Xcloud.id

Blog

  • Di Depan Kapolri, Kakorlantas Paparkan Kesiapan Strategi Kawal Arus Mudik 2025

    Di Depan Kapolri, Kakorlantas Paparkan Kesiapan Strategi Kawal Arus Mudik 2025

    Brebes –

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menjelaskan strategi mengawal arus mudik 2025 kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia membeberkan sejumlah strategi mulai dari pembatasan kendaraan sumbu tiga, contraflow, hingga one way.

    Irjen Agus mulanya membeberkan terkait larangan kendaraan sumbu tiga melintas di dalam tol. Dia menyebut kendaraan besar itu dilarang melintas mulai 24 Maret 2025.

    “Kendaraan sumbu tiga mulai dilarang tanggal 24 hingga tanggal 8, tetapi ini tidak absolut, untuk angkutan sembako dan lain sebagainya masih bisa jalan, termasuk barang-barang yang diangkut dengan sumbu 2 itu masih bisa. Artinya tidak absolut, ada alternatif pengangkutan logistik barang masih bisa. Kecuali di TransJawa, sumbu 2 itu dilarang, khusus membawa batu dan pasir, ini di SKB sudah ditetapkan,” kata Irjen Agus saat memberikan paparan di depan Kapolri, di pos pengamanan terpadu Gerbang Tol Pejagan, Polres Brebes, Rabu (19/3/2025).

    “Termasuk berkaitan dengan ganjil genap, juga diinformasikan mulai tanggal 23 sudah dimulai. Maka itu dengan 3 kebijakan ini, termasuk relaksasi hari libur arus baliknya juga menjadi rangkaian daripada arus balik tersebut juga terurai,” lanjutnya.

    Contraflow dan One Way

    Kemudian, Irjen Agus menjelaskan terkait rekayasa lalu lintas contraflow. Dia menyebut penerapan contraflow akan bergantung pada peningkatan rasio kendaraan.

    “Persoalan jalan tol itu adalah dari Km 01 itu sudah 3 lajur, setelah 3 lajur, nanti akan ketemu lagi 2 lajur, 4, 3, 2, akhirnya terjadi bottleneck, sehingga apabila pada saat nanti arus mudik cukup tinggi, bangkitan arus mudik cukup tinggi, ini nantinya harus kita lakukan contraflow. Ini Bapak Kapolri, ketika kapan kita lakukan contraflow, ini tidak prediksi, pihak kepolisian korlantas tidak bisa memprediksi,” jelasnya.

    Irjen Agus mengungkap, ketika rasio kendaraan setiap jam sudah mencapai 6.200 kendaraan, one way nasional akan diterapkan. One way akan diterapkan kembali dari Km 70 hingga Km 414.

    “Kapan harus dilakukan? Ketika Tol Cikatama itu jumlahnya 6.200 per jam. Apabila tidak dilakukan one way, tentu kapasitas tol tidak akan mampu dengan bangkitan arus yang cukup deras,” imbuhnya.

    “Tahun ini, hasil koordinasi stakeholder khususnya Jasamarga dan tata kelola jalan tol, kami akan buka Tol Cisondong, jadi yang arah Semarang nanti akan kita lepas, tahun lalu belum. Teknis sudah kami latihkan. Kemungkinan nanti sudah tidak ada lagi dobrak. Dobrak itu hanya dilakukan saat emergency, tetapi kemarin karena sisi kanan A dan B tidak imbang, sehingga dia akan pindah ke jalur B, sehingga terjadi dobrak. Nah ini dengan kita alirkan di Cisandau dan Ciperna, itu akan isi jalur A dan B. Nanti A dan B kalau dilihat dari udara akan imbang,” jelasnya.

    Irjen Agus mengatakan hitungan hingga rekayasa lalin contraflow hingga one way yang sama juga akan berlaku pada arus balik.

    “Untuk arus balik, arus balik juga demikian, kita tidak bisa tentukan dan prediksi, ketika nanti di Km 67, itu sudah 5.500, sama, teorinya sama, akan kita lakukan contraflow arus balik sampai Km 47. Dari Km 70-47. Termasuk apakah lajur 1 atau lajur 2, tergantung, apabila di Km 67 terhitung jumlahnya 6.400, itu harus kita contraflow lajur 2. Ini ada hitung hitungannya sehingga tak bisa diprediksi. Ketika visi rasio kendaraan yang melintasi tol ke Jakarta itu sudah sampai 6.400-7.400, jika 7.500 itu nanti akan one way lajur 3, one way sama, tahun ini juga dari Km 414 Kalikangkung sampai Km 70,” jelasnya.

