Xcloud.id

Blog

  • ExxonMobil Targetkan RI Jadi Pusat Pengembangan Industri Petrokimia

    ExxonMobil Targetkan RI Jadi Pusat Pengembangan Industri Petrokimia

    Bisnis.com, JAKARTA – ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menjajaki peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan industri petrokimia di Asia.

    VP Public & Government Affairs EMCL Dave A. Seta mengatakan, pihaknya dan pemerintah Indonesia tengah melakukan kerja sama untuk melihat potensi bisnis petrokimia tersebut. Dia mengharapkan Asia menjadi pusat pertumbuhan industri polimer pada 20 hingga 30 tahun ke depan.

    “Tujuannya adalah kita melihat Indonesia menjadi salah satu tempat untuk pengembangan petrokimia di kawasan [Asia],” ucap Dave dalam acara media briefing di Jakarta, dikutip Kamis (20/3/2025).

    Pada Januari 2025, ExxonMobil secara resmi menyatakan keseriusannya untuk membangun industri petrokimia dan carbon capture storage atau CCS alias ‘gudang karbon’, dengan nilai investasi awal US$10 miliar atau sekitar Rp163,2 triliun.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) menjadi bentuk komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

    “Proyek ini memiliki nilai strategis yang sangat besar, dengan estimasi nilai sebesar US$10 miliar, dan kami berharap proyek ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Indonesia di berbagai sektor,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (22/1/2025).

    Investasi awal itu untuk pembangunan industri petrokimia yang berfokus pada plastik dan sintetik fiber. ExxonMobil juga selanjutnya berkomitmen membangun gudang karbon atau CCS, yang menurut Kemenko Perekonomian bernilai US$5 miliar.

    Terkait lokasi pembangunan, pemerintah dan ExxonMobil masih mencari lokasi yang tepat di Sunda Asri atau antara Selat Sunda dan Laut Jawa.

  • Kedepankan Supremasi Sipil, Tak Ada Dwifungsi

    Kedepankan Supremasi Sipil, Tak Ada Dwifungsi

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang RUU TNI akan mengedepankan supremasi sipil sebagai penegasan tidak mengembalikan dwifungsi TNI atau ABRI.

    “Kami pada terakhir kali melakukan dialog dengan koalisi masyarakat sipil, kami juga sudah sepakat sama-sama bahwa kami mengedepankan supremasi sipil supaya kemudian sama-sama meyakini bahwa dalam RUU TNI ini tidak ada kembalinya dwifungsi,”ucapnya.

    Ia juga menekankan bahwa sejumlah pasal yang dilakukan perubahan dalam penyusunan RUU TNI antara Komisi I DPR dengan Pemerintah tidak menyisipkan aturan yang dapat menghidupkan kembali RUU TNI seperti masa lalu.

    Selain itu, ia juga mengaku bahwa pihaknya sudah sedapat mungkin mengakomodasi aspirasi masyarakat luas dalam penyusunan RUU TNI melalui ruang-ruang dialog, baik itu kelompok mahasiswa, koalisi masyarakat sipil, sampai lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non-governmental organization (NGO).

    Dengan begitu, ia pun memandang adanya pro kontra atas RUU TNI yang muncul di tengah masyarakat tak ubahnya sebagai dinamika politik dalam berdemokrasi.

    “Ya, namanya juga dinamika juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah saja untuk yang masih belum menerima RUU TNI, tapi kami sudah melakukan upaya semaksimalnya, melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan beberapa atau sebagian besar elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan RUU TNI,” ucapnya.

    Sufmi pun menyakinkan draf RUU TNI yang tela diambil persetujuan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna akan bisa dijangkau oleh masyarakat.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen telah resmi menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20244 tentang RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia Dapat disetujui untuk disahkan? kata Puan Maharani.

    Pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban persetujuan dan disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

    Sebagai informasi, pada RUU TNI itu ada empat pon perubahan yakni Pasal 3 tentang kedudukan TNI yang tetap di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuataan.

