Xcloud.id

Blog

  • Inovasi Stunting Hub dari Telkom, Mudahkan Posyandu Pantau Tumbuh Kembang Anak dan Lawan Stunting – Page 3

    Inovasi Stunting Hub dari Telkom, Mudahkan Posyandu Pantau Tumbuh Kembang Anak dan Lawan Stunting – Page 3

    Selain menghadirkan “Stunting Hub”, Telkom juga memberikan wawasan kepada para orang tua tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang dan pemantauan tumbuh kembang anak. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diharapkan semakin sadar mengenai pentingnya pola asuh dan asupan nutrisi yang baik untuk generasi masa depan.

    Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan sebagai upaya penurunan angka stunting pada anak-anak Indonesia, Telkom telah meluncurkan aplikasi Stunting Hub yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memantau tumbuh kembang anak.

    “Inisiatif ini merupakan salah satu upaya Telkom untuk turut berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-3, yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.” ujarnya.

    Telkom terus berupaya untuk terus menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan signifikan dalam pengentasan stunting di Indonesia. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, Telkom berharap aplikasi Stunting Hub dapat menjadi salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dapat membantu mengukur pertumbuhan tumbuh kembang anak secara akurat.

     

    (*)

  • Komdigi: Internet dan TV Mati Total 24 Jam Saat Nyepi di Bali

    Komdigi: Internet dan TV Mati Total 24 Jam Saat Nyepi di Bali

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan layanan internet akan mati selama perayaan Nyepi pada 29 Maret 2025. Hal ini menindaklanjuti permintaan dari Pemerintah Provinsi Bali.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan pihaknya menyiapkan surat kepada seluruh operator dan penyelenggara penyiaran, meminta mematikan layanan selama periode tersebut.

    “Kita akan siapkan surat kepada seluruh operator dan tidak hanya untuk seluler tapi juga penyelenggara penyiaran, dalam hari itu tidak bersiaran ataupun dihentikan sementara selama satu hari, hari Nyepi. Dalam kerangka menghormati saudara-saudara kita yang merayakan hari Nyepi,” kata Meutya dalam konferensi pers, Kamis (20/3/2025).

    “Jadi ini permintaan sebetulnya dari Pemprov Bali dan kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Bali terkait hal ini,” kata dia.

    Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni mengatakan layanan akan berhenti 24 jam selama Nyepi. Ini juga termasuk layanan Early Warning System (EWS) atau peringatan darurat bencana.

    Dia menjelaskan EWS menggunakan layanan internet dan juga TV. Keduanya tidak akan berfungsi selama Nyepi mendatang.

    “Untuk Early Warning System dan sebagainya ya terkena juga, karena sistemnya kan diseminasinya melalui TV dan internet. Otomatis juga tidak berfungsi mereka, kan online sistem diseminasi kebencanaannya,” jelasnya.

    Meutya mengatakan pihaknya akan mengusahakan agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan baik selama periode Nyepi dan juga Idul Fitri 2025 mendatang.

    “Pada prinsipnya, pada tahun ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan juga libur Nyepi, atas arahan dan semangat Bapak Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyampaikan kepada kami, jajaran beliau untuk bagaimana caranya memberikan rasa nyaman, aman dan juga agar masyarakat terbantu selama masa mudik, liburan lebaran dan nyepi ini,” jelasnya.

    (fab/fab)

  • Pemprov pastikan tanggung pengobatan warga terdampak RDF Plant Rorotan

    Pemprov pastikan tanggung pengobatan warga terdampak RDF Plant Rorotan

    ANTARA – Warga di sekitar area Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan beberapa waktu lalu terdampak bau menyengat mirip zat kimia yang keluar dari cerobong pengolahan sampah RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara. Merespons hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan warga yang terdampak. (Pradanna Putra Tampi/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

  • Menko Perekonomian sebut investasi KEK Batang tembus Rp17,95 triliun

    Menko Perekonomian sebut investasi KEK Batang tembus Rp17,95 triliun

    Saat ini, sudah ada 27 perusahaan di KEK Batang, dengan tujuh perusahaan telah beroperasi, tujuh lainnya dalam tahap konstruksi dan 13 lainnya dalam persiapan.

