Xcloud.id

Blog

  • Satpol PP Surabaya Tegaskan Pembongkaran Pasar Baru Simo Mulyo Karena Tunggakan Sewa Rp400 Juta

    Satpol PP Surabaya Tegaskan Pembongkaran Pasar Baru Simo Mulyo Karena Tunggakan Sewa Rp400 Juta

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Achmad Zaini, menegaskan pembongkaran Pasar Baru Simo Mulyo di Kecamatan Sukomanunggal yang diprotes pedagang, Rabu (14/1/2026), merupakan bentuk penegakan aturan. Kebijakan tersebut diambil karena pihak pengelola pasar tidak menjalankan kewajiban pembayaran biaya sewa kepada Pemerintah Kota Surabaya.

    Zaini menjelaskan, selama tiga tahun terakhir pengelola pasar tidak melunasi kewajiban retribusi sewa. Dari total kewajiban, baru sekitar Rp120 juta yang dibayarkan, sementara tunggakan yang belum dilunasi mencapai sekitar Rp400 juta.

    “Selama tiga tahun itu, yang baru dibayar Rp120 jutaan sekian. Sehingga ada tunggakan Rp400 jutaan sekian,” terang Achmad Zaini di lokasi.

    Ia mengatakan, pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Surabaya. Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah mengirimkan tiga kali Surat Peringatan (SP) kepada pengelola pasar, namun tidak diindahkan.

    “Prinsipnya lahan di pasar ini harus bisa segera dimanfaatkan oleh warga siapa pun, yang penting ada hubungan hukum dengan Pemkot Surabaya. Kewajiban dan hak harus sama-sama dipenuhi,” jelasnya.

    Selama proses pembongkaran berlangsung, Satpol PP membuka ruang negosiasi dengan perwakilan pengelola pasar. Namun hasilnya, Pasar Baru Simo Mulyo dipastikan tidak dapat kembali beroperasi selama tunggakan biaya sewa belum dilunasi.

    “Negosiasinya, kalau mau melaksanakan terus operasional pasar ini, harus segera membayar kekurangan itu. Karena hari ini pihak pengelola belum bisa membayar, maka pembongkaran tetap kami lakukan,” ujar Zaini.

    Sebelumnya diberitakan, pembongkaran Pasar Baru Simo Mulyo oleh Pemkot Surabaya memicu protes pedagang. Puluhan pedagang sempat menghadang petugas gabungan Satpol PP Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya di pintu masuk pasar.

    Dalam aksi protes tersebut, pedagang membentangkan baliho bertuliskan: “Kami Para Pedagang Pasar Baru Simo Mulyo Siap Mempertahankan Bangunan dan Menolak Keras Pembongkaran Pasar Baru Simo Mulyo Sesuai SKP Pemanfaatan Pasar Hingga 2028.”

    Situasi di lokasi juga menarik perhatian warga sekitar yang menyaksikan jalannya pembongkaran. Aparat kepolisian dan petugas gabungan melakukan pengamanan ketat selama satu unit eskavator dikerahkan untuk membongkar dua stand kosong di dalam area pasar. [rma/beq]

  • Banyak Perusahaan Baja asal China Kemplang Pajak, Purbaya Curigai Oknum Kemenkeu Terlibat

    Banyak Perusahaan Baja asal China Kemplang Pajak, Purbaya Curigai Oknum Kemenkeu Terlibat

    GELORA.CO – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan adanya 40 perusahaan baja asal China dan Indonesia yang menunggak pajak pertambahan nilai (PPN). Dari jumlah itu, dua perusahaan besar akan segera ditindak.

    “Baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan yang, dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat. (Perusahaanya) campur-campur, ada yang dari China, ada yang dari Indonesia juga,” kata Purbaya saat ditemui di Menara Global, Rabu (14/1/206).

    Purbaya mengaku heran praktik penggelapan pajak baru terungkap sekarang, padahal perusahaan-perusahaan yang terlibat memiliki skala usaha yang cukup besar.

    Ia juga mencurigai adanya oknum di Kementerian Keuangan yang turut bermain dalam praktik ini. “Nah itu teka-teki saya juga, harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat nanti kita lihat ya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa dalam praktik perusahaan tidak membayar pajak tersebut menggunakan cara dengan membeli KTP untuk para pegawai.