    Lalu, strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

    Kemudian, Pasal 7 tentang operasi militer selain perang (OMSP) yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari 14 menjadi 16 tugas. Penambahan dua tugas ini untuk membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri.

    Perubahan ketiga adalah pada Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Pada undang-undang lama terdapat 10 bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif, sedangkan RUU tersebut bertambah menjadi 14 bidang jabatan sipil.

    Sebagai tambahan, jabatan itu bisa diisi prajurit TNI aktif berdasarkan permintaan kementerian/lembaga dan harus tunduk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Diluar itu, TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan jika akan mengisi jabatan.

    Perubahan terakhir adalah pada Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 5 tahun sedangkan perwira sampai pangkat kolonel sampai 58 tahun.

    Lalu, untuk perwira tinggi masa dinas diperpanjang khususnya bintang empat yakni menjadi 63 tahun dan maksimal 65 tahun. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Soroti Korupsi di Pertamina, Komisi III: Jangan Sensasional di Awal!

    Soroti Korupsi di Pertamina, Komisi III: Jangan Sensasional di Awal!

    Soroti Korupsi di Pertamina, Komisi III: Jangan Sensasional di Awal!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III
    DPR RI

    Rudianto Lallo
    meminta lembaga penegak hukum tidak sensasional dalam mengungkap kasus dugaan korupsi, termasuk perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada
    PT Pertamina
    Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Rudianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membongkar perkara korupsi murni dalam kerangka penegakan hukum.
    “Kami tentu menyoroti agar penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, apakah KPK, Kejaksaan, atau Polri, senantiasa meluruskan dan memurnikan hukumnya,” kata Rudianto, dalam acara Kompas.com Talks, Kamis (20/3/2025).
    Rudianto menekankan bahwa DPR sebagai pengawas kekuasaan bakal terus menyoroti tindakan lembaga penegak hukum dalam membongkar perkara dugaan tindak pidana korupsi.
    Ketua Fraksi Partai Nasdem ini pun meminta penegakan hukum tidak hanya menargetkan orang-orang tertentu.
    “Kita tidak mau penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan atau lembaga penegak hukum lainnya hanya dilakukan untuk menargetkan orang-orang tertentu, lalu kemudian melindungi orang-orang tertentu,” kata Rudianto.
    “Harapan kita setiap pengungkapan
    kasus korupsi
    itu betul-betul murni motifnya hukum, betul-betul pemberantasan korupsinya diluruskan, gitu. Jangan kemudian kesannya sensasional bombastis di awal dalam proses perjalanannya, kemudian itu melempem,” ucap dia.
    Rudianto pun menyinggung kasus korupsi tata kelola timah yang diusut Kejaksaan Agung.
    Ia menilai, perkara tersebut hanya bombastis di awal tanpa pembuktian yang kuat dalam proses persidangan.
    “Contoh kasus Timah (kerugian negara) Rp 300 triliun disebut dalam proses fakta persidangan hanya melibatkan pemain-pemain lapangannya saja, lalu tuntutannya tidak maksimal, malah dianulir oleh hakim pada tingkat banding menghukum lebih tinggi dari tuntutan,” kata Rudianto.
    “Kalau hakim memvonis lebih tinggi dari tuntutan, itu tamparan bagi Kejagung seharusnya. Jadi, pengungkapannya besar, tetapi fakta persidangan melempem, ini yang kita tidak mau terjadi,” tambah dia.
    Kasus yang terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 ditaksir telah merugikan keuangan negara senilai Rp 193,7 triliun.
    Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Dirut Pertamina Patra Niaga.
    Perbuatan tersebut melibatkan dua tersangka, yakni Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
    Total ada sembilan tersangka dalam kasus ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Vadel Badjideh Sempat Sakit di Tahanan, Kondisinya Kini Membaik

    Vadel Badjideh Sempat Sakit di Tahanan, Kondisinya Kini Membaik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kakak Vadel Badjideh, Bintang Badjideh, mengungkapkan, adiknya sempat jatuh sakit saat berada dalam tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan Bintang seusai menjenguk Vadel belum lama ini.