    “Dan nanti yang tahun lalu tidak dilakukan adalah kita akan keluarkan di Tegal, akan kita masukkan Pejagan, sampai Ciperna Timur, sehingga arus menuju Jakarta akan imbang antara jalur A dan jalur B apabila kita lakukan one way,” sambung dia.

    Tol Fungsional

    Kemudian, Irjen Agus juga membeberkan strategi tol fungsional. Dia menyebut strategi ini belum diterapkan pada mudik tahun-tahun sebelumnya.

    Dia menjelaskan tol fungsional akan berada di persimpangan Tol Cipularang dan Tol TransJawa. Dia menyebut tol fungsional ini nantinya akan menuju daerah Deltamas sehingga bisa mencegah adanya penumpukan di pertemuan Tol Cipularang dan Tol TransJawa.

    “Tahun lalu belum dilakukan kaitannya dengan tol fungsional Japek 3. Japek 3 dulu dari Bandung itu crossing di Km 66, sekarang dari Bandung di Sadang itu sudah ada tol fungsional yang menuju Deltamas. Jadi crossing dari TransJawa yang ketemu di 66 sama dari Bandung, tahun ini tidak ketemu, langsung dipotong di Japek 3 sampai Deltamas nanti ada arteri sepanjang 3 km, ini cukup representatif,” ungkapnya.

    Tol fungsional lainnya, lanjut dia, juga akan diterapkan di Solo dan Jogja. Dia menyebut tol fungsional ini untuk menghindari penumpukan di Jogja.

    “Termasuk tol fungsional di Solo dan Jogja. Solo-Jogja itu ada pintu tol yang exit di Klaten, terus sampai Prambanan, sampai di Taman Martali, ini jadi persoalan di ujung, apabila weekend saja sudah penuh, ini kalu di ujungnya tidak dikelola, ini nantinya di tol exit yang masuk Jogja akan padat, sehingga di Jogja akan dilakukan rekayasa atau mungkin pada saat dikeluarkan exit Tol Prambanan bisa di delay system, bisa dimasukkan ke arah Sleman, sehingga masuk ke Jogja bisa kita kurangi sehingga tidak terjadi kepadatan,” tutur dia.

    (maa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ladang Ganja Ditemukan di Taman Nasional Bromo, DPR Panggil Kemenhut

    Ladang Ganja Ditemukan di Taman Nasional Bromo, DPR Panggil Kemenhut

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi IV DPR RI akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk meminta penjelasan terkait temuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

    Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menegaskan akan memastikan kejadian serupa tidak terjadi di taman nasional lain atau wilayah yang berada dalam kendali pemerintah.

    “Karena letak dari ladang ganja ini kan di tengah-tengah Taman Nasional. Yang seharusnya dalam kendali pemerintah,” ujar Daniel Johan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    “Dalam kendali Kementerian Kehutanan. Kita akan segera memanggil,” lanjutnya.

    Ia juga meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat.

    “Sehingga masyarakat bisa memahami. Tidak bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Tentu yang kedua, kita minta hal ini tidak terulang. Karena jangan-jangan tidak hanya di Taman Nasional yang ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) mengungkapkan bahwa ladang ganja di lereng Gunung Semeru berada di area konservasi seluas 0,6 hektare atau 6.000 meter persegi.

    Ladang tersebut tersebar di 59 lokasi berbeda di Dusun Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peluru Targetkan Kepala dan Jantung

    Peluru Targetkan Kepala dan Jantung

    PIKIRAN RAKYAT – Vice Commander DVI Biddokkes Polda Lampung, AKBP Legowo Hamijaya mengungkapkan hasil autopsi dari ketiga polisi yang gugur dalam penembakan oleh terduga oknum TNI, saat penggerebekan lapak perjudian sabung ayam di Way Kanan Lampung.

    Tim DVI dan Biddokkes Polda Lampung melakukan autopsi terhadap tiga anggota polisi yang gugur itu di RS Bhayangkara. Ketiga anggota polisi yang tewas, yakni AKP (anumerta) Lusiyanto, Aipda (anumerta) Petrus serta Briptu (anumerta) Ghalib.