    “Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat,” ucap Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Dugaan praktik pembelian KTP itu mencuat setelah dilakukan pengecekan, karena pemilik maupun pegawai perusahaan tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia.

    “Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia,” jelas Purbaya. 

    Purbaya menuturkan bahwa perusahaan baja tersebut cenderung melakukan transaksi berbasis tunai (cash) agar tidak terdeteksi. Akibat praktik itu, negara mengalami kerugian yang sangat besar. Apalagi dari satu perusahaan baja, potensi pendapatannya bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun.

    “Baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan,” kata Purbaya

    “Jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat,” pungkasnya.

  • Terbukti Peras dan Bully Junior, Mahasiswa PPDS Unsri Hanya Disanksi Surat Peringatan

    Terbukti Peras dan Bully Junior, Mahasiswa PPDS Unsri Hanya Disanksi Surat Peringatan

    Diberitakan sebelumnya, viral aksi perundungan dan pemerasan terjadi di lingkungan PPDS Unsri Palembang oleh seniornya. Korban bahkan sampai mundur dan melakukan percobaan bunuh diri.

    Kasus itu terungkap dari unggahan akun Instagram @medicstory.id. Akun itu dengan lantang menceritakan informasi dari seorang residen junior yang tak tahan dengan perlakuan dari seniornya.

    Perundungan dialami korban berupa pemaksaan untuk membiayai hidup mewah pribadi seniornya, mulai dari uang semesteran, clubbing dan party, alat olahraga, sewa padel, sepeda dan club sepeda bola senior, membeli skincare, hingga harus menanggung makan dan minum senior.

    Tak hanya itu, peserta PPDS juga harus membelikan tiket pesawat dan tiket konser untuk senior, biaya sewa rumah dan indekos, biaya penelitian ilmiah dan seminar senior, antar jemput anak senior, membelikan alat kesehatan, dan harus memenuhi kebutuhan mewah lainnya.

    “Dilakukan secara rapi, sembunyi-sembunyi, dan disertai dengan intimidasi dan ancaman, jika tidak menuruti maka junior akan dirundung, dikucilkan dan dipersulit selama masa pendidikannya oleh para oknum senior PPDS Unsri,” tulis @medicstory.id.

    Namun, pihak kampus dan tenaga pendidik atau dokter terkesan menutupi bahkan melakukan pembiaran terhadap fenomena itu. Tak tahan dengan perlakuan itu, junior PPDS sampai mengundurkan diri dan melakukan percobaan bunuh diri.

    Dalam tulisan itu, pengirim pesan memiliki bukti kuat pemerasan dan perundungan. Hal ini menandakan informasi tersebut bukan fitnah melainkan benar adanya.

    “Berupa rekening koran korban pemerasan, rekaman telepon dan chat pemerasan oleh senior,” tulisnya lagi.

    Para korban berharap kasus ini menjadi perhatian karena sangat meresahkan dan mengancam nyawa calon dokter spesialis. Dalam pesan itu disebut PPDS Unsri memiliki database mahasiswa yang mengundurkan diri akibat kasus tersebut.

    “Setelah pesan ini tersebar, para junior akan dituduh dan diintimidasi, tapi kami tidak akan tinggal diam,” tulisnya.

  • Niat Baik Silaturahmi Harus Dihargai

    Niat Baik Silaturahmi Harus Dihargai

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara secara terbuka terkait pertemuannya dengan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, dua tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu. Jokowi menegaskan pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi yang dilandasi niat baik dan patut dihargai.

    Jokowi menyampaikan kehadiran Eggi dan Damai bukan dalam konteks hukum, melainkan sebagai upaya menjalin silaturahmi. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis (8/1/2026).

    “Telah hadir bersilaturahmi Bapak Prof Eggi Sudjana dan Bapak Damai Hari Lubis SH ke rumah saya. Benar beliau-beliau hadir didampingi pengacara Ibu Elida Netty, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Rabu (14/1/2026).