    “Vadel sempat sakit tiga hari yang lalu. Dia meriang, tetapi alhamdulillah sekarang sudah mulai sehat, meskipun suaranya masih agak bindeng,” ujar Bintang Badjideh, dikutip Kamis (20/3/2025).

    Bintang menjelaskan, keluarga telah membawa obat-obatan untuk membantu pemulihan Vadel Badjideh selama di tahanan.

    “Kami sudah membawakan obat, dan dia juga sudah minum. Sekarang kondisinya mulai membaik,” tambahnya.

    Meskipun sempat terserang flu, Vadel Badjideh tetap bertekad menjalankan ibadah puasa selama Ramadan.

    “Alhamdulillah, dia masih tetap puasa meskipun kondisi fisiknya kurang fit. Bahkan mama sempat bilang kalau tidak kuat, tidak perlu memaksakan diri, tetapi Vadel bilang dia tetap ingin berpuasa,” ungkap Bintang.

    Sebelumnya, Vadel Badjideh juga menulis surat untuk dua keponakannya, Queen dan Aimar. Dalam surat tersebut, ia berusaha menguatkan mereka dan berjanji akan segera pulang untuk bermain bersama lagi dalam waktu dekat.

  • UMKM Produsen Wewangian Binaan BRI Siap Harumkan Indonesia di Kancah Dunia

    UMKM Produsen Wewangian Binaan BRI Siap Harumkan Indonesia di Kancah Dunia

    Fajar.co.id, Jakarta — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas dan menembus pasar global. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan BRI UMKM EXPO(RT) 2025, ajang pameran akbar yang mempertemukan 1.000 UMKM binaan BRI terpilih dengan pasar nasional hingga internasional.

    Salah satu UMKM binaan BRI yang turut berpartisipasi adalah SWR, produsen pengharum ruangan asal Jakarta yang berhasil masuk dalam kategori Healthcare & Wellness. Kehadiran SWR menjadi bukti nyata bagaimana BRI mendorong pengusaha UMKM untuk terus berinovasi dan memperluas pasar.

    Pemilik SWR Deddy Suwardi menceritakan awal mula usahanya yang terinspirasi dari bisnis cuci mobil hingga akhirnya mengembangkan produk wewangian yang kini menjadi andalan SWR.

    “Saya mengerjakan sendiri seluruh proses produksi, mulai dari mencari bahan baku hingga melakukan uji coba. Produk reed diffuser ini memang membutuhkan waktu dalam proses pengembangannya,” tuturnya.

    Dari sisi omzet, secara bulanan SWR mampu meraih pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pameran ini menjadi momentum strategis untuk memperluas pasar sekaligus mendorong rencana ekspansi bisnisnya ke tingkat global. 

    “Rencana ekspor pada 2026, target saya produk ini dapat masuk ke seluruh store dan dipasarkan melalui pameran seperti BRI UMKM EXPO(RT), karena strategi pemasaran saya memang melalui pameran. Selain itu, selama pameran, eksposur di media online juga ikut meningkat,”ungkapnya.

  • PLN Ungkap Titik Kepadatan SPKLU saat Mudik Lebaran Tahun Ini

    PLN Ungkap Titik Kepadatan SPKLU saat Mudik Lebaran Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) mengungkapkan sejumlah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang berpotensi padat selama masa mudik Lebaran tahun ini.

    Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto menuturkan, untuk arah Jakarta menuju area tengah dan timur Jawa, kepadatan SPKLU akan terjadi Cirebon, Batang, Semarang, hingga Ngawi.

    Sebab, pada area tersebut baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari Jakarta mulai menipis.

    “Kami melakukan experience itu dan di tempat-tempat tadi, sekitar Cirebon, kemudian Batang, Semarang, kemudian kalau di Jawa Timur itu di Ngawi, Madiun,” kata Adi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (20/3/2025).