    Adapun, kegiatan ini dilaksanakan oleh INDVI Belda Lampung bersama dengan tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, pada hari Selasa, 18 Maret 2025, mulai pukul 00.00 tengah malam sampai jam 12.00 siang harinya.

    Dalam keterangan pers Selasa, 18 Maret 2025, AKBP Legowo mengungkap luka-luka hingga letak peluru secara detail bagi masing-masing korban jiwa.

    “Pelaksanaan otopsi ada di instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara dengan hasil sebagai berikut: Ajun Komisaris Anumerta Lusianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri,” ujarnya.

    “Ajun Komisaris Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut,” ucap dia menambahkan.

    Terakhir, untuk Brigadir Anumerta Galib, dijelaskan bahwa terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya, menembus rongga mulutnya.

    “Saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya, sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Itulah yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas,” tuturnya.

    Simpulan Autopsi

    Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Selasa, 18 Maret 2025, AKBP Legowo memberikan penjelasan mengenai hasil otopsi yang dilakukan di Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara, sebagai berikut:

    1. Ajun Komisaris Anumerta Lusianto: Terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan proyektil peluru ditemukan di rongga dada sebelah kiri (jantung) saat otopsi dilakukan.

    2. Ajun Komisaris Anumerta Petrus: Ditemukan bekas luka peluru di mata sebelah kiri yang menunjukkan arah tembak dari depan. Proyektil peluru ditemukan di tempurung kepala korban saat otopsi.

    3. Brigadir Anumerta Galib: Ditemukan lubang bekas peluru pada sisi kiri bibir yang menembus rongga mulutnya. Proyektil peluru ditemukan di tempurung kepala dan tenggorokannya, sekitaran tempurung kepala belakang.

    Hasil otopsi ini menjelaskan penyebab kematian dari ketiga anggota yang gugur saat melaksanakan tugas. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono Anung junjung tinggi toleransi antarumat beragama di Jakarta

    Pramono Anung junjung tinggi toleransi antarumat beragama di Jakarta

    …Menurut saya, hubungan antara tokoh-tokoh agama dan kepercayaan perlu terus-menerus dirawat dan dibina, dan ini merupakan hal yang baik, kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berkomitmen untuk menjunjung tinggi kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di Jakarta.

    Salah satunya adalah dengan turut hadir dalam acara Dialog Ramadhan Keuskupan Agung Jakarta, yang digelar di Graha Pemuda Katedral, Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, Paroki Katedral, Jakarta Pusat.

    “Dukungan sepenuhnya untuk acara yang diadakan hari ini dalam rangka merawat kebersamaan dan keagamaan. Menurut saya, hubungan antara tokoh-tokoh agama dan kepercayaan perlu terus-menerus dirawat dan dibina, dan ini merupakan hal yang baik,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Pramono, pemimpin yang baik di Jakarta adalah pemimpin yang berlaku adil bagi semua warganya.

    Ia pun berusaha menjalankan amanat tersebut dengan komitmen penuh.

    “Tadi, bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menyampaikan izin terhadap gereja dan sebagainya, saya sudah bilang di internal kita harus adil. Perlakuannya harus sama untuk semua agama. Selama syaratnya sudah terpenuhi, bawa ke saya, saya yang bertanggung jawab,” kata Pramono.

    Gubernur Pramono menyebut, hal itu merupakan bagian dari menciptakan keadilan bagi seluruh warga.

    “Untuk merawat harapan dan melanjutkan kerukunan antarumat beragama, kepercayaan itu harus dijaga karena merupakan bagian dari keadilan. Dialog antarumat beragama seperti ini juga bisa menjadi wadah pemersatu warga Jakarta,” jelas Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI AL kerahkan kapal perang antar warga pulang kampung gratis

    TNI AL kerahkan kapal perang antar warga pulang kampung gratis

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AL menyediakan satu unit kapal perang republik Indonesia (KRI) untuk antar warga dalam program pulang kampung atau mudik gratis Lebaran 2025.

    “Ini sebetulnya kegiatan dari Mabes AL. Mabes AL pada tahun ini, di bulan Ramadhan ini menyiapkan satu KRI. Yaitu KRI Banjarmasin nomor lambung 592,” kata Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata saat ditemui awak media di markas Koarmada RI, Jakarta Utara, Rabu.

    Denih mengatakan proses pendaftaran akan diumumkan oleh pihak Dinas Penerangan TNI AL lewat media sosial.

