Xcloud.id

Blog

  • Pemprov DKI Jakarta, Kemenhub, KAI, dan Jasa Marga

    Pemprov DKI Jakarta, Kemenhub, KAI, dan Jasa Marga

    Bisnis.com, JAKARTA — Mudik gratis menjadi salah satu momen yang ditunggu saat Lebaran. Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. telah membuka pendaftaran untuk program mudik gratis. Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai link pendaftaran, syarat, dan ketentuan dari masing-masing penyelenggara.

    Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta

    Pemerintah provinsi Jakarta menggelar Program mudik gratis untuk warga DKI Jakarta. Program ini untuk pemegang KTP DKI Jakarta. Pendaftaran program ini dibuka mulai 19 Maret 2025

    Adapun untuk mendaftar, Anda harus mengunjungi laman mudikgratis.jakarta.go.id. Pendaftaran online dilanjutkan dengan verifikasi offline di TKP.

    Pemprov DKI Jakarta menyediakan 521 bus dengan total 22.403 kursi dan 20 truk untuk mengangkut 6.000 sepeda motor[1][9]. Program ini melayani lebih dari 20 kota/kabupaten di enam provinsi. Keberangkatan arus mudik dijadwalkan pada 26-27 Maret 2025, sementara arus balik pada 5-6 April 2025.

    Syarat dan Cara Pendaftaran:

    1. Siapkan KTP DKI Jakarta (diutamakan), Kartu Keluarga (KK), dan STNK (jika membawa motor)

    2. Kunjungi situs mudikgratis.jakarta.go.id

    3. Isi formulir pendaftaran (maksimal 3 anggota keluarga dalam satu KK)

    4. Unggah dokumen persyaratan

    5. Pilih lokasi keberangkatan dan konfirmasi

    6. Tunggu konfirmasi melalui email/SMS

    7. Lakukan verifikasi di posko yang ditentukan (20-24 Maret 2025)[8]

    Mudik Gratis Kemenhub

    Kemenhub menggelar telah membuka program mudik gratis sejak 19 Maret 2025 pukul 09.00 WIB. Program ini terbuka untuk umum. Siapapun dapat ikut. Bagi Anda yang berminat, dapat mengunjungi laman nusantara.kemenhub.go.id.

    Kemenhub menyediakan total 86.312 kuota penumpang, terdiri dari 21.536 tempat duduk untuk bus, 47.816 untuk kapal laut, dan 16.960 untuk kereta api. Untuk gelombang terbaru, tersedia 1.538 kuota.

    Cara Pendaftaran:

    1. Akses laman nusantara.kemenhub.go.id

    2. Pilih menu ‘Daftar Mudik Gratis’

    3. Pilih ‘Mudik Gratis Angkutan Jalan’

    4. Pilih ‘Penyelenggara Ditjen Perhubungan Darat’

    5. Klik ikon ‘Daftar’

    6. Isi formulir pada halaman ‘MitraDarat'[2]

    Mudik Gratis KAI

    Dalam program mudik gratis, KAI menyediakan 400 tiket gratis untuk rute Jakarta – Semarang menggunakan kereta Tawang Jaya Premium. Siapapun dapat mendaftar. Pendaftaran dibuka sejak 4 Maret 2025. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI

    Syarat dan Ketentuan:

    1. Wajib memiliki akun di aplikasi Access by KAI

    2. Maksimal pemesanan 4 tiket per pemesan

    3. Peserta yang membawa bayi tidak mengurangi kuota tiket namun tidak mendapat tempat duduk.

    Mudik Gratis Jasa Marga

    Jasa Marga membuka pendaftaran mudik gratis mulai 10 Maret 2025. Program ini terbuka untuk umum. Adapun bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti program ini, Anda dapat mendaftar di

    mudikgratis.jasamarga.co.id.  Jasa Marga menyediakan 27 unit bus dengan total kuota 1.350 orang.