    Jokowi menilai langkah silaturahmi tersebut sebagai bentuk itikad baik yang seharusnya diapresiasi. Menurut dia, pendekatan secara kekeluargaan tetap penting meski persoalan hukum tengah berjalan.

    Dari pertemuan tersebut, Jokowi berharap dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik Polda Metro Jaya dalam menangani perkara yang menjerat Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

    “Karena itu adalah kewenangan dari penyidik Polda Metro Jaya,” katanya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan itu terdapat permintaan maaf terkait tudingan fitnah ijazah palsu, Jokowi menilai hal tersebut tidak perlu diperdebatkan. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menekankan esensi pertemuan terletak pada niat baik silaturahmi.

    “Menurut saya, ada atau tidak (permintaan maaf), tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya, niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan hargai,” ucap Jokowi.

    Terkait kemungkinan adanya permintaan penghentian kasus, Jokowi memperkirakan hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh kuasa hukum masing-masing pihak. Dia kembali menegaskan bahwa seluruh proses hukum sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku

  • 9 JPU Sebut Investasi Google ke Perusahaan Nadiem Capai Rp 210,7 Triliun Nasional

    9 JPU Sebut Investasi Google ke Perusahaan Nadiem Capai Rp 210,7 Triliun Nasional

    JPU Sebut Investasi Google ke Perusahaan Nadiem Capai Rp 210,7 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap, berdasarkan dokumen yang didapat dari penggeledahan kantor PT Gojek Tokopedia (GoTo) Tbk, total investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) tercatat mencapai Rp 210,7 triliun.
    Hal ini diungkap jaksa dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.
    Duduk sebagai saksi adalah RA Koesoemohadiani selaku Direktur Legal dan Head of Group Corporate Secretary PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
    Sementara, di kursi terdakwa ada Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
    “Lalu kita menemukan, kalau angkanya Nadiem Rp 9 miliar dolar AS, saya hafal saya catat di pembelaan dia waktu dia ini. Terus saya temukan di dokumen saudara ini, ada total investasi itu masuk modal disetor ke AKAB Rp 210,79 triliun. Benar?” tanya Ketua Tim JPU Roy Riady dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1/2026).
    Koesoemohadiani atau bisa dipanggil Diani mengatakan, angka tersebut bukan berasal dari dokumen yang ada di departemennya.
    “Itu mungkin dari
    finance
    , bukan dari saya,” kata Diani.
    Kemudian, jaksa lanjut membacakan keterangan dalam dokumen yang disita dari kantor GoTo itu.
    Dituliskan, investasi
    Google
    itu dicatat sebagai tambahan modal, tapi angka yang tercatat hanya Rp 1,14 triliun.
    Angka ini selisih jauh dari total investasi yang disinggung sebelumnya.
    “Di sini ada tulisan ya kan tambahan modal disetor uang masuk nih, riil nih masuk ya duit ya. Lalu, di sini ada dicatatkan sebagai modal saham untuk hanya Rp 1,14 triliun, gitu lho. Bisa saudara jelaskan ada selisih Rp 209 triliun ini, uang ini ya kan sebelum IPO ini?” tanya Roy.
    Diani mengaku tidak pernah melihat dokumen yang dibacakan Roy, alhasil dia tidak bisa menjelaskan selisih angka yang ada.
    Kantor GoTo diketahui digeledah pada 8 Juli 2025 lalu. Saat itu, Nadiem masih berstatus sebagai saksi.
    Dalam dakwaan, total investasi Google ke
    PT AKAB
    atau perusahaan induk Gojek disebut mencapai 786 juta dolar AS dari tahun 2017–2021.
    Dakwaan Chromebook
    Dalam kasus ini, Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama tiga terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2,1 triliun.
    Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar.
    Angka ini disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.
    Nadiem disebutkan telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga membuat Google menjadi satu-satunya penguasa
    pengadaan TIK
    , salah satunya laptop, di ekosistem teknologi di Indonesia.
    Hal ini dilakukan dengan mengarahkan agar kajian pengadaan mengarah pada satu produk, yaitu perangkat berbasis Chrome yang merupakan produk Google.
    Perbuatan ini Nadiem lakukan bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
    Atas perbuatannya, Nadiem dan terdakwa lainnya diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Telanjur Beli Sufor Nestle yang Terdampak Penarikan? Saran BPOM: Hentikan Penggunaan!