    Dia melanjutkan, KRI tersebut direncanakan akan berangkat membawa pemudik dari Kolinlamil, Jakarta Utara pada 27 Maret 2025.

    Kapal tersebut direncanakan akan bertolak ke Semarang dan tiba pada 28 Maret 2025. Selanjutnya, kapal akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dan diperkirakan sampai pada 29 Maret 2025.

    Kapal tersebut, lanjut Denih, akan bertolak dari Surabaya pada April 2025 mendatang.

    “Dari Surabaya ke Semarang tanggal 7 April dan tiba di Jakarta tanggal 8 April,” jelas dia.

    Terkait KRI, Denih mengatakan kapal yang akan digunakan dapat menampung 1.500 penumpang. Masyarakat yang ingin membawa kendaraan motor pun diperbolehkan mudik menggunakan KRI ini.

    Dengan adanya kegiatan ini, Denih berharap TNI AL dapat meringankan beban masyarakat yang ingin pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga merayakan Lebaran.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Spekulasi IHSG Anjlok Karena Isu Mundurnya Sri Mulyani, DPR Minta Investor Tak Panik – Halaman all

    Spekulasi IHSG Anjlok Karena Isu Mundurnya Sri Mulyani, DPR Minta Investor Tak Panik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat, Fathi, meminta masyarakat dan investor tidak panik berlebihan mengenai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (18/3/2025).

    Sebab, anjloknya IHSG disebut-sebut karena munculnya isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Kita imbau kepada masyarakat untuk tidak kemudian menerima informasi-informasi yang tidak utuh, yang kurang benar, khususnya para pelaku investor retail ataupun investor di pasar modal. Over Worried, kekhawatiran yang berlebihan yang kita sendiri tidak pernah mendengar itu sebetulnya,” kata Fathi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Fathi, jika memang Sri Mulyani mundur, maka Komisi XI sebagai mitra kerja pasti akan mengetahui lebih dulu.

    Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak terbawa opini negatif yang justru dapat memperburuk kondisi ekonomi.

    “Marilah kita batasi jangan terlalu banyak kita buat opini negatif. Kita harus saling bahu membahu, kita saling support, kita saling dorong untuk menuju Indonesia maju, menuju target ekonomi yang ditetapkan pemerintah,” ujar Fathi.

    Terkait pergerakan IHSG yang anjlok, sementara bursa saham di Asia justru menguat, Fathi menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika pasar.

    Menurutnya, fluktuasi yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sentimen dalam negeri, tetapi juga oleh faktor eksternal yang telah berlangsung sejak lama.

    “Jadi sebetulnya secara umum, secara global, kalau kita berbicara global itu memang terjadi kontraksi, memang terjadi koreksi penurunan. Hanya kebetulan pas kemarin kita ada pergerakan ekstrem ke bawah itu memang di Asia sedang ada kenaikan. Tetapi tidak bisa dipandang kondisi pada satu hari dan satu sesi itu saja,” jelas Fathi.

    Dia juga mengaitkan kondisi pasar dengan kebijakan ekonomi global, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan ketegangan perdagangan internasional.

    “Ini kan sebuah rangkaian, dimulai dari awal tahun adanya kebijakan-kebijakan ekstrem dari Presiden Amerika, adanya trade war, ini yang kemudian menjadikan sebuah kekhawatiran daripada investor global. Berimbas kepada retail juga mungkin di Indonesia yang tentu tidak bisa menutup mata terkait dengan apa yang terjadi di dunia global,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menepis spekulasi mengenai pengunduran dirinya.

    Dia menegaskan bahwa dirinya tetap berada dalam Kabinet Merah Putih.

    “Saya di sini, berdiri teguh dan tidak mundur,” kata Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025). (*)

  • 436 Warga Gaza Tewas Akibat Bombardir Israel, 183 di Antaranya Anak-anak

    436 Warga Gaza Tewas Akibat Bombardir Israel, 183 di Antaranya Anak-anak

    Gaza –

    Pasukan Israel terus membombardir Gaza usai gencatan senjata dengan Hamas berakhir. Terkini, sudah ada 436 warga Palestina yang tewas.

    Dilansir Aljazeera, Rabu (19/3/2025), dari 436 warga Palestina yang tewas, 183 di antaranya anak-anak. Data ini dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Gaza.