    Oleh karena itu, pihaknya akan memperbanyak jumlah SPKLU di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, sejumlah SPKLU di kantor PLN setempat pun akan dikerahkan.

    Selain di Jawa, Adi juga menyebut kepadatan pengisian SPKLU berpotensi terjadi di Bali. Sementara itu, untuk area Sumatra kepadatan SPKLU berpotensi terjadi Lampung, Palembang, sampai Medan. 

    “Medan juga termasuk banyak sehingga kami juga menyediakan sepanjang tol di Sumatra, kemudian kota-kota di tempat-tempat keramaian di kota-kota tersebut,” tutur Adi.

    PLN mencatat jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan listrik diperkirakan melonjak hingga 5 kali lipat pada periode libur Idulfitri 1446 Hijriah. 

    Dalam hal ini, PLN telah menambah jumlah SPKLU hingga 7,5 kali lipat di titik-titik dengan okupansi tertinggi pada jalur mudik Trans Sumatra dan Jawa.

    Perinciannya, PLN telah menyediakan total 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik strategis di seluruh Indonesia, sedangkan untuk jalur mudik Trans Sumatra dan Jawa, PLN menyediakan sebanyak 1.000 unit SPKLU di 615 lokasi. 

  • Teknologi Mutakhir Nonfiksi, Pasukan Ukraina Pamer PDL Anti-Panas Tipu Citra Termal hingga Drone – Halaman all

    Teknologi Mutakhir Nonfiksi, Pasukan Ukraina Pamer PDL Anti-Panas Tipu Citra Termal hingga Drone – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Infanteri Bermotor Terpisah ke-56 Ukraina Mariupol berinovasi dengan memperkenalkan pakaian anti-panas yang membuat tentara hampir tidak terlihat oleh pencitra termal dan drone musuh.

    Media pers brigade tersebut memamerkannya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) kepada publik pada Rabu (19/3/2025).

    Sebuah video yang dipublikasikan di halaman brigade menunjukkan keefektifan pakaian inovatif ini.

    Dikutip dari Defence Express, pakaian ini sangat penting bagi unit pengintaian, kelompok penyerang, penembak jitu, dan tim evakuasi.

    Dalam situasi pertempuran, di mana satu gerakan yang tidak perlu dapat berarti hidup atau mati, kemampuan untuk tetap tidak terdeteksi sangatlah penting.

    “Ini bukan fiksi ilmiah—ini adalah kenyataan peperangan modern. Pakaian anti-panas mengubah aturan medan perang, membuat tentara tidak terlihat oleh pencitra termal dan drone musuh,” demikian bunyi pernyataan seperti diberitakan Defence Express.

    Dirancang untuk menutupi panas tubuh, pakaian anti-panas ini membuat pemakainya tidak terdeteksi berbagai radar.

    Mulai dari perangkat penglihatan malam, pencitra termal, dan UAV pengintai.

    Efektivitasnya telah dikonfirmasi dalam pertempuran.

    “Teknologi ini sangat penting bagi kelompok penyerang, unit pengintaian, penembak jitu, dan bahkan misi evakuasi. Dan ini baru permulaan,” kata brigade tersebut.

    Pengembang di balik kamuflase ini membagikan beberapa detail tentang inovasi mereka.

    Menurut Oleksandr, pendiri proyek Rozvidka, pakaian ini membantu tentara bergerak maju tanpa diketahui menuju posisi yang dikuasai musuh, di mana deteksi termal merupakan risiko serius.

    Fitur ini sangat berguna dalam cuaca dingin, saat tanda-tanda termal lebih menonjol.

    “Setelan kami mencerminkan tanda termal lingkungan sekitar dan berfungsi seperti bunglon,” kata pendiri proyek Rozvidka.