    Telanjur Beli Sufor Nestle yang Terdampak Penarikan? Saran BPOM: Hentikan Penggunaan!

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memberikan penjelasan resmi terkait penarikan produk Formula Bayi (Sufor) asal impor dari pasar. Hal ini menyusul adanya temuan kontaminasi cereulide, racun yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus cereus, pada beberapa produk spesifik yang diproduksi di fasilitas luar negeri.

    Meskipun penarikan dilakukan secara sukarela oleh pihak produsen sebagai langkah pencegahan, BPOM meminta masyarakat untuk tetap waspada. Bagi orang tua yang merasa telah membeli produk terdampak, BPOM memberikan imbauan tegas.

    BPOM mengimbau agar masyarakat yang memiliki produk S-26 Promil Gold pHPro 1 (nomor bets 51530017C2 dan 51540017A1) untuk segera menghentikan penggunaan produk.

    “Kembalikan produk tersebut ke tempat pembelian atau hubungi layanan konsumen PT Nestlé Indonesia untuk proses pengembalian atau penukaran,” kata BPOM dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (14/1/2026).

    Bakteri ini menghasilkan toksin cereulide. Berbeda dengan bakteri biasa, cereulide sangat sulit dihancurkan, bahkan dengan air mendidih saat menyeduh susu. Jika tertelan, bayi dapat mengalami gejala keracunan yang muncul dengan cepat, antara lain:

    Mual dan muntah hebatKram atau nyeri perutDiare

    “Keamanan pangan dan kesejahteraan bayi adalah prioritas utama kami. Masalah ini teridentifikasi berasal dari bahan baku minyak arachidonic acid (ARA) yang dipasok oleh salah satu mitra kami,” ungkap pihak Nestlé dalam pernyataan resminya.

    Terkait fenomena ini, BPOM memastikan akan terus mengawal proses penarikan produk ini dari peredaran untuk memastikan tidak lagi unit yang tersisa di rak penjualan maupun di tangan konsumen.

    “Masyarakat juga diminta untuk selalu menjadi konsumen cerdas dengan melakukan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli produk pangan apapun,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Viral Susu Nestle Ditarik di 49 Negara”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/kna)

  • Banjir Bengawan Jero Meluas, Pemkab Lamongan Tetapkan Status Tanggap Darurat

    Banjir Bengawan Jero Meluas, Pemkab Lamongan Tetapkan Status Tanggap Darurat

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan resmi memberlakukan status tanggap darurat bencana menyusul banjir yang melanda kawasan Bengawan Jero. Keputusan ini diambil seiring meluasnya dampak banjir di sejumlah kecamatan.

    Data terbaru menunjukkan jumlah rumah yang tergenang terus bertambah. Jika pada 11 Januari tercatat sebanyak 2.105 rumah terdampak, kini angkanya meningkat menjadi 2.736 rumah yang tersebar di 29 desa pada lima kecamatan, yakni Kalitengah, Deket, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.

    Selain merendam permukiman warga dan akses jalan, banjir juga berdampak pada sektor pendidikan. Sebanyak 63 lembaga pendidikan dari berbagai jenjang dilaporkan ikut tergenang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Lamongan, Mohammad Nalikan, mengatakan penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah elevasi air di Bendungan Blawi terus meningkat.

    “Tanggap darurat itu kita berlakukan dengan naiknya Bendungan Blawi yang sekarang sudah 78. Itu sudah banyak menggenangi di beberapa kecamatan, sehingga pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat,” ujar Nalikan, Rabu (14/1/2026).

    Nalikan menyebutkan, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah penanganan. Salah satunya dengan melakukan penyisiran dan pembersihan seluruh sungai pembuang guna memperlancar aliran air.

    Selain itu, Pemkab Lamongan menginstruksikan setiap desa terdampak untuk mendirikan posko kesehatan yang beroperasi selama 24 jam penuh.

    “Posko di masing-masing desa wajib dibuat, baik oleh puskesmas, pustu, maupun bidan desa. Mereka harus siaga 24 jam untuk melayani kesehatan masyarakat yang terdampak,” jelasnya.

    Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, bantuan sembako didistribusikan secara bertahap, termasuk ke wilayah Kecamatan Turi, Kalitengah, dan Weduni. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat guna mendatangkan bantuan tambahan.

    “Bantuan makanan cepat saji dari BPBD Provinsi sudah mulai berangsur datang. Kami juga mengajukan bantuan 22 ton beras cadangan pangan pemerintah ke Badan Ketahanan Pangan Nasional. Saat ini tinggal menunggu persetujuan untuk pencairan melalui Bulog,” ujarnya.

    Terkait mobilitas dan pendidikan, Nalikan menyampaikan bahwa siswa dari sekolah terdampak diarahkan mengikuti pembelajaran secara daring. Sementara itu, untuk membantu mobilitas warga menuju pusat kota Lamongan, pemerintah telah menyiagakan armada truk.

    “Transportasi anak sekolah yang ke arah Lamongan akan kita siapkan truk untuk membantu mereka melintasi wilayah-wilayah yang tergenang air,” pungkasnya. [fak/beq]

  • Heru Subagia: Waktu yang Akan Membuktikan, Eggy Sudjana Terafiliasi Bohir atau Tidak

    Heru Subagia: Waktu yang Akan Membuktikan, Eggy Sudjana Terafiliasi Bohir atau Tidak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, kembali meluapkan penyesalannya terhadap Eggy Sudjana terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ia bahkan mengatakan bahwa Eggy layak dijadikan musuh bersama karena dianggap tidak konsisten dan berbalik arah dalam perjuangan yang selama ini digaungkan.

    Heru mengungkapkan, langkah Eggy Sudjana yang memohon audiensi ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelumnya tidak lepas dari bantuan sejumlah pihak.

    Salah satunya kelompok Relagama, yang diketahui berisi tim pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

    “Ketika Eggy Sudjana memohon audiensi ke Fakultas Kehutanan UGM, itu dibantu teman-teman yang tergabung dalam kelompok Relagama,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (14/1/2026).

    Namun, ia mengaku heran dengan perkembangan terbaru. Bagi Heru, justru Eggy yang sebelumnya menjadi inisiator menggeruduk UGM, kini terlihat berbalik arah dengan mendatangi Solo dan bertemu Jokowi.

    “Saya tidak tahu siapa yang sebenarnya menjadi aktor intelektual di balik kegaduhan yang melibatkan UGM. Faktanya, justru Eggy Sudjana yang menjadi inisiator menggeruduk UGM, justru sekarang berbalik arah ke Solo,” tegasnya.

    Lanjut Heru, apa pun alasan dan pembelaan yang disampaikan Eggy saat ini, manuver tersebut menunjukkan pola gerak yang tidak sederhana.

    Ia bahkan menyebut langkah Eggy berada dalam koridor yang sangat canggih dan patut ditelusuri lebih jauh.

    “Apapun cerita dan pembelaan saat ini, menunjukkan Eggy Sudjana bermain dalam koridor yang sangat canggih dan perlu ditelusuri,” terangnya.

  • Pengamat Unair Ungkap Risiko dari Pilkada Tak Langsung

    Pengamat Unair Ungkap Risiko dari Pilkada Tak Langsung

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik Universitas Airlangga Hari Fitrianto menilai wacana penerapan pilkada tak langsung berpotensi mengganggu konsistensi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Dia menyebut perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut tidak bisa dilepaskan dari desain besar sistem politik nasional.

    “Pilkada langsung dan tak langsung itu sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang kita anut,” kata Hari Fitrianto kepada beritajatim, Rabu (14/1/2025).

    Dosen Ilmu Politik ini menjelaskan, sistem politik bekerja layaknya rangkaian mesin yang saling terhubung antara sistem dan subsistem. Menurut dia, perubahan pada satu komponen akan memengaruhi desain dan kinerja keseluruhan.

    “Asumsi dari sistem adalah keterhubungan antara sistem dengan subsistem, bisa diibaratkan dengan sistem mekanik pada sepeda motor. Jenis motor memengaruhi sistem yang dipakai dan desain keseluruhan,” ujar Hari.