    Batang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa hingga saat ini realisasi investasi di kawasan tersebut telah mencapai Rp17,95 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7 ribu orang.

    “Saat ini, sudah ada 27 perusahaan di KEK Batang, dengan tujuh perusahaan telah beroperasi, tujuh lainnya dalam tahap konstruksi dan 13 lainnya dalam persiapan,” kata Airlangga, di Batang, Jawa Tengah, Kamis.

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem industri manufaktur, logistik, dan pariwisata, sehingga dengan sistem yang terintegrasi ini maka dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

    “Sistemnya mencakup industri manufaktur, logistik, komersial, hingga pariwisata, yang semuanya didukung oleh infrastruktur dasar, seperti penyediaan air baku, instalasi limbah, listrik, gas, serta 10 tower rumah susun dan 64 unit bangunan pabrik siap pakai,” katanya pula.

    Menurut dia, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran hampir Rp4 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang.

    Investasi ini, kata dia lagi, melibatkan banyak kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, serta Kementerian Perhubungan.

    “Kami ingin memastikan bahwa kawasan ini dapat berfungsi optimal dalam menarik investasi,” katanya pula.

    Terkait adanya persaingan investasi di kawasan ASEAN, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dengan membandingkan luas kawasan industri di negara ini dengan negara lain.

    “Vietnam memiliki empat kawasan industri dengan luas 1,6 juta hektare, Malaysia enam kawasan dengan luas 2,15 juta hektare, Thailand 10 kawasan dengan luas 622 ribu hektare, dan Filipina 20 ribu hektare. Sementara itu, Indonesia memiliki 24 KEK dengan luas total baru 21 ribu hektare,” katanya lagi.

    Pemerintah kini fokus pada peningkatan industri manufaktur yang mencakup 12 KEK, industri pariwisata delapan KEK, industri digital tiga KEK, serta satu kawasan industri jasa lainnya.

    “Total investasi di seluruh KEK Indonesia mencapai Rp263,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 160.874 orang. Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden, peningkatan investasi di KEK menjadi prioritas utama,” kata dia.

    Pewarta: Kutnadi
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kejagung Masih Upayakan Dapatkan Data-data Rapat Pertamina yang Disebut Ahok

    Kejagung Masih Upayakan Dapatkan Data-data Rapat Pertamina yang Disebut Ahok

    Kejagung Masih Upayakan Dapatkan Data-data Rapat Pertamina yang Disebut Ahok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kejaksaan Agung
    masih mengupayakan untuk mendapatkan data-data yang disinggung mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias
    Ahok
    saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    “Ini sudah dilakukan upaya oleh penyidik kepada pihak Pertamina terkait dengan data-data yang disampaikan oleh Pak Ahok kemarin,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Kamis (20/3/2025).
    Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 147 orang saksi dalam kasus ini, termasuk juga beberapa orang ahli.
    “Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 147 orang saksi dari berbagai pihak, kemudian ada 2 ahli dan tentu juga dilakukan pemeriksaan terhadap 9 yang sudah ditetapkan menjadi tersangka,” lanjut Harli.
    Dia menegaskan, penyidik masih akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada sejumlah pihak yang sekiranya diperlukan keterangannya.
    Penyidik juga membuka peluang untuk memeriksa eks Direktur Utama Pertamina Persero, Nicke Widyawati jika memang diperlukan keterangannya.
    “Jadi, sesuai dengan pertanyaan dari media, apakah kemungkinan direksi terkait dengan Pertamina Persero juga akan dilakukan pemeriksaan dan juga pemeriksaan sebagai saksi khususnya yang dalam kurun waktu 2018-2023,” jelas Harli.
    “Tentu, saat ini penyidik sedang mendalami bagaimana urgensinya dan kalau penyidik merasa bahwa itu menjadi kebutuhan penyidikan tentu penyidik akan melakukan pemeriksaan,” lanjut dia.
    Diberitakan, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.
    Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin.
    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
    Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.
    Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Selidiki Kematian Staf PBB Akibat Serangan di Gaza