    Ranjau Sepanjang Batas Rusia-Belarusia

    Polandia bermaksud menempatkan ranjau anti-personel di sepanjang perbatasannya dengan Rusia dan Belarusia sebagai bagian dari proyek Perisai Timur.

    Seperti dilansir European Pravda, Wakil Menteri Pertahanan Polandia Paweł Bejda mengumumkan hal ini saat wawancara dengan RMF24 .

    Pernyataan tersebut muncul saat Lithuania, Latvia, Estonia, dan Polandia mengumumkan niat mereka pada tanggal 18 Maret untuk menarik diri dari Konvensi Pelarangan Ranjau Antipersonel Ottawa.

    “Kami tidak punya pilihan lain. Situasi di perbatasan sangat serius. Saya mengacu pada perbatasan Polandia-Belarusia dan Polandia-Rusia… Ini akan menjadi salah satu elemen kunci Perisai Timur,” kata Bejda.

    Menurutnya, Polandia saat ini tidak memiliki ranjau antipersonel, tetapi memiliki kemampuan untuk memproduksinya.

    “Pabrik-pabrik Grup Persenjataan Polandia akan memproduksi ranjau, tetapi saya tidak ingin membahas detailnya. Pesanan tersebut melibatkan beberapa ratus ribu unit, dan kita bahkan bisa berbicara tentang satu juta,” kata Bejda.

    Mengomentari rencana Negara Baltik dan Polandia untuk menarik diri dari perjanjian pelarangan ranjau antipersonel, Menteri Luar Negeri Estonia Margus Tsahkna pun memberi pernyataan.

    “Adalah salah untuk melarang diri kita sendiri menggunakan senjata yang siap digunakan Rusia untuk melawan kita.”

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.121:
    Zelensky Skeptis terhadap Janji Putin Menghentikan Serangan

    Zelensky menyatakan skeptis terhadap niat baik Presiden Rusia Vladimir Putin setelah serangan terbaru yang dilancarkan Moskow.

    Pada Rabu (19/3/2025) malam, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan, Rusia kembali meluncurkan serangan rudal dan pesawat nirawak yang menewaskan satu orang serta merusak dua rumah sakit.

    Layanan kereta api nasional juga melaporkan infrastruktur energi di wilayah Dnipropetrovsk terkena dampak serangan tersebut.

    Serangan ini terjadi hanya sehari setelah Putin menyatakan kesediaannya untuk menghentikan serangan serupa di Ukraina.

    Tindakan Rusia yang langsung membalas dengan serangan baru membuat Zelensky meragukan kejujuran pernyataan Putin.

    “Kata-kata Putin tentang penghentian serangan bertentangan dengan kenyataan,” ujar Zelensky, seperti dikutip dari laporan media setempat.

    Ketegangan antara kedua negara terus meningkat, meskipun ada upaya diplomasi yang dilakukan berbagai pihak.

    Pemimpin Eropa Skeptis terhadap Gagasan Gencatan Senjata Trump-Putin

    Para pemimpin Eropa merespons dengan skeptis terhadap gagasan gencatan senjata terbatas yang diusulkan oleh Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Mereka menilai gagasan ini menunjukkan kalau Rusia tidak serius dalam mencari penyelesaian damai atas konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun, sebagaimana dilaporkan oleh Sam Jones.

    Tuntutan luas yang diajukan Putin dalam gencatan senjata tersebut mencakup kondisi yang dianggap tidak adil bagi Ukraina.

    Di antaranya adalah membiarkan militer Ukraina dalam keadaan melemah dan rentan, tanpa akses terhadap senjata atau intelijen dari Barat, serta dengan pasukan yang terkuras akibat perang berkepanjangan.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan langkah yang diajukan Rusia tidak mencerminkan niat untuk mencapai perdamaian yang adil.

    “Jelas Rusia tidak benar-benar ingin membuat konsesi apa pun,” ujar Kallas.

    Soal tuntutan Kremlin agar Ukraina menghentikan persenjataannya, ia menyebutnya sebagai hal yang tidak dapat diterima.