  • Mudik Jakarta-Semarang, Saldo e-Toll Minimal Segini

    Mudik Jakarta-Semarang, Saldo e-Toll Minimal Segini

    Jakarta –

    Buat kamu yang mau mudik dari Jakarta ke Semarang, siapkan saldo e-Toll minimal segini. Jangan sampai kurang supaya perjalanan mudik lancar.

    Jawa Tengah menjadi kota tujuan dengan perjalanan terbanyak. Dalam hitung-hitungan Kementerian Perhubungan, ada sekitar 36,6 juta orang atau sekitar 25 persen bakal mudik ke wilayah Jawa Tengah.

    Nah buat kamu yang berencana mudik ke Jawa Tengah, khususnya ke Semarang, penting untuk menyiapkan saldo e-Toll agar perjalanan lancar. Berikut ini besar saldo yang harus disiapkan saat mudik ke Semarang.

    Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek) ke Semarang (via GT Kalikangkung): Rp 440.000Tangerang ke Semarang (via GT Kalikangkung): Rp 465.500Rincian Tarif Tol Jakarta-Semarang

    Akun Instagram Jasa Marga mengingatkan untuk perjalanan ke Semarang siapkan saldo minimal Rp 500.000. Adapun untuk rincian tarif tolnya sebagai berikut:

    1. Tol Jakarta-Cikampek: Rp 27.000
    2. Tol Cikopo-Palimanan: Rp 132.000
    3. Tol Palimanan-Kanci: Rp 13.500
    4. Tol Kanci-Pejagan: Rp 31.500
    5. Tol Pejagan-Pemalang: Rp 66.000
    6. Tol Pemalang-Batang: Rp 53.000
    7. Tol Batang-Semarang: Rp 111.500
    8. Tol Semarang ABC: Rp 5.500

    Bila pergi dari Tangerang, maka ada tambahan tarif Tol Jakarta-Tangerang sebesar Rp 8.500 dan Jakarta Outer Ring Road: Rp 17.000. Perlu dicatat, tarif di atas berlaku untuk golongan I.

    Cara Top Up Saldo e-Toll

    Golongan I terdiri dari sedan, jip, pikap, truk kecil, dan bus. Untuk kendaraan di golongan tersebut, tarifnya akan berbeda. Perlu juga diingat menggunakan satu kartu e-Toll saat masuk dan keluar gerbang tol untuk menghindari denda.

    “Pastikan menggunakan kartu e-Toll yang sama saat transaksi di gerbang tol masuk maupun keluar,” demikian bunyi pengumumannya.

    Sebelum memulai perjalanan, kamu bisa melakukan top up saldo e-Toll dengan beberapa cara sebagai berikut:

    – Aplikasi GetPay: bisa didapat dari aplikasi Travoy
    – Fitur NFC di smartphone dengan mengisi di m-banking
    – ATM
    – Minimarket

    (dry/rgr)

  • Oknum TNI Tembak Polisi di Lampung, Amnesty International Desak Reformasi Sistem Peradilan Militer – Halaman all

    Oknum TNI Tembak Polisi di Lampung, Amnesty International Desak Reformasi Sistem Peradilan Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan sistem peradilan militer perlu direformasi. 

    Hal itu dikatakannya karena pembunuhan di luar hukum oleh aparat terus terjadi seakan tidak mengenal kata henti. 

    Terbaru pembunuhan di luar hukum tiga anggota polisi oleh diduga personel TNI di Lampung. 

    “Anggota TNI yang dipersenjatai oleh negara malah menyalahgunakan senjata untuk membunuh di luar hukum tiga anggota Polri yang sedang menjalankan tugas penegakan hukum. Ini menambah daftar panjang kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat TNI/Polri di tahun 2025 menjadi 9 kasus dengan 11 korban dari Januari hingga Maret,” kata Usman Hamid, Kamis (20/3/2025). 