    Menurut dia, mengganti pilkada langsung menjadi tak langsung tanpa mengubah sistem presidensial ibarat memasang komponen yang tidak sesuai spesifikasi. Dia menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru dalam tata kelola demokrasi.

    “Mengganti pilkada langsung menjadi tidak langsung ibarat mengganti satu spare part motor matic dengan motor manual,” tutur Hari.

    Dia menegaskan pilkada langsung sejalan dengan sistem presidensial yang menempatkan legitimasi eksekutif pada pilihan rakyat. Dalam konteks Indonesia, presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota memperoleh mandat langsung dari pemilih.

    “Sistem pilkada langsung segaris dengan sistem presidensial, di mana legitimasi eksekutif diperoleh secara langsung dari pemilih,” katanya.

    Sebaliknya, lanjut Hari, pilkada tak langsung lebih relevan dengan sistem parlementer yang menempatkan parlemen sebagai penentu pejabat eksekutif. Model itu, menurut dia, berbeda dengan praktik demokrasi Indonesia sejak reformasi.

    “Dalam sistem parlementer, pejabat eksekutif dipilih oleh parlemen, sementara anggota parlemen dipilih melalui pemilu,” pungkas Hari. [asg/but]

  • Toko Emas di Bendo Magetan Dibobol, Polisi Temukan Dinding Dijebol

    Toko Emas di Bendo Magetan Dibobol, Polisi Temukan Dinding Dijebol

    Magetan (beritajatim.com) – Aksi pencurian menyasar sebuah toko emas di wilayah Poltek, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Rabu (14/1/2025) dini hari. Kepolisian memastikan telah melakukan langkah awal penanganan dengan menggelar tempat kejadian perkara (TKP) dan olah TKP secara menyeluruh.

    Kapolsek Bendo, AKP Agus Suparno, membenarkan peristiwa tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di lokasi kejadian. Ia memastikan aparat bergerak cepat begitu menerima laporan.

    “Benar, telah terjadi pencurian di toko emas wilayah Poltek, Kecamatan Bendo. Kami langsung melaksanakan tindakan pertama di TKP dan olah TKP,” ujar AKP Agus.

    Menurut AKP Agus, laporan pencurian diterima sekitar pukul 08.00 WIB. Dalam waktu singkat, petugas Polsek Bendo langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal bersama Tim Inafis SPKT Polres Magetan.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga masuk ke dalam toko dengan cara merusak dinding bangunan. Polisi menemukan bagian dinding dalam kondisi berlubang yang diduga dijebol menggunakan benda tumpul.

    “Dari TKP awal, pelaku diduga menjebol dinding dengan cara dilubangi. Ini menjadi salah satu fokus penyelidikan kami,” jelasnya.

    Terkait kerugian, AKP Agus menyebutkan barang yang hilang berupa perhiasan emas dan uang tunai. Namun, jumlah pasti kerugian belum dapat dipastikan dan masih dalam proses pendataan.

    “Jumlah kerugian belum bisa kami sampaikan. Nanti akan kami sesuaikan dengan hasil berita acara pemeriksaan dan akan kami rilis kembali,” imbuhnya.

    Polisi juga memastikan keberadaan kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Namun, rekaman tersebut belum dianalisis karena perangkat perekam masih diamankan sebagai barang bukti.

    “CCTV ada, tetapi belum kami buka. Recorder dan decoder masih kami amankan seluruhnya. Setelah dianalisis, hasilnya akan kami sampaikan,” kata AKP Agus.

    Dalam proses olah TKP, petugas turut menemukan sejumlah perhiasan emas yang tercecer di sekitar lokasi. Seluruh barang tersebut telah diamankan guna kepentingan penyidikan.

    “Beberapa emas ditemukan tercecer di TKP dan sudah kami amankan. Termasuk bagian dinding yang rusak, itu menjadi barang bukti pendukung penyidikan,” tegasnya.

    Hingga kini, kepolisian masih fokus mengumpulkan barang bukti serta mendalami modus operandi pelaku. Polisi memastikan penyelidikan dilakukan secara maksimal untuk mengungkap pelaku dan jaringan yang terlibat dalam kasus pencurian tersebut. [fiq/beq]