    Para pemimpin Eropa lainnya juga menyatakan kekhawatiran mereka jika gencatan senjata semacam ini hanya akan menguntungkan Rusia dengan memberikan waktu bagi Moskow untuk memperkuat posisinya di medan perang.

    Mereka menilai sebenarnya kesepakatan seperti ini berpotensi menjadi jebakan bagi Ukraina yang justru semakin memperlemah pertahanannya.

    Sementara itu, Washington telah menegaskan akan terus mendukung Kyiv dengan bantuan militer dan intelijen.

    Pemerintah Amerika Serikat juga menegaskan perjanjian damai jangka panjang harus didasarkan pada keadilan dan kedaulatan Ukraina, bukan pada keuntungan sepihak yang menguntungkan Rusia.

    Trump Usulkan AS Kelola Pembangkit Nuklir Ukraina, Zelensky Beri Respons

    Trump mengatakan kepada Zelensky pada Rabu (19/3/2025), Amerika Serikat dapat memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

    Zelensky menanggapi pernyataan tersebut dengan menegaskan pembicaraan mereka hanya menyangkut satu pembangkit listrik, yaitu Zaporizhzhia, yang saat ini berada di bawah pendudukan Rusia.

    “Kami hanya berbicara tentang satu pembangkit listrik, yang berada di bawah pendudukan Rusia,” ujar Zelensky, seperti dikutip dari berbagai sumber.

    Zaporizhzhia adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa dan telah menjadi titik konflik utama dalam perang antara Rusia dan Ukraina.

    Sementara itu, Gedung Putih menegaskan mereka telah meninggalkan gagasan untuk mengambil alih kekayaan mineral Ukraina sebagai bagian dari negosiasi gencatan senjata.

    “Kami sekarang fokus pada perjanjian damai jangka panjang,” kata juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.

    Belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai bagaimana usulan Trump ini akan memengaruhi proses negosiasi yang sedang berlangsung.

    Kyiv Siap Hentikan Serangan ke Infrastruktur Rusia, Zelensky Beri Syarat

    Zelensky menyatakan Kyiv siap menghentikan serangan terhadap jaringan dan infrastruktur energi Rusia.

    Dia menegaskan keputusan ini bergantung pada kesepakatan yang jelas terkait fasilitas mana saja yang akan masuk dalam perjanjian penghentian serangan.

    Dalam pernyataan yang dilaporkan oleh Shaun Walker dan Pjotr Sauer, Zelensky mengisyaratkan ia belum mempertimbangkan gencatan senjata secara menyeluruh.

    Sebaliknya, ia menyebut gencatan senjata terhadap infrastruktur dapat segera dilakukan dengan syarat yang telah ditentukan.

    Tim kepresidenan Ukraina disebut tengah menyiapkan daftar fasilitas yang akan diajukan kepada Amerika Serikat sebagai bagian dari pembahasan ini.

    Zelensky juga menekankan gencatan senjata tidak hanya mencakup fasilitas energi tetapi juga infrastruktur sipil yang terdampak akibat serangan.

    Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang diumumkan.

    Zelensky Umumkan Pertemuan dengan Perwakilan AS di Arab Saudi

    Perwakilan Ukraina dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat di Arab Saudi minggu ini untuk melanjutkan diskusi mengenai gencatan senjata sementara.

    Hal ini diumumkan oleh Zelensky dalam percakapan daring dengan wartawan pada Rabu (19/3/2025).

    Zelensky menyatakan Ukraina tengah mempersiapkan daftar infrastruktur yang dianggap sebagai “prioritas dan sipil” yang menjadi target serangan Rusia.

    Daftar tersebut akan disampaikan dalam pertemuan dengan tim teknis yang berangkat sesuai jadwal.

    “Kami akan menyiapkan daftarnya, dan tim teknis akan berangkat segera setelah kelompok-kelompok tersebut merasa nyaman.

    “Pertemuan akan dilakukan pada salah satu hari di akhir pekan, Jumat, Sabtu, atau Minggu,” ujar Zelensky.