    Data tersebut dikatakannya belum termasuk kasus-kasus pembunuhan di luar hukum di Papua. 

    Aparat keamanan maupun aktor non-negara kerap melakukan pembunuhan di luar hukum dengan impunitas. 

    “Kasus-kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat terus terjadi karena adanya budaya impunitas di tubuh Polri maupun TNI. Pelaku harus diadili melalui peradilan umum bukan peradilan militer yang prosesnya cenderung tertutup dan tidak transparan,” terangnya. 

    Oleh karena itu kata Usman pihaknya mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan reformasi sistem peradilan militer. Dengan merevisi Undang-Undang  No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  

    “Revisi ini harus memastikan bahwa pelanggaran hukum pidana umum yang dilakukan oleh personel militer dapat diproses melalui peradilan umum, sesuai amanat Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004,” imbuhnya. 

    Hanya dengan langkah tersebut menurutnya, dapat memastikan keadilan yang sesungguhnya bagi para korban dan mengakhiri impunitas yang telah berlarut-larut. 

    “Ini lebih penting ketimbang merevisi UU TNI saat ini yang akan mengembalikan dwi fungsi TNI dan memperparah militerisasi ruang-ruang sipil maupun jabatan sipil di Indonesia,” jelasnya. 

    Sebelumnya, tiga anggota kepolisian dari Polres Way Kanan gugur saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam. 

    Insiden berlangsung di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Senin (17/3/2025) sekitar pukul 16.50 WIB 

    Ketiga anggota polisi yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus, dan Bripda Ghalib. 

  • Video: Penyaluran Pupuk Bersubsidi Naik 33%, Dipermudah Teknologi

    Video: Penyaluran Pupuk Bersubsidi Naik 33%, Dipermudah Teknologi

    Jakarta, CNBC Indonesia- Penyaluran pupuk bersubsidi meningkat. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan, hingga 17 Maret 2025, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 1,52 juta ton, atau naik 33% dari tahun sebelumnya, yang sebanyak 1,14 juta ton.

    Penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat dan efisien, tentu tak lepas dari sistem distribusinya. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi sudah memanfaatkan teknologi, yaitu dengan digitalisasi, untuk menyederhanakan sistem distribusi pupuk. Saat ini, sudah ada sekitar 27 ribu outlet yang sudah terdigitalisasi.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 20/03/2025) berikut ini.

  • Bahlil Beberkan Kondisi Terbaru Stok Batu Bara-BBM Pembangkit Listrik

    Bahlil Beberkan Kondisi Terbaru Stok Batu Bara-BBM Pembangkit Listrik

    Banjarmasin, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan stok batu bara untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), khususnya di wilayah Kalimantan, dalam kondisi aman, terutama menjelang momentum Hari Raya Idulfitri 2025 ini.

    Bahlil mengatakan, stok batu bara untuk PLTU di Kalimantan aman hingga 20-30 hari.

    “Kemudian kami juga mengecek power plant ini bagaimana terkait dengan bahan bakarnya, batu bara, gas, dan solar, BBM. Alhamdulillah juga gak ada masalah karena rata-rata 30 hari, 20 hari,” jelas Bahlil di Gas Insulated Substation (GIS) 150 kV Ulin PLN, Banjarmasin, Kalsel, Rabu (19/3/2025).

    Bahlil mengatakan, masa Idulfitri yang terhitung tinggal kurang dari 2 minggu ke depan tidak akan ada masalah, mengingat pasokan batu bara sudah terhitung cukup hingga 30 hari operasi.

    “Hari Raya kan tinggal 12 hari ya? Tinggal 12 hari. Jadi overall gak ada masalah,” tambahnya.

    Khusus untuk ketahanan batu bara lingkup nasional, lanjut Bahlil, kondisinya juga masih dalam hitungan aman. Dia menyebutkan ketahanan pasokan batu bara nasional untuk PLTU batu bara mencapai 25 hari operasi.