    Israel Selidiki Kematian Staf PBB Akibat Serangan di Gaza

    Tel Aviv –

    Israel meluncurkan penyelidikan atas kematian seorang staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akibat serangan di Jalur Gaza pada Rabu (19/3). Militer Tel Aviv membantah telah bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan staf PBB itu.

    Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS) mengumumkan tewasnya salah satu pegawai mereka di Jalur Gaza ketika sebuah gedung PBB yang ada di pusat kota Deir al-Balah dihantam “senjata peledak” yang tidak diketahui sumbernya. Sekitar lima orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan itu.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, seperti dilansir AFP, Kamis (20/3/2025), mengatakan bahwa insiden yang menewaskan staf PBB di Jalur Gaza itu sedang diselidiki.

    “Kami menyatakan kesedihan atas kematian seorang warga negara Bulgaria, seorang pekerja PBB, hari ini di Jalur Gaza,” ucap Marmorstein dalam pernyataannya pada Rabu (19/3) waktu setempat.

    “Situasi seputar insiden itu sedang diselidiki,” tegasnya.

    Marmorstein menambahkan bahwa “pemeriksaan awal tidak menemukan hubungan… apa pun” dengan aktivitas militer Israel.

    Kematian staf PBB itu terjadi ketika militer Israel kembali melancarkan pengeboman besar-besaran di Jalur Gaza, yang merusak ketenangan yang menyelimuti daerah kantong Palestina itu sejak gencatan senjata diberlakukan pada 19 Januari lalu.

    Layanan kesehatan Gaza menyebut staf PBB itu tewas akibat serangan Israel. Namun militer Israel membantah tudingan itu dan menegaskan pasukannya tidak melancarkan serangan apa pun terhadap area Deir al-Balah.

    “Bertentangan dengan laporan, IDF (Angkatan Bersenjata Israel) tidak menyerang kompleks PBB di Deir al-Balah,” tegas juru bicara militer Israel dalam pernyataan kepada AFP.

    “Tidak ada aktivitas operasional IDF di sana dan IDF tidak menyerang kompleks PBB,” sebut pernyataan itu.

    Marmorstein, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa pasukan Israel justru “membantu mengevakuasi jenazah dan korban luka, yang akan dirawat di rumah sakit di Israel”.

    Kementerian Luar Negeri Bulgaria, dalam pernyataannya, mengakui bahwa salah satu warganya yang bekerja untuk PBB tewas di Jalur Gaza.

    Sekjen PBB Tuntut Penyelidikan Menyeluruh

    Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam dan menuntut penyelidikan penuh terhadap kematian staf PBB tersebut. Kematian itu menambah jumlah staf PBB yang tewas di Jalur Gaza sejak perang berkecamuk pada 7 Oktober 2023 menjadi sedikitnya 280 orang.

    “Sekretaris Jenderal mengutuk keras semua serangan terhadap personel PBB dan menyerukan penyelidikan menyeluruh,” ucap juru bicara untuk Sekjen PBB, Farhan Haq, yang menyerukan agar lokasi dan fasilitas PBB dilindungi dari serangan apa pun.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AHY: KITB dibangun untuk tingkatkan ekonomi nasional

    AHY: KITB dibangun untuk tingkatkan ekonomi nasional

    Selain nantinya bisa memberikan investasi dari berbagai pihak baik dalam maupun negeri dan membuka lapangan pekerjaan, semoga (KITB) yang sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus bisa memberikan progres yang baik untuk pertumbuhan ekonomi masy

    Batang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang diharapkan tidak hanya bisa meningkatkan ekonomi di Jawa Tengah saja tetapi mampu berkontribusi pada ekonomi nasional.