    Seorang pejabat Hamas, Taher al-Nono, mengatakan kelompok itu tak menutup pintu untuk negosiasi lanjutan terkait gencatan senjata, meski Israel kembali membombardir jalur Gaza.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ke Gaza itu baru ‘permulaan’. Netanyahu memastikan semua negosiasi gencatan senjata sudah kolaps.

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan setidaknya 49.547 warga Palestina telah dipastikan tewas dan 112.719 terluka akibat serangan Israel di Gaza, yang sering disebut genosida. Serangan brutal Israel ini berlangsung sejak akhir 2023.

    Kantor Media Pemerintah Gaza memperbarui jumlah korban tewas menjadi lebih dari 61.700. Jumlah ini berdasarkan ribuan warga Palestina yang dinyatakan hilang dan diduga jasadnya masih berada di bawah reruntuhan bangunan.

    (isa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • GP Ansor: RUU TNI Masih Sejalan dengan Semangat Reformasi

    GP Ansor: RUU TNI Masih Sejalan dengan Semangat Reformasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) mengundang pro dan kontra masyarakat. GP Ansor menilai hal itu wajar mengingat memori kolektif bangsa ini. 

    Namun, melihat perkembangannya, dasar pemikiran peraturan tersebut masih sejalan dengan profesionalisme TNI dan prinsip reformasi.

    “GP Ansor sebagai bagian dari civil society di Indonesia terus berkontribusi untuk memperkuat supremasi sipil di Tanah Air, sangat meyakini civil society dan supremasi sipil sudah semakin matang sejak bergulirnya reformasi 1998. Fungsi kontrol sudah sangat kuat. Jadi tidak perlu khawatir. Era keterbukaan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharuddin dalam siaran pers, Rabu (19/3/2025).

    Addin menambahkan, landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam politik hingga kini masih tetap terjaga, termasuk TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000. “Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita reformasi pada 1998,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, seluruh fraksi di Komisi I DPR setuju membawa RUU TNI ke tingkat II guna dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna DPR dengan sejumlah catatan. 

    Sebagai representasi organisasi kepemudaan di bawah panji Nahdlatul Ulama, menurut Addin, harus selalu mencermati setiap dinamika sosial termasuk kebijakan pemerintah. Secara spesifik, isu tentang RUU TNI mengemuka di tengah masyarakat dan mendapat perhatian karena dianggap bakal menjadi jalan kembali ke dwifungsi TNI.

    Addin mengajak masyarakat dapat menganalisa secara jernih terhadap substansi RUU TNI beserta landasan hukumnya. 

    “Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang,” jelas Addin.

    Pembahasan lainnya tentang anggota TNI yang ingin menduduki jabatan sipil. Mereka yang berpotensi menjadi pejabat sipil negara di kementerian/lembaga hingga BUMN harus mengundurkan diri atau pensiun dini. 

    Penambahan jumlah jabatan sipil yang diisi oleh anggota TNI, tentunya harus didorong agar lebih proporsional. Mencermati hal tersebut, Addin menilai substansi UU TNI baru nantinya masih berada di koridor implementasi yang benar, ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa yang terus mengawal proses RUU TNI.

    “Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik,” ujar Addin.

    Lebih lanjut Addin berharap dalam melakukan perubahan UU TNI, semua pihak harus belajar dari langkah yang dilakukan Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Menurutnya, di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi. 

    “Gus Dur tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari ABRI, tetapi lebih dari itu, Gus Dur meletakkan fondasi etis bahwa TNI harus tunduk sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat,” pungkas Addin mengenai RUU TNI.

  • Menaker Yassierli Pastikan Hak JHT dan JKP Eks Karyawan PT Sritex akan Cair – Halaman all

    Menaker Yassierli Pastikan Hak JHT dan JKP Eks Karyawan PT Sritex akan Cair – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya memastikan proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi lebih dari 9.000 eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) berjalan lancar.

    “Jadi kemarin itu saya dan tim dari Kemenaker ingin memastikan yang pertama proses terkait dengan klaim JHT dan JKP itu lancar,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli di Kantor Kemenaker pada Rabu (19/3/2025).

    Yassierli menyatakan bahwa progres pencairan JHT telah mencapai hampir 100 persen, sementara pencairan JKP telah terealisasi sekitar 70%.

    “Alhamdulillah JHT itu sudah cair sebagian besar hampir 100?n dapatnya lumayan karena itu ada yang tabungan udah 20 tahun, 30 tahun Itu lumayan angkanya,” kata Yassierli.