    “PLN secara nasional juga sama. Gak ada soal bahan bakarnya juga, stok bahan bakar, batu bara. Kemudian BBM dan gas itu rata-rata di 25 hari,” imbuhnya.

    Hal itu lantaran, Bahlil mengaku pemerintah memprioritaskan batu bara hingga gas untuk PLN agar menjamin ketahanan energi nasional.

    “Jadi kita dari kementerian ESDM memprioritaskan kebijakan untuk mendahulukan PLN. Batu bara juga begitu. Kemudian gas juga begitu,” tandasnya.

    (wia)

  • Saat Libur Lebaran, Pasien JKN dengan Penyakit Kronis Bisa Ambil Obat di Tempat Tujuan Mudik – Halaman all

    Saat Libur Lebaran, Pasien JKN dengan Penyakit Kronis Bisa Ambil Obat di Tempat Tujuan Mudik – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — BPJS Kesehatan memastikan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap terbuka selama libur lebaran 2025.

    Diantaranya adalah pengambilan obat untuk peserta JKN dengan penyakit kronis.

    Mereka bisa mengambil obat yang rutin dikonsumsi, setidaknya tujuh hari sebelum persediaan habis.

    Pasien juga memungkinkan mengambil obat di fasilitas kesehatan di tempat tujuan mudik.

    Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati menerangkan, jika jadwal pasien yang mengambil obat penyakit kronis atau obat kemoterapi oral di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut (FKTRL) jatuh pada masa libur lebaran atau poli spesialis/sub spesialis yang hanya buka 1 (satu) kali dalam seminggu, maka jadwal pengambilan obat dapat disesuaikan.

    “Pasien bisa mengambil obat penyakit kronis atau obat kemoterapi menjadi lebih awal maksimal 7 (tujuh) hari sebelum persediaan obat habis,” tutur dia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Peserta dapat mengambil obat penyakit kronis dan obat kemoterapi oral di Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Apotek sesuai dengan resep dengan membawa kartu identitas JKN, resep atau copy resep obat iterasi dan tindisan SEP RJTL awal (induk).

    Pengambilan obat penyakit kronis di daerah tujuan mudik dimungkinkan dengan tetap membawa surat rujukan yang masih berlaku dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdekat untuk selanjutnya mengikuti alur pelayanan kesehatan di FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    “Syaratnya status keaktifan Peserta JKN harus  aktif pada tanggal pelayanan obat,” ungkap Lily.

    Selama libur lebaran juga, ketentuan pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) tetap mengacu pada kebijakan pelayanan kesehatan di FKTP.

    “Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal tujuh hari sebelum persediaan obatnya habis,” tutur Lily.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menambahkan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan peserta, BPJS Kesehatan juga menerapkan piket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).

    Di kantor cabang, BPJS Kesehatan menerapkan piket dimulai dari tanggal 28 Maret, 2, 3, 4 dan 7 April 2025, mulai pukul 08.00 – 12.00 waktu setempat. Selain itu, pada layanan PANDAWA dapat diakses oleh peserta setiap hari selama 24 jam.

    “Adapun jenis layanan yang masih dapat dimanfaatkan oleh peserta di antaranya layanan informasi, layanan administrasi, hingga layanan pengaduan. Apabila peserta ingin mengakses layanan digital, peserta juga bisa mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga website resmi BPJS Kesehatan,” kata Ghufron.

    Ghufron mengungkapkan, dimasa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar.

    “Jika peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta,” jelas Ghufron.

    BPJS Kesehatan juga menyiapkan titik posko  pada masa libur lebaran yaitu

    Terminal Pulo Gebang Jakarta,
    Rest Area Tol Ungaran Km 429,
    Terminal Purabaya Sidoarjo,
    Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar,
    Pelabuhan Merak Banten,
    Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta,
    Rest Area Tol Cipali Km 166A Majalengka 
     Posko Arus Balik terdapat di Rest Area Tol Cipali Km 164B Majalengka.