    “Selain nantinya bisa memberikan investasi dari berbagai pihak baik dalam maupun negeri dan membuka lapangan pekerjaan, semoga (KITB) yang sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus bisa memberikan progres yang baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya di Batang, Jawa Tengah, Kamis.

    Menurut dia, masalah infrastruktur memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi.

    “Kita tahu bahwa agar investasi bisa bergerak dengan baik, perlu adanya dukungan infrastruktur dasar, (seperti kondisi) jalannya, konektivitas, dan sebagainya termasuk bagaimana distribusi logistik bisa lancar dan efisien,” katanya.

    Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY mengatakan bahwa pihaknya ingin mendorong kawasan ekonomi khusus tidak hanya sukses di Jawa Tengah saja namun bisa di daerah lain juga dengan dukungan infrastruktur, konektivitas, dan kepastian tersedianya lahan.

    “Sebelum ingin membangun, segala sesuatunya sudah dipastikan bahwa lahannya juga ada dan statusnya jelas, clean dan clear agar tidak ada permasalahan di kemudian hari,” katanya.

    Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan sesuai yang sudah direncanakan di masa pemerintahan terdahulu, bahkan yang sudah dijalankan, harus dikawal dan dituntaskan dengan baik.

    “Kami juga melakukan evaluasi dan review terhadap semua yang sudah direncanakan, termasuk prioritasnya untuk dijalankan lima tahun ke depan,” katanya.

    AHY juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa prioritas utama yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang, seperti swasembada pangan dan energi, serta industrialisasi.

    “Kami komitmen untuk memastikan bahwa pengembangan KEK berjalan sesuai dengan visi pemerintahan saat ini dengan pendekatan strategis yang melibatkan evaluasi dan koordinasi lintas sektor,” kata AHY.

    Pewarta: Kutnadi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom Ragu GovTech Prabowo Dapat Hemat Anggaran Rp100 Triliun, Berkaca dari Jokowi

    Ekonom Ragu GovTech Prabowo Dapat Hemat Anggaran Rp100 Triliun, Berkaca dari Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) masih meragukan efek dari Government Technology (GovTech) yang diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun. Adapun, peluncuran GovTech ini ditargetkan dilakukan pada 17 Agustus 2025. 

    Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyampaikan, keraguan tersebut dikarenakan masih terdapat tumpang tindih tupoksi serta peran dari Govtech sendiri yang belum jelas.

    “Tumpang tindih ini jelas terasa ketika mereka (Govtech) di bawah Peruri, namun tidak secara langsung berada di bawah K/L terkait,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Huda menuturkan, Indonesia saat ini memiliki Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan GovTech yang dikelola oleh Peruri.

    Hal tersebut, kata Huda akan membatasi kewenangan dari GovTech yang akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang.

    “Maka hingga saat ini, Govtech ini belum keliatan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Huda pun menyenggol GovTech yang pernah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya menjabat.

    Huda menilai GovTech yang diluncurkan oleh Jokowi masih jalan di tempat karena masalah struktur organisasi pemerintahan dan ego sektoral.

    “Dengan adanya masalah itu, saya ragu penghematan anggaran mencapai Rp100 triliun,” ucap Huda.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Kepala Negara menargetkan peluncuran Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang. Sistem tersebut diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun.

    Luhut menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi GovTech.

    Dia mengatakan GovTech akan mengintegrasikan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, mendorong efisiensi, dan meminimalisasi potensi korupsi ini.

    Hal ini disampaikan usai melaksanakan rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

    “Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program government technology ini yang akan nanti menyatukan semua apps yang ada di kementerian lembaga sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” ujarnya di Kantor Presiden.

