijakan ini, termasuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan normal usai penyitaan.

    Tim Satgas Garuda PKH bersama Tim Transisi pun telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja.

    “Selain itu, pemerintah menjamin bahwa hak-hak pekerja tetap dipenuhi, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), dengan memastikan perusahaan yang dikelola tetap beroperasi,” lanjutnya.

    Selanjutnya, pemerintah akan menunjuk pengelola baru yang akan mengambil alih manajemen perusahaan dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan pekerja.

    Sebagai bentuk perlindungan lebih lanjut, telah dipastikan adanya kepastian Jaminan Pemutusan Kerja (JPK) serta Jaminan Hari Tua (JHT) bagi seluruh karyawan yang terdampak.

    Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh isu yang menyebutkan bahwa penyitaan ini akan berujung pada PHK massal.

    Pemerintah memastikan kebijakan ini telah dikaji secara matang agar tidak merugikan masyarakat, khususnya pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan sawit.

    “Satgas bekerja dengan penuh pertimbangan dan telah memikirkan dampak sosial serta ekonomi dari penyitaan lahan ini. Dengan adanya Tim Transisi, operasional perusahaan tetap berlangsung dan kewajiban terhadap pekerja, termasuk pembayaran THR, tetap dipenuhi,” demikian Yusman.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit

    Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Komandan Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Mayjen TNI Yusman Madayun menyampaikan bahwa pemerintah memastikan penyegelan dan penguasaan lahan milik perusahaan besar swasta (PBS) sektor perkebunan sawit tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyitaan yang dilakukan tidak serta merta menghentikan operasional perusahaan. Pengelolaan lahan yang telah diambil alih akan tetap berjalan sebagaimana mestinya di bawah manajemen baru, sehingga tidak ada dampak negatif terhadap karyawan,” kata Yusman dalam keterangannya yang diterima di Sampit, Kamis.

    Yusman telah memimpin penertiban kawasan hutan di sejumlah PBS di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur sejak awal Maret 2025.

    Penertiban dilakukan terhadap lahan yang penguasaannya dinilai tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

    Pemerintah telah mengantisipasi segala potensi dampak dari kebijakan ini, termasuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan normal usai penyitaan.

    Tim Satgas Garuda PKH bersama Tim Transisi pun telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja.

    “Selain itu, pemerintah menjamin bahwa hak-hak pekerja tetap dipenuhi, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), dengan memastikan perusahaan yang dikelola tetap beroperasi,” lanjutnya.

    Selanjutnya, pemerintah akan menunjuk pengelola baru yang akan mengambil alih manajemen perusahaan dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan pekerja.

    Sebagai bentuk perlindungan lebih lanjut, telah dipastikan adanya kepastian Jaminan Pemutusan Kerja (JPK) serta Jaminan Hari Tua (JHT) bagi seluruh karyawan yang terdampak.

    Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh isu yang menyebutkan bahwa penyitaan ini akan berujung pada PHK massal.

    Pemerintah memastikan kebijakan ini telah dikaji secara matang agar tidak merugikan masyarakat, khususnya pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan sawit.

    “Satgas bekerja dengan penuh pertimbangan dan telah memikirkan dampak sosial serta ekonomi dari penyitaan lahan ini. Dengan adanya Tim Transisi, operasional perusahaan tetap berlangsung dan kewajiban terhadap pekerja, termasuk pembayaran THR, tetap dipenuhi,” demikian Yusman.

    Sumber : Antara

  • Jumlah Penumpang Pesawat Lebaran 2025 Diprediksi Tumbuh, Tembus 6,18 Juta Jiwa

    Jumlah Penumpang Pesawat Lebaran 2025 Diprediksi Tumbuh, Tembus 6,18 Juta Jiwa

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan memproyeksikan jumlah penumpang pesawat udara meningkat 12% pada Angkutan Lebaran 2025 dibandingkan dengan jumlah penumpang pada periode yang sama tahun lalu. 

    Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa memprediksi terjadi peningkatan penumpang pesawat udara pada periode Angkutan Lebaran 2025 sebesar 12% dengan total penumpang sebanyak 6.186.298 dibanding angkutan lebaran 2024 sebanyak 5.529.659 penumpang. 

    Adapun perkiraan jumlah penumpang pesawat udara selama posko terpadu Angleb 2025 untuk penumpang domestik sebanyak 4.951.391 dan internasional sebanyak 1.234.907 penumpang. 

    “Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 dan puncak arus balik pada tanggal 6 April 2025,” kata Lukman, dikutip Jumat (21/3/2025). 

    Lukman juga memastikan kebutuhan kapasitas angkutan udara pada periode Angkutan Lebaran 2025 telah tercukupi, di mana dari proyeksi jumlah penumpang yang ada dibutuhkan 325 armada pesawat udara, sementara saat ini tersedia 404 armada yang siap beroperasi, sehingga layanan penerbangan reguler dinilai mampu mengakomodasi lonjakan penumpang dengan optimal.