  • Puan: Perubahan UU TNI Tetap Berlandaskan Supremasi Sipil dan Demokrasi

    Puan: Perubahan UU TNI Tetap Berlandaskan Supremasi Sipil dan Demokrasi

    Puan: Perubahan UU TNI Tetap Berlandaskan Supremasi Sipil dan Demokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR
    Puan Maharani
    mengatakan pihaknya dan pemerintah telah menegaskan bahwa Revisi UU (RUU) TNI yang disahkan tetap berlandaskan pada prinsip
    supremasi sipil
    .
    Selain itu, Puan menyebut RUU TNI ini juga memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional.
    “Kami bersama pemerintah menegaskan Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan,” ujar Puan saat Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).
    Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi oleh para Wakil Ketua DPR, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
    Sementara di pihak pemerintah, hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga para Kepala Staf TNI.
    Mulanya, Ketua Komisi I DPR Fraksi PDI-P Utut Adianto menyampaikan pidatonya mengenai RUU TNI.
    Utut menyampaikan apresiasi kepada para perwakilan pemerintah yang hadir.
    Menurutnya, UU TNI yang baru ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi Indonesia.
    “DPR menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka pengesahan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengesahan UU ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara,” kata Utut.
    Puan pun menanyakan kepada anggota DPR untuk pengesahan RUU TNI menjadi UU.
    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Puan.
    “Setuju,” seru anggota DPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Telkom Wujudkan Tanggung Jawab ESG di Desa Banyuasin Lewat Sobat Aksi BUMN 2025 – Halaman all

    Telkom Wujudkan Tanggung Jawab ESG di Desa Banyuasin Lewat Sobat Aksi BUMN 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui Telkom Daerah Pangkalpinang (Telda Pangkalpinang), turut berkomitmen dalam mendukung prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), melalui program bertajuk “Sobat Aksi BUMN 2025” di Desa Banyuasin, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung pada Sabtu (15/3).

    Kegiatan ini tidak hanya menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, namun juga merupakan bagian dari upaya Telkom untuk berbagi kebahagiaan dan memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Head of Telkom Daerah Pangkalpinang Bambang Eko Surya, Kepala Desa Banyuasin Rohmi, S.Kom., dan Ketua Yayasan Al Ikhlas Sobirin.

    Program “Sobat Aksi BUMN 2025” juga turut mengikutsertakan sembilan orang karyawan Telkom sebagai relawan dalam rangka untuk meningkatkan loyalitas dan semangat karyawan, serta menciptakan budaya perusahaan yang lebih baik dengan meningkatkan empati dan kepedulian sosial melalui beberapa kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

    Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Banyuasin. Para karyawan Telkom membantu membentuk ekosistem bazar UMKM dengan memberikan bantuan modal belanja kepada para pelaku UMKM dan ikut serta dalam proses pembelian bahan baku, produksi, hingga membangun tenda bazar sebagai sarana berjualan. Langkah ini sejalan dengan pilar Social dalam ESG yang menitikberatkan pada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas dan pemberdayaan ekonomi lokal.

    Selain itu, dilakukan kegiatan gotong royong untuk lingkungan yang lebih baik dengan mengecat pagar masjid bersama masyarakat setempat. Para karyawan Telkom bersama warga Desa Banyuasin melakukan pengecatan tembok pagar masjid dan memberikan fasilitas pendukung, seperti kipas angin dan alat kebersihan. Ini mencerminkan pilar Environmental dalam ESG yang berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan.

    Selanjutnya sebanyak 12 anak yatim dari Desa Banyuasin diajak berbelanja pakaian baru dan bermain di area bermain swalayan di kota Pangkalpinang. Mereka juga diajak berjalan-jalan keliling kota untuk memberikan mereka pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan. Kegiatan ini mendukung pilar Social dalam ESG dengan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

    Tidak hanya itu, sebanyak 28 orang dhuafa menerima bantuan sembako yang dibagikan langsung oleh karyawan Telkom. Ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mendukung pilar Social dalam ESG yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat.