    Sementara itu, negosiasi antara Amerika Serikat dan Rusia dijadwalkan berlangsung pada Minggu (23/3/2025).

    Ukraina tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Aksi Tolak RUU TNI Disahkan, Sufmi Dasco Beri Respons

    Aksi Tolak RUU TNI Disahkan, Sufmi Dasco Beri Respons

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons penolakan masyarakat sipil terhadap RUU TNI yang hari ini disahkan menjadi Undang Undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Kamis, 20 Maret 2025. Aksi salah satunya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menyuarakan penolakan di Gerbang Pancasila DPR.

    Mereka berkemah dengan mendirikan tenda sejak dini hari tadi mendesak agar RUU TNI batal disahkan.

    Dasco mengatakan bahwa aksi merupakan suatu dinamika dalam politik sekaligus bentuk demokrasi menyuarakan pendapat.

    “Ya namanya juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah saja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini,” kata Dasco sebelum rapat paripurna.

    Dia mengklaim bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan upaya maksimal, melakukan komunikasi intens dengan sebagian besar elemen masyarakat yang menyangkut kepentingan dengan revisi RUU TNI tersebut.

    “Kami sudah berbicara dgn kelompok-kelom mahasiswa, kelompok-kelompok NGO termasuk koalisi masyarakat sipil kami undang berdialog dan memberikan masukan yg juga kami akomodir dan berarti bagi RUU TNI pada hari ini,” katanya.

    Lebih lanjut Dasco mengatakan mengedepankan supremasi sipil pada RUU TNI tersebut. Dia mengklaim tidak ada kembalinya dwifungsi TNI seperti yang dikhawatirkan masyarakat luas.

    “Dan dari beberapa pasal yang dibahas, yang sudah kami sampaikan pada masyarakat bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau dwifungsi TNI,” kata Dasco.

    Sebagai informasi, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengesahan RUU TNI menjadi Undang Undang dalam Sidang Paripurna, pada Kamis, 20 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dalami Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina, Kejagung Periksa 147 Orang Saksi

    Dalami Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina, Kejagung Periksa 147 Orang Saksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung membeberkan bahwa penyidik telah memeriksa 147 orang saksi dan 2 saksi ahli terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Pertamina (Persero).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan jumlah saksi yang bakal diperiksa terkait perkara itu diprediksi bisa bertambah lagi, mengingat tim penyidik Kejagung tengah melengkapi pemberkasan dan mencari tersangka lainnya.

    “Jadi hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 147 orang saksi dari berbagai pihak dan ada juga 2 saksi ahli lainnya,” tuturnya di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Selain itu, menurut Harli, tim penyidik juga masih mendalami keterangan dari seluruh direksi di PT Pertamina Patra Niaga untuk mencari tersangka lainnya.

    “Jadi ini semua keterangan masih kita gali terus ya. Kami terus menggali keterangan dari direksi Pertamina Persero ini,” katanya

    Harli menjamin bahwa perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023 akan terus dikembangkan ke pihak lainnya.

    “Penyidik tidak akan berhenti hanya pada 9 tersangka saja, akan kita cari keterlibatan pihak lainnya,” ujarnya.

  • Siapa yang Takut Suara Kritis Media?

    Siapa yang Takut Suara Kritis Media?

    PIKIRAN RAKYAT – Kantor redaksi Tempo diguncang insiden mengejutkan setelah menerima kiriman sebuah kepala babi pada Rabu 19 Maret 2025 sore. Peristiwa ini sontak memicu keprihatinan berbagai pihak dan dinilai sebagai bentuk teror terhadap kebebasan pers.

    Kronologi Kiriman Mengerikan

    Paket misterius tersebut tiba di kantor Tempo sekitar pukul 16.15 WIB. Kotak kardus yang dilapisi styrofoam itu diterima oleh satuan pengamanan kantor. Uniknya, paket tersebut ditujukan kepada seorang wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana, yang akrab disapa “Cica”.