    Ditjen Perhubungan Udara juga akan melakukan pemantauan di 60 bandar udara terdiri dari 25 Bandar Udara yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, 1 bandar Udara yang dikelola oleh Pemda, dan 34 bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia. 

    Selain itu Lukman juga mengingatkan selain persiapan fasilitas sarana, prasarana dan personel, hal lain yang perlu diantisipasi yaitu cuaca ekstrim dengan mempersiapkan Contingency Plan jika terjadi Accident dan Force Majeure (bencana alam), ancaman keamanan dan ketertiban. Begitupun dengan pelayanan delay management.

    Adapun secara keseluruhan, pergerakan masyarakat selama Lebaran 2025 diprediksi akan mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 146,48 juta jiwa dengan margin error 2,7%.

    Selama periode Lebaran 2025, mobil pribadi menjadi pilihan utama dengan pangsa 23% atau sekitar 33,69 juta orang. Bus menempati posisi kedua dengan 16,9% atau 24,76 juta orang, disusul kereta api antarkota 16,1% atau 23,58 juta orang, pesawat 13,5% atau 19,77 juta orang, dan sepeda motor 8,7% atau 12,74 juta orang.

    Selain itu, moda transportasi lainnya yang juga digunakan selama Lebaran adalah mobil sewa, mobil travel, kapal laut, kapal penyeberangan, hingga kereta cepat.

  • Berisiko Terdampar di ISS seperti Suni Williams dan Butch Wilmore, Terkuak Gaji Astronaut NASA – Halaman all

    Berisiko Terdampar di ISS seperti Suni Williams dan Butch Wilmore, Terkuak Gaji Astronaut NASA – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua astronaut badan antariksa Amerika Serikat (NASA), Suni Williams dan Butch Wilmore, yang awalnya dijadwalkan meluncur ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) dalam misi uji terbang pada Juni 2024, mengalami perpanjangan masa tugas yang jauh di luar perkiraan. 

    Misi yang awalnya dirancang hanya berlangsung lebih dari seminggu berubah menjadi perjalanan luar angkasa selama 286 hari akibat kerusakan pada beberapa pendorong kapsul Starliner Boeing Calypso.

    Setelah penundaan yang cukup lama, kedua astronaut ini akhirnya berhasil kembali ke Bumi pada 18 Maret 2025.

    Bagi kebanyakan orang, situasi ini mungkin terdengar seperti mimpi buruk, namun bagi para astronaut, ini adalah bagian dari risiko yang melekat pada profesi mereka.

    Meski penuh tantangan dan bahaya, gaji yang diterima oleh para astronaut NASA ternyata tidak sebesar yang dibayangkan.

    Berdasarkan tingkat gaji NASA tahun 2024, seorang astronaut menerima bayaran sekitar 152.258 dolar AS atau setara dengan Rp2,5 miliar per tahun.

    Jumlah ini sepertinya besar, tetapi jika dibandingkan dengan risiko yang dihadapi—mulai dari ancaman teknis, kondisi psikologis selama di orbit, hingga kemungkinan kegagalan misim, gaji ini bisa dikatakan relatif rendah.

    Terungkap fakta, astronaut tidak mendapatkan tambahan kompensasi untuk lembur atau kondisi kerja yang berbahaya.

    Mantan astronaut NASA, Mike Massimino, mengatakan kepada MarketWatch bahwa tidak ada upah bahaya, tidak ada lembur, dan tidak ada waktu kompensasi untuk mereka yang bekerja dalam kondisi ekstrem di luar angkasa.

    NASA mengonfirmasi kepada Fortune, seorang astronaut hanya dibayar untuk 40 jam kerja per minggu, tanpa tambahan bayaran untuk hari libur atau akhir pekan.

    Bahkan, tunjangan insidental yang mereka terima selama berada di luar angkasa hanya sekitar 5 dolar per hari, sehingga totalnya hanya sekitar 1.430 dolar AS untuk 286 hari di orbit.

    Sebagai perbandingan, gaji tahunan seorang bankir di New York bisa mencapai 111.000 dolar AS atau Rp1,82 miliar, sementara seorang konsultan bisa mendapatkan hingga 137.000 dolar AS atau Rp2,25 miliar tanpa risiko terjebak di luar angkasa selama berbulan-bulan.

    Dedikasi Seumur Hidup

    Meskipun gaji yang diterima tidak sebanding dengan risikonya, profesi astronaut tetap menjadi impian bagi banyak orang, bagi Williams dan Wilmore, menjadi astronaut bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang dedikasi terhadap eksplorasi luar angkasa dan sains.