    Head of Telkom Daerah Pangkalpinang, Bambang Eko Surya, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkom dalam mendukung prinsip-prinsip ESG.

    “Kami percaya bahwa penerapan ESG yang baik akan memberikan dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Telkom tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan lingkungan,” ujarnya.

    Program Sobat Aksi Ramadan hadir sebagai wujud kepedulian BUMN terhadap masyarakat, dengan fokus pada berbagi kebahagiaan dan membantu mereka yang membutuhkan di bulan suci Ramadan. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ESG yang mendukung keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik dalam setiap aspek operasional perusahaan.

  • Anggota TNI Tembak 3 Polisi di Lampung saat Penggerebekan, Saksi Lihat Pelaku Bawa Laras Panjang – Halaman all

    Anggota TNI Tembak 3 Polisi di Lampung saat Penggerebekan, Saksi Lihat Pelaku Bawa Laras Panjang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tiga orang anggota polisi tewas ditembak TNI saat tengah merazia sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, Lampung, Senin (17/3/2025).

    Ketiganya ditembak di tubuh bagian atas, ada yang di kepala dan di dada.

    Penembakan ini diduga dilakukan oleh anggota TNI yang mengelola lokasi sabung ayam.

    Saat ini, ada dua anggota TNI yang telah diamankan oleh Denpom Lampung.

    Mengutip TribunLampung.co.id, ada seorang saksi yang melihat peristiwa penembakan tersebut.

    Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika menuturkan, seorang saksi yang kini jadi tersangka bernisial Z mengaku bahwa ia melihat langsung anggota TNI menembak tiga polisi.

    Tak hanya itu, empat dari 13 anggota polisi yang lakukan penggerebekan juga melihat pelaku yang melakukan penembakan.

    Z ini mengaku melihat anggota TNI bernama Peltu Lubis dan Komka Basarsyah membawa senpi laras panjang serta senjata yang diselipkan di pinggang.

    “Lalu empat orang dari 13 anggota polisi yang melakukan penggerebekan juga melihat oknum itu menembak dengan senjata laras panjang,” kata Helmy saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (19/3/2025).

    Ia menuturkan, jarak tembak antara pelaku dan korban berkisar antara enam hingga 13 meter.

    “Ada yang menyebut jarak 6 meter dan ada yang menyebut 13 meter,” kata Helmy. 

    Diketahui, ada dua pidana dalam peristiwa ini.

    Pertama yakni perjudian sabung ayam dan kedua adalah pembunuhan.

    “Dari peristiwa itu, kami (tim gabungan) sepakat dibagi 2 kluster yakni perjudian sabung ayam dan peristiwa meninggalnya atau penembakan terhadap petugas yang mengakibatkan meninggal dunia,” ujar Helmy.

    Saksi Z sendiri kini ditetapkan sebagai tersangka kasus sabung ayam.

    “Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP,”

    “Di antaranya uang tunai Rp 21 juta, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala,” katanya.

    Kawasan Hitam

    Kodam II/Sriwijaya dengan Polda Lampung melakukan investigasi untuk menguak kasus penembakan tiga anggota polisi saat gerebek judi sabung ayam.

    Investigasi gabungan dilakukan untuk memastikan apakah ada orang lain yang melakukan penembakan terhadap tiga orang anggota polisi.

    Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Eko Syah Putra Siregar, menuturkan lokasi sabung ayam yang digerebek tersebut, berada di kawasan hitam.

    “Kita harus pahami lokasi yang digunakan untuk sabung ayam bisa dikatakan istilahnya kawasan ‘hitam’. Artinya, senjata-senjata yang beredar sudah turun temurun, sudah menjadi perbincangan umum,” kata Eko, dikutip dari TribunSumsel.com.