    “Kemudian JKP masih butuh waktu Sebagian sudah cair 70% sudah cair,” lanjutnya.

    Kendati demikian, Yassierli mengakui bahwa proses pencairan ini bukanlah perkara mudah, mengingat lebih dari sembilan ribu karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kepailitan PT Sritex.

    “Ini tidak mudah karena ada 9 ribu sekian mereka harus ngantri, kemudian mereka harus upload dokumen tertentu. Kemudian ada verifikasi dan kami menurunkan tim sampai 20 meja,” ujar Yassierli.

    Sementara itu mengenai klaim atas Tunjangan Hari Raya (THR), Yassierli menjelaskan bahwa kasus Sritex berbeda dengan PHK biasa karena menyangkut kepailitan.

    “Jadi sekali lagi kasus ini kan pailit beda dengan kemudian PHK biasa. Pailit memang itu adalah domainnya kurator,” katanya.

    Namun, ia tetap optimis perusahaan dapat memenuhi kewajiban tersebut.

    “Kan H-7 sekarang H-12 kita optimis lah kalau ada kasus nanti kita perlu monitor. Kita perlu lihat detailnya seperti apa,” kata dia.

    Kasus Sritex bermula dari gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 2022, hingga akhirnya perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024.

    Mahkamah Agung (MA) juga menolak kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Sritex. (*)

  • Indef: Jumlah Pemudik 2025 Anjlok karena Daya Beli Lemah

    Indef: Jumlah Pemudik 2025 Anjlok karena Daya Beli Lemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance atau Indef meyakini penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 terjadi karena adanya pelemahan daya beli masyarakat.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan indikasi pelemahan daya beli tampak dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merosot pada Januari 2025.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp2,58 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut menurun drastis dibandingkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp 35,6 triliun pada Januari 2024.

    Riset Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri memprediksi pemudik Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang atau 52% penduduk Indonesia. Angka ini turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

    “Itu menggambarkan [masyarakat] bukan tidak ingin mudik, tapi enggak bisa mudik karena duitnya cekak,” ujar Eko dalam diskusi Indef yang digelar secara daring, Rabu (19/3/2025).

    Eko pun mengkritisi kebijakan efisien anggaran belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025. Menurutnya, pemerintah seharusnya terus menggenjot belanja seiring melambatnya daya beli bukan sebaliknya.

    “Harusnya menumbuhkan ekonomi dulu, tapi sayangnya kita efisiensi dulu, baik di pusat dan daerah,” katanya.

    Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Fadhila Maulida menambahkan pergerakan masyarakat selama mudik sebetulnya akan menciptakan efek berantai yang dapat mengerek pertumbuhan ekonomi sehingga berimbas secara positif ke sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi regional.

    Lebih spesifik, Fadhila menyebut mudik akan berdampak positif bagi sektor perhotelan, restoran, dan jasa transportasi lokal. Dari sektor UMKM lokal, kunjungan wisatawan selama mudik akan meningkatkan permintaan produk lokal makanan khas daerah dan suvenir 

    “Ekonomi regional, dengan adanya mudik ini, ini akan meningkatkan PDRB untuk sektor transportasi lokal dan retribusi ekonomi regional,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

    Hanya saja, studi Indef mengungkap efisiensi anggaran akan tekan lonjakan konsumsi saat Lebaran. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan studi tersebut menggunakan perhitungan model computable general equilibrium (CGE).

    Indef coba membandingkan data dampak mudik ke perekonomian pada tahun lalu dengan tahun ini di tengah efisiensi anggaran belanja negara. Hasilnya, tingkat konsumsi rumah tangga di semua provinsi akan turun pada Lebaran kali ini akibat efisiensi anggaran.

    “Artinya apa? Artinya bahwa hampir setiap daerah konsumsinya tertahan,” ujar Rizal dalam diskusi yang sama.

    Dia menilai penurunan konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan utamanya karena dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun terkena efisiensi anggaran. Akibatnya, peredaran uang di daerah akan terpengaruh secara negatif.

    Dari hasil perhitungan Indef, provinsi-provinsi di Jawa yang paling besar mengalami penurunan tingkat konsumsi rumah tangga. Masalahnya, sambung Rizal, hampir dua per tiga penduduk Indonesia ada di Jawa.

    “Ini pasti berpengaruh ke [angka] agregat konsumsi nanti,” jelasnya.

    Secara tahunan, Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun 0,814% akibat efisiensi anggaran tersebut.