  • Cair Mulai Hari ini, Simak Rincian Dana KJP Plus Tahap 1 Tahap 2025 yang Bakal Dibagikan

    Cair Mulai Hari ini, Simak Rincian Dana KJP Plus Tahap 1 Tahap 2025 yang Bakal Dibagikan

    PIKIRAN RAKYAT – Dikabarkan saat ini bahwa bantuan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 1 tahun 2025 telah cair, yang tentunya bisa didapatkan oleh para peserta didik yang telah terdaftar. Dana KJP Plus ini memang diharapkan dapat membantu para peserta didik, yang tengah melanjutkan pendidikan mereka di bangku sekolah.

    Dilansir dari unggahan di akun Instagram resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dikatakan bahwa sebanyak 707.622 peserta didik bakal mendapatkan dana KJP Plus Tahap 1 tahun 2025 ini.

    Penerima dana KJP Plus ini merupakan peserta didik yang tengah duduk di bangku sekolah dasar hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB), dengan rincian dana yang bakal didapatkan adalah sebagai berikut:

    1. SD/SDLB/MI

    Dengan jumlah penerima sebanyak 341.879 orang, nantinya akan mendapatkan dana personal setiap bulannya sebanyak Rp250.000.

    Sedangkan untuk swasta, nantinya akan ada tambahan bantuan SPP sebanyak Rp130.000 per bulan.

    2. SMP/SMPLB/MTs

    Selanjutnya untuk tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bakal mendapatkan dana personal setiap bulannya sebanyak Rp300.000, dan khusus untuk swasta akan mendapatkan tambahan SPP sebanyak Rp170.000.

    Tingkatan ini, diketahui bakal diterima oleh 189.437 peserta didik yang berada di DKI Jakarta.

    3. SMA/SMALB/MA

    Dengan jumlah penerima 62.295 orang, setiap peserta bakal mendapatkan dana KJP Plus Tahap 1 sebanyak Rp420.000 setiap bulannya.

    Sedangkan untuk swasta, akan mendapatkan bantuan tambahan SPP sebanyak Rp290.000.

    4. SMK

    Khusus SMK setiap bulannya akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp450.000, dan khusus swasta bakal menerima tambahan sebesar Rp240.000.

    Memegang posisi ketiga terbanyak di KJP Plus tahap 1 tahun 2025 ini, jumlah peserta didik yang bakal mendapatkannya adalah sebanyak 111.315 orang.

    5. PKMB

    Terakhir untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) bakal mendapatkan bantuan dana personal setiap bulannya, sebanyak Rp300.000.

    Hingga saat ini, sudah terdata ada 2.696 peserta didik yang bakal mendapatkannya.

    Itulah daftar rincian dana KJP Plus Tahap 1 tahun 2025, yang bakal didapatkan oleh peserta didik kali ini.

    Jika Sobat PR masuk dalam kategori penerima baru KJP Plus ini, harus memahami beberapa hal berikut ini:

    Bank DKI akan membuka rekening, mencetak buku tabungan serta ATM peserta didik yang terpilih menerima dana KJP Plus ini. Penerima baru akan diminta hadir oleh Bank DKI untuk secara langsung mengambil buku tabungan, serta kartu ATM yang telah dicetak. Jika peserta didik telah menerima buku tabungan dan kartu ATM, maka pihak bank akan langsung mengirimkan dana KJP Plus ke rekening penerimanya.

    Hal lain yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah setiap dana personal yang didapatkan hanya boleh digunakan paling besar Rp100.000 secara tunai setiap bulannya.

    Sedangkan untuk sisanya, akan digunakan secara nontunai guna pemenuhan kebutuhan dari peserta didik yang menerima dana KJP Plus Tahap 1 tahun 2025 ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menpar Beda Sikap dengan Dedi Mulyadi soal Pembongkaran Wisata di Puncak, Singgung Investasi

    Menpar Beda Sikap dengan Dedi Mulyadi soal Pembongkaran Wisata di Puncak, Singgung Investasi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengutarakan perbedaan sikapnya dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, soal pembongkaran paksa wisata di Puncak, Bogor.