    Profesi ini masih menarik banyak anak di seluruh dunia. Menurut studi Lego pada 2019, lebih dari 10 persen anak-anak di AS dan Inggris masih bercita-cita menjadi astronaut, menunjukkan betapa profesi ini tetap menjadi simbol petualangan dan kemajuan sains.

    Pada akhirnya, meskipun gaji mereka tidak sebesar profesi lain yang lebih aman, astronaut seperti Williams dan Wilmore terus menjalankan tugasnya dengan penuh semangat.

    Dedikasi mereka membuktikan bahwa eksplorasi luar angkasa bukan hanya pekerjaan, melainkan panggilan jiwa yang menuntut pengorbanan besar demi kemajuan ilmu pengetahuan dan umat manusia.

     

  • Perampokan kekayaan negara ancam demokrasi dan kedaulatan RI

    Perampokan kekayaan negara ancam demokrasi dan kedaulatan RI

    Foto Istimewa

    Perampokan kekayaan negara ancam demokrasi dan kedaulatan RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 23:50 WIB

    Elshinta.com – Isu perampokan kekayaan negara mencuat dalam diskusi bertajuk “Merampok Indonesia, Merobek Merah Putih Kita”, yang digelar Barikade 98 di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (20/3). Acara ini menjadi ajang bagi para aktivis, pakar hukum, dan tokoh nasional, untuk membedah praktik mafia yang diduga menggerogoti sumber daya negara.

    Budayawan Erros Djarot menilai, hukum di Indonesia semakin kehilangan taring, saat berhadapan dengan mafia ekonomi. Sebab itu, kata dia, rakyat tak boleh tinggal diam dan harus bersatu melawan kejahatan sistematis ini.

     

    “Kalau hukum tidak bisa menyentuh mereka, kita yang harus bertindak! Jangan biarkan negara dikuasai oleh segelintir orang rakus. Ini bukan lagi sekadar persoalan korupsi, tapi sudah menjadi perampokan sistematis yang mengancam masa depan bangsa!” seru Erros dengan penuh semangat.

    Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengingatkan, praktik penguasaan sumber daya oleh segelintir elit bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya, konstitusi mengamanatkan, kekayaan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

     

    “Tapi, apa yang terjadi sekarang? Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin terpinggirkan. Jika ini terus dibiarkan, kita akan kehilangan identitas sebagai bangsa yang berdaulat,” tegasnya.

    Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tak kalah geram. Menurut dia, pemberantasan korupsi saat ini semakin dilemahkan, dan para mafia ekonomi semakin leluasa menguasai aset negara.

     

    “KPK harus kembali ke jalurnya! Mafia-mafia ini harus ditindak, bukan diberi perlindungan. Kita tidak bisa hanya berharap pada aparat hukum yang makin tumpul, rakyat harus bersuara dan ikut mengawal,” cetusnya.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Imanuel Ebenazer, mengapresiasi semangat para aktivis dalam menjaga demokrasi tetap hidup. Menurut dia, para aktivis harus tetap bersuara, karena negara ini dibangun dengan pajak rakyat.

     

    “Saya senang bisa hadir di sini. Suasana demokrasi kita masih sehat, karena kritik terus hidup. Jangan pernah takut untuk mengkritik, karena kritik adalah bagian dari demokrasi dan Brigade 98 adalah aset,” ujarnya.

     

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Barikade 98, Agus Salahudin mengapresiasi kehadiran para pendekar demokrasi dalam diskusi yang diinisiasi pihaknya. Dia juga menyoroti pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang dilakukan Pemetintah dan DPR.

     

    Menurut Agus, pengesahan UU tersebut langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Terlebih, langkah itu dilakukan di tengah situasi global dan kawasan, yang berada dalam ancaman perang.

     

    “TNI dan Komisi 1 DPR gagal membaca perubahan Geostrategi dan Geopolitik, khususnya ancawan perang antar kawasan. Dalam situasi saat ini, harusnya TNI fokus pada tugas pertahanan negara,” tegasnya. (LUT)

    Sumber : Radio Elshinta

  • 41.287 Warganet Teken Petisi Online Tolak UU TNI

    41.287 Warganet Teken Petisi Online Tolak UU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Tak hanya melalui aksi demonstrasi, penolakan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) juga dilakukan secara daring. Petisi yang diinisiasi oleh Imparsial Indonesia telah ditandatangani oleh 41.287 orang per Jumat pagi (21/3/2025) pukul 07.34 WIB.

    Mengutip laman change.org pada Jumat (21/3), inisiatif ini muncul karena revisi undang-undang tersebut dinilai tidak memiliki urgensi untuk mendorong transformasi TNI ke arah yang lebih profesional. Sebaliknya, revisi ini justru dianggap melemahkan profesionalisme militer.

    “Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil,” tulisnya. 