    Cica sendiri merupakan jurnalis di desk politik sekaligus host siniar (podcast) Bocor Alus Politik. Siniar ini kerap membahas isu-isu sensitif dan tajam, dengan episode terakhir menyoroti banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, dan Bogor.

    Pada Kamis 20 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB, Cica yang baru kembali dari liputan bersama rekannya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran, menerima kabar ada paket atas namanya. Dia pun membawa kotak tersebut ke ruang kerja.

    Hussein lantas membuka kotak itu. Namun, begitu bagian atas kardus dibuka, tercium bau busuk menyengat. Setelah styrofoam terbuka seluruhnya, mereka terkejut mendapati kepala babi di dalamnya. Kondisinya mengenaskan, kedua telinganya terpotong.

    Menyadari situasi yang janggal dan berbahaya, Cica, Hussein, dan beberapa rekan jurnalis lainnya segera membawa kotak tersebut ke luar gedung.

    Pemimpin Redaksi: Ini Teror Pers!

    Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra mengecam keras tindakan ini. Dia menyebut pengiriman kepala babi sebagai bentuk teror nyata terhadap kebebasan pers dan independensi jurnalisme.

    “Kami sedang menyiapkan langkah-langkah selanjutnya sebagai respons atas kejadian ini,” ucapnya dalam siaran pers yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Kamis 20 Maret 2025 sore.

    Setri Yasra menegaskan bahwa Tempo akan terus melaporkan kebenaran, meski menghadapi ancaman dan intimidasi. Dia juga meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas insiden ini dan mengungkap pelaku di balik aksi teror tersebut.

    “Kami tidak akan mundur. Tempo berdiri di sisi kebenaran dan akan terus mengabdi pada kepentingan publik,” katanya.

    Dugaan Motif dan Konteks Ancaman

    Sejumlah pihak menduga teror ini berkaitan dengan pemberitaan kritis Tempo, khususnya siniar Bocor Alus Politik yang kerap membongkar isu-isu sensitif. Meski demikian, pihak redaksi enggan berspekulasi lebih jauh.

    Hussein Abri, rekan Cica yang turut menyaksikan langsung isi paket, mengaku terkejut dan geram.

    “Ini bukan cuma ancaman buat Cica, tapi juga ke seluruh jurnalis yang bekerja menyuarakan kebenaran. Ini upaya membungkam pers,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat pun menyatakan dukungan penuh bagi seluruh awak redaksi.

    “Kami akan memperkuat pengamanan dan memastikan semua jurnalis bisa bekerja tanpa rasa takut. Jurnalisme tak boleh dibungkam,” tuturnya.

    Solidaritas dan Seruan Publik

    Insiden ini memicu gelombang solidaritas dari berbagai organisasi jurnalis dan aktivis kebebasan pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mengecam keras aksi teror ini dan mendesak aparat untuk bertindak cepat.

    “Ancaman ini sangat serius. Kami menuntut polisi bergerak cepat mengusut pelaku dan menjamin keamanan wartawan Tempo,” ujar Ketua AJI Indonesia, Sasmito Madrim.

    Sementara itu, di media sosial, tagar #SolidaritasUntukTempo dan #LawanTerorPers ramai digaungkan oleh netizen. Banyak warganet menyuarakan dukungan untuk Tempo dan Cica agar tetap berani melawan ancaman.

    ‘Jurnalisme Tidak Akan Mati’

    Peristiwa kiriman kepala babi ini menjadi pengingat keras bahwa perjuangan menjaga kebebasan pers di Indonesia masih penuh tantangan. Namun, satu hal yang pasti: ancaman semacam ini tak akan mampu membungkam jurnalis yang berdiri di sisi kebenaran.

    Seperti kata Setri Yasra, “Tempo lahir dari semangat melawan ketidakadilan. Teror boleh datang, tapi kebenaran tak akan pernah padam”.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News