    Karena mudahnya peredaran senjata di kawasan tersebut, tim gabungan pun perlu mendalami lagi apakah ada orang lain lagi yang memiliki senpi atau ikut melakukan penembakan terhadap tiga anggota polisi.

    “Keterkaitan anggota apakah pelaku ada juga orang lain yang menembak, makanya mohon bersabar,”

    “Tim gabungan antara kita dengan Polda Lampung sedang menginvestigasi. Kami tetap komunikasi ke media jika ada update berikutnya,” ungkapnya.

    Selain itu, Eko menuturkan, dalam kasus penembakan ini masih banyak yang perlu dibuktikan.

    “Itu yang harus dipahami, siapa yang menembak dan senjata yang digunakan apa. Itu masih kami cari keberadaan senjata yang digunakan,” terang Eko.

    Diwartakan sebelumnya, Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki soal dugaan keterlibatan anggota TNI.

    Ia mengatakan, ada sanksi tegas yang bakal diberikan apabila benar ada anggota TNI yang terlibat dalam insiden ini.

    “Untuk nantinya, apabila ada keterlibatan oknum, kita pastikan akan ada sanksi-sanksi yang diberikan,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

    Ia pun meminta masyarakat menunggu hasil investigasinya.

    “Terkait tentang isu yang sedang berkembang, dimohon untuk menunggu konfirmasi hasil penyelidikan/investigasi lebih lanjut,” ujar Eko.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLampung.co.id dengan judul Saksi Lihat Oknum TNI Tembak Pakai Laras Panjang dalam Insiden 3 Polisi Gugur di Way Kanan dan di TribunSumsel.com dengan judul 3 Polisi Tewas Ditembak Saat Gerebek Sabung Ayam, Kapendam II Sriwijaya Sebut Masuk Kawasan ‘Hitam’

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunSumsel.com, Rachmad Kurniawan)(TribunLampung.co.id, Riyo Pratama/Bayu Indra Saputra)(Kompas.com, Nicholas Ryuan Aditya)

  • CPNS 2025: Kapan Pendaftaran Dibuka? Simak Informasi Terbarunya – Page 3

    CPNS 2025: Kapan Pendaftaran Dibuka? Simak Informasi Terbarunya – Page 3

    Meskipun tanggal pasti belum diumumkan, bagi calon pelamar bisa mempersiapkan diri. Hal ini meliputi persiapan administrasi, seperti melengkapi dokumen persyaratan, hingga persiapan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam seleksi.

    Sebelum pendaftaran CPNS 2025 dibuka, ada baiknya calon pelamar mempersiapkan akun SSCASN. Akun ini merupakan gerbang utama untuk mengikuti proses seleksi. Cara membuat akun SSCASN relatif mudah dan panduan lengkapnya dapat ditemukan di situs resmi BKN.

    Berikut beberapa persyaratan umum pendaftar CPNS yang perlu dipersiapkan:

    Warga Negara Indonesia (WNI): Semua pelamar harus merupakan warga negara Indonesia.
    Usia: Pelamar harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran.
    Sehat Jasmani dan Rohani: Pelamar harus dalam kondisi fisik yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani.
    Tidak Pernah Dipidana: Pelamar tidak boleh pernah dipidana penjara dan tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai PNS, TNI, Polri, atau pegawai instansi lainnya.
    Tidak Berstatus PNS: Pelamar juga harus tidak berstatus sebagai CPNS atau PNS aktif di instansi pemerintah.
    Memiliki Kualifikasi Pendidikan yang Sesuai: Pendidikan yang dimiliki harus sesuai dengan jabatan yang dilamar.

    Pastikan Anda memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan sebelum mendaftar. Informasi lebih detail mengenai persyaratan akan diumumkan mendekati waktu pendaftaran.