    Imparsial menilai bahwa semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurutnya, agenda revisi UU tersebut lebih penting dibandingkan RUU TNI. 

    Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa RUU TNI dapat mengembalikan dwifungsi TNI. Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah

    “Seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dan Perempuan dalam akses posisi-posisi strategis,” ungkap mereka. 

    Lebih mengkhawatirkan lagi, mereka menuturkan bahwa RUU TNI hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR. Pasalnya, jika TNI ingin operasi militer selain perang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

    Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kewenangan serta tumpang tindih dengan lembaga lain dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri.

    “Secara tersirat, perubahan pasal itu merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan wakil rakyat oleh TNi dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil,” ujarnya. 

  • 10 Dedi Mulyadi Jelaskan Cara Kirim Parsel ke Dirinya agar Banyak Orang Bahagia Bandung

    10 Dedi Mulyadi Jelaskan Cara Kirim Parsel ke Dirinya agar Banyak Orang Bahagia Bandung

    Dedi Mulyadi Jelaskan Cara Kirim Parsel ke Dirinya agar Banyak Orang Bahagia
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    dalam momen Lebaran tahun ini mengajak para relasi dan sahabatnya untuk mengganti tradisi pengiriman parsel kepadanya dengan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.
    “Saya ingin menyampaikan kepada relasi, sahabat, dan teman saya, yang biasa kirim parsel, mohon dengan sangat ditukar ya,” ujar Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang
    Kompas.com
    , Jumat (21/3/2025).
    Menurutnya, mereka yang akan mengirim parsel ke Dedi Mulyadi agar mendata orang-orang tidak mampu di sekitarnya. Kemudian parsel itu diberikan kepada mereka, misalnya, senilai Rp150.000 untuk setiap orang, dengan minimal 10 orang penerima.
    Setelah itu, para sahabat dan relasinya cukup mengirimkan kartu ucapan Lebaran kepadanya, disertai dengan daftar nama atau foto penerima parsel tersebut.
    “Misalnya, ini foto Mak Icih yang diberi, ini Mak Amah, Sarnilem, Ki Jumadi, ini Teh Neni yang dikirim. Kalau seperti itu, kayaknya sih yang niatnya kirim parsel ke saya membawa kebahagiaan bagi banyak orang,” katanya.
    Dedi menegaskan bahwa kebahagiaan Lebaran bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat luas.
    “Surat cinta itu—kartu Lebaran dengan nama atau foto orang tak mampu yang dikirimi parsel—bagi saya adalah surat yang paling berharga. Kenapa? Karena Lebaran tahun ini bukan membahagiakan diri saya, anak saya, dan keluarga saya, tetapi telah membahagiakan banyak orang,” ujarnya.
    Ia pun berterima kasih kepada para sahabatnya yang berpartisipasi dalam gerakan ini dan mengingatkan masyarakat yang akan mudik untuk selalu berhati-hati.
    “Hatur nuhun ya, semoga pagi ini kita senantiasa sehat, lancar, dan yang akan mudik hati-hati di jalan. Sopir becak, andong, angkot, sekarang diam dulu di rumah seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gunung Lewotobi Laki-Laki 5 Kali Meletus Pagi Ini Jumat 21 Maret 2025

    Gunung Lewotobi Laki-Laki 5 Kali Meletus Pagi Ini Jumat 21 Maret 2025

    Liputan6.com, Flores – Setelah adanya letusan besar, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT kembali naik level dari Level III Siaga ke Level IV Awas.

    Petugas Pos Pengamatan Gunung Lewotobi melaporkan, hingga pagi ini, Jumat (21/3/2025), Gunung Lewotobi Laki-Laki tercatat sudah lima kali meletus dengan amplitudo : 11-47.3 mm dan durasi : 56-212 detik.

    “Teramati 5 kali letusan dengan tinggi 500-2500 m dan warna asap kelabu. Endapan lava kearah Barat-Barat laut sejauh lk. 3800 meter dari pusat erupsi. Teramati sinar api di sekitar puncak gunung api Lewotobi Laki-Laki,” ujar petugas Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Emanuel Rofinus Bere, Jumat (21/3/2025).

    Ia mengatakan, erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar juga di Pos Pengamatan Gunungapi Lewotobi Laki-laki.

    “Hembusan berjumlah 19, amplitudo : 3.7-47.3 mm. Gunung jelas hingga kabut 0-I. Asap kawah bertekanan sedang hingga kuat teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi 500-2500 m di atas puncak kawah,” jelasnya.

    Emanuel mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/wisatawan dilarang tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 Km dari pusat erupsi G. Lewotobi Laki-laki dan sektoral Barat Daya – Utara – Timur Laut sejauh 8 Km.

    Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki diimbau juga mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng jaya, Boru, Nawakote.