    Seperti diketahui, Dedi memerintahkan pembongkaran Hibisc Fantasy di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Kamis (6/3/2025) lalu.

    Dedi beranggapan, wisata yang membabat kebun teh itu menjadi penyebab banjir hebat di Jabodetabek, termasuk Bekasi pada awal Maret 2025 lalu.

    Sementara, menurut Widiyanti, pembongkaran tidak bisa dilakukan begitu saja.

    “Menurut pandangan kami pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah,” kata Widiyanti Putri Wardhana, Rabu (19/3/2025), dikutip dari Kompas TV.

    Widiyanti menyinggung soal iklim investasi yang bisa terganggu imbas pembongkaran tanpa putusan hukum yang jelas.

    “Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah preseden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia,” lanjutnya.

    Atas dasar itu, Widiyanti mengaku prihatin dengan penyegelan dan pembongkaran sejumlah objek wisata di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Karenanya, ia menuturkan terus melakukan monitoring untuk memantau perkembangan situasi.

    “Sejujurnya prihatin dengan situasi ini dan kami terus melakukan monitoring terhadap  perkembangan situasinya,” ucapnya.

    Di sisi lain, Widiyanti menyampaikan, Kementerian Pariwisata juga mengimbau kepada pelaku usaha untuk memastikan legalitas usahanya. Sebab, kata Widiyanti, sektor wisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian alam dalam pengelolaan tempat wisata.

    “Kami juga mengimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan,” kata Widiyanti.

    Wisata Puncak Dibongkar

    Melalui Instagramnya (@dedimulyadi71), Dedi mengunggah video saat dirinya meninjau langsung Hibisc Fantasy dan memerintahkan pembongkaran.

    “Karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya, bongkar hari ini karena menimbulkan problem (masalah) bagi lingkungan,” ujar Dedi

    Sebagai informasi, Hibisc Fantasy Puncak merupakan tempat wisata yang dibangun pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, yakni PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ). 

    PT JLJ yang memegang unit bisnis taman rekreasi ini merupakan anak perusahaan PT Jaswita. Dedi menuturkan, Hibisc Fantasy Puncak berkontribusi pada banjir di Puncak Bogor yang terjadi pada Minggu (2/3/2025).

    Ia menegaskan, masalah banjir di Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Karawang, berasal dari hulu yakni wilayah Puncak Bogor.

    “Langkah-langkah penanganan (banjir) di Puncak sudah jelas. Kembalikan lagi ke area hijau, area hutan. Nanti, hutannya dikelola oleh Pemprov Jawa Barat,” kata Dedi dalam video lain.

    Dedi mengaku sudah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan ini.

    “Bangunan-bangunannya dibongkar. Tentu membutuhkan waktu lama karena bangunan kokoh, juga memerlukan tenaga dan biaya besar, tetapi tetap saya lakukan,” pungkas dia.

    Masih di video unggahan Dedi, Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi menyampaikan, Hibisc Fantasy Puncak dibongkar karena izin bangunan yang tidak sesuai.

    “Izinnya untuk (bangun) lahan 4.800 meter persegi, tetapi yang dikerjakan sampai tahun kemarin itu 15.000 meter persegi,” kata Ade.

    Ade melanjutkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Satpol PP Jawa Barat, sudah memberikan peringatan pada pihak pengelola Hibisc Fantasy Puncak, yakni PT JLJ, tetapi intruksi tersebut juga tidak diindahkan.

    Selain pemanggilan pihak pengelola, Pemerintah Kabupaten Bogor juga sudah memberi kesempatan bagi PT JLJ untuk membongkar bangunannya secara mandiri.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya